ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseks” oleh Musfirah Hidayati. NIM 1121.159, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Ppg yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan kondisi hiperseksual suami. Alasan hiperseksual tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut serta meninjaunya dari perspektif maslahah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera pengganti, dan istri kedua yang terlibat dalam perkara ini, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi putusan dan telaah dokumen pendukung. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif untuk menjelaskan landasan pertimbangan hakim serta tinjauan maslahah terhadap putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Majelis Hakim mengabulkan permohonan poligami tersebut dengan berlandaskan pada terpenuhinya salah satu syarat alternatif poligami, yaitu istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan biologis suami, serta terpenuhinya syarat kumulatif dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 57 dan 58 KHI. Hakim menggunakan landasan hukum berdasarkan bukti surat, saksi, dan keterangan-keterangan para pihak. Kedua, berdasarkan perspektif maslahah, penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih masih didasarkan pada asumsi hipotetik mengenai potensi terjadinya zina dan belum sepenuhnya bertumpu pada fakta hukum yang objektif. Oleh karena itu, kemaslahatan yang dihasilkan putusan lebih tepat dikategorikan pada tingkat tahsiniyat, sedangkan pencapaian kemaslahatan pada tingkat hajiyat dan dharuriyat masih memerlukan penguatan pembuktian ilmiah serta eksplorasi alternatif pertimbangan hukum. Penerapan maslahah juga belum mempertimbangkan secara menyeluruh mafsadat yang dapat timbul akibat poligami, seperti dampak psikologis dan ketidakharmonisan rumah tangga. Selain itu, hiperseks merupakan gangguan yang memerlukan penanganan medis dan psikologis secara komprehensif sehingga poligami tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Pernikahan Syekh Sulaiman Arrasuli: Transmisi Paham Keagamaan Kaum Tuo Tahun 1910-1970”, yang disusun oleh Salman Al Faritsi dengan NIM 4422012, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2026 M/1447 H. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik poligami Syekh Sulaiman Arrasuli, seorang ulama besar dan tokoh sentral kaum tuo di Minangkabau, yang menikah dengan 17 orang istri sepanjang hidupnya rentang waktu 43 tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses dan praktik pernikahan poligami tersebut, menjelaskan motif yang melatarbelakanginya, serta mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilan transmisi paham keagamaan kaum tuo kepada keturunannya. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer meliputi buku Ayah Kita karya Bahruddin Rusli (1978), kitab Pertalian Adat Dan Syara’ karya Syekh Sulaiman Arrasuli, Daftar Keluarga Besar (2009), Majalah Soearti (1938), serta wawancara dengan cucu dan murid beliau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami Syekh Sulaiman Arrasuli berawal dari mekanisme perjodohan dan pinangan “siriah nan datang” semenjak pernikahan kedua pada tahun 1910, dengan tetap mempertahankan batas empat istri melalui mekanisme nikah cerai secara musyawarah. Praktik ini dilandasi dua motif utama, pertama, motif sosial-status keulamaan yang menempatkan pernikahan sebagai bentuk pengakuan sosial dan perluasan jaringan kekerabatan. Kedua, motif regenerasi paham kaum tuo di tengah tekanan kaum mudo. Keluarga besar yang terbentuk berfungsi sebagai media transmisi nilai keagamaan melalui surau dan MTI Canduang, namun hasil yang didapat tidak merata, hanya tiga dari lima anak laki-laki yang bertahan dewasa, serta satu anak perempuan yang melanjutkan tradisi dan keilmuan tersebut, yang mana hal ini dipengaruhi oleh faktor demografis, modernisasi, rekonsiliasi ideologis, dan perbedaan orientasi pemikiran setiap individu keturunan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Konsep Keadilan Dalam Poligami Pada Masyarakat Curanting Pasaman Timur” di susun oleh Mitra Ayu Sari, NIM 4520037 Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2025. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas poligami yang marak terjadi di Jorong V Curanting, yang meskipun diatur dalam syariat Islam dengan syarat keadilan, pada praktiknya sering menimbulkan persoalan seperti ketidakadilan dalam pembagian nafkah, perhatian emosional, serta kesejahteraan anak. Dalam masyarakat yang masih menerapkan sistem patriarki, poligami seringkali dijadikan dalih seseorang sebagai ketentuan yang sudah ada dalam agama, namun sering mengabaikan prinsip keadilan yang sejatinya menjadi syarat utama. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: Bagaimana penerapan poligami pada masyarakat Jorong V Curanting? dan Bagaimana bentuk keadilan yang diterima keluarga yang melakukan poligami? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap enam keluarga pelaku poligami di Jorong V Curanting, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, jurnal, dan skripsi terkait. Teknik analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Praktik poligami di Jorong V Curanting menunjukkan variasi dalam pelaksanaannya, di mana sebagian keluarga tampak sejahtera secara ekonomi namun tidak jarang menghadapi konflik emosional, kecemburuan antar-istri, bahkan perceraian. Pelaksanaan poligami sering dilakukan tanpa melalui mekanisme hukum yang sah, seperti izin pengadilan agama atau persetujuan istri pertama, sehingga lebih didorong oleh keputusan personal suami daripada pertimbangan syariat dan kemaslahatan keluarga. Kedua, Bentuk keadilan yang diterima keluarga pelaku poligami pun umumnya tidak terpenuhi secara menyeluruh, sebab meskipun terdapat pembagian nafkah material, keadilan non-material berupa perhatian emosional, kasih sayang, pembagian waktu, serta bimbingan spiritual sering diabaikan. Akibatnya, istri mengalami ketidakpuasan, anak-anak merasakan dampak psikologis negatif, dan keharmonisan rumah tangga menjadi rapuh. Dengan demikian, baik dari sisi substantif maupun prosedural, praktik poligami di Jorong V Curanting gagal mewujudkan prinsip keadilan yang ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan judul “ Disparitas Putusan Hakim Tentang Penggabungan Isbat Nikah Poligami Untuk Perceraian (Studi Analisis Terhadap Putusan Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam Perspektif Maqashid Syariah)”. Penggabungan isbat nikah dan perceraian diperbolehkan, apabila mempunyai dasar hukum yang jelas, dalam UU No 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1), dikatakan bahwa diperbolehkan perkara yang diajukan bersama-sama dengan penguasaan anak, harta bersama, nafkah anak, nafkah istri, sedangkan isbat nikah tidak disebutkan sama sekali. Selain tidak disebutkan tentang penggabungan isbat nikah dalam pasal tersebut, isbat nikah juga tidak disebutkan dalam hukum Islam, sehingga pelaksaan isbat nikah di Pengadilan Agama menjadi suatu proses penetapan perkawinan yang selama ini perkawinannya belum tercatatkan. Penggabungan perkara isbat nikah dan perceraian juga sering dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat, dari beberapa kasus yang ada tidak semua perkara isbat nikah untuk perceraian dikabulkan, bahkan ada beberapa perkara yang tidak dikabulkan atau dikabulkan sebatas untuk kepentingan perceraian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas disparitas putusan hakim tentang penggabungan isbat nikah poligami untuk perceraian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Penyusunan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, dan mengkajinya atau menganalisanya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa;. walaupun terdapat disparitas putusan hakim dalam memutus perkara isbat nikah poligami untuk perceraian, akan tetapi perbedaan putusan ini tidak keluar dari prinsip-prinsip maqashid syariah. Hakim dalam memutus perkara memiliki pandangan dan pendapat sendiri yang menurut mereka patut dan layak untuk diberlakukan dalam perkara yang sedang dihadapi dan ini merupakan amanat dari undang-undang, karena hakim adalah orang yang paling paham dan mengerti tentang jalannya persidangan, dimulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan dan pada akhirnya sampai kepada putusan Berdasarkan kesimpulan hendaknya bagi setiap Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara yang serupa penulis berharap agar dalam mempertimbangkan putusannya lebih memperhatikan kemashlahatan yang lebih besar dan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi hak para pihak dan status anak jika pernikahan tersebut telah dikaruniai anak serta dengan tidak menabrak ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tesis ini berjudul “Isbat Nikah Poligami Sirri Di Pengadilan