Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

75 hasil
Subjek: urf
DaftarKartu
ResearchOpen AccessMetadata saja

Local Wisdom Equality in Marriage of Gold Entrepreneurs in Kasui Pasar Village

2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian

This article aims to elaborate on equivalence in marriage. Equivalence is one of the essential aspects of creating a harmonious family. The people of Kasui Pasar Village, who are from Banten ethnic background, have a tradition of marital equivalence regarding profession and ethnicity. The problem in this study is how to review Islamic law on the tradition of marriage equivalence in realizing a harmonious family in Kasui Pasar Village. This type of research is field research descriptive-analytical. The primary data of this research are the results of interviews and observations with a married couple of Banten ethnic gold traders. Secondary data are books, journals, and related research. Data collection techniques in this study are interviews, observation, and documentation. Then the data obtained is processed and analyzed inductively using urf theory. The results of this study indicate that the community believes that marriage equivalence in the profession of gold business people and ethnic Banten is the main factor in the realization of a harmonious family. This local wisdom as urf sahih has brought benefits and goodness in their lives and is inherent and accepted by the general public, especially in Kasui Pasar Village. This tradition does not conflict with Islamic law. The results of this study indicate that the community believes that marriage equivalence in the profession of gold traders and ethnic Banten is the main factor in the realization of a harmonious family. This local wisdom as urf sahih has brought benefits and goodness in their lives and is inherent and accepted by the general public, especially in Kasui Pasar Village. This tradition does not conflict with Islamic law.

10 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ResearchOpen AccessPDF tersedia

Teori al-'Urf dan Relevansinya dengan Persoalan Fikih Kontemporer

2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian

<p align="center"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 14.2pt; text-align: justify;"> Salah satu dalil syar&rsquo;i dalam kajian ushul fikih adalah dalil al-&lsquo;urf. Dalam buku-buku ushul fikih klasik, dalil al-&lsquo;urf cenderung tidak menjadi bab pembahasan khusus, namun ia masuk dalam berbagai kajian ushul fikih ketika seorang mujtahid melakukan istinbath hukum. Artinya al-&lsquo;urf menjadi faktor eksternal penentu dalam proses istinbath hukum. Karena itu seorang mujtahid, sebagaimana disyaratakan Imam Syatibi, harus menguasai dua perangkat ijtihad; (1) Memahami dan menguasai dalil (<em>fiqh al-nash</em>), dan (2) Memahami situasi kondisi dimana nash atau dalil akan diterapkan (<em>fiqh al-waqi&rsquo;</em>). Kajian al-&lsquo;urf sangat berkaitan dengan poin kedua, yaitu memahami situasi dan kondisi ketika melakukan istinbath hukum. Disinilah, terlihat urgensi dalil al-&lsquo;urf dalam proses istinbath hukum. Dari rumusan-rumusan masalah yang dikemukakan, maka ditemukan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: (a)Agar hukum yang ditetapkan menemukan tujuan dan kemaslahatannya, maka seorang mujtahid harus mempertimbangkan dalil al-&lsquo;urf sebagai dalil dari luar teks (nash) yang ada atau sebagai dalil pendamping bagi dalil-dalil lainnya. (b) Dalam perkembangan selanjutnya (era modern) perubahan hukum tidak saja ditentukan oleh perubahan&nbsp; kondisi (<em>al-ahwal</em>), zaman (<em>al-azminah</em>) dan tempat (<em>al-amkinah</em>)saja, namun pada perkembangan selanjutnya juga dipicu oleh perubahan-perubahan lainnya seperti perubahan informasi, perubahan tingkat kebutuhan manusia terhadap objek tertentu, perubahan kadar kemampuan manusia, perubahan dalam soal &lsquo;umum al-balwa (kebutuhan yang tak terelakkan). Semua ini adalah faktor-faktor lain diluar faktor-faktor yang umumnya dikenal. (c) Persoalan-persoalan baru (kontemporer) yang muncul karena perkembangan sains dan teknologi (ilmu pengetahuan) mengharuskan seorang mujtahid untuk memahami berbagai persoalan baru yang ada terutama dalam bidang kemajuan kedokteran, ekonomi dan teknologi. Dengan memahami berbagai perubahan, disamping perubahan situasi, kondisi dan tempat, maka diharapkan hukum-hukum baru yang diistinbathkan menemukan tujuan (kemaslahatan) dan hikmahnya. Semua persoalan yang ada dalam penelitian ini dikaji dengan pendekatan kajian kepustakaan (library research) sembari melakukan kontekstual terhadap persoalan-persoalan baru kontemporer.[]</p>

12 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Sistem Pembayaran Upah Buruh Bajak Traktor dalam Pengelolaan Sawah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Batu Kambing Kecamatan IV Nagari Kabupaten Agam

