Prinsip Keadlan Sebagai Solusi Dalam Berwirausaha
<p> Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat, menganalisa, dan mengimplementasikan prinsip keadilan sebagai solusi dalam berwirausaha</p>
Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.
<p> Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat, menganalisa, dan mengimplementasikan prinsip keadilan sebagai solusi dalam berwirausaha</p>
Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah”, yang ditulis oleh Zulvatjli, NIM 1322029, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai landasan hukum penguatan pemungutan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam praktik di lapangan terdapat fenomena kesenjangan antara das sollen dan das sein, di mana pada tahun 2025 pemungutan PBB-P2 di Pasar Banto Kota Bukittinggi tidak dilaksanakan. Potensi PBB yang tidak dipungut tersebut mencapai Rp12.604.407. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pasar Banto Kota Bukittinggi;serta mengkaji melalui perspektif hukum Islam, khususnya Fikih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah BKD Kota Bukittinggi, serta wajib pajak di Pasar Banto. Kemudian, data sekunder penulis dapatkan dari data pembayaran PBB Pasar Banto Kota Bukittinggi, peraturan perundang undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pajak daerah yang sesuai dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2024 dalam pemungutan PBB- P2 di Pasar Banto Bukittinggi belum berjalan efektif dan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Tidak dipungutnya PBB pada tahun 2025 sebesar Rp12.604.407 disebabkan oleh kendala administratif, pemutakhiran data objek dan subjek pajak yang belum tertata pasca-pengelolaan area pasar, serta minimnya pengawasan dan kesadaran wajib pajak. Ditinjau dari Fiqih Siyasah Tanfidziyah, regulasi Perwako Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2024 secara tekstual sudah sah, namun cara implementasinya di Pasar Banto belum makasimal dan relatif. Aparat BKD Kota Bukittinggi wajib aktif turun ke bawah untuk memverifikasi kondisi lapangan secara nyata, membuka ruang dialog bersama para wajib pajak, serta memberikan kemudahan insentif pajak khusus bagi kawasan pasar yang terdampak krisis ekonomi agar kebijakan fiskal daerah tidak melahirkan kezaliman bagi masyarakat kecil.
Skripsi ini berjudul “Judicial Pardon Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Analisis Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)”. yang ditulis oleh Chantika Irna Septadiya, NIM 1422034, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya konsep Judicial Pardon dalam hukum pidana Indonesia yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun terbukti bersalah berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Di sisi lain, hukum pidana Islam telah lama mengenal konsep al-'afwu (pemaafan), khususnya dalam perkara qishash dan diyat, yang memberikan hak kepada korban atau ahli waris untuk memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana. Perbedaan mekanisme dan dasar pemberian maaf dalam kedua sistem hukum tersebut menarik untuk dikaji secara komparatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Judicial Pardon dalam hukum pidana positif Indonesia, bagaimana konsep al-'afwu dalam hukum pidana Islam; dan bagaimana analisis komparatif antara Judicial Pardon dalam hukum positif Indonesia dan al-'afwu dalam hukum pidana Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan komparatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Judicial Pardon merupakan instrumen kebijakan kriminal dalam hukum pidana Indonesia yang memberikan diskresi kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana demi tercapainya keadilan substantif dan kemanusiaan. Sementara itu, konsep al-'afwu dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pemaafan yang diberikan oleh korban atau ahli waris korban sebagai pemegang hak qishash. Persamaan keduanya terletak pada tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian sosial melalui pemberian maaf kepada pelaku tindak pidana. Adapun perbedaannya terletak pada pihak yang berwenang memberikan maaf, dasar hukum, ruang lingkup penerapan, dan tujuan yang hendak dicapai. Judicial Pardon menempatkan hakim sebagai pihak yang berwenang memberikan pemaafan berdasarkan pertimbangan hukum dan kemanusiaan, sedangkan al-'afwu memberikan kewenangan tersebut kepada korban atau ahli waris sebagai pemegang hak pribadi dalam perkara pidana tertentu. Dengan demikian, nilai-nilai pemaafan dalam hukum pidana Islam memiliki relevansi dalam pengembangan kebijakan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif di Indonesia.
