Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul: “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG NOMOR.0028/PDT.G/2017/PA.LB IZIN POLIGAMI TANPA MEDIASI (Studi Kasus Pengadilan Agama Lubuk Basung) Skripsi ini ditulis oleh SISKA RAHMAWATI, NIM. 1113.026, Jurusan Hukum keluarga Islam. Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh izin poligami yang tidak dilakukan mediasi. Sementara izin poligami di dalam BUKU II bersifat Kontentius dimana perkara kontentius adalah perkara yang di dalamnya terdapat persengektaan di antara kedua belah pihak, di dalam PERMA No 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, di Pengadilan Agama Lubuk Basung salah satu dari perkara izin poligami yakni perkara No.0028/Pdt.G/2017/PA.LB tidak dilakukan mediasi. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan mencari sumber data primer secara langsung ketempat yang menjadi objek penelitian.Teknik pengumpulan data menggunakan, wawancara, dokumentasi.Selanjutnya wawancara penulis lakukan secara langsung kepada MajelisHakim yang menangani putusan 0028/Pdt.G/2017/PA.LB sebagai informan kunci.Maka selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa Mejelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung tidak melakukan mediasi terhadap perkara ini karena Majelis berpendapat bahwa perkara dengan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB ini memang perkara kontentius yang harus di medasi terlebih dahulu, sesuai dengan yang di atur di dalam BUKU II. Hal itu karena perkara ini pada dasarnya menimbulkan sengketa, dan illat hukum sebab terjadinya mediasi adalah persengketaan itu. Sedangkan dalam perkara dengan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB ini persengketaan itu tidak ada sejak awal antara kedua belah pihak, Oleh karena tidak terdapat sengketa yang harus di mediasi maka Majelis Hakim memberikan putusan terhadap perkara dengan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB adalah dengan tanpa mediasi. Sehingga Majelis Hakim berpendapat putusan yang diberikan dalam perkara ini senada dengan maksud dan tujuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) yang termasuk kepada perkara yang dikecualiakan. Dan untuk kedudukan putusan terhadap perkara ini adalah sah.