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Sistem Pembayaran Upah Buruh Bajak Traktor dalam Pengelolaan Sawah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Batu Kambing Kecamatan IV Nagari Kabupaaten Agam”, yang ditulis oleh Nurfahrizzi Kafka, NIM 1222033, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pembayaran upah buruh pembajak traktor di Nagari Batu Kambing yang tidak dilakukan segera setelah pekerjaan selesai, melainkan ditangguhkan hingga waktu tertentu. Dalam praktiknya, waktu pembayaran tidak ditentukan secara jelas pada saat akad, meskipun jenis pekerjaan dan besaran upah telah disepakati sejak awal. Penundaan pembayaran tersebut telah menjadi kebiasaan (‘urf) dalam masyarakat, di mana pembayaran upah belum menjadi prioritas utama bagi pemilik sawah setelah pekerjaan selesai. Kondisi tersebut berdampak pada buruh, seperti tertundanya pemenuhan kebutuhan hidup dan terhambatnya perputaran modal operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembayaran upah buruh pembajak traktor dalam pengelolaan sawah di Nagari Batu Kambing serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya akad ijarah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik sawah dan buruh pembajak traktor, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, kitab fiqh, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif serta dianalisis berdasarkan konsep-konsep hukum ekonomi syariah, khususnya akad ijarah, konsep ujrah, dan ‘urf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pemilik sawah dan buruh pembajak traktor merupakan akad ijarah al-a’mal, di mana jenis pekerjaan dan besaran upah telah ditentukan secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Namun, waktu pembayaran tidak ditetapkan secara pasti dalam akad sehingga pembayaran tidak dilakukan segera setelah pekerjaan selesai dan umumnya dilaksanakan satu hingga tiga minggu kemudian. Penundaan tersebut terjadi karena pembayaran upah belum menjadi prioritas utama pemilik sawah setelah pekerjaan selesai. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sah akad ijarah, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip ma’lum (kejelasan), keadilan (al-‘adl), dan ketepatan waktu pembayaran upah. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai waktu pembayaran sejak awal akad agar pelaksanaan akad lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

13 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tradisi Manjapuik Palambo di Jorong Tangah Padang Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten 50 Kota Perspektif ‘Urf Dalam Hukum Islam

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Tradisi Manjapuik Palambo di Jorong Tangah Padang Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten 50 Kota Perspektif ‘Urf Dalam Hukum Islam”, yang ditulis oleh Putri Amanda NIM 1122151, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi Manjapuik Palambo yang mengharuskan keluarga istri membawa dulang ke rumah orang tua suami pada hari ketiga setelah suami meninggal dunia sebagai bentuk penghormatan dan pelanjutan adat Manjapuik Sumando. Tradisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan ajaran Islam karena tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengatur kewajiban ritual pasca kematian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tradisi tersebut melalui perspektif 'Urf untuk menilai apakah praktik adat ini dapat dikategorikan sebagai 'Urf Shahih yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat atau justru termasuk 'Urf Fasid yang bertentangan dengan ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat (Datuak dan Bundo Kanduang), tokoh agama, dan masyarakat Jorong Tangah Padang, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Manjapuik Palambo dilaksanakan pada hari ketiga setelah suami meninggal dengan membawa kaduik siriah, dulang samba, dulang nungkowa. Tradisi ini bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab adat, penghormatan terhadap sumando, penguatan silaturahmi, dan pemeliharaan hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak keluarga. Ditinjau dari perspektif 'Urf, tradisi ini termasuk dalam kategori 'Urf Shahih karena memenuhi seluruh kriteria: tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah, mengandung nilai kemaslahatan berupa penguatan hubungan sosial dan solidaritas masyarakat, tidak mengandung unsur kemudaratan, serta telah dipraktikkan secara turun-temurun dan diterima secara luas oleh masyarakat. Tradisi ini juga sejalan dengan kaidah fiqh al-'ādah muḥakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum) dan selaras dengan tujuan syariat Isl

10 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tradisi Maarak Anak Daro dari Rumah Bako di Nagari Padang Limau Sundai, Kec.Sangir Jujuan, KEB.Solok Selatan perspektif Urf Sangir Jujuan, Kebupaten Solok Selatan Persfektif Urf'

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Tradisi Maarak Anak Daro Dari Rumah Bako di Nagari Padang Limau Sundai, Kecematan Sangir Jujuan, Kebupaten Solok Selatan Perspektif ‘Urf, yang ditulis oleh Fernanda Yulyantari, NIM 1122152, Program Studi Hukum Keluarga Islam ( Ahwal- al- Syaksiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djambek Djamil Bukittinggi. Skripsi ini dilatar belakangi oleh tradisi maarak anak daro dari rumah bako sebagai bagian dari rangkaian walimatul 'urs di masyarakat Minangkabau. Tradisi tersebut mengandung nilai adat, sosial, dan kekeluargaan, namun perlu dikaji kesesuaiannya dengan hukum Islam melalui perspektif 'urf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi maarak anak daro dari rumah bako di Nagari Padang Limau Sundai serta menganalisis kedudukannya berdasarkan perspektif 'urf. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, cadiak pandai, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pelaksanaan tradisi Maarak Anak Daro diawali dengan musyawarah keluarga bako untuk menentukan waktu pelaksanaan, anggota rombongan, dan perlengkapan yang akan dibawa. Selanjutnya anak daro dijemput ke rumah bako untuk dipakaikan pakaian adat, kemudian diarak menuju lokasi baralek dengan diiringi keluarga besar sambil membawa berbagai bawaan sebagai simbol kasih sayang, kepedulian, serta tanggung jawab keluarga ayah kepada anak pisang. Setibanya di lokasi baralek, rombongan bako disambut oleh keluarga anak daro, menikmati jamuan bersama, kemudian menyerahkan bawaan dan hadiah kepada anak daro. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, tradisi ini memiliki tujuan mempererat silaturahmi, memperkuat hubungan antara keluarga ayah dan keluarga ibu, menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan, melestarikan adat Minangkabau, serta menumbuhkan nilai gotong royong, kebersamaan, dan saling tolong-menolong. Kedua Ditinjau dari perspektif 'urf, tradisi Maarak Anak Daro dari Rumah Bako termasuk al-'urf al-'amali karena berupa kebiasaan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat. Tradisi ini juga termasuk al-'urf al-khas karena hanya berlaku pada masyarakat tertentu, yaitu masyarakat Nagari Padang Limau Sundai. Dari segi keabsahannya, tradisi ini tergolong al-'urf al-shahih, sebab tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mengandung unsur syirik, khurafat, maupun kemaksiatan, serta mengandung nilai-nilai kemaslahatan berupa silaturahmi, saling memberi hadiah, tolong menolong dalam kebaikan, memperkuat hubungan kekeluargaan, dan menjaga kelestarian adat yang selaras dengan syariat Islam. Oleh karena itu, tradisi Maarak Anak Daro dari Rumah Bako dapat dipertahankan sebagai adat yang baik selama pelaksanaannya tetap berada dalam batas-batas syariat Islam serta tidak mengandung unsur pemborosan dan memberatkan salah satu pihak.

