Profil penulis

MENDISA KAFUTRA

2 karya publik ditemukan.

2026: 12023: 1

Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU.XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Tesis ini berjudul “Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU.XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu” yang disusun oleh Mendisa Kafutra NIM 10124039, Program Studi Magister Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun lima bulan. Putusan tersebut membawa perubahan mendasar terhadap desain pemilu serentak di Indonesia serta menimbulkan berbagai perdebatan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, implikasi ketatanegaraan, dan kemaslahatannya bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis putusan tersebut dalam perspektif hukum tata negara dan siyasah qadhaiyyah Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dokumen hukum terkait, serta literatur yang membahas prinsip siyasah qadhaiyyah. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengaitkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dalam persepektif hukum tatanegara terjadi pergeseran peran MK yang tidak hanya berfungsi sebagai negative legislator tetapi juga membentuk kontruksi norma baru melalui penentapan model pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Putusan tersebut menimbulkan beberapa persoalan konstitusional berupa potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD, ketidakpastian masa transisi pemerintahan daerah, serta perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemisahan kekuasaan. Dalam perspektif siyasah qadhaiyyah berdasarkan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-mashlahah), independensi peradilan, dan transparansi, putusan ini mengandung nilai kemanfaatan karena bertujuan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu, namun demikian, masih menyisakan terkait kepastian hukum, potensi mafsadah akibat masa transisi yang tidak jelas, serta Mahkamah Konstitusi telah memasuki wilayah pembentukan kebijakan hukum. Terdapat relevansi antara konsep siyasah qadhaiyyah dengan kewenangan MK, relevansinya terlihat pada kesamaan orientasi antara fungsi qadha dalam Islam dan kewenangan judicial review Mahkamah Konstitusi yang sama-sama bertujuan menegakkan hukum yang berkeadilan.

Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Nagari Alahan Panjang Perspektif Siyasah Dusturiyah

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini ditulis oleh Mendisa Kafutra, Nim 1319079, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi, Skripsi ini diberi judul “IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI NAGARI ALAHAN PANJANG PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”. Pembahasan dalam skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya Perda Kabupaten Solok yang mengatur tentang pengelolaan sampah, namun dilihat di Nagari Alahan Panjang masih banyak ditemukan tumpukan sampah illegal, seperti di sepanjang jalan objek wisata danau diatas meski telah dipasang tanda peringatan dilarang membuang sampah. Selain itu, tumpukan sampah juga banyak ditemukan di sekitar pasar Nagari Alahan Panjang dan di pemukiman warga, serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah masih kurang, belum adanya tempat pembuangan sampah yang memilah sampah organik dan anorganik, dan belum adanya TPA mandiri yang khusus untuk Kabupaten Solok. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Perda No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Alahan Panjang Perspektif Siyasah Disturiyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan yang diperoleh dari informan atau objek penelitian, dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif yaitu mencatat hasil penelitian secara jelas sesuai dengan fakta dilapangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, perangkat kantor Nagari Alahan Panjang dan juga masyarakat Nagari Alahan Panjang serta sumber data sekunder yang diperoleh dari skripsi, jurnal, buku, serta bukti-bukti pendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa Implementasi Perda No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Alahan Panjang belum berjalan optimal, hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, kurangnya petugas pengelola sampah, belum adanya tempat pembuangan akhir sampah (TPA), serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah. Adapun tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap Implementasi Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Alahan Panjang dilihat masih belum sesuai dengan siyasah dusturiyah, dikarenakan peraturan yang telah dibuat belum semua masyarakat yang mengetahui, kurang pedulinya masyarakat terhadap aturan yang ada, serta tidak diterapkannya sanksi.