Skripsi ini berjudul “Analisis Implementasi Aqad Kerja Sama Petani Sawah Di Kecamatan Rao Selatan Perspektif Fiqh Muamalah” yang disusun oleh Rahmat Azzandri(3322337), Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi pada masih dominannya praktik kerja sama pertanian yang bersifat tradisional, berbasis kepercayaan, dan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah, khususnya terkait kejelasan akad, pembagian hasil, pembebanan biaya, dan distribusi risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad kerja sama petani sawah di Kecamatan Rao Selatan serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilik lahan dan petani penggarap di Kecamatan Rao Selatan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama pertanian di Kecamatan Rao Selatan secara umum menyerupai akad muzāra‘ah, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Akad umumnya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, nisbah bagi hasil tidak selalu ditentukan secara jelas di awal, serta pembebanan biaya produksi dan risiko cenderung lebih banyak ditanggung oleh penggarap. Kondisi ini menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dan ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, sehingga prinsip keadilan (ʿadl) belum terpenuhi secara optimal. Meskipun demikian, prinsip kerelaan (tarāḍī) telah terpenuhi karena kerja sama dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Analisis Sistem Kemitraan Usaha Ayam Broiler Dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Kasus Kemitraan Perternakan Eka Asenk Di Pasaman Timur)”. Yang disusun oleh Gusriandi dengan Nim 3722053 Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sistem kemitraan usaha ayam broiler yang tidak sesuai dengan perspektif manajemen bisnis syariah, khususnya pada aspek pembagian porsi kegiatan dan keuntungan, Ketergantungan penuh terhadap pt phokphand. Bapak eka asenk pemilik peternakan ayam broiler beliau mengatakan bahwa kegiatan usaha ini pihak perusahaan lebih cenderung memperoleh porsi lebih besar sementara peternak merasa tidak seimbang dengan usaha yang ditanggungnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kemitraan dalam perspektif manajemen bisnis syariah pada kemitraan peternakan eka asenk di pasaman timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Bapak Eka Asenk selaku pemilik peternakan ayam broiler, karyawannya, dan karyawan perusahaan dibidang technical service dari PT Pokphand, observasi, dan dokumentasi di Peternakan Ayam Broiler, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kemitraan usaha ayam broiler, perusahaan berperan sebagai pihak yang menyediakan berbagai kebutuhan produksi dan pembinaan usaha, sedangkan peternak berperan dalam menyediakan kandang sekakigus sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan pemeliharaan ayam broiler hingga masa panen. Ditinjau dari perspektif manajemen bisnis syariah , sistem kemitraan ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan, transparansi dan keseimbangan. Serta masih terdapat ketergantungan yang cukup tinggi dari peternak terhadap perusahaan. Kemudian ditinjau dari bentuk akad, kemitraan yang dilakukan pada usaha peternakan ayam broiler ini menggunakan akad syirkah inan, yang mana Syirkah al ‘Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja.
Tesis ini berjudul “Keadilan Multikultural pada Masyarakat Minang dan Mandailing di Nagari Lubuk Layang dalam Perspektif Will Kymlicka” disusun oleh Rahma Dona, NIM 40124004, Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberagaman etnis yang hidup berdampingan di Nagari Lubuk Layang, Kabupaten Pasaman, khususnya antara masyarakat Minangkabau sebagai kelompok mayoritas dan masyarakat Mandailing sebagai kelompok minoritas. Kehidupan sosial kedua kelompok tersebut memperlihatkan pola interaksi yang harmonis meskipun memiliki perbedaan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Fenomena ini menarik untuk dikaji melalui perspektif multikulturalisme Will Kymlicka yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas dalam masyarakat yang majemuk. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana relasi sosial antara masyarakat Minang dan Mandailing di Nagari Lubuk Layang; bagaimana pelaksanaan hak kultural masyarakat Minang dan Mandailing; serta bagaimana keadilan multikultural di Nagari Lubuk Layang ditinjau dari perspektif Will Kymlicka. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas tokoh adat, anggota Badan Musyawarah (Bamus), tokoh masyarakat, serta masyarakat Minangkabau dan Mandailing di Jorong II Nagari Lubuk Layang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, relasi sosial antara masyarakat Minang dan Mandailing berlangsung secara harmonis melalui interaksi sehari-hari, gotong royong, kegiatan keagamaan, musyawarah, dan aktivitas sosial lainnya yang dilandasi sikap saling menghormati dan toleransi. Kedua, pelaksanaan hak kultural masyarakat Mandailing tetap diakui dalam kehidupan sosial, meskipun belum memperoleh pengakuan secara formal dalam struktur kelembagaan adat yang masih didominasi oleh sistem Minangkabau. Ketiga, berdasarkan perspektif Will Kymlicka, praktik keadilan multikultural di Nagari Lubuk Layang lebih mencerminkan pengakuan sosial dan integrasi budaya daripada penerapan hak-hak kelompok minoritas secara institusional, seperti self-government rights, polyethnic rights, dan special representation rights. Dengan demikian, keadilan multikultural di Nagari Lubuk Layang telah terwujud dalam praktik sosial yang inklusif dan harmonis, namun belum sepenuhnya terlembagakan dalam sistem sosial dan politik lokal.
Skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Utang - Piutang Antara Petani dan Tengkulak (Studi Kasus di daerah Simpang Tonang)” ini disusun oleh Pepria Monika dengan NIM 3222065 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi 2026. Transaksi utang-piutang antara petani dan tengkulak merupakan praktik yang telah lama berlangsung di daerah Simpang Tonang. Praktik ini muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki petani untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan produksi pertanian. Dalam pelaksanaannya, transaksi utang-piutang tersebut disertai dengan syarat tertentu, seperti kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip keadilan dalam hubungan ekonomi antara kedua belah pihak. Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktek transaksi utang-piutang yang diterapkan oleh petani dan tengkulak dilihat dari prinsip keadilan ekonomi islam? 2) Bagaimana dampak penerapan transaksi utang-piutang terhadap kondisi ekonomi petani didaerah Simpang Tonang? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana praktek transaksi utang-piutang yang diterapkan oleh petani dan tengkulak dilihat dari prinsip keadilan ekonomi islam. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penerapan transaksi utang-piutang terhadap kondisi ekonomi petani didaerah Simpang Tonang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Informan dalam penelitian terdiri atas petani padi dan tengkulak yang terlibat langsung dalam praktik utang-piutang di daerah Simpang Tonang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang-piutang antara petani dan tengkulak di Simpang Tonang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari adanya syarat yang mengharuskan petani menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, adanya selisih harga pada pupuk dan pestisida yang diberikan secara utang, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara petani dan tengkulak. Di sisi lain, praktik tersebut tetap memberikan manfaat bagi petani karena membantu memenuhi kebutuhan modal usaha dan kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan antara lain meningkatnya ketergantungan petani terhadap tengkulak, berkurangnya kebebasan petani dalam menentukan pembeli hasil panen, serta menurunnya pendapatan yang diterima petani akibat potongan harga dan beban utang yang terus berulang pada setiap musim tanam.
Skripsi ini berjudul “Sistem Perekrutan Distributor Skincare PT Melia Sehat Sejahtera dalam Perspektif Prinsip Keadilan dan Transparansi Hukum Ekonomi Syari’ah” yang disusun oleh Mayang Triani, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi agar dapat menganalisis sistem perekrutan distributor skincare pada PT Melia Sehat Sejahtera ditinjau dari Perspektif Prinsip Keadilan dan Transparansi Hukum Ekonomi Syari’ah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya penerapan prinsip-prinsip syari’ah dalam kegiatan bisnis, khususnya pada mekanisme perekrutan distributor yang menjadi bagian dari sistem pemasaran perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan sistem perekrutan distributor pada PT Melia Sehat Sejahtera. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, sistem perekrutan distributor pada PT Melia Sehat Sejahtera dilakukan melalui pemberian informasi menegenai syarat pendaftaran, hak dan kewajiban distributor, serta mekanisme pemasaran produk. Kedua, dari perspektif prinsip keadilan dan transparansi hukum ekonomi syariah sistem perekrutan telah memberikan kesempatan yang sama kepada calon distributor dan telah menyampaikan informasi secara umum. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam penyampaian informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari. Sistem perekrutan distributor PT Melia Sehat Sejahtera pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi meskipun terdapat bebrapa aspek yang perlu dioptimalkan sehingga sesuai dengan nilai-nilai syari’ah dan perspektif hukum ekonomi syariah.
Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu: Ditinjau dari Perspektif Yuridis dan Siyasah Tanfidziyah” yang disusun oleh Andi Markoni, NIM 10124007, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penegakan hukum tindak pidana Pemilu merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas, legitimasi, dan kualitas demokrasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan penegakan hukum tindak pidana Pemilu belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan sistem penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Indonesia, membandingkan konsep penegakan hukum tindak pidana Pemilu dalam perspektif yuridis dan siyasah tanfidziyah, serta merumuskan model rekonstruksi sistem penegakan hukum Pemilu yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Analisis penelitian menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Teori Keadilan Formal dan Keadilan Substantif, serta konsep maṣlaḥah mursalah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kelemahan regulasi, disharmoni norma hukum, perbedaan penafsiran antarpenegak hukum, keterbatasan waktu penanganan perkara, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem penegakan hukum Pemilu melalui pembaruan substansi hukum, penguatan struktur kelembagaan, dan pengembangan budaya hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, rekonstruksi tersebut diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umum, sekaligus menjaga integritas Pemilu serta menjamin perlindungan hak-hak politik masyarakat.
Tesis ini berjudul “Analisis Fatwa MUI Nomor 2/Munas XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan dalam Perspektif Fiskal Islam”, yang ditulis oleh Muhammad Dinul NIM 10122020 Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Riset ini dilatar belakangi oleh terbitnya fatwa MUI tentang pajak berkeadilan pada 23 November 2025, sebagai tanggapan hukum Islam atas masalah sosial yang timbul akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang dinilai tidak adil sehingga meresahkan masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan langsung antara peristiwa protes di Kabupaten Pati, Bone, Jombang, Cirebon dan lainnya. Berdasarkan persoalan tersebut maka penulis ingin melakukan analisis terhadap fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah: Bagaimana kronologis lahirnya fatwa MUI tentang pajak berkeadilan? Bagaimana analisis fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dalam perspektif fiskal Islam? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Sumber primer dalam penelitian ini yakni fatwa MUI Nomor 2/MUNAS XI/MUI/2025 tentang Pajak Berkeadilan, sedangkan sumber sekundernya adalah jurnal, skripsi, tesis, disertasi, situs web, serta artikel yang berkaitan dengan fatwa MUI tentang pajak berkeadilan dan fiskal Islam. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa: pertama, Persoalan yang menjadi latar belakang lahirnya fatwa MUI tentang pajak berkeadilan bermula dari kebijakan struktural pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah menaikkan Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBB hingga maksimal 0,5% dari NJOP, sebelumnya di kisaran 0,1% hingga 0,3%. Pemerintah pusat juga memangkas dana transfer ke pemerintah daerah. Tekanan fiskal dari pusat, dikombinasikan dengan kelemahan tata kelola di daerah, menjadi faktor yang memicu gelombang protes terhadap kenaikan tarif PBB-P2 di berbagai daerah. Kedua, Ketentuan fatwa menegaskan bahwa objek pajak seharusnya dikenakan berdasarkan prinsip keadilan, antara lain bumi dan bangunan yang dihuni tidak layak dikenakan pajak secara berulang, dan juga objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang berpotensi untuk diproduktifkan dan atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier. Jika dikomparasikan dengan fiskal Islam, yakni kharaj mirip dengan PBB. Perbedaannya kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas tanah, bukan berdasarkan zonasi atau penetapan wilayah, sedangkan PBB yang dipungut berdasarkan NJOP yang mencerminkan nilai pasar properti, bukan produktifitasnya. Ketika fatwa MUI menyatakan bahwa objek pajak seharusnya adalah harta yang produktif, fatwa ini secara substansial telah mengartikulasikan prinsip yang sama dengan kharaj, bahwa basis pemajakan properti seharusnya adalah produktifitas dan manfaat ekonomi yang dihasilkan, bukan nilai pasar aset itu.
Tesis ini berjudul “Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU.XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu” yang disusun oleh Mendisa Kafutra NIM 10124039, Program Studi Magister Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun lima bulan. Putusan tersebut membawa perubahan mendasar terhadap desain pemilu serentak di Indonesia serta menimbulkan berbagai perdebatan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, implikasi ketatanegaraan, dan kemaslahatannya bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis putusan tersebut dalam perspektif hukum tata negara dan siyasah qadhaiyyah Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dokumen hukum terkait, serta literatur yang membahas prinsip siyasah qadhaiyyah. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengaitkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dalam persepektif hukum tatanegara terjadi pergeseran peran MK yang tidak hanya berfungsi sebagai negative legislator tetapi juga membentuk kontruksi norma baru melalui penentapan model pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Putusan tersebut menimbulkan beberapa persoalan konstitusional berupa potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD, ketidakpastian masa transisi pemerintahan daerah, serta perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemisahan kekuasaan. Dalam perspektif siyasah qadhaiyyah berdasarkan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-mashlahah), independensi peradilan, dan transparansi, putusan ini mengandung nilai kemanfaatan karena bertujuan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu, namun demikian, masih menyisakan terkait kepastian hukum, potensi mafsadah akibat masa transisi yang tidak jelas, serta Mahkamah Konstitusi telah memasuki wilayah pembentukan kebijakan hukum. Terdapat relevansi antara konsep siyasah qadhaiyyah dengan kewenangan MK, relevansinya terlihat pada kesamaan orientasi antara fungsi qadha dalam Islam dan kewenangan judicial review Mahkamah Konstitusi yang sama-sama bertujuan menegakkan hukum yang berkeadilan.