9 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tradisi Nikah Jaghab di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Urf

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul "Tradisi Nikah Jaghab di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Urf", yang di tulis oleh Noer Fazhura, Nim 1122141, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Skripsi ini ditulis karena adanya tradisi Nikah Jaghab yang melarang pasangan yang telah melaksanakan akad nikah untuk tidak tinggal serumah sebelum pelaksanaan resepsi (bolek kampuong). Tradisi tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Kabun sebagai warisan leluhur yang diyakini mengandung nilai- nilai adat dan menjadi bagian dari tata kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat mempertahankan tradisi Nikah Jaghab serta menganalisis kedudukannya dalam perspektif urf Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, terhadap datuk, niniak mamak, tokoh agama, tokoh masyarakat, pasangan yang melaksanakan nikah jaghab, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi tersebut. Data sekunder diperoleh dari buku-buku fikih, ushul fikih, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi nikah jaghab dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun serta mengandung nilai agarna, kepemimpinan, sosial kemasyarakatan, adat, dan pendidikan. Dari perspektif 'urf, tradisi ini pada dasarnya memenuhi unsur sebagai kebiasaan yang hidup dan diterima oleh masyarakat. Akan tetapi, setelah dianalisis lebih mendalam, ketentuan larangan tinggal serumah setelah akad nikah yang disertai pemberian sanksi adat bagi pelanggarnya menyebabkan tradisi tersebut tidak lagi memenuhi kriteria 'urf şahih Pembatasan terhadap hak pasangan suami istri yang telah sah menurut syariat serta adanya sanksi yang tidak memiliki landasan dalam hukum Islam menunjukkan bahwa tradisi tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai urf fäsid. Dengan demikian, adat tetap dapat dihormati sebagai warisan budaya, namun pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam maupun mengurangi hak-hak yang telah ditetapkan setelah akad nikah.

7 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tradisi Larangan Menikahi Orang Sekaum Dengan Mantan Pasangan di Nagari Padang Laweh Perspektif ‘Urf

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Tradisi Larangan Menikahi Orang Sekum Dengan Mantan Pasangan di Nagari Padang Laweh Perspektif „Urf”, yang ditulis oleh Lestari, Nim 1122045, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan yang artinya seseorang tidak diperbolehkan untuk meniakah lagi dengan orang yang satu kaum/suku dengan mantan pasangan di Nagari Padang Laweh walaupun mereka sudah bercerai baik cerai mati maupun cerai hidup. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa di Nagari Padang Laweh seseorang yang sudah bercerai dengan mantan pasangannya baik cerai mati atau cerai hidup dilarang untuk menikahi orang sekaum dengan mantan pasangannya?, dan (2) Bagaimana pandangan „urf terhadap larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan yang diterapkan di Nagari Padang Laweh?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan informan kunci seperti Tokoh Adat, Niniak Mamak, Bundo Kanduang dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan metode berfikir induktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Alasan utama adanya tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan bukan semata-mata untuk membatasi perkawinan, melainkan sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga, menghormati perasaan pihak lain, mempertahankan kestabilan sosial, serta melindungi kehormatan kaum dalam kehidupan masyarakat adat Nagari Padang Laweh, sehingga masyarakat Padang Laweh mempertahankan tradisi ini sebagai bentuk menghargai pihak keluarga mantan pasangan dan nilai “raso” yang diterapkan di Nagari Padang Laweh. (2) Larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan di Nagari Padang Laweh merupakan adat yang lahir dari kebutuhan sosial masyarakat untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari konflik pasca perceraian. Dalam perspektif „urf, tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai „urf „amali, „urf khas, dan cenderung termasuk „urf sahih karena mengandung nilai kemaslahatan sosial. Akan tetapi, tradisi tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengharaman perkawinan secara syar„i karena tidak terdapat nash yang melarang pernikahan dengan orang yang satu kaum dengan mantan pasangan. Oleh sebab itu, kedudukannya lebih sebagai aturan adat yang mengikat masyarakat setempat dari pada sebagai hukum Islam yang bersifat umum.