Agama Solok Perspektif Maslahah (Studi Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/Pa.Slk)” ditulis oleh Merlin Putri, NIM 10122010 Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Dajmil D.Jambek Bukittinggi. Isbat nikah merupakan suatu langkah yang dapat dilakukan para pihak yang perkawinannya tidak tercatat dan tidak memiliki bukti otentik. Munculnya isbat nikah menjadi solusi bagi masyarakat, akan tetapi bagaimana kalau isbat nikah malah menimbulkan perkara baru dalam suatu perkawinan seperti isbat nikah yang dikumulasikan dengan poligami sirri. Isbat nikah poligami sirri yang dikabulkan dikhawatirkan akan memberikan celah untuk para lelaki melakukan aksi poligami, akan tetapi di sisi lain apabila tidak di kabulkan akan menimbulkan mafsadat dan seperti melegalkan pernikahan sirri. Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait perkara isbat nikah poligami sirri di Pengadilan Agama Solok dan menganalisis secara yuridis terhadap putusan hakim terhadap isbat nikah poligami sirri yang ditinjau menurut maslahah. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library reseacrh) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan teori maslahah yang menjadi pisau analisis penulis. Sumber data primer dalam penelitian ini adlaah putusan perkara Nomor: 68/Pdt.G/2021/PA.Slk. Teknik pengumpulan data dengan menganalisis Salinan putusan terhadap pertimbangan hakim dan data pendukung lain berkaitan dengan isbat nikah poligami sirri. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa, pertama. Hakim mengabulkan isbat nikah poligami sirri para pemohon dan memerintahkan KUA Lubuk Sikarah untuk mencatatkan pernikahan para pemohon. Hal ini tentu akan menimbulkan persepsi negatif dan positif dikalangan masyarakat, negatifnya yaitu masyarakat akan beranggapkan kalau pengadilan akan memberikan kemudahan nantinya dalam proses pelegalan nikah di bawah tangan, sedangkan dampak positifnya masyakarat akan mendapatkan buku nikah dan status pernikahannya diakui oleh negara. Kedua, dasar hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami sirri dalam perkara Nomor: 68/Pdt.G/2021/PA.Slk adalah karena pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan yang dasarkan kepada Pasal 14 KHI, dan demi kemaslahatan bagi para pihak dan anak, yang sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”. Ketiga, pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan dan mengabulkan perkara Nomor: 68/Pdt.G/2021/PA.Slk jika ditinjau dari maslahahnya, dengan dilakukan isbat nikah akan memberikan kemaslahat bagi anggota keluarga untuk mendapatkan hak-hak sipil istri dan anak, seperti pengakuan status pernikahan yang dibuktikan dengan buku nikah dan akta kelahiran anak, serta untuk memelihara harta (hifdzul al-mal) dan memelihara keturunan (hifdzul al-nasb).
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Persepsi Istri Pertama Terhadap Pelaksanaan Poligami Tanpa Izin Istri Perspektif Hukum Islam di RT 04 RW 02 Tengah Sawah Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah “. Skripsi ini disusun oleh Halimatus Sa’diyah, NIM 1119085, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Tahun 2023 M/ 1444 H. Latar belakang masalah ini mengungkapkan bagaimana persepsi pasangan terhadap pelaksanaan poligami tanpa izin istri perspektif hukum Islam di RT 04 RW 02 Tengah Sawah Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, karena dalam hasil penelitian menyimpulkan bahwa suami melakukan poligami tanpa izin dari istri pertama. Menurut pelaku poligami melakukan poligami terlalu sulit jika harus meminta izin kepada istri pertama, dan terlalu susah untuk proses ke pengadilan. Praktek poligami yang dilakukan dengan cara menikah secara sirri. Oleh karena itu penulis dapat merumuskan pokok masalah yang di teliti yaitu: bagaimana persepsi pasangan terhadap pelaksanaan poligami tanpa izin istri di RT 04 RW 02 Tengah Sawah Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah dan bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan Poligami tanpa izin istri di RT 04 RW 02 Tengah Sawah Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi pasangan terhadap pelaksanaan poligami tanpa izin istri di RT 04 RW 02 Tengah Sawah Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah dan Untuk mengetahui Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan poligami tanpa izin istri di RT 04 RW 02 Tengah Sawah Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah. Dalam penulisan skripsi ini, dalam metode penelitian yang digunakan, penulis menggunakan jenis penelitian dengan metode Lapangan yang bersifat kualitatif, dengan mencari informan atau narasumber yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data Primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diambil dalam informan utama sesuai dengn penelitian ini, sedangkan sumber data sekunder informan penunjang atau tambahan untuk memperkuat dalam menganalisis data sumber primer. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah pertama, observasi. Observasi dilakukan secara langsung ke peristiwa yang terjadi dilapangan. Kedua, wawancara yang dilakukan saat mengumpulkan data. Ketiga, Metode Analisis Data dikumpulkan dan disusun dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa persepsi pasangan terhadap pelaksanaan poligami tanpa izin istri di RT 04 RW 02 Tengah Sawah Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah adalah dilakukan berdasarkan kurangnya pemahaman tentang poligami. Dan tinjauan perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan poligami tanpa izin istri di RT 04 RW 02 Tengah Sawah Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah bahwa poligami yang dilakukan oleh pelaku poligami didaerah ini diperbolehkan menurut hukum Islam.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Analisis Maslahah Mursalah Tentang Konsep Larangan Poligami Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)” yang ditulis oleh Irwan Syah, NIM 1119.049 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya upaya pembaruan hukum Islam oleh Tim CLD-KHI dengan menyusun draft tandingan terhadap KHI. Dengan salah satu ketentuannya bahwa asas perkawinan adalah monogami dan pelaksanaan poligami diharamkan secara mutlak. Berdasarkan hal ini, penulis ingin mengkaji tentang alasan pelarangan poligami dalam CLD-KHI dan menganalisis maslahah mursalah tentang keharaman poligami dalam CLD-KHI tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan teknik pengumpulan data dari buku, jurnal dan tulisan-tulisan terkait dengan pembahasan. Adapun sumber-sumber tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini ialah buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas tentang CLD-KHI, sedangkan sumber sekundernya ialah buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas tentang poligami. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif dan induktif. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa keharaman poligami dalam CLD-KHI karena kekeliruan umat Islam dalam memahami Q.S An-Nisa’: 3 yang menganggap bahwa ayat tersebut merupakan perintah poligami. Padahal jelas dari kandungan ayat tersebut bahwa wali jika bersikap tidak adil terhadap anak yatim yang dalam perwalian mereka, maka diperintahkan mengawini perempuan lain saja Keharaman poligami juga berlandaskan pada Q.S An-Nisa’: 129 yang menyatakan bahwa laki-laki tidak akan mampu bersikap adil dalam berpoligami. CLD-KHI juga beralasan bahwa poligami selalu menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Larangan praktek poligami ini menggunakan pendekatan maslahah yang berdasarkan kaidah “dibolehkan menasakh nash dengan maslahah” dalam hal ini menurut CLD-KHI serupa dengan nasekh mansukh. Tidak mustahil bahwa suatu perkara mengandung maslahat pada waktu tertentu, lalu menjadi mafsadat pada waktu yang lain. Dengan kaidah ini CLD-KHI beranggapan bahwa nash yang membolehkan poligami batal dengan alasan kemaslahatan. Haramnya poligami seacara mutlak berdasarkan kemaslahatan supaya terangkatnya derajat wanita dan tidak memarginalkan hak perempuan. Padahal justru dengan praktek poligami berdasarkan ketentuan Islam mewujudkan tujuan maslahah hajjiyah yang menghindarkan seseorang dari perbuatan yang keji yaitu zina. Poligami juga terdapat kemaslahatan bagi istri pertama yaitu membantu pekerjaan dalam rumah tangga, terhindar dari perceraian karena istri pertama mandul dan menjaga dari ganasnya nafsu laki-laki.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Salah satu problem yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah masalah poligami. Selain ayat al-Qur’an, ada juga hadis yang mengisyaratkan suami boleh menikahi lebih dari satu orang. Meskipun poligami dibolehkan bagi umat Islam, akan tetapi Nabi Saw tidak mengizinkan ketika putri beliau (Fatimah) akan dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib. Hadis tentang Fatimah tersebut terlihat kontra dengan kondisi umat Islam yang ketika itu dibolehkan untuk berpoligami. Hadis berfungsi sebagai sumber ajaran Islam yang kedua, yang harus ditaati serta mengikat seluruh umat Islam perlu untuk dikontesktualisasikan agar persoalan hadis izin berpoligami bisa terjawab. Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana hadis-hadis tentang berpoligami), dan 2) bagaimana kontekstualisasi hadis izin berpoligami? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat pustaka (library research) dengan menggunkan data langsung dari perpustakaan yang terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan metode yang digunakan adalah pemahaman hadis (ma’nil hadis). Kemudian hadis-hadis mengenai poligami dipahami dengan menggunakan pendekatan kontesktual. Berdasarkan hasil penelitian dari hadis izin berpoligami, dapat disimpulkan bahwa: 1) Hadis yang dipahami sebagai dalil yang membolehkan poligami tersebut muncul dalam konteks sosiologi, antropologis yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa dengan prilaku poligami dengan memiliki istri lebih dari 1 orang. Hadis tersebut memberi isyarat bolehnya berpoligami dengan memiliki istri lebih dari 1 orang sehingga para sahabat masih diizinkan untuk memilih 4 orang istri. Praktik masyarakat Arab ketika masa Nabi juga menggambarkan adanya tradisi untuk menikahi perempuan lebih dari 1 orang. 2) Hadis tentang Fatimah dan Ali sebagai dalil yang mengisyaratkan mesti adanya izin bagi suami untuk berpoligami. Illat atau alasan pada hadis dapat dibagi kepada beberapa hal: a) kondisi psikologis istri yang tidak rela dipoligami, b) kondisi finansial suami tidak mampu menafkahi lebih dari istri, c) kondisi tidak terpenuhinya tujuan pernikahan dalam bentuk sakinah, mawaddah, warahmah. Hal tersebut berlaku secara umum bagi masyarakat Islam. Selain illat tersebut muncul, maka poligami tidak dapat diizinkan. Hal tersebut sepadan dengan aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Indonesia pasal 5 jika seorang suami ingin berpoligami maka harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi yang berjudul “Sanksi Adat terhadap Penghulu berpoligami di Nagari Gurun Kecamatan Harau Perspektif Hukum Islam” ditulis oleh Adil Rahman NIM. 1119.088 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwalul Al-Syaksiyah) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitting 2023 M/1444 H. Motivasi penulis dalam meneliti judul ini adalah karena di Nagari Gurun Kecamatan Harau Seorang penghulu yang berpoligami akan diberikan saksi adat. Seorang penghulu yang memiliki istri lebih dari satu baik secara resmi maupun siri akan diberikan sanksi adat di Nagari Gurun, sanksinya tersebut diberikan langsung ketika sudah ada surat atau laporan masuk ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gurun. Bahwasannya didalam Islam tidak ada larangan seseorang untuk berpoligami selagi orang tersebut mampu untuk berlaku adil, dan mampu untuk menafkahi istri-istrinya secara lahir dan bathin. Ketika seseorang sudah merasa mampu dengan syarat tersebut diizinkan untuk berpoligami. Begitu juga di Indonesia, syarat untuk berpoligami harus adil, sanggup untuk menafkahi lahir bathin, dan harus ada izin dari Pengadilan Agama. Ketika sudah mencukupi syarat diatas juga sudah untuk berpoligami. Di Nagari penghulu yang berpoligami baik resmi yang sudah ada izin dari Pengadilan Agama maupun siri tetap dijatuhi sanksi adat. Jadi, pokok permasalahannya bagaimana padangan hukum Islam terhadap penjatuhan sanksi adat terhadap penghulu berpoligami di Nagari Gurun, Kecamatan Harau. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach), yang bersifat deskriptif kualtitatif. Sumber data diambil dengan melakukan teknik obsevasi dan wawancara, teknik observasi dilakukan dengan mengamati kejadian yang terjadi di Nagari Gurun, dan teknik wawancara dengan mewawancarai responden yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pertama, penghulu berpoligami di Nagari Gurun yang dijatuhi sanksi adat, penghulu yang berpoligami dengan perempuan sasuku, penghulu yang berpoligami, tetapi tidak menjalankan prosedur adat perkawinan di nagari Gurun, penghulu yang berpoligami diawali dengan perzinaan, ketiga kasus tersebut diberikan sanksi adat berupa pencabutan gelar datuak dari penghulu tersebut. Kedua, menurut tinjauan hukum Islam, perilaku poligami penghulu diatas merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Jadi, penjatuhan sanksi adat terhadap penghulu berpoligami di Nagari Gurun sejalan dengan ajaran Islam, dan sangat sesuai dengan semboyan Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Managato, Adat Mamakai.