Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

25 hasil
Subjek: Talak
DaftarKartu
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Penyelesaian Ikrar Talak Yang Bermasalah Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul "Penyelesaian Ikrar Talak yang Bermasalah dalam Perspek Perlindungan Hak Perempuan” yang ditulis oleh Arifatul Luthfiya NIM 1122063 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakang oleh suami yang tidak mengikrarkan talak di pengadilan agama setelah adanya amar putusan hingga batas waktu 6 bulan, sehingga putusan itu menjadi gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi. sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 117 dan Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun putusan izin ikrar talak telah berkekuatan hukum tetap, perceraian secara yuridis belum dianggap terjadi apabila suami belum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama, sehingga status perkawinan tetap melekat dan berpotensi merugikan pihak istri. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan penelitian apa penyebab tidak terlaksananya ikrar talak serta dampak gagalnya terhadap perlindungan hak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggabungkan pendekatan library research dan field research, dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi serta para pihak yang cerai talaknya tidak terlaksana, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qu'an, hadis, kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data ditarik pada persoalan yang bersifat khusus sesuai fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tidak terlaksananya ikrar talak di Pengadilan Agama Bukittinggi disebabkan oleh lima faktor, yaitu suami tidak menggunakan hak untuk mengucapkan ikrar talak, ketidakhadiran Pemohon pada sidang penyaksian ikrar talak, ketidakmampuan suami memenuhi hak istri, ketidakhadiran Termohon meskipun suami telah membawa hak-hak istri, serta rukun kembali antara suami dan istri. Gagalnya pelaksanaan ikrar talak menimbulkan dampak terhadap perlindungan hak perempuan. Dampak positif terjadi apabila kegagalan tersebut merupakan hasil dari rekonsiliasi rumah tangga yang disertai pemenuhan hak-hak istri, sedangkan dampak negatif berupa ketidakpastian status hukum perkawinan, tidak terpenuhinya hak-hak istri. Dalam kondisi tersebut, hukum menyediakan mekanisme cerai gugat sebagai upaya hukum alternatif bagi istri untuk memperoleh kepastian status perkawinannya, sekalipun mekanisme tersebut masih bersifat represif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan Pengadilan Agama terhadap pemenuhan hak-hak istri sebelum pelaksanaan ikrar talak serta perlunya mekanisme hukum yang lebih preventif dalam melindungi hak-hak perempuan pada perkara cerai talak

14 dilihat · 7 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Komparasi Ijtma' MUI Nomor IV Tahun 2012 Dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Penjatuhan Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Maslahah

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Penjatuhan Talak Di Luar Pengadilan Komparasi Ijtima’ MUI Nomor IV Tahun 2012 Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia Pespektif Maslahah” yang disusun oleh Naditul Hasanah, NIM 1122027, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syaiah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penjatuhan talak di luar pengadilan merupakan persoalan yang masih menimbulkan perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Ijtima' Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor IV Tahun 2012 menyatakan bahwa talak di luar pengadilan hukumnya sah apabila terdapat alasan syar'i yang dapat dibuktikan di pengadilan, sedangkan Hukum Perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi antara ketentuan Ijtima' MUI Nomor IV Tahun 2012 dengan Hukum Perkawinan di Indonesia mengenai penjatuhan talak di luar pengadilan, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif maslahah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ijtima' MUI Nomor IV Tahun 2012 mengakui keabsahan talak di luar pengadilan secara hukum Islam dengan syarat adanya alasan syar'i yang dapat dibuktikan, sedangkan Hukum Perkawinan di Indonesia tidak mengakui akibat hukum perceraian apabila talak tidak diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dari perspektif maslahah, ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang mewajibkan perceraian dilakukan melalui pengadilan lebih mampu mewujudkan kemaslahatan karena memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak dan kewajiban suami, istri, serta anak, mencegah penyalahgunaan hak talak, dan menciptakan tertib administrasi hukum. Meskipun demikian, substansi fatwa Ijtima' MUI tetap memiliki relevansi sebagai pedoman hukum Islam dalam menentukan keabsahan talak secara syar'i

7 dilihat · 8 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

URGENSI SAKSI DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK MENURUT FIQIH MUNAKAHAT (Studi Putusan Nomor: 450/Pdt.G/2025/PA.LK Pengadilan Agama Tanjung Pati)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Urgensi Saksi Dalam Permohonan Cerai Talak Menurut Fiqih Munakahat (Studi Putusan Nomor : 450/Pdt.G/2025/PA.LK Pengadilan Agama Tanjung Pati)”, yang merupakan 1 (satu) putusan di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Skripsi ini ditulis oleh Natasya Pratama Putri, NIM 1122.013, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Begeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK yang menolak permohonan cerai talak karena saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai tidak memenuhi syarat/saksinya lemah. Namun, didalam Fiqih Munakahat terdapat perbedaan pandangan mengenai saksi dalam talak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pembuktian saksi dalam Putusan Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK dan untuk mengetahui urgensi saksi dalam permohonan cerai talak menurut Fiqih Munakahat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memutuskan perkara Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK. Data sekunder diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggambarkan perkara tersebut sebagaimana adanya, kemudian ditinjau menggunakan perspektif Fiqih Munakahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak pada Putusan Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.LK didasarkan pada lemahnya pembuktian saksi karena salah satu saksi yang dihadirkan tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian. Menurut fiqih munakahat, saksi bukan merupakan syarat sah talak, namun keberadaannya penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Penolakan permohonan cerai talak akibat lemahnya kesaksian dapat menimbulkan kemudharatan berupa berlanjutnya konflik rumah tangga dan ketidakpastian hukum apabila hubungan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga bertentangan dengan prinsip fiqih yang menghendaki penghilangan kemudharatan dan terwujudnya kemaslahatan.

