Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.
<p> Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan arahan maupun penguatan kerja sama antara LKKABH IAIN Bukittinggi dengan Pengadilan Agama maupun pihak terkait dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.</p> <p> </p>
<p> Menulis buku ilmiah</p>
<p> Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat, menganalisa, dan mengimplementasikan prinsip keadilan sebagai solusi dalam berwirausaha</p>
Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah”, yang ditulis oleh Zulvatjli, NIM 1322029, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai landasan hukum penguatan pemungutan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam praktik di lapangan terdapat fenomena kesenjangan antara das sollen dan das sein, di mana pada tahun 2025 pemungutan PBB-P2 di Pasar Banto Kota Bukittinggi tidak dilaksanakan. Potensi PBB yang tidak dipungut tersebut mencapai Rp12.604.407. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pasar Banto Kota Bukittinggi;serta mengkaji melalui perspektif hukum Islam, khususnya Fikih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah BKD Kota Bukittinggi, serta wajib pajak di Pasar Banto. Kemudian, data sekunder penulis dapatkan dari data pembayaran PBB Pasar Banto Kota Bukittinggi, peraturan perundang undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pajak daerah yang sesuai dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2024 dalam pemungutan PBB- P2 di Pasar Banto Bukittinggi belum berjalan efektif dan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Tidak dipungutnya PBB pada tahun 2025 sebesar Rp12.604.407 disebabkan oleh kendala administratif, pemutakhiran data objek dan subjek pajak yang belum tertata pasca-pengelolaan area pasar, serta minimnya pengawasan dan kesadaran wajib pajak. Ditinjau dari Fiqih Siyasah Tanfidziyah, regulasi Perwako Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2024 secara tekstual sudah sah, namun cara implementasinya di Pasar Banto belum makasimal dan relatif. Aparat BKD Kota Bukittinggi wajib aktif turun ke bawah untuk memverifikasi kondisi lapangan secara nyata, membuka ruang dialog bersama para wajib pajak, serta memberikan kemudahan insentif pajak khusus bagi kawasan pasar yang terdampak krisis ekonomi agar kebijakan fiskal daerah tidak melahirkan kezaliman bagi masyarakat kecil.
Konsep *nusyuz* dalam hukum keluarga Islam pada umumnya merujuk pada sikap ketidakpatuhan salah satu pihak dalam perkawinan setelah adanya ikatan perkawinan yang sah. Namun, praktik hukum menunjukkan adanya sengketa di mana tindakan yang dilakukan sebelum akad nikah—seperti perselingkuhan—dijadikan dasar tuduhan *nusyuz* dalam proses perceraian. Dari perspektif *fiqh munakahat*, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pertimbangan hukum hakim terkait perilaku pra-nikah tersebut. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm. menjadi objek studi lapangan kualitatif dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim, penelaahan dokumen hukum terkait, dan analisis putusan pengadilan, yang kemudian diolah secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan sebelum akad nikah tidak dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*, karena hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri secara hukum baru muncul setelah akad nikah dilaksanakan. Akibatnya, pihak tergugat dalam perkara tersebut tidak terbukti secara hukum melakukan *nusyuz*, meskipun terdapat bukti adanya perselingkuhan sebelum pernikahan. Penelitian ini berkontribusi memperkuat pemahaman bahwa konsep hukum *nusyuz* harus ditafsirkan berdasarkan keberadaan ikatan perkawinan yang sah, sesuai dengan yurisprudensi Islam dan hukum keluarga Islam di Indonesia.
