LESTARI

Analisis Strategi Bank Syariah Dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Selama Masa Pandemi Covid-19 ( Studi kasus Bank Nagari Syariah KC Payakumbuh

Skripsi yang berjudul “ Analisis Strategi Bank Syariah Dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Selama Masa Pandemi Covid-19 ( Studi Kasus Bank Nagari Syariah KC Payakumbuh” yang disusun oleh Uci Lestari nim 3317249, jurusan S1 perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bikittinggi atas bimbingan Ibu Ds. Endri Yenti,M.Ag. Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi dengan terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah pada Bank Nagari Syariah KC Payakumbuh, sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah oleh para nasabah Bank Nagari Syariah KC Payakumbuh dan menyebabkan banyak nasabah yang tidak dapat melakukan pembiayaan karena wabah covid-19. Maka dari itu strategi dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada Bank Nagari Syariah KC Payakumbuh selama adanya pandemi covid-19 dapat mengetahui apa saja kendala yang menyebabkan pembiayaan bermasalah selama masa pandemo covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah unruk mengetahui cara penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Nagari Syariah KC Payakumbuh Selama Adanya Pandemi Covid-19 dan untuk mengatuhui kendala apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah selama masa pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi, display, dan verivikasi guna mengetahui Strategi Bank Syariah Dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Selama Masa Pandemi Covid-19 ( Studi Kasus Bank Nagari Syariah KC Payakumbuh). Data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Nagari Syariah KC Payakumbuh pada masa pandemi covid-19 di dapatkan bahwa Strategi yang digunakan oleh bank syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah selama adanya pandemi covid-19 adalah dengan memberikan stimulasi berdasarkan Peraturan OJK No 8 sama 11 yaitu dengan memberikan restrukturisasi kepada nasabah dan Bank Nagari Syrariah KC Payakumbuh menggunakan konsep strategi dimana memberikan stimulasi Peraturan OJK no 8 sama 11. Oleh karena itu strategi yang dilakukan oleh bank ini sejalan dengan teori yang ada. Dan yang terpenting strategi yang dilakukan bank ini sejalan dengan syariat Islam. Kata Kunci : Strategi Bank Syariah, Pembiayaan Bermasalah Pada Pandemi Covid-19

Implementasi Metode Reward dan Punishment dalam meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Kegiatan Tahfizh Di SMPN 01 Koto Salak Dharmasraya

Penelitian ini berjudul implementasi metode Reward dan Punishment dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada kegiatan Tahfizh Di SMP N 01 Koto Salak Dharmasraya, ditulis oleh Siti Islah Lestari, NIM. 2122484, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Sjceh M.Djamil Djambek Bukittinggi, 2026 Penelitian ini di tulis dari fenomena yang dialami oleh siswa bahwasannya masih ada siswa yang mengikuti kegiatan Tahfizh ini pada saat menghadapi ayat yang panjang dan mereka merasa kesulitan untuk menghafal, serta seperti adanya siswa yang ribut ketika pembelajaran sedang berlangung sehingga menjadikan fokus siswa terpecah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara ilmiah implementasi metode Reward dan Punishment dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada kegiatan Tahfizh Di SMP N 01 Koto Salak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatakan kualitatif deskriptis dengan jenis penelitian studi kasus. Dikarenakan penulis akan mendeskripsikan bagaimana implementasi metode reward dan punishment dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada kegiatan tahfizh Di SMP N 01 Koto Salak Dharmasraya. Pengumpulan data dilakuukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian yaitu informan kunci dan pendukung yang kami pilih menggunakan teknik pusposive sumpling. Yaitu guru, siswa dan kepala sekolah. Untuk pengecekan keabsahan data yaitu menggunakan triangilasu sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi metode reward dan punishment melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Yaitu guru merencanakan metode ini karena untuk mengatasi keadaan yang ada di siswa. Pelaksanaan guru memberikan hadiah berupa materi dan non materi dan hukuman berupa hukuman yang edukatif. Untuk evaluasi guru selalu memantau perkembangan siswa melalui cara mereka menghafal dan dari hasil hafalan yang ada di buku. Penerapan metode ini di karenakan adanya faktor pendukung yaitu untuk membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dan faktor penghambat sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yaitu adanya kecemburuan sosial dari siswa dan terkadang siswa masih ada yang terlambat masuk kelas.

KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA KELAS XII F3 MAN 3 AGAM PLUS KETERAMPILAN DITINJAU DARI KECEMASAN MATEMATIKA

Kesulitan belajar matematika merupakan permasalahan yang banyak dialami siswa sekolah menengah atas dan sering dikaitkan dengan kecemasan matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesulitan belajar matematika yang dialami siswa kelas XII MAN 3 Agam Plus Keterampilan ditinjau dari tingkat kecemasan matematika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui angket kecemasan matematika, tes hasil belajar berbentuk uraian pada materi matematika keuangan, dan wawancara. Subjek penelitian dipilih secara purposive sebanyak empat siswa yang mewakili tingkat kecemasan panik, berat, sedang, dan ringan. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan kecemasan matematika panik mengalami kesulitan pada seluruh indikator, yaitu kesulitan memahami konsep, menerapkan prinsip, dan memecahkan masalah, serta sering lupa rumus. Siswa dengan kecemasan berat mengalami kesulitan mengingat rumus dan membedakan konsep yang serupa, terutama pada materi bunga tunggal. Siswa dengan kecemasan sedang mengalami kesulitan pada aspek konsep dan perhitungan bertahap, namun mampu memperbaiki jawaban setelah diberi arahan. Siswa dengan kecemasan ringan tidak menunjukkan kesulitan berarti dan hanya mengalami sedikit kendala dalam menafsirkan istilah kontekstual ke dalam bentuk matematika. Secara umum, semakin tinggi tingkat kecemasan matematika siswa, semakin beragam dan berat kesulitan belajar matematika yang dialami. Temuan ini menunjukkan pentingnya guru merancang pembelajaran yang lebih responsif dan suportif secara psikologis guna menurunkan kecemasan matematika siswa.

Tradisi Larangan Menikahi Orang Sekaum Dengan Mantan Pasangan di Nagari Padang Laweh Perspektif ‘Urf

Skripsi ini berjudul “Tradisi Larangan Menikahi Orang Sekum Dengan Mantan Pasangan di Nagari Padang Laweh Perspektif „Urf”, yang ditulis oleh Lestari, Nim 1122045, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan yang artinya seseorang tidak diperbolehkan untuk meniakah lagi dengan orang yang satu kaum/suku dengan mantan pasangan di Nagari Padang Laweh walaupun mereka sudah bercerai baik cerai mati maupun cerai hidup. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa di Nagari Padang Laweh seseorang yang sudah bercerai dengan mantan pasangannya baik cerai mati atau cerai hidup dilarang untuk menikahi orang sekaum dengan mantan pasangannya?, dan (2) Bagaimana pandangan „urf terhadap larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan yang diterapkan di Nagari Padang Laweh?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan informan kunci seperti Tokoh Adat, Niniak Mamak, Bundo Kanduang dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan metode berfikir induktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Alasan utama adanya tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan bukan semata-mata untuk membatasi perkawinan, melainkan sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga, menghormati perasaan pihak lain, mempertahankan kestabilan sosial, serta melindungi kehormatan kaum dalam kehidupan masyarakat adat Nagari Padang Laweh, sehingga masyarakat Padang Laweh mempertahankan tradisi ini sebagai bentuk menghargai pihak keluarga mantan pasangan dan nilai “raso” yang diterapkan di Nagari Padang Laweh. (2) Larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan di Nagari Padang Laweh merupakan adat yang lahir dari kebutuhan sosial masyarakat untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari konflik pasca perceraian. Dalam perspektif „urf, tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai „urf „amali, „urf khas, dan cenderung termasuk „urf sahih karena mengandung nilai kemaslahatan sosial. Akan tetapi, tradisi tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengharaman perkawinan secara syar„i karena tidak terdapat nash yang melarang pernikahan dengan orang yang satu kaum dengan mantan pasangan. Oleh sebab itu, kedudukannya lebih sebagai aturan adat yang mengikat masyarakat setempat dari pada sebagai hukum Islam yang bersifat umum.

KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA KELAS XII F3 MAN 3 AGAM PLUS KETERAMPILAN DITINJAU DARI KECEMASAN MATEMATIKA

Kesulitan belajar matematika merupakan permasalahan yang banyak dialami siswa sekolah menengah atas dan sering dikaitkan dengan kecemasan matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesulitan belajar matematika yang dialami siswa kelas XII MAN 3 Agam Plus Keterampilan ditinjau dari tingkat kecemasan matematika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui angket kecemasan matematika, tes hasil belajar berbentuk uraian pada materi matematika keuangan, dan wawancara. Subjek penelitian dipilih secara purposive sebanyak empat siswa yang mewakili tingkat kecemasan panik, berat, sedang, dan ringan. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan kecemasan matematika panik mengalami kesulitan pada seluruh indikator, yaitu kesulitan memahami konsep, menerapkan prinsip, dan memecahkan masalah, serta sering lupa rumus. Siswa dengan kecemasan berat mengalami kesulitan mengingat rumus dan membedakan konsep yang serupa, terutama pada materi bunga tunggal. Siswa dengan kecemasan sedang mengalami kesulitan pada aspek konsep dan perhitungan bertahap, namun mampu memperbaiki jawaban setelah diberi arahan. Siswa dengan kecemasan ringan tidak menunjukkan kesulitan berarti dan hanya mengalami sedikit kendala dalam menafsirkan istilah kontekstual ke dalam bentuk matematika. Secara umum, semakin tinggi tingkat kecemasan matematika siswa, semakin beragam dan berat kesulitan belajar matematika yang dialami. Temuan ini menunjukkan pentingnya guru merancang pembelajaran yang lebih responsif dan suportif secara psikologis guna menurunkan kecemasan matematika siswa.