6 dilihat · 10 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

URGENSI PENGAKUAN TERHADAP TALAK DI LUAR PENGADILAN DI KECAMATAN BANUHAMPU DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Thesis ini berjudul “Urgensi Pengakuan Terhadap Talak di Luar Pengadilan di Banuhampu Dalam Perspektif Maslahat”, yang ditulis oleh Melvi Rahmi, NIM 10123024, Program Studi Hukum Islam Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Thesis ini ditulis melihat hukum negara telah mengatur bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan melalui Pengadilan Agama. Namun, di Banuhampu, banyak kasus talak di luar pengadilan tetap terjadi. Keyakinan masyarakat yang berbeda, sebagian meyakini talak sah secara agama, sementara lainnya percaya talak hanya sah jika dilakukan melalui pengadilan, menyebabkan kesewenang-wenangan beberapa suami dalam menjatuhkan talak di luar pengadilan. Kedua pandangan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak perempuan serta anak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengakui sahnya talak di luar pengadilan asalkan dilaporkan ke Pengadilan Agama, menjadi landasan pengakuan talak di luar pengadilan. Penelitian ini mengkaji latar belakang talak di luar pengadilan di Banuhampu dan bagaimana pengakuan terhadap talak di luar pengadilan dapat memberikan kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait dan praktisi hukum serta tokoh masyarakat, sementara data sekunder dikumpulkan dari sumber pendukung yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yaitu wawancara dan dokumentasi. Data-data yang telah dikumpulkan di atas selanjutnya akan penulis paparkan dalam tesis dengan menggunakan analisis induktif. Analisis data dilakukan dengan pengelompokan data, penggabungan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan talak di luar pengadilan, melalui pendekatan maslahah mursalah, memenuhi tiga syarat utama yaitu membawa manfaat rasional, tidak bertentangan dengan syariat, dan bersifat umum untuk melindungi pihak terdampak, seperti istri dan anak. Meskipun pengakuan talak bukanlah kebutuhan primer, ia termasuk dalam kategori hajiyyat yang penting untuk menyelesaikan masalah perceraian di Kecamatan Banuhampu dan menghindari kesulitan lebih lanjut. Bagi tokoh masyarakat di Banuhampu, pengakuan talak melalui pengadilan merupakan upaya untuk menyelaraskan hukum agama dengan hukum negara, pengakuan ini juga menciptakan kepastian hukum di masyarakat. Ini sangat penting untuk memastikan adanya kejelasan status hukum perceraian, agar hak-hak perempuan dan anak terlindungi, serta menghindari munculnya masalah lebih lanjut di kemudian hari.

6 dilihat · 5 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 593/Pdt.G/2023/PA.Prm TENTANG KETIDAKHADIRAN SUAMI DIDALAM SIDANG IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor 593/Pdt.G/2023/Pa.Prm tentang Ketidakhadiran Suami didalam Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Pariaman”, yang ditulis oleh Emalatul Khaira, NIM 1120058, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya perkara cerai talak di Pengadilan Agama putusan nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Prm yang mana suami tidak datang kehadapan sidang untuk mengikrarkan talak. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin untuk mengetahui secara utuh tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Prm dan bagaimana tinjauan maqashid syari’ah terkait putusan nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Prm?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan data utama yang digunakan adalah literatur-literatur yang dapat dikelompokkan kepada bahan kepustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kajian maslahah dan Putusan Nomor 593/Pdt.g/2023/PA.Prm, sedangkan untuk sumber sekunder adalah kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan, dan literatur-literatur lain sejauh mendukung terhadap penelitian yang penulis lakukan. Misalnya bahan-bahan yang berasal dari buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, majalah, koran, dan lain sebagainya. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif, deduktif, dan deksriptif. Majelis Hakim memutus perkara perceraian antara pemohon dan termohon berpedoman/berpegang pada pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) KHI dan dalam ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/Pdt/1998 tanggal 17 Maret 1999. Selanjutnya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon. sesuai pasal 70 UUPA ayat 6 Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan penetapan tersebut dalam perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. Maka secara otomatis setelah putusan gugur status mereka kembali sebagai suami/istri yang sah. Berdasarkan tinjauan maqāṣid syarī’ah dapat ditarik kesimpulan bahwa Hifẓ Al-Dīn, hifẓ al-nafs dan hifẓ Al-‘Aql dalam konsep maqāṣid syarī’ah dapat dijadikan dasar sebagai alasan perceraian. Perceraian menjadi jalan terbaik bagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terus menimbulkan perselisihan dan dapat menyebabkan kemudharatan karena Termohon telah mencederai konsep hifẓ Al-‘Aql yaitu perselisihan yang terus-menerus terjadi, dan hifẓ al-nasl yaitu dampak buruk bagi anak dan masa depanya.