Skripsi ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseks” oleh Musfirah Hidayati. NIM 1121.159, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Ppg yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan kondisi hiperseksual suami. Alasan hiperseksual tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut serta meninjaunya dari perspektif maslahah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera pengganti, dan istri kedua yang terlibat dalam perkara ini, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi putusan dan telaah dokumen pendukung. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif untuk menjelaskan landasan pertimbangan hakim serta tinjauan maslahah terhadap putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Majelis Hakim mengabulkan permohonan poligami tersebut dengan berlandaskan pada terpenuhinya salah satu syarat alternatif poligami, yaitu istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan biologis suami, serta terpenuhinya syarat kumulatif dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 57 dan 58 KHI. Hakim menggunakan landasan hukum berdasarkan bukti surat, saksi, dan keterangan-keterangan para pihak. Kedua, berdasarkan perspektif maslahah, penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih masih didasarkan pada asumsi hipotetik mengenai potensi terjadinya zina dan belum sepenuhnya bertumpu pada fakta hukum yang objektif. Oleh karena itu, kemaslahatan yang dihasilkan putusan lebih tepat dikategorikan pada tingkat tahsiniyat, sedangkan pencapaian kemaslahatan pada tingkat hajiyat dan dharuriyat masih memerlukan penguatan pembuktian ilmiah serta eksplorasi alternatif pertimbangan hukum. Penerapan maslahah juga belum mempertimbangkan secara menyeluruh mafsadat yang dapat timbul akibat poligami, seperti dampak psikologis dan ketidakharmonisan rumah tangga. Selain itu, hiperseks merupakan gangguan yang memerlukan penanganan medis dan psikologis secara komprehensif sehingga poligami tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan batas usia 12 hingga 18 tahun sebagai dasar per-tanggungjawaban pidana anak, sementara fikih jinayah menentukan kedudukan anak berdasarkan tingkat kedewasaan yang dikenal dengan istilah baligh, sehingga kedua kerangka hukum tersebut berpotensi menghasilkan cara pandang yang berbeda ketika anak menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam UU SPPA, serta menjelaskannya dari sudut pandang maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur fikih jinayah yang dianalisis secara deskriptif, deduktif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU SPPA mengatur pertanggungja-waban pidana anak secara khusus melalui diferensiasi usia, konversi ancaman pi-dana, penghapusan pidana minimum khusus, prinsip ultimum remedium, dan mekanisme diversi, sehingga anak tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban maupun disamakan sepenuhnya dengan orang dewasa; namun penentuan sanksi yang hanya bertumpu pada faktor usia dinilai belum mencerminkan keadilan, sebab terdapat anak yang secara psikis telah menunjukkan kematangan namun tetap dikenai pertanggungjawaban yang sama dengan anak pada umumnya. Dalam perspektif maqashid syariah, pembatasan usia 18 tahun sebagai batas per-tanggungjawaban tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip taklif, sebab pem-bebanan hukum dikaitkan dengan kemampuan seseorang menanggung beban hukum, bukan semata usia administratif, sehingga gugurnya qisas bagi anak yang belum baligh dialihkan pada diyat dan ta'zir yang disesuaikan dengan kemampuan pelaku. Penelitian ini merekomendasikan penguatan asesmen kematangan indi-vidual sebagai pelengkap kriteria usia dalam kebijakan pemidanaan anak.
Skripsi ini berjudul “Penetapan Pengadilan Agama Solok Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Slk Tentang Asal Usul Anak Dalam Perspektif Fiqh Munakahat”, yang ditulis oleh Fitri Rahmadani, NIM 1122.038, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sejch M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penetapan asal usul anak sebagai bentuk kepastian hukum terhadap status anak, hubungan nasab, serta pemenuhan hak-hak anak, khususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Solok Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Slk mengenai asal usul anak berdasarkan perspektif fiqih munakahat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Solok, studi terhadap dokumen penetapan pengadilan, serta kajian berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan asal usul anak dan fiqih munakahat. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam perkara Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Slk, hakim menetapkan bahwa anak yang diajukan penetapan asal usul anak adalah anak sah dari pemohon. Dalam menetapkan asal usul anak, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti yang diajukan oleh pemohon, keterangan para saksi, serta ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai asal usul anak, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim mengedepankan prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), sehingga anak tetap memperoleh hak-hak keperdataannya meskipun terdapat persoalan administratif dalam perkawinan orang tuanya. Dalam perspektif fiqih munakahat, pada prinsipnya pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Slk tidak bertentangan dengan ketentuan fiqh munakahat karna sudah berdasarkan proses dan alat bukti. Namun demikian perlu adanya kepastian tentang nasab yang sejalan dengan ketentuan fiqh munakahat