Skripsi ini berjudul “Analisis Prinsip Amanah dan Keadilan dalam Akad Musyarakah pada Usaha Grosir Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Grosir Mentari Bra Pasar Aur Kuning Bukittinggi)”, yang ditulis oleh Hana Atul Faizah, NIM 1222.015, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik kerja sama usaha (akad musyarakah) pada Usaha Grosir Mentari Bra di Pasar Aur Kuning Bukittinggi yang dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis serta belum adanya transparansi laporan keuangan kepada mitra. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan mekanisme pelaksanaan akad musyarakah serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan prinsip amanah dan keadilan dalam akad musyarakah pada usaha tersebut. Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pengelola usaha, mitra musyarakah, dan karyawan sebagai informan pendukung serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan teori fiqhmuamalah dan Fatwa DSN-MUI tentang musyarakah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad musyarakah yang diterapkan pada Usaha Grosir Mentari Bra termasuk dalam kategori syirkah ‘inān, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak yang sama-sama menyertakan modal walaupun dengan proporsi yang berbeda dan menyepakati pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, serta pengelolaan usaha dipercayakan kepada salah satu mitra. Penerapan prinsip amanah dan keadilan pada usaha tersebut secara umum telah berjalan, yang tercermin dari adanya kerja sama usaha yang berkelanjutan, pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, serta hubungan kemitraan yang harmonis. Namun demikian, masih terdapat praktik penggunaan modal usaha untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan mitra yang bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam akad syirkah ‘inān menurut Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan berupa pembuatan akad tertulis, peningkatan transparansi laporan keuangan, serta pengaturan mekanisme pembagian kerugian agarpelaksanaan akad musyarakah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI.
Abstrak Skripsi ini yang berjudul “Analisis Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Jorng Talaok Nagari Sarik Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Menurut Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam”. Yang di susun oleh Nengsi Gusrienti (3222082), mahasiswa program Studi Ekonomi Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi, dengan Dr. Rini Elvira, SE, M.Si selaku dosen pembimbing. Pengelolaan sumber daya alam berupa tambang emas di Jorong Talaok Nagari Sarik Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti yang masih dilakukan secara tradisional dan belum terkelola secara optimal. Dapat dilihat dari 2 pilar yaitu keadilan sosial dan keberlanjutan. Dilihat dari keadilan sosial pengelolaan SDA Masih menghadapi tantangan ketimpangan distribusi hasil antara pemilik lahan dan pekerja selanjutnya dilihat dari pilar keberlanjutan praktik penambangan belum terorganisir dengan baik yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat serta dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan ditinjau dari perspektif ekonomi pembangunan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tambang emas memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, namun belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, pengelolaan sumber daya alam seharusnya dilakukan secara adil dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam pengelolaan tambang emas agar sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Kata kunci: Pengelolaan Sumber Daya Alam, Tambang Emas, Ekonomi Pembangunan Islam, Keberlanjutan, Keadilan Sosial. Abstract This thesis is entitled "Analysis of Natural Resource Management in Jorong Talaok, Nagari Sarik Alahan Tigo, Hiliran Gumanti District from the Perspective of Islamic Development Economics." It was written by Nengsi Gusrienti (3222082), a student in the Islamic Economics Study Program at UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, under the supervision of Dr. Rini Elvira, SE, M.Si. The management of natural resources in the form of gold mining in Jorong Talaok, Nagari Sarik Alahan Tigo, Hiliran Gumanti District, is still carried out traditionally and has not been optimally managed. This can be seen from two pillars: social justice and sustainability. From the perspective of social justice, the management of natural resources still faces challenges in the unequal distribution of benefits between landowners and workers. From the sustainability pillar, mining practices are not yet well organized, leading to environmental degradation. This study aims to analyze the management of gold mining conducted by the community. as well as its impact on social, economic, and environmental conditions from the perspective of Islamic development economics. The research method used is qualitative research with a descriptive approach, with data collection techniques through interviews and observations. The data obtained were analyzed using content analysis. The results of the study indicate that gold mining management provides economic benefits to the community, but does not fully consider the principles of sustainability and social justice. From the perspective of Islamic development economics, the management of natural resources should be done fairly and sustainably while maintaining a balance between economic interests, environmental preservation, and community welfare. Therefore, efforts to improve gold mining management are needed to align with the values of Islamic economics. Keywords: Natural Resource Management, Gold Mining, Islamic Development Economics, Sustainability, Social Justice.
