Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

YUKEL HELMI

1 karya publik ditemukan.

2025: 1

Pandangan Majelis Ulama Nagari Pujo Rahayu kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Larangan Secara Borongan jika ditinjau dari perspektif fiqih muamalah

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul "Pandangan Majelis Ulama Pujo Rahayu Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Larangan Secara Borongan Jika Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah", yang ditulis oleh Yukel Helmi, NIM 1221.058, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya praktik jual beli ikan larangan dengan cara borongan yang terjadi di Nagari Pujo Rahayu. Dalam praktik jual beli ikan larangan di Nagari Pujo Rahayu, masyarakat membiarkan ikan selama setahun di sungai dan menjual ikan secara borongan dengan cara menaksir ikan dari permukaan air. Kajian ini berfokus pada proses pelaksanaan Jual beli ikan larangan dengan cara borongan dan selanjutnya akan membahas apa pandangan tokoh aagama Pujo Rahayu terhadap praktik jual beli borongan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh agama Pujo Rahayu, masyarakat asli Pujo Rahayu dan pemborong. Sumber data sekunder berupa perujukan buku, jurnal, artikel. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriprif. Hasil penelitian menunjukkan praktek jual beli ikan larangan secara borongan di Nagari Pujo Rahayu merupakan tradisi yang menggabungkan nilai budaya, sosial, dan ekonomi sekaligus sebagai upaya konservasi sumber daya ikan. Tokoh agama Pujo Rahayu memandang praktek jual beli ini sama halnya dengan jual beli borongan pada umumnya dan praktik ini tidak bertentangan dengan hukum syariah karena dilakukan secara transparan, berdasarkan kesepakatan bersama, dan ketidakpastian (gharar) yang ada bersifat ringan dan dapat diterima dalam konteks kemaslahatan masyarakat.