7 dilihat · 7 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Persepsi Masyarakat Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Terhadap Talak Diluar Pengadilan

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Persepsi Masyarakat Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Terhadap Talak Di Luar Pengadilan”, yang ditulis oleh Fahdilla Safitri, NIM 1119.143, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan maraknya terjadi talak di luar pengadilan yang dilakukan oleh Masyarakat di Nagari Balai Panjang. Dalam pembahasan skripsi ini penulis membahas tentang fenomena talak di luar pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Talak di luar pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang merupakan talak yang tidak sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Proses penjatuhan talak yang terjadi terhadap mereka berbeda-beda, ada yang membuat surat kematian palsu yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua niniak mamak mereka, ada yang meminta nasehat dari ustad lalu membuat surat pernyataan bahwa mereka telah melakukan talak di luar pengadilan yang disaksikan oleh dua orang saksi dan ditandatangani. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksaan jatuhnya talak di luar pengadilan di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban? dan Bagaimana persepsi masyarakat Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban terhadap talak di luar pengadilan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksaan jatuhnya talak di luar pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Bagaimana persepsi masyarakat Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban terhadap talak di luar pengadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, obsevasi dan dokumentasi. Penulis mewawancarai masyarakat Nagari Balai Panjang dan Tokoh Masyarakat, Agama, dan Adat. Kemudian data yang penulis peroleh dianalisis dengan metode reduksi data, paparan data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mendapatkan bahwa pelaksanaan jatuhnya talak di luar pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang adalah ada yang membuat surat kematian palsu yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua niniak mamak mereka, ada yang bercerai dengan meminta nasehat dari ustad, MUNA, niniak mamak kemudian membuat surat pernyataan bahwa mereka telah melakukan talak di luar pengadilan kemudian ditandatangani, bahkan ada yang tidak sama sekali meminta pendapat atau nasehat dari niniak mamak, Majelis Ulama Nagari ataupun mengurus ke pengadilan. Adapun persepsi masyarat Nagari Balai Panjang mulai dari tokoh adat, agama, dan masyarakat mengenai talak di luar pengadilan adalah sah saja apabila mereka membuat surat pernyataan bahwa telah melakukan talak di luar pengadilan yang ditandatangani oleh dua orang saksi, atau ditandatangani oleh kedua belah pihak dari niniak mamak mereka.

4 dilihat · 5 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Dualisme Talak di Luar Pengadilan

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Anggapan masyarakat mengenai talak di luar pengadilan memiliki dua pandangan yang berbeda. Sebahagian masyarakat beranggapan bahwa talak di luar pengadilan sah dan dapat diterima secara konsep fiqih sedangkan sebahagian lain beranggapan bahwa talak di luar pengadilan tidak diakui karna undang-undang yang berlaku. Hal ini menimbulkan dualisme mengenai talak di luar pengadilan yang masih terus berjalan sehingga tidak memperoleh titik temu atau kepastian hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi dosen mengenai dualisme dan solusi terhadap perbedaan pandangan tentang talak di luar pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dan penelitian kepustakaan (library research). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu keterangan dosen Fakultas Syari’ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi mengenai persepsi terhadap dualisme talak di luar pengadilan serta solusi terhadap dualisme talak di luar pengadilan. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi dosen terhadap dualisme tentang talak di luar pengadilan yaitu dualisme tentang talak di luar pengadilan ini berawal dari ketidakpahaman masyarakat mengenai konsep talak yang diatur oleh undang-undang. Sebahagian orang masih beranggapan talak di luar pengadilan itu sah secara hukum islam namun tidak diakui secara undang-undang. Sulusi terhadap hal ini ialah memeberikan pemahaman kepada masyarakat dengan mensosialisasikan konsep talak yang telah diatur oleh perundang-undagan yang berlaku.