Implementasi Metode Reward dan Punishment dalam meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Kegiatan Tahfizh Di SMPN 01 Koto Salak Dharmasraya

Penelitian ini berjudul implementasi metode Reward dan Punishment dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada kegiatan Tahfizh Di SMP N 01 Koto Salak Dharmasraya, ditulis oleh Siti Islah Lestari, NIM. 2122484, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Sjceh M.Djamil Djambek Bukittinggi, 2026 Penelitian ini di tulis dari fenomena yang dialami oleh siswa bahwasannya masih ada siswa yang mengikuti kegiatan Tahfizh ini pada saat menghadapi ayat yang panjang dan mereka merasa kesulitan untuk menghafal, serta seperti adanya siswa yang ribut ketika pembelajaran sedang berlangung sehingga menjadikan fokus siswa terpecah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara ilmiah implementasi metode Reward dan Punishment dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada kegiatan Tahfizh Di SMP N 01 Koto Salak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatakan kualitatif deskriptis dengan jenis penelitian studi kasus. Dikarenakan penulis akan mendeskripsikan bagaimana implementasi metode reward dan punishment dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada kegiatan tahfizh Di SMP N 01 Koto Salak Dharmasraya. Pengumpulan data dilakuukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian yaitu informan kunci dan pendukung yang kami pilih menggunakan teknik pusposive sumpling. Yaitu guru, siswa dan kepala sekolah. Untuk pengecekan keabsahan data yaitu menggunakan triangilasu sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi metode reward dan punishment melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Yaitu guru merencanakan metode ini karena untuk mengatasi keadaan yang ada di siswa. Pelaksanaan guru memberikan hadiah berupa materi dan non materi dan hukuman berupa hukuman yang edukatif. Untuk evaluasi guru selalu memantau perkembangan siswa melalui cara mereka menghafal dan dari hasil hafalan yang ada di buku. Penerapan metode ini di karenakan adanya faktor pendukung yaitu untuk membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dan faktor penghambat sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yaitu adanya kecemburuan sosial dari siswa dan terkadang siswa masih ada yang terlambat masuk kelas.

PENDISTRIBUSIAN BANTuAN BENCANA ALAM MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO. 17 TAHUN 2018 DI KECAMATAN SORKAM BARAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH

Tinjauan 'Urf Terhadap Denda Akibat Pembatalan Batando (Studi Di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota)

Skripsi ini berjudul "Tinjauan 'Urf Terhadap Denda Akibat Pembatalan Batando di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota" yang disusun oleh Ulvia Bunga Lestari, NIM 1122019, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi adat yang masih berlaku di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota berupa pemberlakuan denda terhadap pihak yang membatalkan batando (peminangan). Dalam praktiknya, siapa pun yang membatalkan batando, baik pihak laki-laki maupun perempuan, diwajibkan membayar denda adat sebanyak lima emas kepada pihak yang dirugikan. Tradisi ini telah menjadi kesepakatan yang disampaikan sejak pelaksanaan batando dan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab serta upaya menjaga kehormatan kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan denda akibat pembatalan batando di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota dan bagaimana tinjauan 'urf terhadap denda tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan denda akibat pembatalan batando serta menganalisisnya berdasarkan perspektif 'urf dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan niniak mamak, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam pembatalan batando di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda akibat pembatalan batando di Nagari Taeh Bukik telah menjadi adat yang disepakati oleh masyarakat yang sudah berlaku secara turun temurun dan diberlakukan kepada pihak yang membatalkan peminangan. Denda tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga, menutup rasa malu, serta menghindari perselisihan di tengah masyarakat. Ditinjau dari perspektif 'urf, praktik denda pembatalan batando termasuk ‘urf khas, karena hanya berlaku pada masyarakat setempat. Dalam analisis hukum Islam, tradisi ini dikategorikan sebagai ‘urf fasid karena adanya unsur memberatkan kepada salah satu pihak yang membatalkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan tidak adanya unsur paksaan, praktik ini tidak dapat dijadikan dasar hukum yang dibenarkan dalam syariat karena menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH (STUDI KASUS DI NAGARI LANSEK KADOK)

ABSTRAK Skripsi ini disusun oleh Bunga Vajar Lestari, NIM 1322041 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendidikan Gratis Perspektif Siyasah Tanfiziyah (Studi Kasus di Nagari Lansek Kadok)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di Nagari Lansek Kadok, meskipun Pemerintah Kabupaten Pasaman telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendidikan Gratis. Keadaan tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan pendidikan gratis dengan kondisi pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di Nagari Lansek Kadok, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya, serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfiziyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pendidikan gratis secara umum telah terlaksana, terutama terkait dengan pembebasan biaya pendidikan formal bagi peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat siswa yang putus sekolah. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut meliputi rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, adanya siswa yang memilih bekerja karena telah memperoleh penghasilan sendiri, kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan pendidikan gratis, serta belum optimalnya peran pemerintah nagari dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam perspektif Siyasah Tanfiziyah, pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Nagari Lansek Kadok belum sepenuhnya merealisasikan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi masyarakat.