7 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tradisi Mangarumahan Pangulu Sebelum Walimah di Nagari Ampek Koto Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Perspektif 'Urf

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul ‖Tradisi Mangarumahan Pangulu Sebelum Walimah di Nagari Ampek Koto Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Perspektif ‟Urf ”, yang ditulis oleh Anggun Dwijani Sandy, NIM 1122107, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya kebiasan masyarakat Nagari Ampek Koto melaksanakan tradisi mangarumahan pangulu setiap acara walimah. Tradisi ini dilaksanakan seminggu sebelum pelaksanaan walimah dengan mengundang pangulu serta seluruh masyarakat untuk berkumpul di rumah yang akan mengadakan walimah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi mangarumahan pangulu sebelum walimah di Nagari Ampek Koto Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam serta menganalisis tradisi tersebut dalam perspektif 'urf. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang mengetahui serta terlibat dalam pelaksanaan tradisi mangarumahan pangulu. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode induktif, sehingga menghasilkan pemahaman tentang informasi yang dikumpulkan. menggun Berdasarkan hasil penelitian bahwa tradisi mangarumahan pangulu sebelum walimah di Nagari Ampek Koto Kecamatan Palembayan sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang dimulai dengan pelaksanaan musyawarah pihak sipangka untuk mencapai kata mufakat. Dilanjutkan dengan mengundang pangulu, imam katik, bundo kanduang serta seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaannya pihak sipangka meminta izin langsung kepada pangulu untuk mengadakan acara walimah sekaligus pembagian tugas oleh pangulu kepada sanak kemenakan dalam melancarkan walimah yang akan diadakan. Tradisi ini juga menjadi tempat silaturahmi dan mengedepankan semangat tolong menolong. Tradisi mangarumahan pangulu termasuk 'urf shahih karena telah menjadi kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun, diterima oleh masyarakat, mengandung kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini juga tergolong 'urf 'amali karena berupa kebiasaan dalam bentuk perbuatan dan 'urf khash karena berlaku khusus di lingkungan masyarakat Nagari Ampek Koto. Dengan demikian, tradisi mangarumahan pangulu dapat dipertahankan karena sejalan dengan nilai-nilai Islam dan falsafah Minangkabau adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah.

7 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Praktek Pemisahan Hadhanah Bagi Anak Kembar Sepasang di Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Perspektif 'Urf

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Praktek Pemisahan Hadhanah Bagi Anak Kembar Fraternal di Desa Pagardin Bengkulu Utara Dalam Perspektif ‘Urf” yang di tulis oleh, Dori Lisnuardi NIM 1122068, Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi. Skripsi ini di tulis karena adanya tradisi pemisahan anak yang lahir kembar sepasang (fraternal) di sebuah Desa Pagardin Bengkulu Utara. Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelaksanaan pemisahan hak asuh atau hadhanah terhadap anak kembar sepasang (fraternal) yang berlaku di masyarakat setempat, serta bagaimana tinjauan teori ‘urf dalam hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pemisahan hadhanah anak yang lahir fraternal di Desa Pagardin serta Untuk mengetahui perspektif ‘urf terhadap praktek hadhanah anak yang lahir fraternal di Desa Pagardin. Keguanaan penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat yang mengalami peristiwa tersebut, serta tokoh agama, kemudian dianalisis secara deskriptif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pagardin memiliki tradisi mewajibkan pemisahan pengasuhan di mana satu anak diasuh oleh orang tua kandung, sedangkan anak lainnya harus dititipkan dan dibesarkan oleh kerabat dekat. Praktek ini didasari oleh keyakinan bahwa jika tinggal bersama, akan terjadi musibah berupa kematian atau penyakit berat pada salah satu anak, yang dikenal dengan istilah alak maalak. Ditinjau dari perspektif teori ‘urf, tradisi ini dikategorikan sebagai ‘urf khas karena hanya berlaku di wilayah tertentu. Namun, berdasarkan syarat sahnya ‘urf, tradisi ini tergolong ‘urf fasid atau kebiasaan yang tidak benar. Hal ini dikarenakan pemisahan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hadhanah dalam Islam yang mewajibkan orang tua memelihara dan mengasuh anaknya sendiri, serta memutuskan ikatan kasih sayang dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan langsung dari orang tuanya. Selain itu, alasan yang digunakan didasari oleh keyakinan yang tidak berdasar pada dalil syariat dan justru mendatangkan kemudharatan psikologis bagi anak, sehingga tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dijadikan landasan hukum dalam Isla