7 dilihat · 5 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Peran Niniak Mamak Saparuik Dalam Menyelesaikan Talak Di Luar Pengadilan Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Nagari Koto Baru Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul Skripsi ini berjudul: Peran Niniak Mamak Saparuik Dalam Menyelesaikan Talak diluar Pengadilan Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Nagari Koto Baru Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman. Skripsi ini ditulis oleh MELDA MONICA, NIM. 1119.006, Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Skripsi ini ditulis dikarenakan maraknya terjadi talak diluar perkawinan ditengah masyarakat Nagari Koto Baru, Khususnya di Korong Tungka Kampung Panyalai. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana peran mamak saparuik mengenai hal tersebut. Latar Belakang masalah dalam Skripsi ini adalah maraknya percaraian yang terjadi diluar pengadilan yang mana hal tersebut bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan dianggap tidak sah atau tidak ada. Disamping melanggar ketentuan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian diluar pengadilan juga menimbulkan dampak buruk bagi pelakunya dan jika ada anak maka juga berpengaruh terhadap hak anak-anaknya. Di Tungka Kampung Panyalai ini ada masyarakat yang melakukan pernikahan sirri karenakan belum adanya surat cerai resmi dari pernikahan sebelumnya, hal ini juga dikarenakan perceraian dengan pernihan sebelumnya dilakukan hanya dirumah saya, tidak melalui sidang Pengadilan Agama. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pernikahan secara sirri. Dalam adat Nagari Koto Baru Khusunya Tungka Kampung Panyalai peran mamak sangat ditunjung tinggi terutama dalam hal pernikahan. Dalam hal pernikahan harusadanya restu mamak sebelum menikah, pernikahan tersebut secara adat harus di bawah pengawasan mamak, namun apakah dalam perceraian mamak juga memiliki peran dan jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga bagaimana mamak mengambil langkah sebagai pemimpin,dan jika terjadi talak diluar pengadilan apakah langkah yang dilakukan oleh mamak untuk menyelesaikan hal tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui tentang Peran Mamak Saparuik Dalam Menyelesaikan Talak Diluar Pengadilan Dalam Tinjauan Hukum Islam di Nagari Koto Baru. Namun dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup lokasi penelitian di Korong Tungka Kampung Panyalai, hal ini dikarenakan objek penelitian adalah niniak mamak saparuik. Penelitian ini menggunakan motode wawancara dan observasi langsung dilapangan (field research). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Niniak Mamak Saparuik yang berada di Korong Tungka Kampung Panyalai yang mana merupakan pimpinan adat, Alim Ulama, dan pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN). Setelah terkumpulnya data Penulis menganalisa data dalam bentuk deskriptif, di mana Penulis akan menjelaskan bagaimana peran niniak mamak saparuik dalam menyelesaikan talak diluar pengadilan yang terjadi di Korong Tungka Kampung Panyalai dan bagaimana tinjuan hukum Islam mengenai hal tersebut. Mengenai Lokasi Penelitian penulis membatasi ruang lingkup penelitian di Nagari Koto Baru, ini hanya kepada Korong Tungka Kampung Panyalai, hal ini dikarenakan objek dalam penelitian ini adalah niniak mamak saparuik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditemukan bahwa niniak mamak saparuik memang memiliki peran penting dalam pernikahan maupun perceraian anak kemenakannya, terutama jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga kemenakannya. Maka dalam hal ini mamak saparuik berkewajiban untuk menyelesaikan dan mencarikan jalan keluar atas permasalahan tersebut. Namun, walaupun mamak saparuik berkewajiban dalam permasalahan kemenakannya, secara dasarnya permasalahan rumah tangga merupakan suatu hal yang bersifat pribadi (privat) yang mana pihak lain tidak dapat ikut campur apabila tidak ada izin atau tidak ada permintaan dari pihak yang bersangkutan. Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa terjadinya talak diluar pengadilan bukan semata-mata terabaikannya peran mamak saparuik disana, melainkan apabila mamak saparuik tidak diizinkan untuk ikut campur menyelsaikan disitulah mamak saparuik tidak dapat memaksakan hanya dapat memberikan nasehat saja. Melihat hal ini masyarakat masih menyelepekan hukum dan aturan yang berlaku dan jika dilihat jika masyarakat dapat menaati aturan sangat banyak manfaat yang didapat terutama dari pihak perempuan yang mana jika melakukan perceraian melalui sidang pengadilan akan terpenuhi hak nya sebagai istri dan hak anak-anaknya akan dipertimbangkan.

6 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Kewajiban Mentalak Istri dalam Tradisi Dago Dagi Sumbang Salah dalam Menyambut Kelahiran Anak Kembar Sepasang Ditinjau dari Hukum Islam ( Studi Kasus di Nagari Pandam Gadang, Kec. Gunung Omeh Kab. Lima Puluh Kota

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “KEWAJIBAN MENTALAK ISTRI DALAM TRADISI DAGO DAGI SUMBANG SALAH DALAM MENYAMBUT KELAHIRAN ANAK KEMBAR SEPASANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS NAGARI PANAM GADANG KECAMATAN GUNUANG OMEH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)”. Ditulis oleh WELI OKTAVIANI, NIM 1117009, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Motivasi penulis dalam menulis skripsi ini adalah ingin mengkaji bagaimana kewajiban mentalak istri dalam tradisi dago-dagi sumbang salah dalam menyambut kelahiran anak kembar sepasang ditinjau dari hukum Islam. Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu tradisi atau kebiasaan di masyarakat Nagari Pandam Gadang. Dari yang penulis amati, proses pelaksanaan tradisi dago dagi yang dilakukan saat turun mandi anak yang lahir kembar sepasang, dalam pelaksanaan tradisi tersebut mengharuskan ayah dari anak kembar sepasang untuk menjatuhkan talak kepada istrinya atau ibu dari anak kembar tersebut. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang proses pelaksanaan tradisi dago-dagi dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kewajiban talak yang dilakukan dalam tradisi tersebut. Agar bisa diketahui apa alasan dan bagaimana pandangan Islam tentang tradisi yang mewajibkan talak dalam dalam tradisi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder maka penulis berusaha mencari informan atau narasumber yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun informan atau narasumber yang akan dijadikan sumber data penelitian pada penulisan ini adalah para datuak (penghulu), pemangku ulama dan orangtua dari anak kembar sepasang. Untuk mendapatkan data dan bahan dalam penelitian ini, penulis langsung turun ke lapanagan agar memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara mewawancarai para datuak, ulama dan orangtua anak kembar sepasang di Nagari Pandam Gadang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan alasan kenapa melakukan tradisi dago-dagi jika melahirkan anak kembar sepasang yang mengharuskan mentalak istri dan berpisah selama tiga hari dengan istri yaitu untuk memisahkan hati anak yang lahir kembar sepasang dan mereka tidak saling menyukai setelah ia dewasa dengan kembarannya. Karena dasar dari kebiasaan ini memang sudah tradisi lama, maka masyarakat terpaksa harus mengikuti aturan yang ada di Nagari Pandam Gadang. Padahal di dalam Islam telah ada larangan bahwa talak tidak boleh dibercandakan atau dipermainkan yaitu firman Allah QS Al-Baqarah ayat: 231 dan hadis Nabi. Penulis menyarankan kepada mamak (penghulu) agar dapat membuat ketentuan maksimal waktu pelaksanaan acara tersebut agar keluarga yang beranak kembar tidak merasa keberatan dalam biaya pelaksanaan.