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SANKSI YANG DIBERIKAN KEPADA PELAKU ZINA DI NAGARI TANJUANG HARO SIKABU KABU JORONG PADANG PANJANG DI KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Skripsi ini di tulis oleh Nia Bunga Lestari Nim. 1422053 dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Sanksi Yang Diberikan Kepada Pelaku Zina Di Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Jorong Padang Panjang Di Kecamatan Luak,Kabupaten Lima Puluh Kota Prespektif Hukum Pidana Islam”. Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi .Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih diterapkannya sanksi adat terhadap pelaku zina di Jorong Padang Panjang, Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penerapan sanksi tersebut merupakan bentuk penyelesaian perkara melalui hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat sebagai upaya menjaga ketertiban, kehormatan kaum, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap sanksi adat yang diberikan kepada pelaku zina serta menganalisisnya dalam perspektif Hukum Pidana Islam.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, cadiak pandai, pemuda, dan masyarakat di Jorong Padang Panjang, serta didukung oleh dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. .Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan unsur ampek jinih, yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang. Sanksi yang dijatuhkan berupa denda adat sebesar sakodi papan atau setara dengan Rp1.500.000. Apabila denda tersebut tidak dipenuhi, pelaku dikenakan sanksi Ditinggaan Sailia Samudiak, yaitu pengucilan dari berbagai aktivitas adat dan kehidupan sosial hingga kewajiban adat dipenuhi. Masyarakat berpandangan bahwa sanksi adat tersebut masih relevan untuk dipertahankan karena mampu memberikan efek jera, menjaga ketertiban masyarakat, mempertahankan kehormatan kaum, serta mencegah terulangnya perbuatan zina. Ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam, sanksi adat tersebut tidak termasuk kategori hudud, melainkan dapat dikualifik Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih diterapkannya sanksi adat terhadap pelaku zina di Jorong Padang Panjang, Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penerapan sanksi tersebut merupakan bentuk penyelesaian perkara melalui hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat sebagai upaya menjaga ketertiban, kehormatan kaum, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap sanksi adat yang diberikan kepada pelaku zina serta menganalisisnya dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Tradisi Larangan Menikahi Orang Sekaum Dengan Mantan Pasangan di Nagari Padang Laweh Perspektif ‘Urf

Skripsi ini berjudul “Tradisi Larangan Menikahi Orang Sekum Dengan Mantan Pasangan di Nagari Padang Laweh Perspektif „Urf”, yang ditulis oleh Lestari, Nim 1122045, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan yang artinya seseorang tidak diperbolehkan untuk meniakah lagi dengan orang yang satu kaum/suku dengan mantan pasangan di Nagari Padang Laweh walaupun mereka sudah bercerai baik cerai mati maupun cerai hidup. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa di Nagari Padang Laweh seseorang yang sudah bercerai dengan mantan pasangannya baik cerai mati atau cerai hidup dilarang untuk menikahi orang sekaum dengan mantan pasangannya?, dan (2) Bagaimana pandangan „urf terhadap larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan yang diterapkan di Nagari Padang Laweh?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan informan kunci seperti Tokoh Adat, Niniak Mamak, Bundo Kanduang dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan metode berfikir induktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Alasan utama adanya tradisi larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan bukan semata-mata untuk membatasi perkawinan, melainkan sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga, menghormati perasaan pihak lain, mempertahankan kestabilan sosial, serta melindungi kehormatan kaum dalam kehidupan masyarakat adat Nagari Padang Laweh, sehingga masyarakat Padang Laweh mempertahankan tradisi ini sebagai bentuk menghargai pihak keluarga mantan pasangan dan nilai “raso” yang diterapkan di Nagari Padang Laweh. (2) Larangan menikahi orang sekaum dengan mantan pasangan di Nagari Padang Laweh merupakan adat yang lahir dari kebutuhan sosial masyarakat untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari konflik pasca perceraian. Dalam perspektif „urf, tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai „urf „amali, „urf khas, dan cenderung termasuk „urf sahih karena mengandung nilai kemaslahatan sosial. Akan tetapi, tradisi tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengharaman perkawinan secara syar„i karena tidak terdapat nash yang melarang pernikahan dengan orang yang satu kaum dengan mantan pasangan. Oleh sebab itu, kedudukannya lebih sebagai aturan adat yang mengikat masyarakat setempat dari pada sebagai hukum Islam yang bersifat umum.