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Permintaan Izin Poligami Kepada Istri yang Tidak Bersedia Melahirkan Lagi (Studi Analisis Putusan Nomor 002/Pdt.G/2014/PA.Slp)”, yang ditulis oleh Azizah Khairatunnisa, NIM 1119073, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi dari keinginan poligami suami yang istrinya tidak mau melahirkan lagi karena mereka sudah memiliki tiga orang anak sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Selat Panjang dengan nomor 002/Pdt.G/2014/PA.Slp dengan pokok penelitian adalah : bagaimana gambaran permintaan izin poligami kepada istri yang tidak bersedia melahirkan lagi dan bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap permintaan izin poligami kepada istri yang tidak bersedia melahirkan lagi. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer pada penelitian ini adalah salinan putusan nomor 002/Pdt.G/PA.Slp di Pengadilan Agama Selat Panjang dan buku-buku Maqashid. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku hukum, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan jenis penelitian. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, Pertama, gambaran permintaan izin poligami kepada istri yang tidak bersedia melahirkan lagi itu tidak memenuhi syarat alternatif dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis hakim berpendapat bahwa maqashid ditetapkannya syarat alternatif dan syarat kumulatif untuk berpoligami adalah untuk menjaga haqq al adamiy (hak personal) bukan hak Allah, dari istri pertama. Maka dari itu yang paling menentukan adalah si pemilik hak itu sendiri. Karena hakim menemukan fakta dalam persidangan bahwa istri pertama sudah memberikan izin, maka hakim melakukan contralegem dan mengabulkan permohonan poligami pemohon. Kedua, Tinjauan maqashid syariah terhadap permintaan izin poligami kepada istri yang tidak bersedia melahirkan lagi yaitu menjaga salah satu pokok kemaslahatan dalam maqashid syariah atau disebut dengan dharuriyat al khamsah. Salah satu pokok kemaslahatan yang terjaga ialah menjaga keturunan (hifz al nasb). Karena alasan pokok pemohon dalam mengajukan permohona poligami ke pengadilan agama ialah dikarenakan termohon tidak bersedia melahirkan lagi sedangkan pemohon ingin memiliki banyak anak sebagaimana sunnah rasul. Sesuai dengan substansial maqashid syariah bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari pada menarik manfaat, dan manfaat untuk kepentingan umum harus didahulukan daripada manfaat untuk kepentingan pribadi. Bahwa menolak mafsadat disini maksudnya ialah agar tidak terjadinya zina dan terjaganya kehormatan serta keturunan pemohon.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tesis ini berjudul “Konsep Poligami Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia” ditulis oleh Irmal Mahmud dengan NIM 10117.016 mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Salah satu usaha penafsiran yang cukup menarik yang muncul pada masa kontemporer adalah yang dilakukan oleh Muhammad Syahrur, seorang intelektual Syiria. Syahrur menilai bahwa poligami adalah permasalahan yang unik, khususnya bagi perempuan, serta menjadi permasalahan (qadiyyah) yang tak kunjung selesai dibicarakan oleh masyarakat dunia pada umumnya. Dalam memahami konsep poligami Syahrur terkesan menyajikan sebuah konsep yang berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan metode yang digunakannya ketika memahami konsep poligami dalam al-Qur`an. Di samping itu hukum keluarga di Indonesia juga senantiasa melakukan pembaruan guna untuk memperketat dan memperkecil peluang pelaksanaan poligami. Sehingga dalam tesis ini penulis akan menjelaskan dasar pemikiran Muhammad Syahrur tentang perintah poligami dalam al-Qur`an serta melihat relevansi konsep poligami yang ditawarkan Muhammad Syahrur dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Dalam mengumpulkan data maka penulis langsung mengutip dari buku yang berisi gagasan Muhammad Syahrur khususnya ketika ia berbicara mengenai konsep poligami yang dituangkannya dalam beberapa buku seperti al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah, Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami dan Metodologi Fiqh Islam