Lewati ke konten utama
Repositori InstitusiUIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Panduan unggahMasuk
Beranda / Penulis

Profil penulis

MUHAMMAD FEBRI EKA SAPUTRA

2 karya publik ditemukan.

2025: 12023: 1

Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Politik Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Tesis ini berjudul Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Politik Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Yang disusun oleh Muhammad Febri Eka Saputra, S.H dengan NIM 10123003 pada Program Studi S2 Hukum Islam Fakultas Pascasarjana UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontroversi yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah syarat usia minimal calon Wakil Presiden dengan tambahan kriteria pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini memicu kritik publik karena dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan dan berpotensi melayani kepentingan politik tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, siyasah qadhaiyyah menuntut setiap kebijakan hukum mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji politik hukum yang melandasi putusan tersebut dalam kerangka siyasah qadhaiyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi dokumen. Data dikumpulkan melalui analisis terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dokumen hukum terkait, serta literatur yang membahas prinsip siyasah qadhaiyyah. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengaitkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam dengan implementasi politik hukum dalam putusan tersebut. Hasil penelitian pertama, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai bertentangan dengan prinsip siyasah qadhaiyyah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, independensi, dan transparansi. Keputusan ini cenderung menguntungkan pihak tertentu, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dan polarisasi politik. Dugaan konflik kepentingan Ketua MK melemahkan kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan, sementara kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan memperkuat kesan bahwa kepentingan politik lebih diutamakan daripada kebutuhan hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip siyasah qadhaiyyah untuk menjaga integritas hukum, kepercayaan publik, dan stabilitas sosial di Indonesia. Kedua, Implikasi politik hukum dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Siyasah Qadhaiyyah, yang seharusnya mengutamakan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan publik. Putusan tersebut cenderung mengabaikan prinsip keadilan sosial dan lebih mengedepankan kepentingan politik tertentu, yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Selain itu, keputusan MK ini memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip maslahah, yang harusnya memprioritaskan manfaat bagi rakyat secara luas. Alih-alih menjaga stabilitas hukum dan politik negara, putusan ini malah memperburuk ketegangan politik dan berisiko memunculkan kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok tertentu, yang justru mengancam prinsip-prinsip dasar Siyasah Qadhaiyyah dalam mengatur pemerintahan yang adil dan bijaksana.

Analisis Mengenai Usia Minimal Hakim Konstitusi Dalam UU NO. 7 Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Analisis Mengenai Usia Minimal Hakim Konstitusi Dalam UU NO.7 Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” yang disusun oleh Muhammad Febri Eka Saputra dengan NIM.1319.057 pada Program Studi Hukum TataNegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memiliki syarat dalam usia minimal hakim konstitusi yang bertambah dari usia 47 tahun menjadi 55 tahun, hal ini bertolak belakang dalam syarat-syarat hakim dalam Islam yang dijelaskan dalam keilmuan Fiqih Siyasah yang tidak memasukkan usia minimal sebagai syarat dalam memilih hakim. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin untuk mengetahui bagaimana ketentuan usia hakim konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020, serta bagaimana ketentuan usia hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 menurut perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen dalam penelitian kepustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sedangkan untuk data sekunder adalah buku-buku hukum, Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, Qiyas, Fatwa Hakim terdahulu, dan buku-buku tentang Fiqih Siyasah. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang usia minimal hakim konstitusi ini murni adanya faktor politis dalam lingkup para wakil rakyat di DPR karena alasan mereka dalam mengubah usia minimal hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi 55 tahun tidak jelas, sehingga ketentuan usia minimal ini harus dipertimbangkan lagi oleh DPR dalam Prolegnasnya, dan juga alasan yang jelas dari pernikahan antara Idayati dengan ketua hakim konstitusi yaitu Anwar Usman. Sedangkan ketentuan usia minimal dalam syarat hakim konstitusi di Indonesia dalam perspektif Fiqih Siyasah tidak sejalan, karena syarat usia minimal di Indonesia dalam pandangan Fiqih Siyasah tidak menjadi tolak ukur dalam pemilihan hakim, dalam prakteknya para hakim dari zaman Nabi SAW hingga zaman Turki Utsmani yang dijelaskan dalam buku Fiqih Siyasah selalu sesuai dengan kebutuhan hukum untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum dan manfaatnya, sehingga Fiqih Siyasah memandang Hakim Konstitusi di Indonesia mengurangi usia minimal hakim konstitusi setidaknya dalam usia 40 tahun sesuai dengan usia emas dalam Islam.