PENDISTRIBUSIAN BANTUAN BENCANA ALAM MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO. 17 TAHUN 2018 DI KECAMATAN SORKAM BARAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH

Skrpsi ini berjudul, “Pendistribusian Bantuan Bencana Alam Menurut Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2018 Di Kecamatan Sorkam Barat Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah”. Yang disusun oleh Putri Lestari Simatupang, NIM 1322.044, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 1448 H/2026 M. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa bencana banjir di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah pada akhir November 2025 yang berdampak pada 3.905 jiwa dan merusak ratusan rumah warga. Dalam pelaksanaannya, proses pendistribusian bantuan logistik bencana mengalami keterlambatan yang berpotensi menghambat pemutakhiran hak-hak dasar masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu di Kecamatan Sorkam Barat serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridissosiologis) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dengan pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan masyarakat penerima bantuan, serta observasi langsung di lokasi penelitian. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen BPBD, serta literatur terkait. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengevaluasi kesesuaian implementasi kebijakan di lapangan terhadap norma hukum positif dan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres No. 17 Tahun 2018 di Kecamatan Sorkam Barat dilaksanakan secara bertahap, meliputi tahap tanggap darurat (penyaluran logistik pangan seperti beras 5 liter/rumah, mi instan, dan obat-obatan) serta tahap pemulihan/rehabilitasi (penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan Rp15.000.000,-, rusak sedang Rp30.000.000,-, dan bantuan rehabilitasi Rp13.500.000,- per keluarga). Kendati demikian, terdapat keterlambatan distribusi bantuan awal yang baru terlaksana pada 28 Desember 2025 akibat kendala aksesibilitas geografis, cuaca, dan durasi pendataan. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, pemerintah telah berupaya menjalankan prinsip amanah dan maslahah 'ammah melalui penyaluran bantuan yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaan kewenangan eksekutif ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kelemahan dalam ketepatan waktu distribusi dan keterbatasan transparansi alokasi anggaran secara menyeluruh kepada masyarakat

Implementasi Program Wajib Pesantren Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di MTs Darul Ulum Muara Kiawai Pasaman Barat

ABSTRAK Tika Lestari, NIM: 2122094, Judul Skripsi “ Implementasi Program Wajib Pesantren Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di MTs Darul Ulum Muara Kiawai Pasaman Barat”. Implementasi berasal dari bahasa inggris yakni implementation artinya pelaksanaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah pelaksanaan, penerapan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan pengakuan hukum khusus bagi pesantren sebagai lembaga pendidikan (fungsi pendidikan, dakwah, pemberdayaan), mengatur pendanaan, pembinaan, serta hubungan pesantren dengan sistem pendidikan nasional. UU ini memperjelas posisi pesantren dalam sistem pendidikan dan mendukung kolaborasi antara pesantren dan lembaga formal seperti MTs. Metode yang digunakan yaitu penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang meneliti fakta dan mengumpulkan data yang terjadi di lapangan yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di MTs Darul Ulum Muara Kiawai Pasaman Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program wajib pesantren dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Pada tahap perencanaan, pihak madrasah dan pesantren menetapkan tujuan program, menyusun kurikulum, serta melibatkan berbagai pihak terkait. Pada tahap pelaksanaan, program diwujudkan melalui berbagai kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, tahfiz, kajian keislaman, serta pembiasaan perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi program dilakukan melalui penilaian sikap, absensi kehadiran, dan pemantauan kegiatan siswa secara berkelanjutan. Implementasi program wajib pesantren terbukti berperan dalam membentuk karakter religius, disiplin, tanggung jawab, jujur, mandiri, sopan santun, hormat kepada guru, serta peduli sosial dan kerja sama pada siswa. Kata Kunci: Karakter, Program Wajib, Pesantren   ABSTRACT Tika Lestari, Student ID: 2122094, Thesis Title: “Implementation of the Mandatory Pesantren Program in Student Character Building at MTs Darul Ulum Muara Kiawai, West Pasaman.” The term “implementation” comes from the English word “implementation,” which means “carrying out.” According to the Great Dictionary of the Indonesian Language (KBBI), it refers to the act of carrying out or applying. Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2019 on Islamic Boarding Schools (Pesantren) grants special legal recognition to pesantren as educational institutions (with functions in education, da’wah, and empowerment), regulates funding, supervision, and the relationship between pesantren and the national education system. This law clarifies the position of pesantren within the education system and supports collaboration between pesantren and formal educational institutions such as MTs. The method used was field research—a research approach that examines facts and collects data occurring in the field through observation, interviews, and documentation at MTs Darul Ulum Muara Kiawai in West Pasaman. The research findings indicate that the implementation of the mandatory pesantren program is carried out through three stages: planning, implementation, and program evaluation. During the planning stage, the madrasah and pesantren establish the program’s objectives, develop the curriculum, and involve various relevant parties. During the implementation stage, the program is carried out through various religious activities such as congregational prayer, Quran recitation, Quran memorization, Islamic studies, and the cultivation of Islamic behavior in daily life. Keywords: Character, Required Curriculum, Islamic Boarding School  الملخص تيكا ليستاري، رقم القيد: 2122094، بعنوان الرسالة: «تنفيذ برنامج الإلزام بالمعهد الإسلامي (البيسانترين) في تكوين شخصية الطلاب بمدرسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية موارا كياواي، باسامان بارات». مصطلح التنفيذ (Implementasi) مشتق من الكلمة الإنجليزية (Implementation) ويعني التطبيق أو التنفيذ. ووفقًا لمعجم اللغة الإندونيسية الكبير (KBBI)، فإن التنفيذ هو التطبيق أو الممارسة العملية. كما أن قانون جمهورية إندونيسيا رقم 18 لسنة 2019 بشأن المعاهد الإسلامية (البيسانترين) منح اعترافًا قانونيًا خاصًا للمعهد الإسلامي باعتباره مؤسسة تعليمية تؤدي وظائف التعليم والدعوة والتمكين المجتمعي، كما نظم جوانب التمويل والإشراف والعلاقة بين المعهد الإسلامي والنظام التعليمي الوطني. وقد أوضح هذا القانون مكانة المعهد الإسلامي في النظام التعليمي ودعم التعاون بين المعاهد الإسلامية والمؤسسات التعليمية الرسمية مثل المدارس المتوسطة الإسلامية. استخدمت الباحثة منهج البحث الميداني (Field Research)، وهو البحث الذي يدرس الوقائع ويجمع البيانات من الميدان مباشرة، وذلك من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق في مدرسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية موارا كياواي، باسامان بارات. وأظهرت نتائج البحث أن تنفيذ برنامج الإلزام بالمعهد الإسلامي يتم من خلال ثلاث مراحل، وهي: التخطيط، والتنفيذ، والتقويم. ففي مرحلة التخطيط قامت إدارة المدرسة والمعهد بتحديد أهداف البرنامج، وإعداد المنهج، وإشراك الجهات ذات الصلة. أما في مرحلة التنفيذ فقد تم تطبيق البرنامج من خلال مجموعة من الأنشطة الدينية، مثل أداء الصلاة جماعة، وتلاوة القرآن الكريم، وتحفيظ القرآن، والدروس الإسلامية، إضافة إلى تعويد الطلاب على السلوك الإسلامي في حياتهم اليومية. أما مرحلة التقويم فقد تمت من خلال تقييم السلوك، ومتابعة حضور الطلاب، ومراقبة أنشطتهم بصورة مستمرة وقد أثبت تنفيذ برنامج الإلزام بالمعهد الإسلامي دوره في تكوين الشخصية الدينية لدى الطلاب، وتعزيز الانضباط، وتحمل المسؤولية، والصدق، والاستقلالية، وحسن الأدب، واحترام المعلمين، وتنمية روح التعاون والاهتمام الاجتماعي بينهم الكلمات المفتاحية: تنفيذ برنامج الإلزام بالمعهد الإسلامي، تكوين شخصية الطلاب، التربية الإسلامية.

PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU ZINA DI NAGARI TANJUANG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

Skripsi ini di tulis oleh Nia Bunga Lestari Nim. 1422053 dengan judul “Pelaksanaan Sanksi Adat terhadap Pelaku Zina di Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau dari Hukum Pidana Islam””. Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih diterapkannya sanksi adat terhadap pelaku zina di Jorong Padang Panjang, Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sanksi adat tersebut merupakan salah satu bentuk penyelesaian pelanggaran yang masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat adat sebagai upaya menjaga ketertiban, kehormatan kaum, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sanksi terhadap pelaku zina diberikan melalui musyawarah adat dan melibatkan unsur pemangku ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina di Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota serta menganalisis pelaksanaannya ditinjau dari Hukum Pidana Islam Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan niniak mamak, alim ulama, Bundo Kanduang, cadiak pandai, pemuda, dan masyarakat di Jorong Padang Panjang, serta melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan unsur ampek jinih, yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan Bundo Kanduang. Sanksi yang diberikan berupa denda adat sakodi papan atau setara dengan Rp1.500.000. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pelaku dikenakan sanksi Ditinggaan Sailia Samudiak, yaitu pembatasan atau pengucilan dari berbagai aktivitas adat dan kehidupan sosial sampai kewajiban adat dipenuhi. Pelaksanaan sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera, menjaga ketertiban masyarakat, mempertahankan kehormatan kaum, serta mencegah terulangnya perbuatan zina. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam, sanksi adat yang diterapkan terhadap pelaku zina tidak termasuk dalam kategori hudud, karena bentuk dan kadar sanksinya tidak ditetapkan secara khusus sebagai hukuman zina dalam syariat. Namun, berdasarkan mekanisme penetapan dan tujuan pemberiannya, sanksi tersebut lebih tepat dianalisis dalam kerangka ta’zir, karena ditetapkan melalui musyawarah adat dan bertujuan memberikan efek jera, mencegah terulangnya perbuatan zina, serta menjaga kemaslahatan masyarakat.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH (STUDI KASUS DI NAGARI LANSEK KADOK, KECAMATAN RAO SELATAN, KABUPATEN PASAMAN)

