Abstrak
Skripsi ini berjudul "Analisis Keputusan MUI Nagari Paninggahan Tentang Pagang Gadai Perspektif Fiqih Muamalah", yang ditulis oleh Khairatul Ulfa Azra. NIM 1222.048. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh keputusan yang dikeluarkan oleh MUI Nagari Paninggahan tentang pagang gadai di Nagari Paninggahan, yang memberikan solusi terhadap praktik pagang gadai di Nagari Paninggahan yang masih menjadi perdebatan ditengah masyarakat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keputusan MUI Nagari Paninggahan tentang pagang gadai serta bagaimana analisis keputusan MUI Nagari Paninggahan tentang pagang gadai perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dengan teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan teori fiqih muamalah dan Fatwa DSN-MUI tentang rahn. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keputusan MUI Nagari Paninggahan tentang pagang gadai, menegaskan bahwa objek gadai hanya berfungsi sebagai jaminan utang dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak pemberi pinjaman. Keputusan ini juga memberikan solusi terhadap praktik pagang gadai di nagari paninggahan. Solusi yang ditawarkan bagi pagang gadai yang sudah terjadi telah sesuai dengan fiqih muamalah dan mengandung keadilan didalamnya. Sementara itu, solusi bagi pagang gadai yang belum terjadi masih terdapat potensi permasalahan pada akad musyarakah muzara’ah (basiduoan) dan akad ijarah, khususnya terkait kemungkinan terjadinya multi akad dan adanya unsur utang piutang terselubung yang dapat mengarah pada riba. Dengan demikian, keputusan MUI tersebut secara substansial telah berupaya menghadirkan solusi yang sesuai dengan fiqih muamalah, namun dalam praktiknya masih memerlukan penguatan dan penyesuaian agar benar-benar selaras dengan prinsip syariah.