4 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pembayaran sanksi adat untuk penetapan nasab anak dalam perspektif hukum islam (studi kasus nagari simpang tonang kecamatan dua koto kabupaten pasaman)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Pembayaran Sanksi Adat Untuk Penetapan Nasab Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman)” Yang ditulis oleh Neny Tria Ulvades, NIM 1122074 Program Studi Hukum Keluarga Islam ( Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. DJamil Djambek Bukittinggi. Nasab merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan identitas, perwalian nikah, kewarisan, dan hubungan kekeluargaan. Di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman terdapat praktik pembayaran sanksi adat bagi pasangan yang melakukan kehamilan di luar nikah. Setelah sanksi adat dipenuhi, anak yang lahir diakui dan dinasabkan kepada ayah biologisnya menurut adat setempat. Praktik ini menimbulkan permasalahan karena terdapat perbedaan antara ketentuan adat dan hukum Islam mengenai penetapan nasab anak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh adat dan masyarakat terhadap praktik pembayaran sanksi adat dalam penetapan nasab anak serta menganalisis kedudukannya menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan perspektif hukum Islam. Adapun dua sumber data yang yang penulis gunakan dalam peneltian ini, yaitu sumber data prime dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran sanksi adat dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran adat yang bertujuan memulihkan kehormatan keluarga, menjaga ketertiban sosial, dan memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam praktiknya, pembayaran sanksi adat menjadi dasar pengakuan sosial terhadap hubungan anak dengan ayah biologisnya. Menurut hukum Islam, pembayaran sanksi adat dapat diterima sebagai bentuk ta'zir dan sarana mewujudkan kemaslahatan sosial. Namun, pembayaran tersebut tidak dapat dijadikan dasar penetapan nasab anak kepada ayah biologis karena bertentangan dengan ketentuan syariat mengenai nasab anak yang lahir dari hubungan zina. Oleh karena itu, praktik tersebut termasuk 'urf fasid karena kebiasaan yang di dipraktekkan oleh masyarakat tersebut bertentangan dengan ketetuntuan syara’. Dengan demikian, pembayaran sanksi adat hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sosial dalam masyarakat adat dan tidak berpengaruh terhadap status nasab, perwalian nikah, maupun hak kewarisan anak menurut hukum Islam.

8 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tradisi Badantam dalam Alek Perkawinan Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Tradisi Badantam dalam Alek Perkawinan Perspektif ‘Urf Studi Kasus di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman”, yang ditulis oleh Icha Agustin, Nim 1122053, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi badantam yang masih dilaksanakan dan dipertahankan oleh masyarakat di Korong Pautan Kabau, Nagari Sunua, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman dalam alek perkawinan. Tradisi badantam dilaksanakan satu atau dua hari setelah akad nikah, yaitu pada malam hari setelah salat Isya sekitar pukul 22.00 WIB. Acara ini dihadiri oleh keluarga, sanak saudara, dan masyarakat. Mereka berkumpul sambil berbincang menunggu giliran untuk menyerahkan sumbangan berupa uang atau emas yang kemudian diumumkan secara terbuka, lalu diberikan kepada pihak yang menyelenggarakan alek perkawinan dengan tujuan membantu meringankan beban biaya alek perkawinan. Namun, tradisi badantam menarik untuk dikaji lebih lanjut dari perspektif 'urf guna mengetahui kedudukan dan status hukumnya dalam Islam, serta untuk melihat apakah tradisi tersebut sesuai dengan syariat atau justru mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan tradisi badantam dalam alek perkawinan di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman dan Bagaimana perspektif ‘urf terhadap pelaksanaan tradisi badantam dalam alek perkawinan di Korong Pautan Kabau Nagari Sunua Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data meliputi sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi Dalam teknik analisa data penulis menyajikan data dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dengan menggunakan kalimat dalam bentuk paragraf. Setelah itu baru dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi badantam merupakan budaya gotong royong yang berakar kuat pada nilai kebersamaan, solidaritas, dan tolongmenolong di masyarakat, yang mengemban prinsip adat barek samo dipikua ringan samo dijinjang (berat sama dipikul ringan sama dijinjing) untuk meredakan beban berat (baban barek singguluang batu) seperti pelaksanaan alek perkawinan yang memerlukan biaya besar, sehingga setidaknya ada uang untuk menyelenggarakan alek dengan membantu berupa dukungan uang, tenaga, atau barang. Perspektif ‘Urf terhadap tradisi badantam ini termasuk kepada ‘urf khash lagi shahih atau kebiasaan yang dilakukan didaerah tertentu pada waktu tertentu yaitu pada waktu alek perkawinan, kebiasaan yang dianggap sah karena tradisi badantam ini sudah dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan dalil syara' dan hingga saat sekarang tradisi badantam masih dipertahankan.

6 dilihat · 3 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tradisi Badoncek Dalam Alek Perkawinan Dikampung Apar Kota Pariaman (Perspektif 'Urf)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini Berjudul “Tradisi Badoncek dalam Alek Perkawinan di Kampung Apar Kota Pariaman Perspektif `Urf”. Disusun oleh Fikri Rahman, NIM. 1122046. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi badoncek sebagai nilai budaya dalam alek perkawinan di Desa Kampung Apar, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, serta menganalisis kedudukan tradisi tersebut dari perspektif ‘urf (adat kebiasaan) dalam hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih dipertahankannya tradisi badoncek sebagai bentuk gotong royong masyarakat dalam meringankan beban biaya alek perkawinan, khususnya dalam sistem perkawinan bajapuik yang menuntut biaya besar dari pihak keluarga perempuan, serta belum adanya kajian yang secara khusus mengulas tradisi ini dari sudut pandang hukum Islam di Desa Kampung Apar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara terstruktur dengan niniak mamak, kapalo mudo, keluarga penyelenggara alek, kepala desa, dan tokoh agama setempat, yang selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan 5W+1H serta teori ‘urf dalam ushul fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi badoncek di Desa Kampung Apar berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutup, serta mengandung nilai-nilai budaya berupa gotong royong dan kebersamaan, harga diri dan kontrol sosial, solidaritas dan silaturahmi, serta tanggung jawab dan kerja sama. Ditinjau dari perspektif ‘urf, tradisi badoncek tergolong sebagai ‘urf ‘amali dan ‘urf khash yang termasuk kategori ‘urf shahih, karena tidak bertentangan dengan nas syara’, berlaku secara umum dan berulang di masyarakat, tidak menimbulkan mudarat serta mendatangkan maslahat, dan telah berlaku sebagai kebiasaan sebelum peristiwa alek perkawinan dilaksanakan. Dengan demikian, tradisi badoncek dapat dijadikan salah satu pertimbangan hukum berdasarkan kaidah al-‘adah muhakkamah, selama pelaksanaannya tetap dijaga dari unsur riya’, pemaksaan, dan hal-hal yang dapat menimbulkan mudarat.

