Manjalang Ninik mamak: Makna komunikasi verbal dan non verbal di nagari gunuang malintang kec pangkalan lima puluh kota
<p> untuk memenuhi bkd</p>
Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.
<p> untuk memenuhi bkd</p>
<div> Tujuan penelitian ini untuk menganalisis makna komunikasi verbal</div> <div> dan nonverbal yang terdapat pada Tradisi Manjalang Niniak Mamak di</div> <div> Nagari Gunuang Malintang</div>
<table class="NormalTable"> <tbody> <tr> <td width="200"> <span class="fontstyle0">Tujuan penelitian ini untuk menganalisis makna komunikasi verbal<br /> dan nonverbal yang terdapat pada Tradisi Manjalang Niniak Mamak di<br /> Nagari Gunuang Malintang</span></td> </tr> </tbody> </table> <p> <br style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; text-align: -webkit-auto; text-size-adjust: auto;" /> </p>
Skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Niniak Mamak Dalam Menyelesaikan Sangketa Adat Tanah Pusako Di Nagari Simpang Utara, Kab. Pasaman” ini disusun oleh Eril Saputra dengan NIM 4322037 mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran niniak mamak sebagai pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa adat di tengah masyarakat Minangkabau. Keberhasilan penyelesaian sengketa adat tidak hanya ditentukan oleh kewenangan adat yang dimiliki, tetapi juga oleh strategi komunikasi yang diterapkan dalam membangun kesepahaman, menciptakan suasana musyawarah, dan mencapai mufakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan oleh niniak mamak dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri atas niniak mamak, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali Nagari, dan masyarakat yang pernah terlibat dalam sengketa adat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa niniak mamak menerapkan strategi komunikasi persuasif, dialogis, interpersonal, edukatif, kultural, dan empatik melalui pendekatan kekeluargaan, musyawarah, pemberian nasihat, pendekatan langsung kepada pihak yang bersengketa, penyampaian nilai-nilai adat, serta penggunaan pepatah-petitih adat. Strategi tersebut mampu menciptakan suasana musyawarah yang kondusif, mempermudah tercapainya mufakat, meningkatkan penerimaan terhadap keputusan adat, serta menjaga keharmonisan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan berbagai strategi komunikasi dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa adat, sehingga memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian komunikasi adat dan komunikasi konflik berbasis kearifan lokal Minangkabau serta menjadi rekomendasi praktis bagi niniak mamak, KAN, pemerintah nagari, dan masyarakat dalam mewujudkan penyelesaian sengketa adat yang damai, adil, dan berkelanjutan.
Skripsi ini berjudul Peran Ninik Mamak Dalam Penyelesaian KDRT di Nagari Duku Utara Perspektif Hukum Keluarga Islam. Yang ditulis oleh Cilmardani, NIM 1121061, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2026 M/1447 H. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa masyarakat Nagari Duku Utara masih lebih memilih jalur non-litigasi melalui peranan ninik mamak dalam mengupayakan penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dibandingkan melalui lembaga hukum formal, yang sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menarik untuk dikaji karena KDRT merupakan tindak pidana, namun masyarakat Nagari Duku Utara masih mengutamakan peran Ninik Mamak sebagai mediator utama. Studi ini diupayakan untuk menganalisis peran Ninik Mamak dalam penyelesaian KDRT di Nagari Duku Utara serta meninjau kesesuaian teknik tersebut dengan Hukum Keluarga Islam. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis penelitian lapangan (field research). Sumber data primer diperoleh dengan teknik wawancara terstruktur dan mendalam (in-depth interview) dengan empat orang Ninik Mamak dari masing-masing suku yang ada di Nagari Duku Utara (Suku Tanjung, Caniago, Jambak, dan Malayu), Wali Nagari, Sekretaris Nagari, masyarakat lokal. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, skripsi serta dokumen hukum terkait seperti Kompilasi Hukum Islam KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa teknik Ninik Mamak dalam penyelesaian KDRT di Nagari Duku Utara dilakukan dengan beberapa proses: pertama, Pemanggilan para pihak di rumah istri setelah menerima laporan. Kedua, Meminta keterangan secara bergantian kepada suami dan istri. Ketiga, Memberikan nasihat dan bimbingan. Keempat, Mengupayakan penyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi kekeluargaan yang melibatkan pihak keluarga kedua belah pihak, dan Kelima, Membuat surat perjanjian damai sebagai komitmen bersama. Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, teknik yang dipakai Ninik Mamak ternyata sesuai dengan ajaran Islam. Ninik Mamak berperan seperti hakam QS. An-Nisa: 35. Musyawarah yang dipakai sejalan dengan QS. Asy-Syura: 38. Nasihat yang diberikan sesuai QS. Al-'Ashr: 3. Surat perjanjian juga sejalan dengan QS. Al-Maidah: 1. Teknik yang digunakan oleh Ninik Mamak ini juga sejalan dengan KHI, UU Perkawinan, dan aturan mediasi di Pengadilan Agama. Meskipun angka perceraian di Pengadilan Agama Painan tergolong tinggi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Ninik Mamak tetap berperan dalam penyelesaian KDRT.
Skripsi ini berjudul "Tradisi Duduak Ninik Mamak Tujuah Suduik Dalam Pra Walimah di Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Menurut Konsep Maslahah”. Yang disusun oleh Wardatul Aini, NIM 1122007, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih berlakunya praktek adat Tradisi Duduak Ninik Mamak tujuah Suduik Dinagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, praktek tersebut merajuk pada proses musyawarah adat yang melibatkan tujuh pemangku kepentingan utama atau perwakilan dari tujuh suku yang ada di Nagari Sungai Rumbai. Pemangku adat (ampek jini limo sajinjiang) yang ada di Nagari Sungai Rumbai. bagi pasangan yang telah melaksanakan akad nikah di Nagari Sungai Rumbai wajib bagi mereka untuk melakukan tradisi, upacara adat atau tradisi ini sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat bahwasannya Anak Kamanakan (Mempelai pria dan mempelai wanita) telah melaksanakan akad nikah ditempat yang telah di tentukan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan juga metode deskriptif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ninik Mamak, Bundo Kandung dan Masyarakat. Sumber data sekunder diperoleh dari buku jurnal, dan peraturan yang berlaku disebuah daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, sedangkan analisis data dilakukan secara pemaran fenomena dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, praktek Tradisi Duduak Ninik Mamak Tujuah Suduik masih terus dilakukan oleh masyarakat sekitar, namun sebagian masyarakat juga ada yang enggan dan menolak untuk melakukan Tradisi Duduak Ninik Mamak Tujuah Suduik. Faktor penyebab utamanya diantaranya ekonomi, Bagi sebagian keluarga, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, tuntutan untuk menyelenggarakan prosesi adat ini dinilai cukup berat. Menjamu perwakilan dari Tujuah Suduik beserta rombongan kaumnya memerlukan persiapan logistik yang tidak sedikit. Mulai dari penyediaan kain adat, isi carano, hingga hidangan untuk makan bajamba dengan standar hidangan adat yang cukup mahal. Ada kekhawatiran bahwa esensi pernikahan yang krusial (akad nikah) menjadi terbebani oleh biaya resepsi adat sesudahnya. Kedua, jika ditinjau menurut Maslahah, Analisis terhadap tradisi Duduak Ninik Mamak Tujuah Suduik yang dilaksanakan pasca-akad nikah di Nagari Sungai Rumbai menunjukkan adanya keselarasan yang kuat dengan konsep maslahah (kemaslahatan).
Skripsi berjudul "Sanksi Adat Kawin Ka Rantau di Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Perspektif 'urf." Yang ditulis oleh Hanifa Rahmah, NIM 1122032, Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan adat dalam masyarakat Minangkabau khususnya di Jorong Koto Hilalang, yang mewajibkan setiap anggota masyarakat untuk memberitahu dan melibatkan niniak mamak apabila hendak melangsungkan perkawinan. Dalam praktiknya, perkawinan yang dilaksanakan di luar daerah (kawin ka rantau) pada dasarnya sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang ditetapkan. Namun demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan niniak mamak dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan adat yang berlaku. Oleh karena itu, fenomena ini menarik untuk dikaji guna memahami bagaimana penerapan sanksi adat terhadap pelaku kawin ka rantau serta kesesuaiannya dengan konsep 'urf dalam hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi serta kepustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Niniak Mamak, tokoh masyarakat serta orang yang melakukan kawin ka rantau, sedangkan untuk sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat simpulkan bahwa pelaksanaan kawin ka rantau tanpa memberitahu Niniak Mamak akan mendapatkan sanksi adat berupa denda yang disebut dengan "maisi adat ka nagari". Penerapan sanksi adat kawin ka rantau didasarkan pada peraturan atau buek adat salingka nagari Jorong Koto Hilalang, pelaku kawin ka rantau baru bisa diproses atau disidang setelah mereka kembali ke kampung halaman. Setelah mereka kembali dan diketahui oleh Niniak Mamak, mereka akan disidangkan oleh Niniak Mamak umpuak atau Niniak Mamak nan barampek yang kemudian akan memutuskan penyelesaian sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Sanksi yang diberikan berupa denda adat yang dikenal dengan istilah "sasuku" atau "satangah rupiah" sekitar 3,5 Ameh. Denda adat tersebut wajib dibayarkan dalam jangka waktu enam bulan sejak ditetapkan oleh Niniak Mamak Umpuak. Apabila dalam waktu tersebut denda tidak dibayarkan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa ditinggalkan sepanjang adat. Selain itu, keluarga yang bersangkutan juga tidak akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan acara adat yang diselenggarakan di nagarı sampai kewajiban adat tersebut dipenuhi. Ditinjau dari perspektif 'urf, sanksi adat kawin ka rantau merupakan 'urf al-khash atau adat kebiasaan khusus dimana kebiasaan ini hanya berlaku di Jorong Koto Hilalang. Disamping itu sanksi ini memenuhi kriteria sebagai 'urf shahih atau adat yang benar, karena sanksi ini bernilai maslahah dan dapat diterima oleh akal sehat serta tidak bertentangan dengan dalil syara'.
Skripsi ini berjudul “Sanksi Adat Tarutang Dalam Mekanisme Izin Mamak Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif Fungsionaris Nagari Simpang Tonang Utara”, yang ditulis oleh Anita Dayanti, NIM 1122.002, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya ketentuan adat yang berlaku di Nagari Simpang Tonang Utara, yaitu setiap calon pengantin harus memperoleh izin dari mamak sebelum melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan dilakukan tanpa izin mamak, maka pihak yang bersangkutan dikenakan sanksi adat yang disebut tarutang. Sanksi tersebut berupa kewajiban membayar denda adat berupa seekor kambing atau sikunyik ayam panggang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi adat tarutang terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa izin mamak, serta menganalisis pandangan fungsionaris Nagari Simpang Tonang Utara terhadap keberadaan dan penerapan sanksi adat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Simpang Tonang Utara, Ketua KAN, alim ulama, serta Kepala KUA Kecamatan Dua Koto yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi adat tarutang. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti dan menggunakan analisis induktif untuk pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan sanksi adat tarutang dilakukan dengan cara pihak yang melanggar mendatangi mamak untuk membayar sanksi karena telah melakukan pelanggaran adat, kemudian mamak menetapkan bentuk sanksi sesuai kemampuan pihak yang melanggar adat, yaitu berupa kambing atau sikunyik ayam panggang. Proses pembayaran dilaksanakan di rumah pihak yang melanggar atau keluarganya dengan memasak dan menghidangkan kambing atau sikunyik ayam panggang yang sudah disiapkan tersebut. Setelah itu menyampaikan permintaan maaf sebagai bentuk penyesalan kepada mamak, penghulu, dan masyarakat, lalu diakhiri dengan makan, dan doa bersama. Sanksi ini diberikan kepada cucu kemenakan yang melanggar ketentuan adat sebagai upaya menegakkan aturan, menjaga keharmonisan, dan menumbuhkan tanggung jawab sosial. Berdasarkan hasil wawancara, sanksi adat tarutang dinilai masih relevan, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta termasuk ‘urf yang sah karena sejalan dengan tujuan hukum Islam. Selain itu, masyarakat memberikan penilaian negatif terhadap pihak yang tidak melaksanakan sanksi karena dianggap tidak menghormati adat dan merusak tatanan sosial.
Skripsi ini berjudul “Kewenangan Mamak Kepala Waris Terhadap Harta Pusaka Tinggi Menurut Perspektif Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Kewarisan Islam Indonesia (Studi Kasus Nagari Andaleh Kec. Luhak Kab. 50 Kota, Payakumbuh” yang di tulis oleh Nabila Qanitah dengan NIM 1122106, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwalu Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi (UIN SMDD). Skripsi ini di latar belakangi dengan bagaimana wewenang dan tantangan yang dihadapi oleh seorang Mamak Kepala Waris dalam mengelola, mengawasi dan mempertahankan Harta Pusaka Tinggi yang ada di Nagari Andaleh Kecamatan Luhak, Kabupaten Limopuluh Kota, Payakumbuh. Di Nagari Andaleh sendiri kewenangan Mamak Kepala Waris sering kali berbenturan dengan kebutuhan ekonomi anggota kaum atau kemenakannya, serta pemahaman masyarakat disana yang mulai terpengaruh oleh Hukum Kewarisan secara Islam. Skripsi ini di buat bertujuan untuk menganalisis eksistensi kewenangan seorang Mamak Kepala Waris di Nagari Andaleh serta meninjau kewenangan tersebut dari sudut pandang Hukum Adat Minangkabau yang memang seharusnya berlaku di semua area Minangkabau. Metode Penelitan yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian berdasarkan apa yang ada di lapangan. Untuk data primer penulis peroleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci, termasuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), tokoh adat yaitu seorang Pangulu atau seorang Mamak, serta anggota kaum di Nagari Andaleh. Sedangkan untuk data sekunder penulis peroleh melalui studi dokumen terhadap regulasi adat dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Nagari Andaleh, Mamak Kepala Waris secara adat masih memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan harta pusaka tinggi, terutama dalam prinsip "menjual tidak dimakan beli, menggadai tidak dimakan sando", di mana pemanfaatan harta pusaka harus berdasarkan kesepakatan kaum atau dalam Minangkabau disebut dengan saukua saalur. Namun, dalam implementasinya, sering terjadi konflik internal akibat tuntutan ekonomi kemenakan yang mendesak sang Mamak untuk melakukan penyimpangan aturan adat. Dalam perspektif Hukum Adat Minangkabau, tindakan pengamanan harta pusaka oleh Mamak dipandang sebagai kewajiban mutlak demi kelangsungan komunal kaum. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, konsep harta pusaka tinggi dikategorikan sebagai harta kepemilikan bersama (syirkah) atau yang menyerupai konsep wakaf keluarga (dzurriy), sehingga kewenangan seorang Mamak diakui hanya sebatas sebagai pengelola atau sang pemegang amanah bukan sebagai pemilik mutlak. Konsep ini dinilai selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam karena bertujuan memelihara kemaslahatan antara kaum serta mencegah kemiskinan keturunan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi bakampuang mamak dalam alek perkawinan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh dilaksanakan dengan mengumpulkan niniak mamak untuk memberitahukan proses pelaksanaan alek nagari, mulai dari pemberitahuan kedatangan sumando baru, rencana pelaksanaan alek/pesta besar, permohonan izin arak-arakan pengantin (ba-arak iriang anak daro jo marapulai) sepanjang jalan di dalam kampung, hingga pembagian tugas dan tanggung jawab niniak mamak, dengan tujuan memberitahukan dan meminta izin restu, memberikan legitimasi adat atas arak-arakan mempelai, dan mempererat silaturrahmi serta solidaritas sosial antara niniak mamak dan masyarakat nagari. Ditinjau dari perspektif maslahah, tradisi ini merupakan salah satu bentuk kerja sama dan tolong-menolong yang manfaatnya dirasakan secara umum oleh masyarakat, meskipun tidak termasuk dalam urutan pelaksanaan pernikahan menurut fiqh, tradisi ini tetap boleh dilaksanakan mengingat nilai kemaslahatan yang ditimbulkannya, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Skripsi ini berjudul "Fungsi Ninik Mamak Sebagai Pendidik Akhlak Bagi Kemenakan Di Jorong Bigau Kenagarian Baruah Gunuang Kec Bukit Barisan” yang ditulis Alvizaturrahma (NIM: 2122186), Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Tahun 2026M/ 1448 H. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya fungsi ninik mamak dalam masyarakat Minangkabau sebagai pemimpin adat yang memiliki tanggung jawab dalam membimbing dan mendidik kemenakan, khususnya dalam pembinaan akhlak. Namun, perkembangan zaman dan perubahan sosial menyebabkan fungsi tersebut menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif. Informan penelitian terdiri dari ninik mamak, kemenakan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi ninik mamak sebagai pendidik akhlak dilakukan melalui pemberian nasihat, keteladanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap kemenakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ninik mamak masih menjalankan fungsinya sebagai pendidik akhlak bagi kemenakan sesuai dengan nilai-nilai adat Minangkabau dan ajaran Islam, meskipun menghadapi berbagai tantangan di era modern.
Skripsi ini ditulis oleh Reffi Rahmadani Nim 4622052 Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul “Peran Niniak Mamak dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Minuman Keras) di Nagari Jambak Jalur 1 Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman barat.” Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya konsumsi minuman keras sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat yang menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan ketertiban, konflik sosial, serta melemahnya nilai adat dan keagamaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif adat dan realitas sosial di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dimana peneliti berusaha mendeskripsikan dan menyajikan hasil yang sesuai dengan informasi dan data yang penulis dapat dilapangan terkait Peran Niniak Mamak Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Minuman Keras) Di Nagari Jambak Jalur 1. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Niniak Mamak, Masyarakat dan Pemuda. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Konflik oleh Ralf Dahrendorf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran niniak mamak dalam penanggulangan penyakit masyarakat berupa minuman keras dilakukan melalui beberapa bentuk, yaitu memberikan nasihat dan teguran kepada anak kemenakan, melakukan musyawarah adat, memberikan sanksi adat, serta bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal karena adanya berbagai kendala, seperti melemahnya wibawa niniak mamak, pengaruh lingkungan pergaulan, serta perubahan sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi.
ABSTRAK Skripsi yang berjudul “Pandangan Niniak Mamak Tentang larangan Tinggal Serumah Dengan Pembayan Dinagari Lolo Menurut Perspektif Hukum Islam”, Disusun oleh Hendri Valsya NIM 1121.105, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2025 M/1446 H. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pandangan Niniak Mamak Tentang Larangan atau Penolakan Terhadap Praktik Tinggal Serumah Dengan Ipar Dinagari Lolo. Tinggal serumah dengan pembayan (ipar) dalam masyarakat adat Minangkabau merujuk pada kondisi di mana seseorang tinggal satu atap atau berbagi ruang tempat tinggal bersama iparnya yaitu pasangan dari saudara kandungnya. Dalam konteks ini, “ipar” dapat berarti, Suami dari saudara perempuan (ipar laki-laki) Istri dari saudara laki-laki (ipar perempuan). Secara umum, dalam pandangan adat Minangkabau, tinggal serumah dengan ipar, terutama yang berlainan jenis dan bukan mahram, dianggap sebagai hal yang tidak wajar dan bertentangan dengan norma adat dan kesopanan. Untuk mendapatkan data penelitian ini, penulis mengunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan Nagari Lolo. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan niniak mamak, KAN, serta observasi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen, buku-buku, dan artikel terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-induktif, yaitu menggambarkan data sebagaimana adanya yang dilengkapi dengan penjelasan dan interpretasi untuk kemudian diambil kesimpulan dari khusus ke umum. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tinggal serumah dengan Pembayan, seperti perumpamaan ipar seperti maut yang dilakukan Rasulullah saw merupakan bentuk larangan keras agar orang-orang paham bahwa ipar bukanlah mahram, maka batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam Islam terkait lawan jenis yang bukan mahram harus diterapkan.
Penelitian ini berjudul Strategi Ninik Mamak dalam Membina Akhlak Pergaulan Anak Kemenakan Putus Sekolah di Kampung Batu Putiah Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek, di tulis oleh Diyana Nur Aini 2121264 program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. 2025 Penulisan ini dilatar belakangi oleh fenomena moralitas yang semakin menurun di tengah masyarakat, khususnya di kalangan anak kemenakan yang putus sekolah. Fenomena tersebut tampak dari perilaku seperti berkata kasar, merokok, berkumpul hingga larut malam, serta kurangnya rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Dalam adat Minangkabau, Ninik Mamak memiliki tanggung jawab besar untuk membimbing anak kemenakan, tidak hanya dalam urusan adat, tetapi juga dalam pembinaan akhlak agar sejalan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi Ninik Mamak dalam membina akhlak pergaulan anak kemenakan yang putus sekolah di Kampung Batu Putiah Kamang Mudiak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan motode deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi tiga orang Ninik Mamak, tiga orang anak kemenakan, dan tiga orang tua dari anak kemenakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ninik Mamak menggunakan lima strategi utama dalam membina akhlak pergaulan anak kemenakan, yaitu, (1) Strategi Nasehat yang disampaikan secara pribadi dan kolektif dengan pendekatan kekeluargaan; (2) Strategi Musyawarah untuk menyelesaikan masalah sosial dan memperkuat hubungan antar generasi; (3) Strategi Pendidikan Agama yang menanamkan nilai iman, sopan santun, dan tanggung jawab; (4) Strategi Pengawasan dan Sanksi Adat yang bersifat mendidik untuk menumbuhkan kesadaran moral; dan (5) Strategi Pembiasaan agar nilai-nilai akhlak menjadi perilaku sehari- hari. Kesimpulannya, peran Ninik Mamak sangat penting dalam membina dan memperbaiki akhlak pergaulan anak kemenakan yang putus sekolah. Melalui penerapan strategi tersebut, Ninik Mamak berhasil menjadi figur panutan dan pengarahan moral yang berlandasan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
Skripsi ini atas nama Andika Rahman, NIM 4420028, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan judul “Pakiah dan Kontinuitas Pesatren Syech Balinduang di Nagari Sibaruas Tahun 1985-2023”. Latar belakang kemunculan kegiatan mamakiah di Minangkabau dalam konteks merujuk pada meminta sedekah untuk kebutuhan menuntut ilmu di pondok pesantren. Salah satu karena keterbatasan ekonomi banyaknya santri yang berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah sehingga mereka tidak mampu membiaya kebutuhan selama menuntut ilmu di Pesantren, sehingga tradisi mamkiah menjadi satu dari seribu cara untuk mendapatkan dukungan finansial. Kegiatan ini yang bermula dari tahun 1985 mendapatkan banyak response dari masyarakat. Banyaknya masyarakat yang peduli terhadap pendidikan agama sering memberikan dukungan kepada santri juga tradisi ini memperkuat hubungan antara masyarakat dan para santri di pondok Pesantren. Dengan demikian tradisi mamakiah terus berkelangsungan hingga saat ini sebagai respons terhadap kebutuhan ekonomi dan pendidikan agama yang didukung oleh nilai-nilai keagamaan dan budaya setempat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analisis/metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian sejarah. 