4 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 DALAM PERKARA CERAI TALAK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1560/PDT.G/2018/PA.PBG)

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini ditulis oleh Syukriya Husni, Nim: 1117.021 dengan judul: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Dalam Perkara Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Analisis Putusan Nomor 1560/Pdt.G/2018/Pa.Pbg) Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Bukittinggi. “Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada”istrinya,”namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya.”Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun”keluarganya.”Begitu pentingnya nafkah dalam kajian Hukum”Islam,”bahkan seorang istri yang sudah ditalak oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya berserta”anaknya.”Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan”Hadits, diantaranya terdapat dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6), Al-Baqarah ayat 233, dan lainnya.”Di samping itu,”meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar”nafkahnya,”harus terlebih dahulu meihat batas kemampuan si pemberi”nafkah. “Penelitian ini menyimpulkan bahwa”:”Pertama,”Hukum Islam mengatur tentang kewajiban nafkah yang diberikan seorang suami terhadap bekas istri pasca perceraian adanya mut’ah yakni pemberian hiburan kepada bekas istrinya serta memberikan nafkah iddah yaitu nafkah yang diberikan bekas suami kepada bekas istri selama bekas istri menjalankan masa iddah dalam talak”raj’i.”Kedua kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan bekas suami dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak memberatkan beban bekas”suami.”Tidak ada kewajiban memberikan nafkah lagi bagi bekas suami setelah bekas istri melewati masa”iddah.”Kedua,”kewajiban bekas suami PNS untuk memberikan 1/3 gajinya setelah bercerai kepada bekas istrinya sampai bekas istri tersebut menikah lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan Hukum Islam karena dalam Islam kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri hanya dalam masa iddah karena memang pemberian 1/3 gaji kepada bekas istri hingga bekas istri menikah lagi akan menimbulkan mudharat baik bagi bekas suami itu sendiri maupun keluarga baru bekas suami”tersebut. Kata kunci : nafkah, cerai talak PNS.

4 dilihat · 3 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Ikrar Talak Tanpa Melihat Kondisi Istri (Studi Di Pengadilan Agama Sijunjung)

2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Ikrar Talak Tanpa Melihat Kondisi Istri (Studi Di Pengadilan Agama Sijunjung)” yang ditulis oleh Syahrul, NIM 1116.056, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-syakhsiyyah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Skripsi ini mengkaji kasus Ikrar Talak Tanpa Melihat Kondisi Istri Di Pengadilan Agama Sijunjung yang merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan kenapa Hakim tidak menanyakan kondisi istri sebelum pemohon membacakan ikrar talak di Pengadilan Agama Sijunjung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ikrar talak tanpa memastikan terlebih dahulu kesucian istri di Pengadilan Agama Sijunjung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode yang diterapkan bersifat deskriptif serta lebih banyak menggunakan teknik observasi, wawancara dan metode field research (studi lapangan), dalam hal ini penulis meneliti dan melakukan wawancara dengan Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sijunjung. Pada hasil penelitian ini menunjukan bahwa ikrar talak tanpa melihat kondisi istri di Pengadilan Agama Sijunjung sebenarnya hanya dalam perkara celai talak dan Hakim yang tidak menanyakan kondisi istri sebelum dibacakannya ikrar talak menganggap bahwah talak telah jatuh. Jika dilihat dari hukum Islam kasus cerai talak tanpa melihat kondisi istri ini sekilas tampak bertentangan, namun setelah dilakukan wawancara dengan Hakim ternyata alasan yang dipaparkan Hakim sesuai dan sejalan dengan hukum Islam.

5 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

LEGALITAS TAKLIK TALAK PERSPEKTIF GENDER

2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Tesis ini di tulis oleh Mahdi Fitra, NIM : 10118013 dengan Judul “Legalitas Taklik Talak Perspektif Gender“. Di Indonesia ada kebiasaan yang selalu dilakukan dalam setiap peristiwa pernikahan, suami mengucapkan perjanjian Taklik Talak terhadap istrinya, tujuannya adalah supaya suami berhati-hati serta bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap istrinya. Dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia, persoalan Taklik Talak memunculkan Kontroversi di kalangan Praktisi Hukum, Penggiat Keadilan (Gender) dan masyarakat pada umumnya yang melahirkan berbagai persepsi, hal ini karena Sighat Taklik Talak tidak mempunyai sanksi dan kekuatan hukum yang mengikat, yang semula tujuannya adalah menjaga hak-hak perempuan (istri) namun yang terjadi realitasnya justru merugikan pihak perempuan itu sendiri. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sighat Taklik Talak Perspektif Gender. Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) data atau bahan yang di gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah berasal dari Perpustakaan berupa Buku, Jurnal, Skripsi, Tesis dan hasil penelitian lain yang berkaiatan dengan pembahasan taklik talak. Supaya lebih terarah dalam pembahasan penulis menggunakan pedekatan Deskriptip dan Kualitatif dan supaya lebih konsen dalam memahami masalah dalam penulisan ini, penulis juga menggunakan Concent Analysis yaitu kajian isi teks, untuk penyederhaan pemahaman penulis juga memakai teknik Koding Data yang diolah dari data primer dan data skunder / pendukung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sighat taklik talak dalam pernikahan, perspektif gender sangat merugikan pihak perempuan.