13 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

TRADISI MAIMBAU PASINGGAH SETELAH TUNANGAN DI NAGARI BATU PALANO, KECAMATAN SUNGAI PUA, KABUPATEN AGAM (PERSPEKTIF 'URF)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “ Tradisi Maimbau Pasinggah setelah Tunangan di Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam ( Perspektif ‘Urf)”. Yang ditulis oleh Halimah Tusakdiyah dengan NI 1122067. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini beretujuan untuk mengkaji tradisi Maimbau Pasinggah yang berlaku setelah pelaksanaan tunangan (Batimbang Tando) di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, ditinjau dari perspektif 'urf dalam hukum Islam. Tradisi ini membolehkan calon mempelai laki-laki bermalam di rumah calon mempelai perempuan selama satu malam, dan sebaliknya calon mempelai perempuan bermalam di rumah calon mempelai laki-laki selama dua malam satu hari. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi,melihat pasangan tunangan satu sama lain serta membangun kedekatan antara calon menantu dengan keluarga calon mertua, serta melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), alim ulama, dan masyarakat Nagari Batu Palano yang pernah melaksanakan tradisi tersebut. Data sekunder diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan transkripsi, klasifikasi, dan analisis menggunakan metode deskriptif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Maimbau Pasinggah telah berlangsung sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi tanpa dokumentasi tertulis. Tradisi ini hanya berlaku bagi pasangan yang keduanya berdomisili di Nagari Batu Palano dan apabila jarak antara tunangan dan pernikahan melebihi tiga bulan. Bagi pihak yang tidak melaksanakannya tidak dikenai sanksi formal, namun akan mendapat sanksi sosial berupa stigma negatif dari masyarakat. Ditinjau dari perspektif 'urf, Tradisi Maimbau Pasinggah dikategorikan sebagai 'urf fasid. Tradisi ini dikategorikan 'urf fasid karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, yaitu: pertama, dalam pelaksanaan tradisi ini pasangan tunangan bermalam bersama dalam satu rumah, ebagaimana secara tegas dilarang dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari-Muslim, dan Tirmidzi, mengingat keduanya masih berstatus sebagai orang asing (ajnabi) yang belum terikat akad nikah. kedua, tradisi ini menimbulkan mafsadah yang tidak dapat diabaikan di mana pihak laki-laki tidur di kamar perempuan, namun kondisi tersebut berpotensi memberikan kesempatan bagi keduanya untuk berdua-duaan (khalwat) tanpa sepengetahuan mahram atau orang lain yang berada di rumah tersebut, sebagaimana secara tegas dilarang dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari-Muslim, dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu di perbaiki melalui batasan dan pengawasan yang jelas agar nilai positif dari Tradisi Maimbau Passinggah tetap dapat di lestarikan tanpa bertentangan dengan prinsip hukum islam.

7 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Sanksi Adat Kawin Ka Rantau di Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Perspektif 'Urf

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi berjudul "Sanksi Adat Kawin Ka Rantau di Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Perspektif 'urf." Yang ditulis oleh Hanifa Rahmah, NIM 1122032, Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan adat dalam masyarakat Minangkabau khususnya di Jorong Koto Hilalang, yang mewajibkan setiap anggota masyarakat untuk memberitahu dan melibatkan niniak mamak apabila hendak melangsungkan perkawinan. Dalam praktiknya, perkawinan yang dilaksanakan di luar daerah (kawin ka rantau) pada dasarnya sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang ditetapkan. Namun demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan niniak mamak dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan adat yang berlaku. Oleh karena itu, fenomena ini menarik untuk dikaji guna memahami bagaimana penerapan sanksi adat terhadap pelaku kawin ka rantau serta kesesuaiannya dengan konsep 'urf dalam hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi serta kepustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Niniak Mamak, tokoh masyarakat serta orang yang melakukan kawin ka rantau, sedangkan untuk sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat simpulkan bahwa pelaksanaan kawin ka rantau tanpa memberitahu Niniak Mamak akan mendapatkan sanksi adat berupa denda yang disebut dengan "maisi adat ka nagari". Penerapan sanksi adat kawin ka rantau didasarkan pada peraturan atau buek adat salingka nagari Jorong Koto Hilalang, pelaku kawin ka rantau baru bisa diproses atau disidang setelah mereka kembali ke kampung halaman. Setelah mereka kembali dan diketahui oleh Niniak Mamak, mereka akan disidangkan oleh Niniak Mamak umpuak atau Niniak Mamak nan barampek yang kemudian akan memutuskan penyelesaian sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Sanksi yang diberikan berupa denda adat yang dikenal dengan istilah "sasuku" atau "satangah rupiah" sekitar 3,5 Ameh. Denda adat tersebut wajib dibayarkan dalam jangka waktu enam bulan sejak ditetapkan oleh Niniak Mamak Umpuak. Apabila dalam waktu tersebut denda tidak dibayarkan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa ditinggalkan sepanjang adat. Selain itu, keluarga yang bersangkutan juga tidak akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan acara adat yang diselenggarakan di nagarı sampai kewajiban adat tersebut dipenuhi. Ditinjau dari perspektif 'urf, sanksi adat kawin ka rantau merupakan 'urf al-khash atau adat kebiasaan khusus dimana kebiasaan ini hanya berlaku di Jorong Koto Hilalang. Disamping itu sanksi ini memenuhi kriteria sebagai 'urf shahih atau adat yang benar, karena sanksi ini bernilai maslahah dan dapat diterima oleh akal sehat serta tidak bertentangan dengan dalil syara'.