Skripsi ini berjudul “Judicial Pardon Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Analisis Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)”. yang ditulis oleh Chantika Irna Septadiya, NIM 1422034, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya konsep Judicial Pardon dalam hukum pidana Indonesia yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun terbukti bersalah berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Di sisi lain, hukum pidana Islam telah lama mengenal konsep al-'afwu (pemaafan), khususnya dalam perkara qishash dan diyat, yang memberikan hak kepada korban atau ahli waris untuk memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana. Perbedaan mekanisme dan dasar pemberian maaf dalam kedua sistem hukum tersebut menarik untuk dikaji secara komparatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Judicial Pardon dalam hukum pidana positif Indonesia, bagaimana konsep al-'afwu dalam hukum pidana Islam; dan bagaimana analisis komparatif antara Judicial Pardon dalam hukum positif Indonesia dan al-'afwu dalam hukum pidana Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan komparatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Judicial Pardon merupakan instrumen kebijakan kriminal dalam hukum pidana Indonesia yang memberikan diskresi kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana demi tercapainya keadilan substantif dan kemanusiaan. Sementara itu, konsep al-'afwu dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pemaafan yang diberikan oleh korban atau ahli waris korban sebagai pemegang hak qishash. Persamaan keduanya terletak pada tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian sosial melalui pemberian maaf kepada pelaku tindak pidana. Adapun perbedaannya terletak pada pihak yang berwenang memberikan maaf, dasar hukum, ruang lingkup penerapan, dan tujuan yang hendak dicapai. Judicial Pardon menempatkan hakim sebagai pihak yang berwenang memberikan pemaafan berdasarkan pertimbangan hukum dan kemanusiaan, sedangkan al-'afwu memberikan kewenangan tersebut kepada korban atau ahli waris sebagai pemegang hak pribadi dalam perkara pidana tertentu. Dengan demikian, nilai-nilai pemaafan dalam hukum pidana Islam memiliki relevansi dalam pengembangan kebijakan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif di Indonesia.
Skripsi ini berjudul “Analisis Implementasi Aqad Kerja Sama Petani Sawah Di Kecamatan Rao Selatan Perspektif Fiqh Muamalah” yang disusun oleh Rahmat Azzandri(3322337), Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi pada masih dominannya praktik kerja sama pertanian yang bersifat tradisional, berbasis kepercayaan, dan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah, khususnya terkait kejelasan akad, pembagian hasil, pembebanan biaya, dan distribusi risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad kerja sama petani sawah di Kecamatan Rao Selatan serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilik lahan dan petani penggarap di Kecamatan Rao Selatan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama pertanian di Kecamatan Rao Selatan secara umum menyerupai akad muzāra‘ah, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Akad umumnya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, nisbah bagi hasil tidak selalu ditentukan secara jelas di awal, serta pembebanan biaya produksi dan risiko cenderung lebih banyak ditanggung oleh penggarap. Kondisi ini menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dan ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, sehingga prinsip keadilan (ʿadl) belum terpenuhi secara optimal. Meskipun demikian, prinsip kerelaan (tarāḍī) telah terpenuhi karena kerja sama dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Analisis Sistem Kemitraan Usaha Ayam Broiler Dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Kasus Kemitraan Perternakan Eka Asenk Di Pasaman Timur)”. Yang disusun oleh Gusriandi dengan Nim 3722053 Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sistem kemitraan usaha ayam broiler yang tidak sesuai dengan perspektif manajemen bisnis syariah, khususnya pada aspek pembagian porsi kegiatan dan keuntungan, Ketergantungan penuh terhadap pt phokphand. Bapak eka asenk pemilik peternakan ayam broiler beliau mengatakan bahwa kegiatan usaha ini pihak perusahaan lebih cenderung memperoleh porsi lebih besar sementara peternak merasa tidak seimbang dengan usaha yang ditanggungnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kemitraan dalam perspektif manajemen bisnis syariah pada kemitraan peternakan eka asenk di pasaman timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Bapak Eka Asenk selaku pemilik peternakan ayam broiler, karyawannya, dan karyawan perusahaan dibidang technical service dari PT Pokphand, observasi, dan dokumentasi di Peternakan Ayam Broiler, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kemitraan usaha ayam broiler, perusahaan berperan sebagai pihak yang menyediakan berbagai kebutuhan produksi dan pembinaan usaha, sedangkan peternak berperan dalam menyediakan kandang sekakigus sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan pemeliharaan ayam broiler hingga masa panen. Ditinjau dari perspektif manajemen bisnis syariah , sistem kemitraan ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan, transparansi dan keseimbangan. Serta masih terdapat ketergantungan yang cukup tinggi dari peternak terhadap perusahaan. Kemudian ditinjau dari bentuk akad, kemitraan yang dilakukan pada usaha peternakan ayam broiler ini menggunakan akad syirkah inan, yang mana Syirkah al ‘Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja.
Skripsi ini berjudul “Implementasi Akad Al-Murabahah dan Ijarah Multijasa dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Kelas I A Perkara No. 1/Pdt.GS/2025/PA.Btm: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang disusun oleh Nur Aisyah, NIM 1222.071, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilandasi oleh adanya sengketa ekonomi syariah yang timbul akibat pelaksanaan akad al-murabahah dan ijarah multijasa dalam pembiayaan yang diberikan oleh PT BPR Syariah Vitka Central kepada nasabah. Sengketa tersebut diselesaikan melalui Putusan Pengadilan Agama Batam Kelas I A Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Btm dengan mekanisme Akta Perdamaian (Acta van Dading). Penyelesaian melalui perdamaian menyebabkan pertimbangan hakim lebih diarahkan pada pengesahan kesepakatan para pihak dibandingkan dengan penilaian secara mendalam terhadap kesesuaian penerapan kedua akad dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim serta menganalisis implementasi akad al-murabahah dan ijarah multijasa berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam Kelas I A Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Btm, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, serta didukung oleh berbagai buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu melalui pengakuan kewenangan Pengadilan Agama, pengesahan akad sebagai dasar hubungan hukum para pihak, serta penguatan kesepakatan perdamaian dalam bentuk Akta Perdamaian. Selain itu, implementasi akad al-murabahah dan ijarah multijasa dalam perkara tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah karena telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Sengketa yang terjadi pada dasarnya bukan disebabkan oleh cacat atau ketidakabsahan akad, melainkan akibat wanprestasi nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Meskipun demikian, putusan tersebut masih dapat disempurnakan melalui pertimbangan hukum yang lebih komprehensif mengenai penerapan kombinasi akad (multiakad) agar mampu memberikan kepastian hukum dan menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada perkara sejenis.
Skripsi ini berjudul Analisis Hukum tentang Cacat Formil Error in Persona dalam Sengketa Waris pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt, yang ditulis oleh Sukrina Anifa, Nim 1122101, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt yang menyatakan gugatan sengketa waris tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena mengandung cacat formil error in persona. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menyatakan terjadinya cacat formil error in persona dalam sengketa waris serta memahami pemahaman kuasa hukum Penggugat dalam menetapkan pihak yang digugat sehingga menimbulkan cacat formil dalam gugatan sengketa waris. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan kuasa hukum Penggugat dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bkt, sedangkan data sekunder diperoleh dari putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menyatakan terjadinya cacat formil error in persona didasarkan pada kesalahan Para Penggugat dalam menarik BPN Kota Bukittinggi sebagai Turut Tergugat karena lembaga tersebut tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan pokok sengketa kewarisan yang diperiksa. Sementara itu, kuasa hukum Penggugat berpendapat bahwa BPN perlu dilibatkan sebagai Turut Tergugat karena objek sengketa berupa tanah bersertifikat dan putusan yang dimohonkan berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap administrasi pertanahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketepatan dalam menentukan para pihak merupakan syarat formil yang sangat penting dalam penyusunan gugatan sengketa waris, karena kesalahan dalam menarik pihak yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pokok sengketa dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
Tesis ini berjudul “Keadilan Multikultural pada Masyarakat Minang dan Mandailing di Nagari Lubuk Layang dalam Perspektif Will Kymlicka” disusun oleh Rahma Dona, NIM 40124004, Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberagaman etnis yang hidup berdampingan di Nagari Lubuk Layang, Kabupaten Pasaman, khususnya antara masyarakat Minangkabau sebagai kelompok mayoritas dan masyarakat Mandailing sebagai kelompok minoritas. Kehidupan sosial kedua kelompok tersebut memperlihatkan pola interaksi yang harmonis meskipun memiliki perbedaan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Fenomena ini menarik untuk dikaji melalui perspektif multikulturalisme Will Kymlicka yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas dalam masyarakat yang majemuk. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana relasi sosial antara masyarakat Minang dan Mandailing di Nagari Lubuk Layang; bagaimana pelaksanaan hak kultural masyarakat Minang dan Mandailing; serta bagaimana keadilan multikultural di Nagari Lubuk Layang ditinjau dari perspektif Will Kymlicka. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas tokoh adat, anggota Badan Musyawarah (Bamus), tokoh masyarakat, serta masyarakat Minangkabau dan Mandailing di Jorong II Nagari Lubuk Layang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, relasi sosial antara masyarakat Minang dan Mandailing berlangsung secara harmonis melalui interaksi sehari-hari, gotong royong, kegiatan keagamaan, musyawarah, dan aktivitas sosial lainnya yang dilandasi sikap saling menghormati dan toleransi. Kedua, pelaksanaan hak kultural masyarakat Mandailing tetap diakui dalam kehidupan sosial, meskipun belum memperoleh pengakuan secara formal dalam struktur kelembagaan adat yang masih didominasi oleh sistem Minangkabau. Ketiga, berdasarkan perspektif Will Kymlicka, praktik keadilan multikultural di Nagari Lubuk Layang lebih mencerminkan pengakuan sosial dan integrasi budaya daripada penerapan hak-hak kelompok minoritas secara institusional, seperti self-government rights, polyethnic rights, dan special representation rights. Dengan demikian, keadilan multikultural di Nagari Lubuk Layang telah terwujud dalam praktik sosial yang inklusif dan harmonis, namun belum sepenuhnya terlembagakan dalam sistem sosial dan politik lokal.
Skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang - Piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di daerah Simpang Tonang)” ini disusun oleh Pepria Monika dengan NIM 3222065 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi 2026. Transaksi utang-piutang antara petani dan tengkulak merupakan praktik yang telah lama berlangsung di daerah Simpang Tonang. Praktik ini muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki petani untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan produksi pertanian. Dalam pelaksanaannya, transaksi utang-piutang tersebut disertai dengan syarat tertentu, seperti kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip keadilan dalam hubungan ekonomi antara kedua belah pihak. Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktek transaksi utang-piutang yang diterapkan oleh petani dan tengkulak dilihat dari prinsip keadilan ekonomi islam? 2) Bagaimana dampak penerapan transaksi utang-piutang terhadap kondisi ekonomi petani didaerah Simpang Tonang? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana praktek transaksi utang-piutang yang diterapkan oleh petani dan tengkulak dilihat dari prinsip keadilan ekonomi islam. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penerapan transaksi utang-piutang terhadap kondisi ekonomi petani didaerah Simpang Tonang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Informan dalam penelitian terdiri atas petani padi dan tengkulak yang terlibat langsung dalam praktik utang-piutang di daerah Simpang Tonang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang-piutang antara petani dan tengkulak di Simpang Tonang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari adanya syarat yang mengharuskan petani menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, adanya selisih harga pada pupuk dan pestisida yang diberikan secara utang, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara petani dan tengkulak. Di sisi lain, praktik tersebut tetap memberikan manfaat bagi petani karena membantu memenuhi kebutuhan modal usaha dan kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan antara lain meningkatnya ketergantungan petani terhadap tengkulak, berkurangnya kebebasan petani dalam menentukan pembeli hasil panen, serta menurunnya pendapatan yang diterima petani akibat potongan harga dan beban utang yang terus berulang pada setiap musim tanam.