4 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JATUHNYA TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung)

2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul: PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JATUHNYA TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Nagari Koto Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung). Yang ditulis oleh Merlin Putri, Nim 1116.080. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syaksiyyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2020 M/1441 H. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung tentang talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Adapun motivasi penulis mengangkatkan permasalahan ini adalah karena kegelisahan akademik yang muncul dari persoalan masih banyaknya masyarakat Nagari Koto Tuo yang melakukan talak di luar Pengadilan Agama. Padahal aturan tentang perceraian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga mengantarkan peneliti untuk meneliti apa yang melatar belakangi masayarakat melakukan talak di luar Pengadilan Agama dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekat kualitatif, dengan metode pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menghasilkan data mengenai pemahaman masyarakat tentang jatuhnya talak di luar Pengadilan Agama di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung. Dari hasil temuan penelitian diketahui bahwa sebab/latar belakang banyaknya masyarakat mentalak istrinya tidak ke Pengadilan Agama adalah pemahaman masyarakat terhadap talak masih fikih klasik, perselingkuhan, ekonomi, perselisihan/pertengkaran/ ketidakcocokan, nikah sirri, pihak ketiga/ keluarga/ orang tua, serta cepat, mudah dan biayanya ringan. Pandangan masyarakat yang telah peneliti wawancarai terkait talak di luar Pengadilan Agama yaitu sebagian masyarakat memahami bahwa talak di luar Pengadilan Agama adalah sah, karena berpedoman kepada aturan agama/fikih, dan sebagian lain beranggapan sebaiknya talak itu dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

7 dilihat · 3 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

TINJAUAN TERHADAP PENDAPAT ULAMA DALAM MEMAHAMI POTONGAN HADITS فليراجعها TENTANG MASALAH TALAK BID’I

2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi dengan judul: “TINJAUAN TERHADAP PENDAPAT ULAMA DALAM MEMAHAMI POTONGAN HADITS فليراجعها TENTANG MASALAH TALAK BID’I”. Skripsi ini disusun oleh Sri Rahmawati, (NIM: 1115.009). Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiah), Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1441 H/ 2020 M. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Jumhur Ulama dengan Ibnu Hazm tentang talak bid’i dalam hal memahami potongan hadis فَلْيُرَاجِعْهَا dalam hadis Ibnu Umar. Adapun mengenai talak bid’i ini ulama berbeda pendapat dalam hal jatuh atau tidaknya talak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri. Menurut jumhur ulama (Syafi’iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabalah) bahwa talak dalam keadaan tersebut jatuh atau sah, sedangkan menurut ulama lain yaitu Ibnu Hazm bahwa talak dalam keadaan tersebut tidak jatuh atau tidak sah. Dengan tidak jatuhnya talak tersebut maka tidak memberikan konsekuensi hukum apa-apa baik bagi suami maupun isteri. Istinbat hukum Ibnu Hazm dalam pendapatnya tersebut adalah dengan memahami makna zhahir nash Alquran surat at-Thalaq ayat 1, menurut Ibnu Hazm jika suami ingin menceraikan isterinya dia tidak boleh keluar dari ketentuan tersebut yaitu menceraikan dalam keadaan bisa menghadapi iddahnya dengan wajar. Selain itu ayat ini juga sebagai pengqayyid bagi nash-nash yang menerangkan pengertian talak secara umum seperti yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 228-229. Untuk mendapatkan data penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian adalah library receach (penelitian kepustakaan) yaitu mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah, dan mencari serta memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Bahan-bahan kepustakaan tersebut diolah melalui deskriptif analitik yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan teknik kepustakaan. Kenidian data yang telah didapatkan akan penulis analisa secara kuantitatif. Dari hasil penelitian penulis peroleh adalah bahwa talak bid’i tersebut tetap jatuh talak, alasannya adalah talak itu jatuh katika suami mengucapkannya. Dengan jatuhnya talak ini agar terjadi kepastian hukum dan suami tidak bermain-main dengan kata talak. Dasarnya adalah hadis Ibnu Umar ketika mentalak isterinya pada waktu haid, yang menunjukkan jatuhnya talak, tapi ia disuruh untuk merujuk isterinya agar isterinya tidak mendapat mudharat yaitu lamanya masa iddah.

4 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Studi Komperatif Pendapat Jumhur Ulama dan Ibnu Hazm tentang Mewakilkan Talak