1) Heuristik peneliti ada menggunakan dua sumber yaitu primer dan sekunder. Peneliti mendatangi pondok Pesantren yang menyimpan bukti-bukti akurat terkait dengan judul penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu menggunakan buku karangan dari bapak Armaidi Tanjuang berisikan mengenai Sejarah awal pondok Pesatren Syech Balindung, selain itu penulis juga mengambil sumber primer wawancara dengan beberapa orang yang merupakan guru Pondok Pesantren Syech Balinduang dan juga para santri disana. Sedangkan sumber sekunder berupa informasi dari media sosial, google, artikel, dan beberapa poto dokumentasi ketika penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pakiah mamakiah di Pondok Pesantren Syech Balinduang dimulai pada periode sejarah tahun 1985 dan terus berlanjut hingga saat ini. Pelaksanaan kegiatan pakiah mamakiah dilakukan secara rutin yaitu pada hari yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi dan budaya Minangkabau. Kontribusi pakiah terhadap keberlangsungan pondok Pesantren Syech Balinduang sangat signifikan, karena pakiah telah menjadi bagian integral dari kegiatan Pesantren dan telah membantu mempertahankan keberlangsungan Pesantren.
Skripsi ini berjudul “kedudukan perempuan sebagai mamak kepala hindu di kel. tiakar kec. payakumbuh timur menurut pandangan maqashid syariah” yang ditulis oleh Rafifah Diva Helsya, Nim 1121112, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultass Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kasus pengangkatan perempuan sebagai mamak kepala waris didaerah Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, yang dikenal dengan istilah mamak kepala hindu, dimana seharusnya di Minangkabau untuk menjadi mamak kepala waris suatu kaum ituu adalah seorang laki-laki. Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian lapangan ini, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan atau observasi dan wawancara langsung ke informan, dalam hal ini wakil ketua KAN, kaampek suku, dan mamak kepala hindu di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dan peneliti juga memperoleh sumber data dari buku, jurnal,dan penelitian terdahulu terkait permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dapat disimpulkan bahwa: Pertama, peranan dan kedudukan perempuan sebagai mamak kapalo hindu di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa mamak kapalo hindu memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi serta nilai-nilai budaya. Sebagai pemimpin, harus memiliki wawasan yang luas tentang adat istiadat Minangkabau terkhusus struktural kaumnya sendiri, serta mampu memimpin kaumnya dan menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada di kaum itu. Kedudukan dan peran mamak kepala hindu sama halnya dengan peranan mamak kepala waris pada umumnya. Kedua, Pandangan maqasid syari’ah terkait perempuan sebagai mamak kepala hindu adalah dalam masyarakat menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin, prinsip-prinsip mashlahah (kemaslahatan) dapat digunakan untuk mempertimbangkan posisi perempuan dalam kepemimpinan. Prinsip mashlahah menekankan pentingnya menjaga lima aspek: agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dengan demikian, tujuan untuk mencapai kemaslahatan umum dapat tercapai, sesuai dengan pesan yang diajarkan oleh syari'ah.
Skripsi ini berjudul Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Memberikan Kedudukan Yuridis Pada Sistem Pemerintahan Nagari Tungkar Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, yang ditulis oleh Rahmat Tegar Riyadi, NIM 1321.041, Program Studi Hukum Tata Negara ( Siyasah ), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri ( UIN ) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Skripsi ini ditulis karena adanya beberapa perkara sengketa yang diselesaikan oleh lembaga KAN di Nagari Tungkar, yang pertama ditahun 2024 terdapat 1 perkara yang diselesaikan dalam forum lembaga peradilan adat yang dibentuk KAN yakni menyangkut perkara perdata adat berkaitan dengan persoalan hibah tanah ulayat. Selanjutnya di tahun yang sama juga terdapat 4 perkara pidana adat yang mana 1 berkaitan dengan pencurian alat mesin potong rumput, dan 3 lagi terkait perzinahan. Selanjutnya penulis juga menemukan bahwasanya banyak peraturan nagari tungkar yang awal nya merupakan inisiasi para niniak mamak pengurus lembaga KAN, seperti Pernag No 2 Tahun 2009 Tentang Gotong Royong, Pernag No 3 Tahun 2009 Tentang Pasar Nagari, Pernag No 1 Tahun 2021 Tentang Jam Wajib Belajar, Pernag No 1 Tahun 2022 Tentang Uang Lompek Paga dan sebagainya.Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan peran lembaga KAN serta bagaimana KAN di Nagari Tungkar menjalankan perannya tersebut Untuk itu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, Selanjutnya sumber data primer dikumpulkan melalui kegiatan wawancara mendalam ( In dept Interview ) dengan tokoh adat, pemerintah nagari dan tokoh masyarakat, serta data sekunder juga dikumpulkan melalui studi terhadap dokumen, buku dan jurnal yang merupakan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwasanya lembaga KAN di Nagari Tungkar adalah lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi di nagari dalam hal mengurus hukum adat dan mengelola adat di nagari, selanjutnya lembaga KAN merupakan lembaga peradilan yang berhak mengusahakan mediasi atau mengadili atas suatu perkara yang berkenaan perdata adat dan pidana adat dan lembaga KAN merupakan mitra utama pemerintah nagari dalam membangun bersama serta menentukan arah nagari kedepannya. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah dengan hadirnya lembaga sebagai mitra pemerintah nagari adalah bentuk terbaik menyangkut Tadbirul Ummah ( Pengelolaan umat ) yang merupakan tupoksi utama dari sang ulil amri atau pemimpin yang wajib menjaga lima prinsip utama ( kulliyatul khamsah ), pemerliharaan tradisi lokal, tegaknya keadilan dan tercipta maslahat.