Skripsi yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Kel. Nai Pos-Pos Barat, Kec. Sorkam)”, ini disusun oleh Evi Dwi Anita Simatupang dengan NIM 3222026 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya evaluasi program bantuan sosial sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Fokus utama studi ini adalah menganalisis pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, Kecamatan Sorkam, melalui tinjauan ekonomi Islam serta pengaruhnya terhadap kondisi kesejahteraan penerima manfaat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana prinsip ketepatan sasaran telah diimplementasikan sesuai nilai-nilai syariah dan bagaimana bantuan tersebut berdampak secara riil terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus riset lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitia ini adalah data primer dan sekunder dengan informan penelitian kepada berbagai pihak terkait, meliputi perangkat kelurahan, agen E-Warung, hingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Teknik pengumpulan data daam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang sudah diperoleh lalu dianalisis menggunakan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data penarika kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program BPNT telah membantu meringankan beban pengeluaran pangan masyarakat, yang sejalan dengan konsep falah (kesejahteraan) dalam ekonomi Islam. Namun, kendala administratif berupa ketidakakuratan data pada sistem DTKS masih menjadi hambatan utama yang memicu ketidaktepatan sasaran. Kesimpulannya, penguatan pengawasan dan transparansi data menjadi syarat mutlak agar distribusi bantuan dapat mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat.
Skripsi yang berjudul "Analisis Praktik Usaha Penggilingan Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Jorong Sumba, Nagari Ujung Gading)" ini disusun oleh Miranti dengan NIM 3222018 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan timbangan, sistem pembayaran, dan penentuan upah yang masih menggunakan sistem pembayaran dalam bentuk beras dan belum sepenuhnya disertai akad yang jelas diawal transaksi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) serta kurangnya tansparansi dalam penentuan upah, yang dapat merugikan salah satu pihak, khususnya petani di Jorong Sumba, Nagari Ujung Gading Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik usaha penggilingan padi serta meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan Sumber data yang digunakan dalam penelitia ini adalah data primer dan sekunder dengan informan penelitian Pemilik Penggilingan, Petani, Tokoh Agama, dan Kepala Jorong Sumba. Teknik pengumpulan data daam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang sudah diperoleh lalu dianalisis menggunakan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penggilingan padi masih dijalankan berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa adanya akad yang jelas dan tertulis, sehingga menimbulkan unsur ketidakjelasan (ghurar) dan kurangnya transparansi, khususnya dalam penentuan upah dan biaya tabahan. Penentuan upah umumnya dilakukan melalui potongan hasil beras atau pembayaran tunai, namun besaran upah, keakuratan timbangan, serta biaya tambahan seperti pengeringan dan pengangkutan belum dijelaskan secara transparan sejak awal. Dalam perspektif ekonomi islam, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan antar pihak Oleh karena itu, diperlukan kejelasan akad dan transparasi dalam pelaksanaan usaha penggilingan padi agar sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam
Skripsi ini berjudul “Konsep Keadilan Dalam Poligami Pada Masyarakat Curanting Pasaman Timur” di susun oleh Mitra Ayu Sari, NIM 4520037 Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2025. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas poligami yang marak terjadi di Jorong V Curanting, yang meskipun diatur dalam syariat Islam dengan syarat keadilan, pada praktiknya sering menimbulkan persoalan seperti ketidakadilan dalam pembagian nafkah, perhatian emosional, serta kesejahteraan anak. Dalam masyarakat yang masih menerapkan sistem patriarki, poligami seringkali dijadikan dalih seseorang sebagai ketentuan yang sudah ada dalam agama, namun sering mengabaikan prinsip keadilan yang sejatinya menjadi syarat utama. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: Bagaimana penerapan poligami pada masyarakat Jorong V Curanting? dan Bagaimana bentuk keadilan yang diterima keluarga yang melakukan poligami? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap enam keluarga pelaku poligami di Jorong V Curanting, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, jurnal, dan skripsi terkait. Teknik analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Praktik poligami di Jorong V Curanting menunjukkan variasi dalam pelaksanaannya, di mana sebagian keluarga tampak sejahtera secara ekonomi namun tidak jarang menghadapi konflik emosional, kecemburuan antar-istri, bahkan perceraian. Pelaksanaan poligami sering dilakukan tanpa melalui mekanisme hukum yang sah, seperti izin pengadilan agama atau persetujuan istri pertama, sehingga lebih didorong oleh keputusan personal suami daripada pertimbangan syariat dan kemaslahatan keluarga. Kedua, Bentuk keadilan yang diterima keluarga pelaku poligami pun umumnya tidak terpenuhi secara menyeluruh, sebab meskipun terdapat pembagian nafkah material, keadilan non-material berupa perhatian emosional, kasih sayang, pembagian waktu, serta bimbingan spiritual sering diabaikan. Akibatnya, istri mengalami ketidakpuasan, anak-anak merasakan dampak psikologis negatif, dan keharmonisan rumah tangga menjadi rapuh. Dengan demikian, baik dari sisi substantif maupun prosedural, praktik poligami di Jorong V Curanting gagal mewujudkan prinsip keadilan yang ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.
Skripsi ini disusun oleh Irsadul Fikri dengan Nim 3221140 Program Studi ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Mengangkat judul skripsi Analisis Sistem Upah Buruh Tani Di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Perspektif Ekonomi Islam terjadinya penundaan upah pada buruh tani 2 bulan setelah pekerjaan selesai dan ada pemilik lahan membayar upah ke buruh tani sampai masa panen padi.dan yang dirasakan buruh tani Rendahnya upah buruh seringkali tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup, sehingga kesejahteraan buruh tani sulit terpenuhi, pekerjaan bergantung kepada musiman sehingga Kondisi ini menimbulkan kesenjangan ekonomi dan merusak martabat kemanusiaan buruh tani, yang seharusnya dijaga dalam perspektifekonomi islam. Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap sistem pemberian upah buruh tani di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sistem pengupahan buruh tani di Nagari Taeh Baruah dilaksanakan dengan berbagai metode, antara lain sistem upah harian, sistem upah borongan, dan sistem bagi hasil berdasarkan jumlah hasil panen. Namun, dalam praktiknya ditemukan beberapa permasalahan seperti keterlambatan pembayaran upah oleh pemilik lahan, rendahnya nilai upah yang tidak sebanding dengan biaya hidup, serta kurangnya kejelasan dan kesepakatan yang tertulis antara buruh tani dan pemilik lahan. Hal ini menyebabkan para buruh tani mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, serta menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem pengupahan seharusnya didasarkan pada prinsip (tauhid) mencerminkan keyakinan bahwa segala aktivitas ekonomi dilakukan sebagai pengabdiam kepada allah, prinsip (keadilan) upah diberikan sesuai beban kerja, tidak merugikan salah satu pihak, dilakukan transparan, prinsip (nubuwuah) pemilik lahan diharapkan meneladani akhlak Rasullah SAW, prinsip (khalifah) pemerintah berperan menetapkan kebijakan pengupahan yang adil, pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan dan menciptakan sistem menjamin kesajahteraan, prinsip (tanggung jawab) seluruh pihak, baik pemilik lahan, buruh maupun pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan sosialdalam menajlan sistem pengupahan. Realitas yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem yang lebih berpihak kepada kesejahteraan buruh tani serta sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kata kunci : sistem upah, keadilan, ekonomi islam
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip Maqashid Ash-Syari’ah dalam penetapan diversi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 1/Pen.Div/2022/PN Pmn. Kasus yang dikaji merupakan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku, terjadi pada 1 Januari 2022 di Sungai Laban, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam perkara ini, lima anak yang berkonflik dengan hukum ditetapkan untuk mengikuti proses diversi. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan memadukan data kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap dasar pertimbangan hukum dan dimensi maqashid dalam pelaksanaan diversi. penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan penyidik dalam menetapkan diversi berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 7 ayat (1), dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis anak, serta kemungkinan keberhasilan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui pendekatan keadilan restoratif. Sementara itu, analisis terhadap implementasi prinsip Maqashid Ash-Syari’ah menunjukkan bahwa proses diversi yang diterapkan mencerminkan pemenuhan tujuan syariah baik secara parsial (maqashid juziyyah) maupun menyeluruh (maqashid ‘ammah), seperti perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), serta mewujudkan keadilan sosial dan perdamaian. Diversi dalam konteks ini tidak hanya menjadi solusi yuridis, tetapi juga menjadi instrumen transformatif yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dan asas hukum positif dalam satu kerangka keadilan yang humanis.
