Abstrak
Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu: Ditinjau dari Perspektif Yuridis dan Siyasah Tanfidziyah” yang disusun oleh Andi Markoni, NIM 10124007, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penegakan hukum tindak pidana Pemilu merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas, legitimasi, dan kualitas demokrasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan penegakan hukum tindak pidana Pemilu belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan sistem penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Indonesia, membandingkan konsep penegakan hukum tindak pidana Pemilu dalam perspektif yuridis dan siyasah tanfidziyah, serta merumuskan model rekonstruksi sistem penegakan hukum Pemilu yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Analisis penelitian menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Teori Keadilan Formal dan Keadilan Substantif, serta konsep maṣlaḥah mursalah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kelemahan regulasi, disharmoni norma hukum, perbedaan penafsiran antarpenegak hukum, keterbatasan waktu penanganan perkara, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem penegakan hukum Pemilu melalui pembaruan substansi hukum, penguatan struktur kelembagaan, dan pengembangan budaya hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, rekonstruksi tersebut diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umum, sekaligus menjaga integritas Pemilu serta menjamin perlindungan hak-hak politik masyarakat.