Abstrak
Tesis ini berjudul “Keadilan Multikultural pada Masyarakat Minang dan Mandailing di Nagari Lubuk Layang dalam Perspektif Will Kymlicka” disusun oleh Rahma Dona, NIM 40124004, Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberagaman etnis yang hidup berdampingan di Nagari Lubuk Layang, Kabupaten Pasaman, khususnya antara masyarakat Minangkabau sebagai kelompok mayoritas dan masyarakat Mandailing sebagai kelompok minoritas. Kehidupan sosial kedua kelompok tersebut memperlihatkan pola interaksi yang harmonis meskipun memiliki perbedaan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Fenomena ini menarik untuk dikaji melalui perspektif multikulturalisme Will Kymlicka yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas dalam masyarakat yang majemuk. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana relasi sosial antara masyarakat Minang dan Mandailing di Nagari Lubuk Layang; bagaimana pelaksanaan hak kultural masyarakat Minang dan Mandailing; serta bagaimana keadilan multikultural di Nagari Lubuk Layang ditinjau dari perspektif Will Kymlicka. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas tokoh adat, anggota Badan Musyawarah (Bamus), tokoh masyarakat, serta masyarakat Minangkabau dan Mandailing di Jorong II Nagari Lubuk Layang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, relasi sosial antara masyarakat Minang dan Mandailing berlangsung secara harmonis melalui interaksi sehari-hari, gotong royong, kegiatan keagamaan, musyawarah, dan aktivitas sosial lainnya yang dilandasi sikap saling menghormati dan toleransi. Kedua, pelaksanaan hak kultural masyarakat Mandailing tetap diakui dalam kehidupan sosial, meskipun belum memperoleh pengakuan secara formal dalam struktur kelembagaan adat yang masih didominasi oleh sistem Minangkabau. Ketiga, berdasarkan perspektif Will Kymlicka, praktik keadilan multikultural di Nagari Lubuk Layang lebih mencerminkan pengakuan sosial dan integrasi budaya daripada penerapan hak-hak kelompok minoritas secara institusional, seperti self-government rights, polyethnic rights, dan special representation rights. Dengan demikian, keadilan multikultural di Nagari Lubuk Layang telah terwujud dalam praktik sosial yang inklusif dan harmonis, namun belum sepenuhnya terlembagakan dalam sistem sosial dan politik lokal.