6 dilihat · 10 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tradisi Haul sebagai Living Islamic Law : Analisis Pembentukan dan Legitimasi ‘Urf Keagamaan pada Masyarakat Peziarah Maulana Syech Ibrahim (Studi Kasus di Kumpulan Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Tesis ini berjudul “Tradisi Haul Sebagai Living Islamic Law: Analisis Pembentukan Dan Legitimasi ‘Urf Keagamaan Pada Masyarakat Peziarah Maulana Syech Ibrahim (Studi Kasus Di Kumpulan Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman)” ditulis oleh Riko M dengan NIM 10124050 Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang penulisan tesis ini adalah keberadaan Tradisi Haul Maulana Syech Ibrahim di Nagari Koto Kaciak, Kumpulan, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, yang telah berlangsung secara turun-temurun sebagai wujud nyata hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat (living Islamic law) meskipun tradisi ini tidak diatur secara eksplisit dalam nash syar’i. Salah satu rangkaian utamanya adalah praktik do’a di kuburan yang dilakukan oleh masyarakat dan para peziarah sehingga muncul perdebatan antara kelompok yang menganggap haul bertentangan dengan syariat dan kelompok yang menganggap haul sejalan dengan sunah. Oleh karena itu diperlukan kajian mendalam mengenai proses pembentukan tradisi ini sebagai ‘urf keagamaan serta legitimasinya dalam pandangan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tradisi haul Maulana Syech Ibrahim terbentuk sebagai living Islamic law dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut ditinjau dari perspektif ‘urf. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan tanpa menggunakan perhitungan statistik. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh adat, panitia haul serta masyarakat dan peziarah sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, tesis dan literatur lain yang berkaitan dengan tradisi haul, ziarah kubur, konsep ‘urf dan hukum Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi haul Syech Maulana Ibrahim Kumpulan merupakan praktik keagamaan yang hidup (living Islamic law) di tengah masyarakat, tumbuh dari proses sosial panjang antara ulama pendiri, keturunan, murid dan masyarakat serta terlembaga melalui ritual tahunan yang terstruktur. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana penguatan identitas keislaman lokal, media pewarisan nilai antargenerasi, perekat solidaritas sosial dan ruang integrasi masyarakat sehingga hukum Islam dalam konteks ini tidak berhenti pada teks normatif semata melainkan hidup dan berkembang melalui kebiasaan yang dijaga dan diwariskan secara turun-temurun. Ditinjau dari perspektif ‘urf tradisi ini tergolong sebagai ‘urf shahih karena berlaku secara luas dan terus-menerus, tidak bertentangan dengan nash yang qath'i, mengandung kemaslahatan nyata dan telah berlangsung sejak lama dengan unsur-unsur kegiatan seperti do’a, zikir, tahlil, tausiah dan sedekah sebagai amalan yang dibenarkan syariat selama tidak disertai pengagungan berlebihan terhadap makam. Meskipun demikian status ‘urf shahih tersebut bersifat dinamis dan menuntut pengawasan berkelanjutan agar pelaksanaan haul tetap berada dalam koridor tauhid dan tidak bergeser menjadi ‘urf fasid. Kata kunci : Tradisi Haul, Living Islamic Law, 'Urf

17 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

PELAKSANAAN ARISAN DALAM BARALEK DI NAGARI SUNGAI GANDO KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK PERSPEKTIF 'URF

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Arisan Dalam Baralek di Nagari Sungai Gando Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif ‘Urf” yang ditulis oleh Widia Ramahyuni, NIM 1122087, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya praktik arisan dalam baralek yang telah menjadi kegiatan bagi masyarakat Nagari Sungai Gando sejak tahun 2014. Arisan tersebut berfungsi sebagai sarana tolong-menolong dalam membantu biaya pelaksanaan baralek dan kematian. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa persoalan, seperti kewajiban pembayaran yang dianggap memberatkan sebagian masyarakat serta adanya tekanan sosial bagi masyarakat yang tidak ikut dalam arisan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan arisan tersebut serta bagaimana tinjauannya menurut perspektif ‘urf dalam hukum Islam. Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan tokoh agama, kepala jorong, perwakilan, pemuda, pengurus arisan, serta masyarakat yang mengikuti arisan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai praktik arisan dalam baralek di Nagari Sungai Gando. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan arisan dalam baralek di Nagari Sungai Gando termasuk kategori ‘urf shahih, yaitu kebiasaan yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, pada pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala seperti adanya kewajiban pembayaran dalam jumlah tertentu yang dianggap memberatkan sebagian anggota yang memiliki kondisi ekonomi lemah serta adanya tekanan sosial bagi masyarakat yang tidak ikut serta dalam arisan. Tradisi ini mengandung nilai ta’awun (tolong-menoong), kebersamaan, dan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan muamalah dalam Islam. Selain itu, praktik arisan dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dan bertujuan membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan biaya acara adat maupun kematian.