Skripsi ini berjudul “Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB Tentang Isbat Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam”, yang ditulis oleh Uswatun Hasanah Nim 1122062, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Univrsitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Tahun 2026 M/1448 H. Penelitan ini dilatarbelakangi oleh adanya penetapan Pengadilan Agama Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Isbat Nikah, dimana hakim mengabulkan permohonan isbat nikah antara pemohon I dengan pemohon II dan memerintahkan agar pernikahan tersebut dicatatkan secara resmi di KUA Kecamatan Palembayan. Namun, fakta persidangan mengungkapkan bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II dilakukan tanpa wali nasab dan tanpa wali hakim yang sah. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam mengabulkan Isbat Nikah pada Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB dan bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Isbat Nikah. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang memanfaatkan sumber tertulis sebagai bahan utama. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB dan sumber data sekunder yaitu berupa literatur fiqih klasik maupun kontemporer yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dalam bentuk deskriptif, deduktif, induktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah karena menilai para pemohon memenuhi syarat isbat nikah berdasarkan rukun dan syarat perkawinan, alat bukti, serta keterangan saksi. Hakim mempertimbangkan Pemohon II sebagai mualaf yang mengalami hambatan memperoleh wali hakim, sehingga menggunakan wali muhakkam dengan petimbangan maslahat berdasarkan doktrin fikih dan kaidah dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih. 2) Penggunaan wali muhakkam sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah dipandang kurang tepat karena dalam hukum positif Indonesia hanya mengenal wali nasab dan wali hakim. Seharusnya, jika wali nasab tidak memenuhi syarat, yang dipakai adalah wali hakim sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Menteri Agama. Oleh karena itu, putusan tersebut dapat dipersoalkan karena belum memiliki dasar yang jelas dalam aturan formal.
Skripsi ini berjudul “Sistem Perekrutan Distributor Skincare PT Melia Sehat Sejahtera dalam Perspektif Prinsip Keadilan dan Transparansi Hukum Ekonomi Syari’ah” yang disusun oleh Mayang Triani, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi agar dapat menganalisis sistem perekrutan distributor skincare pada PT Melia Sehat Sejahtera ditinjau dari Perspektif Prinsip Keadilan dan Transparansi Hukum Ekonomi Syari’ah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya penerapan prinsip-prinsip syari’ah dalam kegiatan bisnis, khususnya pada mekanisme perekrutan distributor yang menjadi bagian dari sistem pemasaran perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan sistem perekrutan distributor pada PT Melia Sehat Sejahtera. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, sistem perekrutan distributor pada PT Melia Sehat Sejahtera dilakukan melalui pemberian informasi menegenai syarat pendaftaran, hak dan kewajiban distributor, serta mekanisme pemasaran produk. Kedua, dari perspektif prinsip keadilan dan transparansi hukum ekonomi syariah sistem perekrutan telah memberikan kesempatan yang sama kepada calon distributor dan telah menyampaikan informasi secara umum. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam penyampaian informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari. Sistem perekrutan distributor PT Melia Sehat Sejahtera pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi meskipun terdapat bebrapa aspek yang perlu dioptimalkan sehingga sesuai dengan nilai-nilai syari’ah dan perspektif hukum ekonomi syariah.
Skripsi ini berjudul “Penjatuhan Talak Di Luar Pengadilan Komparasi Ijtima’ MUI Nomor IV Tahun 2012 Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia Pespektif Maslahah” yang disusun oleh Naditul Hasanah, NIM 1122027, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syaiah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penjatuhan talak di luar pengadilan merupakan persoalan yang masih menimbulkan perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Ijtima' Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor IV Tahun 2012 menyatakan bahwa talak di luar pengadilan hukumnya sah apabila terdapat alasan syar'i yang dapat dibuktikan di pengadilan, sedangkan Hukum Perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi antara ketentuan Ijtima' MUI Nomor IV Tahun 2012 dengan Hukum Perkawinan di Indonesia mengenai penjatuhan talak di luar pengadilan, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif maslahah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ijtima' MUI Nomor IV Tahun 2012 mengakui keabsahan talak di luar pengadilan secara hukum Islam dengan syarat adanya alasan syar'i yang dapat dibuktikan, sedangkan Hukum Perkawinan di Indonesia tidak mengakui akibat hukum perceraian apabila talak tidak diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dari perspektif maslahah, ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang mewajibkan perceraian dilakukan melalui pengadilan lebih mampu mewujudkan kemaslahatan karena memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak dan kewajiban suami, istri, serta anak, mencegah penyalahgunaan hak talak, dan menciptakan tertib administrasi hukum. Meskipun demikian, substansi fatwa Ijtima' MUI tetap memiliki relevansi sebagai pedoman hukum Islam dalam menentukan keabsahan talak secara syar'i
Skripsi ini berjudul “Urgensi Saksi Dalam Permohonan Cerai Talak Menurut Fiqih Munakahat (Studi Putusan Nomor : 450/Pdt.G/2025/PA.LK Pengadilan Agama Tanjung Pati)”, yang merupakan 1 (satu) putusan di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Skripsi ini ditulis oleh Natasya Pratama Putri, NIM 1122.013, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Begeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK yang menolak permohonan cerai talak karena saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai tidak memenuhi syarat/saksinya lemah. Namun, didalam Fiqih Munakahat terdapat perbedaan pandangan mengenai saksi dalam talak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pembuktian saksi dalam Putusan Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK dan untuk mengetahui urgensi saksi dalam permohonan cerai talak menurut Fiqih Munakahat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memutuskan perkara Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK. Data sekunder diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggambarkan perkara tersebut sebagaimana adanya, kemudian ditinjau menggunakan perspektif Fiqih Munakahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak pada Putusan Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK didasarkan pada lemahnya pembuktian saksi karena salah satu saksi yang dihadirkan tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian. Menurut fiqih munakahat, saksi bukan merupakan syarat sah talak, namun keberadaannya penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Penolakan permohonan cerai talak akibat lemahnya kesaksian dapat menimbulkan kemudharatan berupa berlanjutnya konflik rumah tangga dan ketidakpastian hukum apabila hubungan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga bertentangan dengan prinsip fiqih yang menghendaki penghilangan kemudharatan dan terwujudnya kemaslahatan.
Skripsi ini berjudul “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Maninjau Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min tentang Penetapan Dzawil Arham sebagai Ahli Waris Perspektif Maslahah”, yang ditulis oleh Yusrizal Hamid, NIM 1122005, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjeich M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Penetapan Pengadilan Agama Maninjau nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min yang menetapkan dzawil arham sebagai ahli waris, sementara kewarisan dzawil arham masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan kewarisan dzawil arham tidak diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dzawil arham sebagai ahli waris dan menganalisis penetapan tersebut dalam perspektif maslahah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris, karena mengkaji penetapan hakim dan fakta nyata yang terjadi. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber data primer yaitu dari dokumen penetapan dan wawancara untuk data tambahan sebagai bahan pendukung untuk menganalisis, serta data sekunder yaitu dari literatur-literatur penunjang yang berhubungan dengan masalah penelitian, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan menjelaskan kembali setiap data yang ditemui agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode deduktif dengan berangkat dari teori atau ketentuan yang bersifat umum, sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan penetapannya dengan alasan bahwa dzawil arham masih memiliki hubungan darah dengan pewarissebagaimana yang terkandung dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terhalang mewarisi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan beberapa hadis yang dicantumkan dalam penetapan terkait penghalang kewarisan, serta bersandar pada pendapat Imam Hanafi dan Hanbali yang membolehkan dzawil arham mewarisi berdasarkan dalil ayat yang umum dan dukungan berberapa hadis nabi serta penggunaan dalil ra’yu sebagaimana yang dijabarkan dalam Kitab Al-Mawarits Fi Syari’ati Al-Islamiyati karya Muhammad Ali Ash-Shabuni. Ditinjau dari perspektif maslahah, penetapan ini dipandang maslahah berdasarkan prinsip keadilan, karena memberikan warisan kepada dzawil arham dipandang lebih adil daripada Baitul Mal atau kas negara, dengan kategori maslahah mursalah karena dasarnya merupakan dalil yang bersifat umum, dan berada di tingkatan maslahah hajiyyah yang menghindarkan kesulitan dan kesukaran bagi dzawil arham dalam menjalakan urusannya terutama urusan yang berkaitan dengan pewaris.