2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul: “Studi Komperatif Pendapat Jumhur Ulama dan Ibnu Hazm tentang Mewakilkan Talak”. Skripsi ini disusun oleh Rahmi, NIM. 1115.031. Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiah), Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1441 H/ 2020 M. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Jumhur Ulama dengan Ibn Hazm tentang mewakilkan talak. Jumhur Ulama (Hanafiyah,Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabalah) mengatakan bahwa hukum mewakilkan talak itu adalah boleh. Sedangkan Ibn Hazm mengatakan bahwa mewakilkan talak itu tidak boleh. Maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pendapat Jumhur Ulama dan Ibnu Hazm tentang mewakilkan talak? dan Bagaimana metode istinbath hukum yang dipakai Jumhur Ulama dan Ibnu Hazm tentang mewakilkan talak?. Penelitian ini berbentuk penelitian library research (studi pustaka) dan penelitian ini bersifat deskriptif komperatif. Sumber yang dipakai dalam penelitian ini ada 2 yaitu pertama sumber primer Kitab Al-Muhalla oleh Ibn Hazm, kitab Raddul Muhtar oleh Hanafiyah, kitab Syarush Shaghiir oleh Malikiyah, kitab Mughnil Muhtaj oleh Syafi’iyah dan kitab Kasyaful Qina’ oleh Hanabalah. Kedua sumber sekunder yaitu literatur lainnya baik dalam bentuk kitab, karya tulis, jurnal, buku-buku ilmiah maupun sumber-sumber lainnya yang bersifat ilmiah yang relevan dengan judul di atas Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukum mewakilkan talak kepada orang lain itu adalah boleh, dengan menggunakan istinbath hukum mengqiyaskan al- Qur’an surat al-Kahfi ayat 19 dan hadits Nabi, sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa hukum mewakilkan talak kepada orang lain itu tidak boleh dengan menggunakan istinbath hukum kepada surat Al-An’am ayat 164 dan surat Al-Baqarah ayat 229.

6 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

NAFKAH MADHIYAH ISTERI YANG MENGAJUKAN KHULU’ DALAM KHI DITINJAU DARI KEADILAN GENDER DAN MAQASHID SYARIAH

2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Tesis ini berjudul: “Nafkah Madhiyah Bagi Isteri Yang Mengajukan Talak Khulu’ dalam KHI Ditinjau Dari Keadilan Gender Dan Maqashid Syariah”, Latar belakang penulis membahas judul tersebut karena penulis melihat terdapat aturan yang mengatur mengenai nafkah termasuk nafkah madhiyah bagi isteri yang tercantum dalam pasal 149 huruf b KHI yang mengatur bahwa isteri yang tertalak ba’in sughra (cerai gugat) tidak berhak mendapatkan nafkahnya. Hal ini sekilas memperlihatkan adanya ketidak adilan secara ekspilisit sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai nafkah madhiyah ini ditinjau dari keadilan gender dan maqashid syariah. Persoalan pokok yang menjadi kajian penulis dalam penelitian pada tesis ini adalah bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap hak nafkah madhiyah isteri yang mengajukan talak khulu‘ serta bagaimana tinjauan keadilan gender terhadap hak nafkah madhiyah isteri yang mengajukan talak khulu‘. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat komparatif, yaitu membandingkan satu variabel atau lebih dan selanjutnya dianalisis berdasarkan perundang-undangan dan norma hukum yang ada serta dideskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer untuk hukum positif terdiri Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan bahan hukum primer untuk hukum Islam tediri dari pendapat para ulama fiqh. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur baik dalam bentuk buku, makalah, artikel, atau lainnya, yang terkait dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa salah satu alasan KHI menetapkan isteri yang tertalak ba’in sughra tidak mendapat nafkah termasuk nafkah madhiyah adalah karena pertimbangan fiqh dimana KHI berpegang pada pendapat ulama Hanafiyah bahwa isteri yang membelanjakan uangnya sendiri atau berhutang untuk memenuhi kebutuhannya karena suami tidak mampu menafkahi, tanpa ada izin suami atau tanpa keputusan hakim maka nafkah tersebut tidak termasuk pada hutang suami (nafkah madhiyah). Alasan kedua adalah pertimbangan mashlahah. Apabila suami diwajibkan untuk memberi nafkah pada istri yang tertalak ba’in sughra, maka hal ini akan sangat memberatkan suami apabila ia dalam keadaan tidak mampu. Aturan mengenai nafkah madhiyah bagi istri dalam KHI tidak bertentangan dan telah sejalan dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini karena bekas istri yang secara ekonomi memang merasa sanggup untuk dapat hidup mandiri pasca perceraian dengan bekas suami dapat mengikhlaskan nafkah madhiyah. Adapun jika memang ia memerlukan nya untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka aturan dalam hukum positif Indonesia juga mengakomodir keinginan tersebut untuk mengajukan tuntutan nafkah madhiyah.

5 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Studi Analisis Terhadap Pentapan Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Slk tentang Kedudukan Advokat Perempuan sebagai Wakil dalam Ikrar Talak

2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul : “Studi Analisis Terhadap Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Slk tentang Kedudukan Advokat Perempuan sebagai Wakil dalam Ikrar Talak.” Ditulis oleh Megawati, NIM 1115065, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1441H/2019M. Penelitian skripsi ini di latar belakangi dengan sebab dikabulkannya perkara Cerai Talak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada perkara Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Slk, yang mana seharusnya Talak berada ditangan suami/pria karna pria dianggap lebih kuat dari pada perempuan, baik fisik maupun mental. Biasanya pria lebih tabah, tidak mudah goyayah dan diharapkan dapat menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Akan tetapi dalam perkara ini, ikrar talak yang seharusnya disampaikan oleh suami/pria kepada mantan istrinya diwakilkan oleh seorang Advokat perempuan. Dalam melakukan penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian dengan mencari sumber data primer secara langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara selanjutnya penelitian ini penulis lakukan dengan Majelis Hakim yang menangani perkara Putusan Cerai Talak nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Slk sebagai informan kunci. Maka selanjutnya data tersebut di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam hasil penelitian penulis, penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap dikabulkannya Permohonan Cerai Talak pada perkara Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Slk didasarkan karena adanya surat kuasa khusus yang berbentuk akta otentik yang diberi oleh penguasa kepada penerima kuasa untuk mewakilkan dirinya dalam menjatuhkan ikrar talak kepada istrinya didepan Pengadilan Agama. Sesuai Pasal 123 ayat (1) HIR adalah dapat didampingi oleh kuasanya dan dalam terminologi Pasal 147 ayat (1) HIR adalah boleh dibantu oleh orang yang secara khusus diberi kuasa. Menurut analisis penulis hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Keadvokatan yang tidak satupun pasal yang menyebutkan syarat jenis kelamin dalam menjadi seorang advokat. Dalam hal ini perempuan maupun laki-laki berhak atas profesi ini. Dan menurut Mazhab Malikiyah dan Hanabilah mengatakan wakalah atau perwakilan dalam talak diperbolehkan, baik yang akan menjadi wakilnya itu istrinya sendiri maupun orang lain. Selain itu tidak adanya nash yang membolehkan dan melarangnya maka berlakulah kaedah ushul yang menyatakan “ Hukum asal pada sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukan atas keharamannya” dari kaedah tersebut dapat dipahami bahwa asal pada sesuatu itu boleh/ mubah hingga ada dalil yang mengharamkannya.

7 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Persepsi Masyarakat Tentang Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Jorong Gumarang I Kec. Palembayan Kab. Agam)

2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul: Persepsi Masyarakat Tentang Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Jorong Gumarang I Kec. Palembayan Kab. Agam). Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2019 M/1441 H. Yang disususn oleh Ali Amran, Nim 1115038. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan masyarakat Jorong Gumarang I Nagari Tigo Koto Silungkang mengenai talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama. Penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dikarnakan masyarakat Jorong Gumarang I banyak melakukan talak di luar sidang Pengadilan Agama, padahal di wilayah Indonesia talak itu sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Maka dari itu penulis ingin mengetahui apa faktor penyebab terjadinya talak di luar Pengadilan Agama dan bagaimana pandangan masyarakat Jorong Gumarang I Nagari Tigo Koto Silungkang tentang talak yang di lakukan di luar pengadilan agama. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Motode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menghasilkan data mengenai persepsi masyarakat tentang talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama di Jorong Gumarang I Nagari Tigo Koto Silungkang. Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh bahwasannya faktor penyebab terjadinya talak di luar Pengadilan Agama adalah karena keterbatasan dana, waktu dan juga masalah jauhnya jarak ke pengadilan tersebut. Dan dari pandangan masyarakat yang telah penulis wawancarai seperti bapak Jorong, pengurus mesjid, alim ulama, ninik mamak, bahwasannya talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama secara hukum yang berlaku di Indonesia tidak sah, tetapi secara hukum Islam atau ajaran Islam talak itu yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama sah karena talak itu mutlak berada ditangan suami.Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitianini bahwasannya faktor penyebab terjadinya talak di luar Pengadilan Agama adalah, faktor ekonomi, faktor jarak, faktor waktu, dan faktor pendidikan. Sedangkan pandangan masyarakat di Jorong Gumarang I tentang talak di luar Pengadilan Agama adalah karena mereka berpandangan bahwasannya perceraian itu adalah urusan yang berkaitan dengan fikih oriented, sehingga mereka lebih memilih patuh terhadap aturan yang diatur dalam fikih daripada peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

5 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Studi analisis cerai talak tahun 2013-2015 di pengadilan agama pariaman

2018•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi di buat oleh Nama: AMEYLIA BELADONA, Nim: 1114.051, Fakultas: Syari’ah, Prodi: Hukum Keluarga Islam, dengan judul “STUDI ANALISIS CERAI TALAK TAHUN 2013-2015 DI PENGADILAN AGAMA PARIAMAN (studi kasus Pengadilan Agama Pariaman)”, maksudnya ialah menganalisa faktor yang menjadi penyebab cerai talak pada tahun 2013-2015 di Pengadilan Agama Pariaman tersebut. Penelitian ini dilatarbalakangi dari survei yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Pariaman pada tahun 2013-2015 ini perkara cerai talak meningkat dengan signifikan, maka dari itu penulis tertarik untuk lebih jauh melakukan penelitian tentang faktor penyebabmeningkatnya cerai talak. Berdasarkan latarbelakang, penulis akan membahas tentang penyebab dominan terjadinya cerai talak tahun 2013-2015 di Pengadilan Agama Pariaman. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung mendekati para responden baik dengan wawancara maupun dengan jalan observasi dari penulis sendiri. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan wawancara, dokumentasi serta observasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sementara informan yang menjadi sumber data pada tulisan ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Pariaman, dan berkas-berkas perkara yang menjadi acuan dari penulis. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kasus cerai talak di Pengadilan Agama Pariaman pada tahun 2013-2015,Terdapat beberapa faktor pemicu penyebab terjadinya cerai talak di Pengadilan Agama Pariaman, yaitu: Pertengkaran, perselingkuhan, cacat biologis, nusyuz, ekonomi, social media, krisis moral, cemburu, dan jamaah tablig, diantara faktor-faktor diatas, faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai talak dari bulan Januari- Desember di Pengadilan Agama Pariaman pada tahun 2013-2015 adalah nusyuznya seorang isteri sebanyak 359 perkara dan pertengakaran sebanyak 252 perkara.

6 dilihat · 5 unduhanSitasiDetail