6 dilihat · 11 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tradisi bakampuang mamak dalam pelaksanaan alek perkawinan di nagari koto tuo kecamatan harau kabupaten lima puluh kota perspektif maslahah

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi bakampuang mamak dalam alek perkawinan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh dilaksanakan dengan mengumpulkan niniak mamak untuk memberitahukan proses pelaksanaan alek nagari, mulai dari pemberitahuan kedatangan sumando baru, rencana pelaksanaan alek/pesta besar, permohonan izin arak-arakan pengantin (ba-arak iriang anak daro jo marapulai) sepanjang jalan di dalam kampung, hingga pembagian tugas dan tanggung jawab niniak mamak, dengan tujuan memberitahukan dan meminta izin restu, memberikan legitimasi adat atas arak-arakan mempelai, dan mempererat silaturrahmi serta solidaritas sosial antara niniak mamak dan masyarakat nagari. Ditinjau dari perspektif maslahah, tradisi ini merupakan salah satu bentuk kerja sama dan tolong-menolong yang manfaatnya dirasakan secara umum oleh masyarakat, meskipun tidak termasuk dalam urutan pelaksanaan pernikahan menurut fiqh, tradisi ini tetap boleh dilaksanakan mengingat nilai kemaslahatan yang ditimbulkannya, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

6 dilihat · 7 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Hingga Menghabiskan Harta Warisan: Studi Kasus Nagari Lubuk Layang Kecamatan Rao selatan Kabupaten Pasaman

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hukum Pelaksanaan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Hingga Menghabiskan Harta Warisan : Study Kasus Nagari Lubuk Layang Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman”. Disusun oleh Adrian Seva, NIM. 1122047. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini ditulis karena adanya Pelaksanaan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Hingga Menghabiskan Harta Warisan di Nagari Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, tradisi ini dilatarbelakangi dengan adanya kebisaan masyarakat dalam memberikan harta hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Dalam praktik pemberian harta hibah terdapat ketidaksamaratan dalam proses pemberiannya, dikarenakan dalam pelaksanaan pemberian hibah orang tua lebih mengutamakan atau mendahulukan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki dalam memberikan harta hibah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tokoh adat, tokoh agama dan masyarkat di Nagari Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen pendukung lainnya. Adapun dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Hingga Menghabiskan Harta Warisan di Nagari Lubuk Layang dilaksanakan berbeda dengan ketentuan hukum Islam, yaitu diharuskan untuk berlaku adil ketika memberikan hibah. Dalam pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, orang tua lebih mengutamakan atau mendahulukan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki dan dalam pengeluaran harta untuk pemberian hibah, melebihi jumlah batasan harta yang boleh dihibahkan yaitu 1/3 dari harta yang dimiliki, yang dijelaskan dalam KHI pada pasal 210. Kebiasaan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik atau perselisihan antar persaudaraan. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, pelaksanaan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya di Nagari Lubuk Layang, ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam hal tersebut, yang mana sebagian ulama mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya diharuskan untuk berlaku adil dalam memberikan harta hibah, dan sebagian lainnya menyatakan boleh memberikan hibah kepada salah seorang anaknya dengan jumlah yang lebih banyak apabila terdapat alasan yang dibenarkan syariat dan bertujuan untuk kemaslahatan.

5 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Tinjauan 'Urf Terhadap Denda Akibat Pembatalan Batando (Studi Di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul "Tinjauan 'Urf Terhadap Denda Akibat Pembatalan Batando di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota" yang disusun oleh Ulvia Bunga Lestari, NIM 1122019, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi adat yang masih berlaku di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota berupa pemberlakuan denda terhadap pihak yang membatalkan batando (peminangan). Dalam praktiknya, siapa pun yang membatalkan batando, baik pihak laki-laki maupun perempuan, diwajibkan membayar denda adat sebanyak lima emas kepada pihak yang dirugikan. Tradisi ini telah menjadi kesepakatan yang disampaikan sejak pelaksanaan batando dan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab serta upaya menjaga kehormatan kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan denda akibat pembatalan batando di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota dan bagaimana tinjauan 'urf terhadap denda tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan denda akibat pembatalan batando serta menganalisisnya berdasarkan perspektif 'urf dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan niniak mamak, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam pembatalan batando di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda akibat pembatalan batando di Nagari Taeh Bukik telah menjadi adat yang disepakati oleh masyarakat yang sudah berlaku secara turun temurun dan diberlakukan kepada pihak yang membatalkan peminangan. Denda tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga, menutup rasa malu, serta menghindari perselisihan di tengah masyarakat. Ditinjau dari perspektif 'urf, praktik denda pembatalan batando termasuk ‘urf khas, karena hanya berlaku pada masyarakat setempat. Dalam analisis hukum Islam, tradisi ini dikategorikan sebagai ‘urf fasid karena adanya unsur memberatkan kepada salah satu pihak yang membatalkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan tidak adanya unsur paksaan, praktik ini tidak dapat dijadikan dasar hukum yang dibenarkan dalam syariat karena menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak.

4 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail