Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

95 hasil
Subjek: Muamalah
DaftarKartu
ResearchOpen AccessMetadata saja

Akad Ujrah wa Rahn Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengupahan perkebunan karet ditinjau dari fiqh muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan penekatan deskriptif kualitatif. sumber data diperoleh dari wawancara dengan pekerja dan pemilik lahan perkebunan. sistem yang digunakan masyarkat nagari Sijunjung dalam pelaksanaan pengupahan perkebunan karet adalah dengan sistem 70%, 30%, yaitu 70 % untuk pemilik lahan dan 30% untuk pekerja.

10 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Fenomena Praktik Tik Tok Afiliate Toko Lampu gogeous Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

This research is motivated by the growing practice of digital marketing through the TikTok Affiliate program, which has been utilized by Lampu Gogeus Store in Nagari Batu Taba, Ampek Angkek District, Agam Regency, as a strategy to increase sales. This program provides commissions to affiliates for successfully promoting products that result in sales transactions. The purpose of this study is to examine the practice of determining and paying commissions in the TikTok Affiliate program and to analyze its conformity with the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah).This study employs a field research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion-drawing techniques. The results of the study indicate that the TikTok Affiliate mechanism at Lampu Gogeus Store is implemented through the TikTok Shop system, which facilitates affiliates in registering, selecting products, promoting goods, and receiving commissions automatically after transactions are completed. The determination of commission rates is conducted transparently based on product categories and can be monitored directly through the platform. From the perspective of fiqh muamalah, this practice is generally in accordance with the ju'alah contract because there is clarity regarding the work performed, the amount of commission, and the payment mechanism. Furthermore, it fulfills the principles of justice, transparency, and mutual consent between the parties. Nevertheless, the participants' understanding of Islamic contractual concepts still needs to be improved so that digital marketing practices can become more aligned with the principles of Islamic economic law.

19 dilihat · 11 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Sistem Julo Julo dengan Mekanisme Utang Berbunga dan Distribusi Keuntungan kepada Peserta Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Jorong Gumarang II Nagari Tigo Koto Silungkang Kecematan Palembayan, Kabupaten Agam)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Sistem Julo-julo Dengan Mekanisme Utang Berbunga dan Distribusi Keuntungan Kepada Peserta Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Jorong Gumarang II,Nagari Tigo Koto Silungkang,Kec.Palembayan, Kab.Agam)”, disusun oleh Lyra Elsarena,NIM 1222.001 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya praktik julo-julo di Jorong Gumarang II yang memiliki mekanisme berbeda dengan julo-julo pada umumnya. Selain berfungsi sebagai sarana menabung, dana julo-julo juga dipinjamkan kepada anggota maupun masyarakat dengan ketentuan adanya tambahan pembayaran (bunga) yang telah ditetapkan. Bunga yang diperoleh dari pinjaman tersebut selanjutnya didistribusikan kepada peserta julo-julo yang memenuhi syarat tertentu pada saat pembagian dana menjelang Hari Raya Idulfitri. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena dalam akad utang-piutang (qardh) Islam melarang adanya tambahan yang disyaratkan sejak awal akad. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui secara utuh mekanisme pelaksanaan sistem julo-julo tersebut serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara terstruktur dengan pengelola dan anggota julo-julo, serta dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku fiqih muamalah, jurnal ilmiah, skripsi, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan qardh, riba, dan praktik julo-julo. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa sistem julo-julo di Jorong Gumarang II dilaksanakan dengan cara pengumpulan dana setiap minggu dan pembagian dana satu kali dalam setahun menjelang Hari Raya Idulfitri. Dana yang terkumpul tidak hanya digunakan sebagai tabungan bersama, tetapi juga dipinjamkan kepada anggota maupun non anggota dengan tambahan pembayaran sebesar Rp50.000,00 per bulan bagi anggota dan Rp80.000,00 per bulan bagi non anggota. Hasil tambahan pembayaran tersebut kemudian dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola. Ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan akad qardh karena adanya tambahan pembayaran yang disyaratkan sejak awal akad sehingga termasuk riba qardh yang diharamkan dalam Islam. Selain itu, distribusi keuntungan yang berasal dari bunga pinjaman juga tidak dibenarkan karena bersumber dari transaksi yang mengandung unsur riba. Oleh karena itu, praktik julo-julo dengan mekanisme utang berbunga dan distribusi keuntungan kepada peserta di Jorong Gumarang II tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah yang menekankan keadilan, tolong-menolong (ta'awun), serta larangan mengambil manfaat dari akad utang-piutang.

13 dilihat · 8 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP HASIL REWARD MINIGAMES TAG TAG DI DOMPET DIGITAL DANA

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hasil Reward Minigames Tag-Tag di Dompet Digital DANA” yang ditulis oleh Aldo Ahmad Zizo, NIM. 1222.002, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fitur minigames yang terdapat di dalam dompet digital DANA, terkhususnya minigames Tag-Tag. Fitur ini mengenai permainan-permainan yang dapat menghasilkan rewards berupa koin yang nantinya bisa diuangkan. Dalam praktiknya, pihak DANA bertindak sebagai penyelenggara permainan, atas pekerjaan yang diberikan, pihak DANA akan menyediakan imbalan atau rewards bagi para peserta yang menyelesaikan level dalam permainan. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan meliputi, bagaimana mekanisme penerimaan reward dalam permainan Tag-Tag di dompet Digital DANA dan bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penerimaan hasil minigames Tag-Tag di DANA. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Aplikasi dompet digital DANA dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui Observasi dan Partisipasi terhadap mekanisme permainan Tag-Tag di aplikasi DANA. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan akad Ju’alah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, partisipasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rewards dalam permainan Tag-Tag memiliki karakteristik yang sejalan dengan akad Ju'alah, karena pemain harus menyelesaikan level yang terdapat dalam permainan terlebih dahulu sebelum memperoleh rewards berupa coins, ticket, dan poin aktivitas. Penerimaan koin dinilai memiliki kesesuaian dengan konsep Ju’alah, karena koin hanya diberikan apabila pemain berhasil menyelesaikan level yang ada dalam permainan. Fitur Leaderboards juga dinilai sesuai dengan konsep hadiah (hibah), sebab penghargaan diberikan berdasarkan prestasi dan usaha pengguna tanpa adanya pertaruhan harta. Sebaliknya, fitur Prize Wheel dan Raffle memiliki mekanisme yang bergantung pada unsur undian (Qimar) dan keberuntungan. Berdasarkan analisis fiqh muamalah, kedua fitur tersebut (Prize Wheel dan Raffle) memiliki ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dikarenakan adanya unsur undian (Qimar) di dalamnya, sehingga menimbulkan adanya pihak yang memperoleh keuntungan dan pihak yang mengalami kerugian.

11 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Praktek Jual Beli Makanan Bayar Seikhlasnya Menurut Fiqih Muamalah (Studi Di Tangah Jua Bukittinggi)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

skripsi ini berjudul "Praktik Jual Beli Makanan Bayar Seikhlasnya Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Tangah Jua Bukittinggi)". Disusun oleh Silvina, NIM 1222.024 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittiggi. Skripsi ini ditulis karena adanya ketidaksamaan praktik konsep jual beli makanan bayar seikhlasnya dalam fiqh muamalah yang terjadi dalam praktik jual beli bayar seikhlasnya yang terjadi di Tangah Jua Bukittinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jual beli makanan bayar seikhlasnya yang dilakukan di Tangah Jua Bukittinggi beserta alasan dan latar belakang terjadinya jual beli, kemudian akan menilai pelaksanaan jual beli tersebut berdasarkan pandangan fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian langsung di lapangan (field research). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi dengan mengamati aktifitas jual beli makanan di Tangan Jua Bukittinggi, wawancara dengan penjual dan pembeli, dan dokumentasi dengan mengumpulkan data-data. Menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bayar seikhlasnya memberikan kebebasan kepada pembeli dalam menentukan nominal pembayaran dan dilandasi oleh kepercayaan serta kejujuran. Namun, apabila praktik tersebut dikategorikan sebagai akad jual beli, terdapat ketidakjelasan pada aspek harga (tsaman) karena tidak terdapat nominal yang ditentukan dan disepakati secara jelas pada saat transaksi. Kondisi tersebut berpotensi mengandung unsur gharar dan dapat menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai bentuk akad dan mekanisme pembayaran agar praktik tersebut dapat berjalan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, yaitu keadilan, kerelaan, kejujuran, dan terhindar dari unsur gharar.

12 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Sistem Pengupahan Dalam Pengelolaan Gambir di Jorong Tanjung Bungo Kecamatan Kapur IX Menurut Perspektif Fiqih Muamalah

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul "Sistem Upah Mengupah Dalam Pengelolaan Gambir Di Jorong Tanjung Bungo Menurut Perspektif Fiqih Muamalah", yang ditulis oleh Setri Yulka Warni, NIM 1222013, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya ketidaksamaan praktik konsep upah mengupah dalam pengelolaan gambir yang dilakukan di Jorong Tanjung Bungo. Tujua penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem upah mengupah yang diakukan di Jorong Tanjung Bungo beserta alasan dan latar belakang terjadinya upah mengupah, kemudian akan meniai pelaksanaan upah mengupah tersebut brdasrkan pandangan fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian langsung dilapangan (Field Research). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi dengan mengamati aktifitas upah mengupah dalam pengelolaan gambir di Jorong Tanjung Bungo, wawancara dengan pemilik kebun, nodo (pengelola kebun), dan para pekerja, dan dokumentasi dengan mengumpulkan data-data. Menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah mengupah dalam pengelolaan gambir dilakukan dengan cara pemilik kebun menyerahkan pengelolaan hasil panen kepada seorang nodo (pengelola kebun) yang mengatur proses pengolahan dan mengoordinasikan para pekerja. Sistem pembagian upah didasarkan pada kesepakatan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, sedangkan biaya konsumsi dan peralatan ditanggung oleh pemilik kebun. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah, praktik tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip akad ijarah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya para pihak, objek pekerjaan yang jelas, serta ujrah yang disepakati atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Namun, pelaksanaannya masih memiliki kelemahan, seperti memakan waktu lama, faktor cuaca, terkadang ada yang tidak hadir

7 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Implementasi Aqad Kerja Sama Petani Sawah di Kecamatan Rao Selatan Perspektif Fiqh Muamalah

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Analisis Implementasi Aqad Kerja Sama Petani Sawah Di Kecamatan Rao Selatan Perspektif Fiqh Muamalah” yang disusun oleh Rahmat Azzandri(3322337), Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi pada masih dominannya praktik kerja sama pertanian yang bersifat tradisional, berbasis kepercayaan, dan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah, khususnya terkait kejelasan akad, pembagian hasil, pembebanan biaya, dan distribusi risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad kerja sama petani sawah di Kecamatan Rao Selatan serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilik lahan dan petani penggarap di Kecamatan Rao Selatan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama pertanian di Kecamatan Rao Selatan secara umum menyerupai akad muzāra‘ah, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Akad umumnya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, nisbah bagi hasil tidak selalu ditentukan secara jelas di awal, serta pembebanan biaya produksi dan risiko cenderung lebih banyak ditanggung oleh penggarap. Kondisi ini menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dan ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, sehingga prinsip keadilan (ʿadl) belum terpenuhi secara optimal. Meskipun demikian, prinsip kerelaan (tarāḍī) telah terpenuhi karena kerja sama dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

9 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Jual Beli Tiket Konser melalui Hak Prioritas Carat Membership Card pada Aplikasi Weverse

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul "Analisis Fiqh Mu'amalah dalam Penggunaan Carat Membership Card sebagai Hak Prioritas dalam Pembelian Tiket Konser Melalui Aplikasi Weverse", yang ditulis oleh Riska Putri Hanif, NIM 1222076, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya sistem keanggotaan digital (membership) dalam industri hiburan K-Pop, khususnya Carat Membership Card pada aplikasi Weverse yang memberikan hak prioritas kepada anggotanya untuk mengikuti pembelian tiket konser melalui sistem membership presale. Dalam praktiknya, pemegang membership yang telah membayar biaya keanggotaan tidak selalu memperoleh tiket konser karena keterbatasan kuota, tingginya jumlah peminat, serta mekanisme antrean digital. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, terutama terkait kejelasan manfaat, keadilan, dan adanya kemungkinan unsur gharar dalam transaksi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari aplikasi Weverse, buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, artikel, penelitian terdahulu, serta literatur lain yang berkaitan dengan akad jual beli, akad ijarah, dan gharar. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan praktik penggunaan Carat Membership Card dengan ketentuan fiqh muamalah berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama klasik dan kontemporer. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme Carat Membership Card dimulai dari pembelian membership melalui aplikasi Weverse, aktivasi keanggotaan, pendaftaran membership presale, verifikasi keanggotaan, pada platform penjualan tiket, hingga proses pembelian tiket sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, penggunaan Carat Membership Card memiliki karakteristik akad jual beli dan ijarah karena objek transaksi berupa manfaat yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama penyedia layanan menjelaskan secara transparan mengenai manfaat, hak, syarat, dan ketentuan keanggotaan, serta tidak memberikan kesan bahwa membership menjamin diperolehnya tiket konser. Sebaliknya, apabila manfaat yang dijanjikan tidak dijelaskan secara jelas atau menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, maka praktik tersebut berpotensi mengandung unsur gharar yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah.

16 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

STATUS BONUS TABUNGAN MURID TKI NURUL HUDA LADANG LAWEH KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pengelolaan bonus tabungan siswa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tanpa melibatkan persetujuan pemilik dana. Pada TKI Nurul Huda Ladang Laweh, tabungan siswa dihimpun secara kolektif dan disimpan pada perbankan syariah dengan menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah. Dalam pelaksanaannya, bonus yang diberikan bank setiap bulan tidak disalurkan kepada pemilik dana, melainkan dimanfaatkan oleh pihak yayasan untuk menutupi risiko kesalahan pencatatan serta kompensasi guru tanpa adanya keterbukaan maupun persetujuan dari wali murid sebagai pemilik dana. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum bonus tabungan tersebut serta menelaah mekanisme pengelolaannya berdasarkan perspektif fiqih muamalah. Penelitian menggunakan metode lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan guru, wali murid, serta pihak BPR Syariah, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur fiqih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan ketentuan mengenai perbankan syariah. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme pengelolaan tabungan berlangsung melalui lima tahapan, yaitu penyampaian program kepada orang tua, penghimpunan dana keluarga, pengumpulan tabungan oleh guru, penyetoran ke bank melalui layanan jemput bola setiap pekan, serta pemberian bonus bulanan oleh bank sebagai bentuk hibah. Berdasarkan kajian fiqih muamalah, praktik yang diterapkan lebih sesuai dengan skema wakalah mutlaqah yang dipadukan dengan wadi’ah yad dhamanah, namun penguasaan bonus secara sepihak oleh pihak sekolah belum mencerminkan prinsip transparansi dan kerelaan para pihak. Oleh karena itu, mekanisme tersebut lebih tepat diarahkan pada penerapan skema wakalah bil ujrah sehingga bonus dapat dialihkan menjadi imbalan yang sah berdasarkan kesepakatan sejak awal.