Skripsi ini berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Manompang Mamak Dalam Pernikahan Di Nagari Gurun Kabupaten Lima Puluh Kota Tinjauan Maslahah Mursalah (Studi Kasus Nagari Gurun Kabupaten Lima Puluh Kota)” , yang ditulis oleh Zelina Fitri, NIM 121093, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini di latar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang manompang mamak, terutama pendatang yang ingin tinggal dan menetap di Minangkabau. Mamak memiliki banyak peran seperti hubungan sosial, kekeluargaan, terutama di dalam pernikahan. Oleh karena itu manompang mamak harus dilaksanakan para pendatang. Salah satu daerah yang melakukan tradisi manompang mamak adalah Nagari Gurun Kabupaten Lima Puluh kota.Tujuan peneliti ini adalah ingin mengetahui bagaimana tradisi manompang mamak di Nagari Gurun dan untuk menentukan bagaimana pandangan masyarakat terhadap manompang mamak tinjauan maslahah mursalah. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang mengunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Niniak mamak, orang yang melakukan manompang mamak, masyarakat dan peneliti akan memperoleh sumber data dari buku, jurnal, dan peneliti terdahulu terkait permasalahan yang diangkatkan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di temukan bahwa manompang mamak adalah orang pendatang dari luar kampung yang akan melakukan pernikahan wajib keduanya mempunyai mamak maka dilakukanlah manompang mamak dengan syarat suku yang sama. Langkah awal dalam manompang mamak yaitu kedatangan mamak dari suku yang akan menerima kemenakan baru ke nagari tujuan, setelah itu niniak mamak dari suku yang sama melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang di sebut dengan istilah baiyo iyo, setelah mencapai kesepakatan, dilakukan pertemuan resmi yang disebut dengan basuduik antara niniak mamak dari kedua belah pihak tujuan ini memastikan bahwa semua pihak meneyetujui penambahan kemenakan dalam suku, dan barulah kemenakan di perkenalakan resmi kepada masyarakat dan pandangan masyarakat terhadap manompang mamak dalam pernikahan di tinjau dari prespektif maslahah mursalah dapat dikategorikan sebagai maslahah tahsiniyyah, karena dalam pernikahan berfungsi sebagai tempat berlindung, wadah untuk mengadu, dan untuk bermusyawarah serta, mempererat kehidupan sosial,moral serta budaya.