Tesis ini berjudul Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Politik Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Yang disusun oleh Muhammad Febri Eka Saputra, S.H dengan NIM 10123003 pada Program Studi S2 Hukum Islam Fakultas Pascasarjana UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontroversi yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah syarat usia minimal calon Wakil Presiden dengan tambahan kriteria pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini memicu kritik publik karena dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan dan berpotensi melayani kepentingan politik tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, siyasah qadhaiyyah menuntut setiap kebijakan hukum mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji politik hukum yang melandasi putusan tersebut dalam kerangka siyasah qadhaiyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi dokumen. Data dikumpulkan melalui analisis terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dokumen hukum terkait, serta literatur yang membahas prinsip siyasah qadhaiyyah. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengaitkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam dengan implementasi politik hukum dalam putusan tersebut. Hasil penelitian pertama, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai bertentangan dengan prinsip siyasah qadhaiyyah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, independensi, dan transparansi. Keputusan ini cenderung menguntungkan pihak tertentu, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dan polarisasi politik. Dugaan konflik kepentingan Ketua MK melemahkan kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan, sementara kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan memperkuat kesan bahwa kepentingan politik lebih diutamakan daripada kebutuhan hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip siyasah qadhaiyyah untuk menjaga integritas hukum, kepercayaan publik, dan stabilitas sosial di Indonesia. Kedua, Implikasi politik hukum dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Siyasah Qadhaiyyah, yang seharusnya mengutamakan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan publik. Putusan tersebut cenderung mengabaikan prinsip keadilan sosial dan lebih mengedepankan kepentingan politik tertentu, yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Selain itu, keputusan MK ini memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip maslahah, yang harusnya memprioritaskan manfaat bagi rakyat secara luas. Alih-alih menjaga stabilitas hukum dan politik negara, putusan ini malah memperburuk ketegangan politik dan berisiko memunculkan kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok tertentu, yang justru mengancam prinsip-prinsip dasar Siyasah Qadhaiyyah dalam mengatur pemerintahan yang adil dan bijaksana.
Judul skripsi ini adalah “Analisis Putusan No.119/Pid.Sus/2024/Pt/Pdg Tentang Tindak Pidana Pencabulan dan Implikasinya Terhadap Keadilan Menurut Hukum Islam”. Penulisnya adalah Raudhatul Jannah, NIM 1421049, dari Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Motivasi utama penyusunan skripsi ini berangkat dari adanya putusan bebas dalam perkara pencabulan, yang menimbulkan tanda tanya besar terkait penerapan asas keadilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Putusan bernomor 119/Pid.Sus/2024/Pt/Pdg menjadi fokus kajian karena terdakwanya dibebaskan oleh majelis hakim. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengulas landasan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan vonis bebas, sekaligus menilai apakah putusan tersebut sejalan dengan nilai-nilai keadilan menurut pandangan hukum pidana Islam. Metodologi yang digunakan bersifat yuridis-empiris dengan pendekatan normatif terhadap regulasi dan putusan pengadilan, serta diperkuat oleh wawancara bersama akademisi dan praktisi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelusuran dokumen, pengamatan lapangan, serta wawancara mendalam. Data primer dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan responden, termasuk pihak pengadilan dan ahli hukum, sementara data sekunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vonis bebas dalam perkara ini dijatuhkan karena syarat pembuktian tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Tidak ditemukan dua alat bukti yang saling mendukung, dan terdapat ketidakkonsistenan antara keterangan para saksi yang menyebabkan timbulnya keraguan dalam proses pembuktian. Dalam kondisi demikian, hakim menerapkan asas in dubio pro reo, yakni apabila ada keraguan dalam pembuktian, maka keputusan harus menguntungkan terdakwa. Hal ini juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum pidana Islam, sebagaimana tercermin dalam kaidah dar’ul hudud bisyubhat, yaitu hukuman hudud harus ditangguhkan jika terdapat unsur syubhat (keraguan atau ketidakpastian).