4 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM SYIRKAH PADA KELOMPOK TANI MANDIRI DI JORONG TARATAK, NAGARI KUBANG, KECAMATAN GUGUAK, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Syirkah Pada Kelompok Tani Mandiri di Jorong Taratak, Nagari Kubang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota”, disusun oleh Wida Yanti, NIM 1222009, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya ketidaksamaan praktik konsep syirkah mufawadhah yang dilakukan oleh kelompok tani mandiri dalam mengelolah lahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani mandiri beserta alasan dan latar belakang terjadinya kerjasama, kemudian akan menilai pelaksanaan kerjasama tersebut berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian langsung di lapangan (Field Reseaech). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi dengan mengamati aktifitas kelompok tani mandiri di tengah-tengah masyarakat, wawancara dengan anggota kelompok tani mandiri dan dokumentasi dengan mengumpulkan data-data. Menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa sistem kerja sama yang diterapkan oleh kelompok tani mandiri dilakukan dalam bentuk syirkah mufawadhah melalui pengelolaan sawah secara bergiliran dari penanaman hingga panen, anggota yang tidak memenuhi kewajibannya dikenakan utang tenaga, namun karena kesepakatan hanya dilakukan secara lisan dan pencatatan utang tidak dilakukan secara langsung, menjadikan pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, praktik tersebut belum memenuhi syarat syirkah mufawadhah karena tidak terdapat persamaan yang sempurna dalam kontribusi tenaga dan waktu, serta tidak adanya akad dan pencatatan yang jelas.

14 dilihat · 8 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Dalam Gadai Sawah (Studi Kasus Di Kenagarian Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Dalam Gadai (Studi Kasus Di Kenagarian Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya)”, yang ditulis oleh Tita Aulia, NIM. 1222032, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang penelitian ini adalah adanya praktik gadai sawah dengan sistem bagi hasil yang berkembang di masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui secara utuh tentang sistem perjanjian bagi hasil dalam gadai sawah di Kenagarian Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya, dan menganalisis praktik tersebut menurut perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sebagai pendukung penelitian. Key informan dari penelitian ini adalah pihak penggadai, dan penerima gadai. Sumber data primer penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Sedangkan data sekundernya berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan gadai dan perjanjian bagi hasil. Adapun dalam menganalisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggambarkan bahwasanya Praktik perjanjian bagi hasil dalam gadai sawah di Kenagarian Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya dilakukan karena kebutuhan ekonomi mendesak dan keterbatasan akses ke lembaga keuangan. Penerima gadai terdorong oleh niat tolong-menolong karena masih ada hubungan kekerabatan sekaligus memperoleh keuntungan. Dalam praktiknya, sawah tetap dikelola oleh penggadai, sedangkan penerima gadai memperoleh bagian hasil sebesar 1/3 setiap kali panen berdasarkan kesepakatan awal yang umumnya dilakukan secara lisan. Besarnya pembagian hasil panen bergantung pada pendapatan padi, dan seluruh risiko kerugian ditanggung oleh penggadai. Akad ini akan terus berlangsung hingga emas tersebut dilunasi, sehingga selama emas tersebut belum dibayar, akad gadai akan tetap berlanjut, apabila penggadai tidak mampu melunasi pinjamannya tepat waktu, maka pihak penerima gadai umumnya memberikan kelonggaran waktu tetapi sistem pembagian hasil tetap berlanjut. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, meskipun akad gadai telah memenuhi rukun dan syarat, praktik tersebut dianggap tidak sah karena adanya penerimaan hasil panen oleh murtahin sampai emas tersebut dilunasi, meskipun sawah tetap dikelola oleh rahin. Walaupun tujuannya adalah untuk menolong, namun jika dilihat dari teori pemanfaatan barang gadai, bahwa murtahin dilarang mendapatkan hasil dari barang gadai. Jika dilihat dari sisi lain, praktik perjanjian bagi hasil juga menyerupai akad muzaraah, namun perjanjian bagi hasil tersebut juga tidak memenuhi ketentuan akad muzara’ah. Hal ini disebabkan karena terjadi pencampuran antara akad rahn dan muzara’ah tanpa adanya pemisahan akad yang jelas.

11 dilihat · 12 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Praktik Manetek Nigho di Nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Persepektif Fiqh Muamalah

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Praktik Manetek Nigho di Nagari Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”, yang ditulis oleh Atika Feddial, NIM. 1222050, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya praktik pelaksanaan manetek nigho di Nagari Situjuah Batua. Manetek Nigho adalah proses pengambilan air nira atau getah manis dari bunga jantan atau bunga betina pohon aren (arenga pinnata). Namun, pelaksanaan praktik manetek nigho ini dilakukan hanya berdasarkan pada kebiasaan masyarakat di Nagari Situjuah Batua, yaitu tidak menyebutkan kesepakatan pembagian hasil di awal akad. Praktik manetek nigho seperti ini sering terjadi dalam masyarakat di Nagari Situjuah Batua. Berdasarkan hal ini, penulis ingin mengetahui secara utuh tentang praktik manetek nigho di Nagari Situjuah Batua Kec Situjuah Limo Nagari kab. Lima Puluh Kota dan untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap praktik manetek nigho di Nagari Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sebagai pendukung penelitian. Key informan dan penelitian ini adalah penggarap, pemilik pohon tokoh masyarakat dan alim ulama. Sumber data primer penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekundernya yaitu berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan akad musaqah dan penyadapan nira. Adapun dalam menganalisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggambarkan bahwasannya praktik manetek nigho di Nagari Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat di Nagari Situjuah Batua yaitu tidak menyebutkan kesepakatan pembagian hasil di awal akad. Kebiasaan tersebut sudah dilakukan oleh penggarap dan pemilik pohon aren di Nagari Situjuah Batua turun-temurun dari dulu dan menjadi kebiasaan yang terjadi sampai sekarang. Praktik manetek nigho ini terjadi karena, pihak pemilik pohon tidak mempunyai waktu untuk mengelola pohon dilahan miliknya. Pengelola disini bertugas merawat dan mengelola hasil pohon aren hingga menjadi gula merah. Sedangkan pemilik pohon terima bersih saja. Dengan sistem pembagian 6:1 yaitu 6 hari untuk pengelola dan 1 hari untuk pemilik pohon. Sedangkan berdasarkan fiqh muamalah akad musaqah adalah kerjasama antara pemilik pohon dengan penggarap dengan tujuan agar pohon itu dipelihara dan dirawat agar mendapatkan hasil yang baik. Maka, praktik manetek nigho yang merupakan praktik turun temurun yang terjadi di Nagari Situjuah Batua dikatakan sah karena, telah memenuhi rukun dan syarat musaqah. Jadi, praktik manetek nigho yang seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di Nagari Situjuah Batua yaitu dengan tidak menyebutkan kesepakatan bagi hasilnya diawal akad jadi, diperbolehkan karena sudah sama-sama tahu maksud dari akad tersebut.

13 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Analisis Keputusan MUI Nagari Paninggahan Tentang Pagang Gadai Perspektif Fiqih Muamalah

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul "Analisis Keputusan MUI Nagari Paninggahan Tentang Pagang Gadai Perspektif Fiqih Muamalah", yang ditulis oleh Khairatul Ulfa Azra. NIM 1222.048. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh keputusan yang dikeluarkan oleh MUI Nagari Paninggahan tentang pagang gadai di Nagari Paninggahan, yang memberikan solusi terhadap praktik pagang gadai di Nagari Paninggahan yang masih menjadi perdebatan ditengah masyarakat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keputusan MUI Nagari Paninggahan tentang pagang gadai serta bagaimana analisis keputusan MUI Nagari Paninggahan tentang pagang gadai perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dengan teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan teori fiqih muamalah dan Fatwa DSN-MUI tentang rahn. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keputusan MUI Nagari Paninggahan tentang pagang gadai, menegaskan bahwa objek gadai hanya berfungsi sebagai jaminan utang dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak pemberi pinjaman. Keputusan ini juga memberikan solusi terhadap praktik pagang gadai di nagari paninggahan. Solusi yang ditawarkan bagi pagang gadai yang sudah terjadi telah sesuai dengan fiqih muamalah dan mengandung keadilan didalamnya. Sementara itu, solusi bagi pagang gadai yang belum terjadi masih terdapat potensi permasalahan pada akad musyarakah muzara’ah (basiduoan) dan akad ijarah, khususnya terkait kemungkinan terjadinya multi akad dan adanya unsur utang piutang terselubung yang dapat mengarah pada riba. Dengan demikian, keputusan MUI tersebut secara substansial telah berupaya menghadirkan solusi yang sesuai dengan fiqih muamalah, namun dalam praktiknya masih memerlukan penguatan dan penyesuaian agar benar-benar selaras dengan prinsip syariah.