Skripsi ini berjudul “Judi Online Dalam Perspektif Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang”, yang ditulis oleh Sinta Angraini 1421014, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktek judi online yang marak terjadi di Kampung Air Panjang. Pelakunya terus bertambah dari waktu ke waktu, baik kalangan remaja, dewasa maupun orang-orang yang sudah berkeluarga. Praktik judi online yang semakin marak ini membuat masyarakat Kampung Air Panjang menjadi resah, karena sudah memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Banyaknya pencurian yang terjadi yang disinyalir dilakukan oleh para pelaku judi online, bahkan sudah ada suami istri yang bercerai karena suaminya candu dengan judi online sehingga membuat perhatiannya kepada keluarga menjadi berkurang. Berdasarkan latar belakang ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana praktek judi online di Kampung Air Panjang? Bagaimana pandangan ninik mamak dan ulama Kampung Air Panjang tentang praktek judi online di Kampung Air Panjang?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) yang dilaksanakan di Kampung Air Panjang, Jorong Kuamang, Nagari Panti Timur. Kabupaten Pasaman. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan ninik mamak, ulama dan masayarakat Kampung Air Panjang. Sedangkan data sekundernya adalah artikel, jurnal, buku dan tulisan yang berkaitan gengan materi yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek judi online di Kampung Air Panjang sudah sangat meresahkan masyarakat, khususnya permainan scater (domino). Masyarakat yang banyak terjebak dalam judi online ini merupakan anak-anak remaja, walaupun ada juga yang berasal dari kalangan dewasa, atau bahkan yang sudah berumah tangga. Waktu yang mereka gunakan untuk bermain judi online ini adalah dimalam hari sampai tengah malam, atau bahkan sampai subuh, hal ini dikarenakan waktu-waktu tersebut mereka bisa bermain judi online dengan tenang tanpa gangguan. Maraknya judi online ini sudah berdampak terhadap sektor ekonomi, karena mereka sudah tidak produktif lagi bekerja disiang hari, selain itu juga berdampak terhadap kehidupan keluarga, kesehatan, hubungan sosial dan meningkatnya angka kriminal dalam bentuk pencurian. Ninik mamak dan ulama Kampung Air Panjang memiliki pandangan bahwa judi online adalah perbuatan terlarang, baik ditinjau dari segi agama maupun segi adat. Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh ninik mamak dan ulama Kampung Air Panjang adalah dengan memberikan dan menetapkan sanksi bagi pemain judi online di Kampung Air Panjang. yaitu, ninik mamak dan ulama tidak akan peduli dan tidak akan mengurus apapun yang terjadi pada pelaku dan keluarganya, yang dalam istilah adat dikenal dengan “kok Imbaunyo ndak disauti, kok japuiknyo ndak didatangi.”
Skripsi yang berjudul “Peran Niniak Mamak terhadap Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Adat Kurai Limo Jorong Perspektif Mashlahah Mursalah” yang disusun oleh Zuyyina Mardhatillah dengan NIM 1121026, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwâl Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Diambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena perceraian dalam masyarakat adat Kurai Limo Jorong mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga tidak hanya berdampak pada pasangan yang berpisah tetapi juga pada anak yang ditinggalkan. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, niniak mamak (paman dari garis ibu) memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan anak pasca perceraian. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui tentang bagaimana praktik pengasuhan anak pasca perceraian dalam adat Kurai Limo Jorong dan peran niniak mamak terhadap pengasuhan anak pasca perceraian dalam adat Kurai Limo Jorong perspektif mashlahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan observasi langsung ke lapangan (field research). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan niniak mamak dan tokoh adat Nagari Kurai Limo Jorong. Sedangkan untuk sumber data sekunder adalah literatur atau bahan kepustakaan yang relevan dengan persoalan yang diangkat. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa; pertama, praktik pengasuhan anak pasca perceraian yang dilakukan di adat Kurai Limo Jorong, selalu didominasi oleh pihak ibu. Lantaran masyarakat adat Kurai Limo Jorong yang menganut sistem matrilineal, menyebabkan hal itu tak lagi menjadi persoalan atau dilakukan penuntutan. Adapun dalam hal pembiayaan anak, ajaran Islâm memiliki kecenderungan untuk membebankan nafkah kepada suami, akan tetapi sikap perempuan Kurai yang menjunjung tinggi kemandirian menjadikannya sanggup untuk memenuhi kebutuhan anaknya pasca perceraian, tanpa memutus kemungkinan pembiayaan yang ingin diberikan oleh sang ayah kepada anaknya. Selain itu, bila seorang perempuan Kurai telah bercerai, ia akan lebih memilih untuk menjadi orang tua tunggal dan menjaga anak-anaknya daripada menikah lagi. Hal ini disebabkan stigma masyarakat adat Kurai yang tidak memandang negatif sebutan janda, apalagi sosok ibu yang berupaya untuk membesarkan anaknya seorang diri. Kedua, dalam hal terjadinya perceraian, peran niniak mamak terhadap kemenakannya ialah memastikan anak tetap mendapatkan perlindungan dan rasa aman, sebagai sosok otoritas yang memberikan bimbingan moral, agama, dan adat kepada anak, sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan keluarga kemenakannya, serta membantu memenuhi kebutuhan kemenakannya, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Keempat peran niniak mamak tersebut sesuai dengan tiga indikator pada syarat pemberlakuan mashlahah mursalah yakni persoalan tersebut berada di bidang mu’âmalâh, tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar’î, dan bersifat pokok. Sehingga peran niniak mamak terhadap pengasuhan anak pasca perceraian dalam adat Kurai Limo Jorong bagi ayah yang kurang mampu telah memenuhi mashlahah mursalah yang berada pada tingkatan hâjiyyâh.