Kontemporer. Selain itu penulis juga dibantu oleh data sekunder yang berupa buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penulis. Dalam jenis penelitian kualitatif data bersifat deskriptif. Kemudian dalam pengolahan data penulis menggunakan metode analisis isi (content analysis), dan juga komparatif, dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode induktif di mana data yang terkumpul penulis olah secara selektif dan sistematis kemudian ditariklah kesimpulan khusus yang merupakan hasil dari penelitian. Setelah penulis melakukan kajian secara mendalam bahwa dalam persoalan poligami Syahrur berbeda ketika menetapkan persyaratan untuk kebolehan poligami, di mana Syahrur menganggap bahwa ayat yang berbicara mengenai konsep poligami dalam surat An-Nisa` ayat 3 berkaitan erat dengan konsep berbuat baik dan adil kepada anak yatim sehingga secara umum menghasilkan syarat untuk poligami dapat dilihat dari syarat kualitas dan kuantitas. Selain itu selama ini persoalan poligami memang dijadikan sebagai sebuah solusi dalam memecahkan persoalan rumah tangga ketika tujuan dari pernikahan tidak terealisasikan secara utuh atau secara sempurna. Pembaharuan dengan Metode talfiq dimungkinkan dapat menjadi jawaban ketika perundang-undangan Indonesia mengadopsi beberapa konsep yang disajikan Syahrur khususnya dalam mengadopsi persoalan syarat dalam melaksanakan poligami tersebut.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul : ” Konsep Adil dalam Poligami Menurut Perspektif Yusuf al-Qaradhawi” yang disusun oleh Yunita Rahmawati, NIM. 1115.018, TAHUN 2019. Maksud dari judul skripsi ini adalah mengkaji pemikiran Yusuf al- Qaradhawi tentang konsep adil dalam poligami. Adapun motivasi penulis dalam membahas permasalahan ini ialah karena Yusuf al-Qaradhawi menetapkan syarat bagi suami yang akan melakukan poligami ialah bahwa suami tersebut berkeyakinan penuh bisa berlaku adil terhadap para istrinya. Syarat ini berbeda dengan syarat poligami yang ditetapkan oleh ulama selain Yusuf al-Qaradhawi. Karena itulah penulis ingin mengkaji apa yang melatar belakangi pendapat dari Yusuf al-Qaradhawi tersebut. Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan jenis penelitian library research (penelitian pustaka) yaitu dengan membaca buku-buku karya Yusuf al- Qaradhawi dengan judul Halal wa Haram dalam Islam yang diterjemahkan oleh alih bahasa H. Mu‟ammal Hamidy dan buku lain yang berkaitan dengan pembahasan. Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptif, dan komparatif. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelaahan naskah atau studi kepustakaan, sedangkan dalam teknik analisa data penulis menggunakan metode deduktif dan induktif. Berdasarkan kajian dan analisa penulis terhadap permasalahan yang tertuang dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dari poligami ini ialah boleh (mubah) bersyarat. Adapun syarat yang ditetapkan oleh Yusuf al-Qaradhawi untuk diperbolehkannya berpoligami ialah pertama Keyakinan penuh dari suami itu sendiri terhadap dirinya bahwa ia mampu berlaku adil terhadap para istrinya. Yang dipoligami. Kedua Suami mampu berlaku adil dalam aspek lahiriyyah. Yusuf al-Qaradhawi mendasarkan pendapatnya kepada Qs. An-Nisaa‟ ayat 3 : Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
ArticleOpen AccessPDF tersedia
2019•Artikel Penelitian dan Pengabdian
Ketentuan poligami dalam undang-undang no.1 tahun 1974 menyatakan bahwa seorang suami yang akan berpoligami harus memenuhi persyaratan alternatif dan persyaratan kumulatif. Jika tidak maka hakim berhak menolak perkara tersebut
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2018•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul: Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Izin Poligami Di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus Perkara Nomor 081/Pdt.G/2013/PA.Bkt dan Perkara Nomor 0328/Pdt.G/2015/PA.Bkt). Skripsi ini ditulis oleh SETIA HANDAYANI, NIM. 1114.050, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Latar belakang masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang prosedur poligami di Pengadilan. Disana dinyatakan bahwa seorang suami yang akan berpoligami harus memenuhi syarat yang terdapat dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang tersebut. Di mana pasal 4 disebut persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus terpenuhi untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus terpenuhi bagi suami yang akan poligami. Faktanya, Pengadilan Agama Bukittinggi berbeda dalam memutuskan dua perkara poligami yang sama-sama memenuhi syarat kumulatif dan tidak memenuhi syarat alternatif. Hakim menerima perkara Nomor 081/Pdt.G/2013/PA.Bkt dan tidak menerima (NO) perkara 0328/Pdt.G/2015/PA.Bkt. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang izin poligami di Pengadilan Agama Bukittinggi dan pertimbangan hakim menetapkan putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Bukittinggi. Dalam membahas persoalan ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yang berangkat dari putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang perbedaan putusan dalam perkara yang sama yaitu izin poligami. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu teknik wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan juga putusan kedua perkara tersebut. Setelah data terkumpul, penulis menganalisa data dalam bentuk deskriptif, di mana penulis akan menjelaskan bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Bukittinggi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Bukittinggi. Melalui metode yang penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang izin poligami di Pengadilan Agama Bukittinggi tidak mutlak, dalam memutuskan permohonan izin poligami hakim tidak saja menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 saja tapi juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan ijtihad hakim itu sendiri. Pertimbangan hakim yang memeriksa perkara Nomor 081/Pdt.G/2013/PA.Bkt adalah mudharat yang akan ditimbulkan jika perkara ini ditolak walaupun yang terpenuhi syarat kumulatif saja, sedangkan syarat alternatif tidak. Sedangkan hakim yang memeriksa perkara 0328/Pdt.G/2015/PA.Bkt berlandaskan pada ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau syarat alternatif. Menurut hakim yang memutuskan perkara tersebut, karena tidak terpenuhinya syarat alternatif oleh Pemohon maka permohonan izin poligami mengalami cacat formil. Untuk itu majelis hakim tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara tersebut.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2018•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul: “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG NOMOR.0028/PDT.G/2017/PA.LB IZIN POLIGAMI TANPA MEDIASI (Studi Kasus Pengadilan Agama Lubuk Basung) Skripsi ini ditulis oleh SISKA RAHMAWATI, NIM. 1113.026, Jurusan Hukum keluarga Islam. Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh izin poligami yang tidak dilakukan mediasi. Sementara izin poligami di dalam BUKU II bersifat Kontentius dimana perkara kontentius adalah perkara yang di dalamnya terdapat persengektaan di antara kedua belah pihak, di dalam PERMA No 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, di Pengadilan Agama Lubuk Basung salah satu dari perkara izin poligami yakni perkara No.0028/Pdt.G/2017/PA.LB tidak dilakukan mediasi. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan mencari sumber data primer secara langsung ketempat yang menjadi objek penelitian.Teknik pengumpulan data menggunakan, wawancara, dokumentasi.Selanjutnya wawancara penulis lakukan secara langsung kepada MajelisHakim yang menangani putusan 0028/Pdt.G/2017/PA.LB sebagai informan kunci.Maka selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa Mejelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung tidak melakukan mediasi terhadap perkara ini karena Majelis berpendapat bahwa perkara dengan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB ini memang perkara kontentius yang harus di medasi terlebih dahulu, sesuai dengan yang di atur di dalam BUKU II. Hal itu karena perkara ini pada dasarnya menimbulkan sengketa, dan illat hukum sebab terjadinya mediasi adalah persengketaan itu. Sedangkan dalam perkara dengan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB ini persengketaan itu tidak ada sejak awal antara kedua belah pihak, Oleh karena tidak terdapat sengketa yang harus di mediasi maka Majelis Hakim memberikan putusan terhadap perkara dengan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB adalah dengan tanpa mediasi. Sehingga Majelis Hakim berpendapat putusan yang diberikan dalam perkara ini senada dengan maksud dan tujuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) yang termasuk kepada perkara yang dikecualiakan. Dan untuk kedudukan putusan terhadap perkara ini adalah sah.