10 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pemanfaatan Tanah Tambang Yang Dikembalikan Setelah Jual Beli ( Studi Kasus Di Nagari Tebing Tinggi Kabupaten Dharmasraya)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pemanfaatan Tanah Tambang Yang Dikembalikan Setelah Jual Beli ( Studi Kasus Di Kenagarian Tebing Tinggi Kabupaten Dharmasraya)”, yang ditulis oleh Dinaldi, NIM 1222070, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui praktik jual beli tanah tambang di Kenagarian Tebing Tinggi Kabupaten Dharmasraya serta menganalisis praktik tersebut menurut perspektif fiqih muamalah. Latar belakang penelitian ini adalah adanya praktik transaksi tanah tambang yang menggunakan akad jual beli, namun setelah kandungan emas habis ditambang tanah tersebut dikembalikan kembali kepada pemilik awal. Dalam praktiknya, transaksi dilakukan secara lisan tanpa menggunakan surat perjanjian tertulis dan penentuan harga tanah didasarkan pada perkiraan kandungan emas yang terdapat di dalam tanah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui secara utuh bagaimana praktik jual beli tanah tambang yang dilakukan masyarakat di Kenagarian Tebing Tinggi Kabupaten Dharmasraya serta mengetahui pandangan fiqih muamalah terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak penambang serta pemilik tanah. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah tambang di Kenagarian Tebing Tinggi dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa menggunakan surat perjanjian tertulis. Pihak penambang memanfaatkan tanah tersebut untuk melakukan aktivitas pertambangan emas hingga hasil tambang dianggap habis, kemudian tanah dikembalikan kembali kepada pemilik awal. Dalam perspektif fiqih muamalah, praktik tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad jual beli karena dalam jual beli kepemilikan objek seharusnya berpindah secara penuh kepada pembeli. Akan tetapi, dalam praktik ini tanah kembali kepada pemilik awal setelah aktivitas pertambangan selesai dilakukan. Selain itu, praktik tersebut juga mengandung unsur ketidakjelasan terhadap kandungan emas di dalam tanah sehingga berpotensi mengandung unsur gharar.

10 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Praktek Pengupahan Karyawan Pada Bisnis Kuliner Martabak Black Halim Kota Bukittinggi Perspektif Fiqih Muamalah

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Praktek Pengupahan Karyawan pada Bisnis Kuliner Martabak Black Halim Kota Bukittinggi Perspektif Fiqih Muamalah”, yang ditulis oleh Sofia, NIM 1222.036, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pengupahan karyawan pada bisnis kuliner Martabak Black Halim Kota Bukittinggi yang diduga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah, khususnya dalam aspek keadilan, transparansi, dan kenyamanan upah. Dalam praktiknya ditemukan adanya perbedaan pemberian upah antara karyawan yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemilik usaha dan karyawan biasa, meskipun pekerjaan yang dilakukan relatif sama. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pelaksanaan pengupahan karyawan pada bisnis kuliner Martabak Black Halim serta bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap praktik pengupahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pemilik usaha dan para karyawan sebagai informan, observasi langsung di lokasi usaha, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fiqih muamalah berdasarkan teori ijarah dan ujrah yang berkaitan dengan sistem pengupahan dalam Islam. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan pada bisnis kuliner Martabak Black Halim dilakukan dalam dua bentuk, yaitu sistem upah bulanan dan harian. Upah bulanan diberikan setiap tanggal 14 dan 15 per bulannya, sedangkan upah harian diberikan setiap selesai berjualan. Besarnya upah ditentukan berdasarkan lama bekerja, jenis barang yang dijual, serta jumlah penjualan yang diperoleh pekerja. Dalam praktiknya, pembayaran upah dilakukan tepat waktu dan pekerja juga memperoleh bonus apabila penjualan melebihi target yang telah ditentukan. Berdasarkan analisis fiqih muamalah, praktik pengupahan tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, serta mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan ketepatan waktu dalam pemberian upah. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa perjanjian kerja masih dilakukan secara lisan dan belum adanya keseragaman menu pada setiap gerobak, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pendapatan antara sesama karyawan.

9 dilihat · 10 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Hak Khiyar dalam Jual Beli Baju Second secara Online Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Online Shop Bukittinggi)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Hak Khiyar dalam Jual Beli Baju Second secara Online Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Online Shop Bukittinggi)”, yang ditulis oleh Julia Amanda, NIM 1222.057, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini berangkat dari fenomena yang berkembang di masyarakat, yaitu maraknya praktik jual beli baju second secara online melalui media sosial dan marketplace. Transaksi ini banyak diminati karena mudah dan ekonomis, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti kurangnya kejelasan kondisi barang, adanya cacat yang tidak diinformasikan, serta tidak diberikannya kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan barang setelah transaksi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam fiqh muamalah karena berkaitan dengan penerapan hak khiyar sebagai bentuk perlindungan bagi pembeli. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan hak khiyar dalam jual beli baju second secara online di online shop Bukittinggi serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari penjual dan pembeli baju second. Berdasarkan hasil penelitian, pertama, pelaksanaan hak khiyar dalam jual beli baju second secara online di online shop Bukittinggi belum berjalan secara optimal. Sebagian besar penjual menerapkan kebijakan no return dan tidak menyediakan mekanisme komplain, serta belum memberikan informasi yang lengkap mengenai kondisi barang, terutama terkait cacat yang ada. Akibatnya, pembeli tidak memperoleh kesempatan untuk menggunakan hak khiyarnya sebagaimana mestinya. Berbeda dengan transaksi secara langsung, pembeli masih dapat memeriksa kondisi barang sebelum melakukan pembelian sehingga hak khiyar lebih memungkinkan untuk diterapkan. Kedua, berdasarkan perspektif fiqh muamalah, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah karena tidak diterapkannya khiyar ‘aib dan masih terdapat unsur gharar akibat kurangnya keterbukaan informasi mengenai kondisi barang. Padahal, fiqh muamalah menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan pemenuhan hak para pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, praktik jual beli baju second secara online di online shop Bukittinggi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan (an-taradhin) dalam fiqh muamalah.

