Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pengelolaan bonus tabungan siswa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tanpa melibatkan persetujuan pemilik dana. Pada TKI Nurul Huda Ladang Laweh, tabungan siswa dihimpun secara kolektif dan disimpan pada perbankan syariah dengan menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah. Dalam pelaksanaannya, bonus yang diberikan bank setiap bulan tidak disalurkan kepada pemilik dana, melainkan dimanfaatkan oleh pihak yayasan untuk menutupi risiko kesalahan pencatatan serta kompensasi guru tanpa adanya keterbukaan maupun persetujuan dari wali murid sebagai pemilik dana. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum bonus tabungan tersebut serta menelaah mekanisme pengelolaannya berdasarkan perspektif fiqih muamalah. Penelitian menggunakan metode lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan guru, wali murid, serta pihak BPR Syariah, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur fiqih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan ketentuan mengenai perbankan syariah. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme pengelolaan tabungan berlangsung melalui lima tahapan, yaitu penyampaian program kepada orang tua, penghimpunan dana keluarga, pengumpulan tabungan oleh guru, penyetoran ke bank melalui layanan jemput bola setiap pekan, serta pemberian bonus bulanan oleh bank sebagai bentuk hibah. Berdasarkan kajian fiqih muamalah, praktik yang diterapkan lebih sesuai dengan skema wakalah mutlaqah yang dipadukan dengan wadi’ah yad dhamanah, namun penguasaan bonus secara sepihak oleh pihak sekolah belum mencerminkan prinsip transparansi dan kerelaan para pihak. Oleh karena itu, mekanisme tersebut lebih tepat diarahkan pada penerapan skema wakalah bil ujrah sehingga bonus dapat dialihkan menjadi imbalan yang sah berdasarkan kesepakatan sejak awal.