12 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

JUAL BELI BERJANGKA SEBAGAI PENGGANTI PAGANG GADAI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini beriudul "Jual Beli Beriangka sebagai Pengganti Pagang Gadai Perspektif Magashid Syariah (Studi di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang)". yang ditulis oleh Taufiqah Nurul Fitri, NIM 1222.042, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena praktik muamalah tradisional berupa pagang gadai yang telah lama berkembang di tengah masyarakat Nagari Koto Tangah sebagai sarana memperoleh dana dengan menjaminkan sawah. Namun, dalam praktiknya pagang gadai sering menimbulkan persoalan karena tidak adanya batas waktu yang jelas, pemanfaatan hasil sawah oleh pihak pemberi uang tanpa kejelasan hak bagi pemilik sawah, serta berpotensi mengandung unsur ketidakadilan dan mendekati riba Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk beralih kepada praktik jual beli berjangka yang dinilai lebih tertib, memiliki kepastian hukum, serta dianggap lebih sesuai dengan prinsip syariat Islam dan falsafah adat Minangkabau, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pelaku jual beli berjangka, tokoh masyarakat, serta tokoh agama di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang. Data dianalisis menggunakan pendekatan hukum Islam dengan menitikberatkan pada teori Maqashid Syariah sebagai alat analisis Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli berjangka dilakukan melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai objek sawah, harga, dan jangka waktu penebusan. Akad umumnya dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh saksi dari unsur masyarakat. Selama masa perjanjian, sawah dikelola sepenuhnya oleh pembeli dan hasil menjadi hak pembeli, sedangkan penjual memiliki hak untuk menebus kembali panen sawahnya setelah masa perjanjian berakhir. Praktik ini dinilai lebih jelas dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak dibandingkan dengan pagang gadai Dalam perspektif Maqashid Syariah, praktik jual beli berjangka di Nagari Koto Tangah pada dasarnya dibolehkan karena mengandung unsur kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Praktik ini menjaga pemeliharaan agama (hifz al-din) dengan menghindari unsur riba dan ketidakadilan, menjaga jiwa (hifz al-nafs) dengan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak, menjaga akal (hif al- 'ag[) melalui akad yang jelas dan disepakati secara sadar, menjaga keturunan (hifz al-nas/) dengan tetap memberikan hak penebusan kepada pemilik sawah, serta menjaga harta (hif al-mal) dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak para pihak. Dengan demikian, jual beli berjangka dapat dipandang sebagai bentuk muamalah yang lebih adil, jelas, dan sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah dibandingkan dengan praktik pagang gadai yang sebelumnya berkembang di masyarakat.

7 dilihat · 10 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Perlindungan Konsumen terhadap Akad Ijarah Rumah Kos Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Fiqih Muamalah (Studi di Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu kabupaten Agam)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Ijarah Rumah Kos Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam)”, yang ditulis oleh Alifa Fiyahya, NIM 1222.056, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis berangkat dari fenomena dan penemuan kasus mengenai permasalahan yang terjadi di beberapa kos di Nagari Kubang Putih. Permasalahan yang terjadi tersebut berkaitan dengan transaksi sewa menyewa rumah kos (ijarah) dalam hal ini ditemukan pemilik kos yang tidak memenuhi kwajibannya dam hak-hak penyewa yang tidak dipenuhi sepenuhnya, mulai dari fasilitas yang tidak sesuai dengan perjanjian, fasilitas yang rusak, kurangnya kenyamanan sampai tidak adanya kwitansi atau bukti pembayaran bagi penyewa. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana praktik akad ijarah rumah kos yang terjadi di Nagari Kubang Putih, bagaimana perlindungan konsumen terhadap akad ijarah rumah kos di Nagari Kubang Putih berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap akad ijarah di Nagari Kubang Putih berdasarkan persfektif fiqih muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reserch) dengan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, teknik penggumpulan data melalui wawancara langsung di lapangan dan observasi. Informan terdiri dari 12 pemilik kos dan 10 penyewa kos di Nagari Kubang Putih. Berdasarkan hasil penelitian, pertama Praktik akad ijarah yang terjadi di Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu cukup beragam baik itu dari isi perjanjiannya, isi peraturan yang termuat disetiap masing-masing kos, fasilitas yang ditawarkan sampai kepada sistem pembayaran yang beragam. Dari segi pembayaran ada yang per bulan, per tiga bulan, per enam bulan bahkan per tahun. Sedangkan dari segi isi di setiap kamar juga berebeda-beda ada yang 1 sampai 4 orang dan lainnya. Kedua, Perlindungan konsumen terhadap akad ijarah pada rumah kos di Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu berdasarkan UU nomor 8 tahun 1999 adalah memastikan bahwa setiap hak dari penyewa dapat terpenuhi dengan semestinya. Baik hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa; hak untuk memilih barang atau dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Meskipun pada praktik yang terjadi di lapangan masih ada beberapa kos yang belum sepenuhnya memberikan hak dari para konsumennya. Ketiga, Perlindungan konsumen terhadap akad ijarah pada rumah kos di Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu berdasarkan persfektif fiqih muamalah dijelaskan bahwa secara umum sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad di dalam fiqih muamalah baik dari segi rukun dan syarat akad. Namun perjanjian atau ijab qabul (sighat) yang dilakukan kebanyakan hanya berbentuk lisan. Sedangkan perlindungan konsumen berdasarkan fiqih muamalah yaitu berupa hak khiyar.

7 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Praktik Sewa Menyewa Tanah Harta Pusaka Tinggi di Nagari Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Praktik Sewa Menyewa Tanah Harta Pusaka Tinggi di Nagari Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota perspektif Fiqih Muamalah”, yang ditulis oleh Nur Ayza Syafitri, NIM. 1222.012, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya pelaksanaan sewa menyewa tanah harta pusaka tinggi di Nagari Situjuah Batua. Tanah harta pusaka tinggi adalah harta milik bersama yang tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan yang hanya akan dimanfaatkan atau dikelola oleh anak kemenakan dan dipelihara oleh niniak mamak dalam suatu suku. Namun, pelaksanaan sewa menyewa tanah harta pusaka tinggi yang terjadi, disewakan tanpa izin dari niniak mamak dan seluruh anggota kaum. Sewa menyewa seperti ini sering terjadi dalam masyarakat di Situjuah Batua Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui secara utuh tentang praktik sewa menyewa tanah harta pusaka tinggi di Nagari Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota dan untuk mengetahui pandangan fiqih muamalah terhadap praktik sewa menyewa tanah harta pusaka tinggi di Nagari Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sebagai pendukung penelitian. Key informan dari penelitian ini adalah niniak mamak, pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa tanah harta pusaka tinggi. Sumber data primer penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekundernya berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan akad sewa menyewa dalam fiqih muamalah. Adapun dalam menganalisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggambarkan bahwasanya praktik sewa menyewa tanah harta pusaka tinggi di Nagari Situjuah Batua dilakukan tidak berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kaum yang memiliki hak atas tanah harta pusaka tinggi dan juga tidak seizin dari niniak mamak. Imbalan yang diterima oleh pihak yang menyewakan tanah harta pusaka tinggi tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sewa menyewa ini terjadi karena pihak yang menyewakan tanah harta pusaka tinggi beranggapan bahwa mereka juga memiliki hak atas tanah tesebut sehingga mereka tidak memerlukan izin dari niniak mamak maupun seluruh anggota kaum. Sedangkan berdasarkan perspektif fiqih muamalah, sewa menyewa yang merupakan benda milik bersama disyaratkan melalui persetujuan seluruh pihak yang memiliki hak atas benda tersebut dan imbalan yang diperoleh dari sewa menyewa tersebut harus dibagi kepada seluruh pihak. Maka praktik sewa menyewa tanah harta pusaka tinggi yang merupakan benda milik bersama yang dilakukan di Nagari Situjuah Batua dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat benda milik bersama yang akan disewakan menurut fiqih muamalah. Sehingga akan berpotensi menimbulkan kemudaratan dan sengketa terhadap harta pusaka tinggi.

11 dilihat · 5 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pandangan Majelis Ulama Nagari Pujo Rahayu kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Larangan Secara Borongan jika ditinjau dari perspektif fiqih muamalah

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul "Pandangan Majelis Ulama Pujo Rahayu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Larangan Secara Borongan Jika Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah", yang ditulis oleh Yukel Helmi, NIM 1221.058, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya praktik jual beli ikan larangan dengan cara borongan yang terjadi di Nagari Pujo Rahayu. Dalam praktik jual beli ikan larangan di Nagari Pujo Rahayu, masyarakat membiarkan ikan selama setahun di sungai dan menjual ikan secara borongan dengan cara menaksir ikan dari permukaan air. Kajian ini berfokus pada proses pelaksanaan Jual beli ikan larangan dengan cara borongan dan selanjutnya akan membahas apa pandangan tokoh aagama Pujo Rahayu terhadap praktik jual beli borongan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh agama Pujo Rahayu, masyarakat asli Pujo Rahayu dan pemborong. Sumber data sekunder berupa perujukan buku, jurnal, artikel. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriprif. Hasil penelitian menunjukkan praktek jual beli ikan larangan secara borongan di Nagari Pujo Rahayu merupakan tradisi yang menggabungkan nilai budaya, sosial, dan ekonomi sekaligus sebagai upaya konservasi sumber daya ikan. Tokoh agama Pujo Rahayu memandang praktek jual beli ini sama halnya dengan jual beli borongan pada umumnya dan praktik ini tidak bertentangan dengan hukum syariah karena dilakukan secara transparan, berdasarkan kesepakatan bersama, dan ketidakpastian (gharar) yang ada bersifat ringan dan dapat diterima dalam konteks kemaslahatan masyarakat.

9 dilihat · 8 unduhanSitasiDetail