ABSTRAK Skripsi ini disusun oleh Bunga Vajar Lestari, NIM 1322041 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendidikan Gratis Perspektif Siyasah Tanfiziyah (Studi Kasus di Nagari Lansek Kadok)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di Nagari Lansek Kadok, meskipun Pemerintah Kabupaten Pasaman telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendidikan Gratis. Keadaan tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan pendidikan gratis dengan kondisi pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di Nagari Lansek Kadok, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya, serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfiziyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pendidikan gratis secara umum telah terlaksana, terutama terkait dengan pembebasan biaya pendidikan formal bagi peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat siswa yang putus sekolah. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut meliputi rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, adanya siswa yang memilih bekerja karena telah memperoleh penghasilan sendiri, kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan pendidikan gratis, serta belum optimalnya peran pemerintah nagari dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam perspektif Siyasah Tanfiziyah, pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Nagari Lansek Kadok belum sepenuhnya merealisasikan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi masyarakat.

Tinjauan 'Urf Terhadap Denda Akibat Pembatalan Batando (Studi Di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota)

Skripsi ini berjudul "Tinjauan 'Urf Terhadap Denda Akibat Pembatalan Batando di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota" yang disusun oleh Ulvia Bunga Lestari, NIM 1122019, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi adat yang masih berlaku di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota berupa pemberlakuan denda terhadap pihak yang membatalkan batando (peminangan). Dalam praktiknya, siapa pun yang membatalkan batando, baik pihak laki-laki maupun perempuan, diwajibkan membayar denda adat sebanyak lima emas kepada pihak yang dirugikan. Tradisi ini telah menjadi kesepakatan yang disampaikan sejak pelaksanaan batando dan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab serta upaya menjaga kehormatan kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan denda akibat pembatalan batando di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota dan bagaimana tinjauan 'urf terhadap denda tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan denda akibat pembatalan batando serta menganalisisnya berdasarkan perspektif 'urf dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan niniak mamak, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam pembatalan batando di Nagari Taeh Bukik Kabupaten Lima Puluh Kota. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda akibat pembatalan batando di Nagari Taeh Bukik telah menjadi adat yang disepakati oleh masyarakat yang sudah berlaku secara turun temurun dan diberlakukan kepada pihak yang membatalkan peminangan. Denda tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga, menutup rasa malu, serta menghindari perselisihan di tengah masyarakat. Ditinjau dari perspektif 'urf, praktik denda pembatalan batando termasuk ‘urf khas, karena hanya berlaku pada masyarakat setempat. Dalam analisis hukum Islam, tradisi ini dikategorikan sebagai ‘urf fasid karena adanya unsur memberatkan kepada salah satu pihak yang membatalkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan tidak adanya unsur paksaan, praktik ini tidak dapat dijadikan dasar hukum yang dibenarkan dalam syariat karena menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak.

Implementasi Program Wajib Pesantren Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di MTs Darul Ulum Muara Kiawai Pasaman Barat

ABSTRAK Tika Lestari, NIM: 2122094, Judul Skripsi “ Implementasi Program Wajib Pesantren Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di MTs Darul Ulum Muara Kiawai Pasaman Barat”. Implementasi berasal dari bahasa inggris yakni implementation artinya pelaksanaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah pelaksanaan, penerapan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan pengakuan hukum khusus bagi pesantren sebagai lembaga pendidikan (fungsi pendidikan, dakwah, pemberdayaan), mengatur pendanaan, pembinaan, serta hubungan pesantren dengan sistem pendidikan nasional. UU ini memperjelas posisi pesantren dalam sistem pendidikan dan mendukung kolaborasi antara pesantren dan lembaga formal seperti MTs. Metode yang digunakan yaitu penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang meneliti fakta dan mengumpulkan data yang terjadi di lapangan yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di MTs Darul Ulum Muara Kiawai Pasaman Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program wajib pesantren dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Pada tahap perencanaan, pihak madrasah dan pesantren menetapkan tujuan program, menyusun kurikulum, serta melibatkan berbagai pihak terkait. Pada tahap pelaksanaan, program diwujudkan melalui berbagai kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, tahfiz, kajian keislaman, serta pembiasaan perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi program dilakukan melalui penilaian sikap, absensi kehadiran, dan pemantauan kegiatan siswa secara berkelanjutan. Implementasi program wajib pesantren terbukti berperan dalam membentuk karakter religius, disiplin, tanggung jawab, jujur, mandiri, sopan santun, hormat kepada guru, serta peduli sosial dan kerja sama pada siswa. Kata Kunci: Karakter, Program Wajib, Pesantren   ABSTRACT Tika Lestari, Student ID: 2122094, Thesis Title: “Implementation of the Mandatory Pesantren Program in Student Character Building at MTs Darul Ulum Muara Kiawai, West Pasaman.” The term “implementation” comes from the English word “implementation,” which means “carrying out.” According to the Great Dictionary of the Indonesian Language (KBBI), it refers to the act of carrying out or applying. Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2019 on Islamic Boarding Schools (Pesantren) grants special legal recognition to pesantren as educational institutions (with functions in education, da’wah, and empowerment), regulates funding, supervision, and the relationship between pesantren and the national education system. This law clarifies the position of pesantren within the education system and supports collaboration between pesantren and formal educational institutions such as MTs. The method used was field research—a research approach that examines facts and collects data occurring in the field through observation, interviews, and documentation at MTs Darul Ulum Muara Kiawai in West Pasaman. The research findings indicate that the implementation of the mandatory pesantren program is carried out through three stages: planning, implementation, and program evaluation. During the planning stage, the madrasah and pesantren establish the program’s objectives, develop the curriculum, and involve various relevant parties. During the implementation stage, the program is carried out through various religious activities such as congregational prayer, Quran recitation, Quran memorization, Islamic studies, and the cultivation of Islamic behavior in daily life. Keywords: Character, Required Curriculum, Islamic Boarding School  الملخص تيكا ليستاري، رقم القيد: 2122094، بعنوان الرسالة: «تنفيذ برنامج الإلزام بالمعهد الإسلامي (البيسانترين) في تكوين شخصية الطلاب بمدرسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية موارا كياواي، باسامان بارات». مصطلح التنفيذ (Implementasi) مشتق من الكلمة الإنجليزية (Implementation) ويعني التطبيق أو التنفيذ. ووفقًا لمعجم اللغة الإندونيسية الكبير (KBBI)، فإن التنفيذ هو التطبيق أو الممارسة العملية. كما أن قانون جمهورية إندونيسيا رقم 18 لسنة 2019 بشأن المعاهد الإسلامية (البيسانترين) منح اعترافًا قانونيًا خاصًا للمعهد الإسلامي باعتباره مؤسسة تعليمية تؤدي وظائف التعليم والدعوة والتمكين المجتمعي، كما نظم جوانب التمويل والإشراف والعلاقة بين المعهد الإسلامي والنظام التعليمي الوطني. وقد أوضح هذا القانون مكانة المعهد الإسلامي في النظام التعليمي ودعم التعاون بين المعاهد الإسلامية والمؤسسات التعليمية الرسمية مثل المدارس المتوسطة الإسلامية. استخدمت الباحثة منهج البحث الميداني (Field Research)، وهو البحث الذي يدرس الوقائع ويجمع البيانات من الميدان مباشرة، وذلك من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق في مدرسة دار العلوم المتوسطة الإسلامية موارا كياواي، باسامان بارات. وأظهرت نتائج البحث أن تنفيذ برنامج الإلزام بالمعهد الإسلامي يتم من خلال ثلاث مراحل، وهي: التخطيط، والتنفيذ، والتقويم. ففي مرحلة التخطيط قامت إدارة المدرسة والمعهد بتحديد أهداف البرنامج، وإعداد المنهج، وإشراك الجهات ذات الصلة. أما في مرحلة التنفيذ فقد تم تطبيق البرنامج من خلال مجموعة من الأنشطة الدينية، مثل أداء الصلاة جماعة، وتلاوة القرآن الكريم، وتحفيظ القرآن، والدروس الإسلامية، إضافة إلى تعويد الطلاب على السلوك الإسلامي في حياتهم اليومية. أما مرحلة التقويم فقد تمت من خلال تقييم السلوك، ومتابعة حضور الطلاب، ومراقبة أنشطتهم بصورة مستمرة وقد أثبت تنفيذ برنامج الإلزام بالمعهد الإسلامي دوره في تكوين الشخصية الدينية لدى الطلاب، وتعزيز الانضباط، وتحمل المسؤولية، والصدق، والاستقلالية، وحسن الأدب، واحترام المعلمين، وتنمية روح التعاون والاهتمام الاجتماعي بينهم الكلمات المفتاحية: تنفيذ برنامج الإلزام بالمعهد الإسلامي، تكوين شخصية الطلاب، التربية الإسلامية.

Analisi Ma'anil Hadis Tentang Perintah Memakai Thib Bagi Laki-laki di Hari Jum'at

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa banyak orang memahami perintah memakai wewangian (thib) pada hari Jumat hanya sebagai ibadah pribadi untuk mengejar pahala saja. Padahal, hadis Nabi Saw juga mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan diri agar orang lain merasa nyaman saat berada di tempat umum, terutama di masjid. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna asli dari hadis tersebut dan bagaimana hubungannya dengan etika sosial atau tata krama saat berinteraksi dengan sesama jamaah di masa sekarang. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Penulis menggunakan cara pemahaman hadis (ma’anil hadis) menurut Yusuf al-Qaradhawi untuk membedah maknanya secara bahasa, sejarah munculnya hadis, maupun hubungannya dengan kehidupan saat ini. Sumber utamanya diambil dari kitab Musnad Ahmad dan Sunan at-Tirmidzi, serta didukung oleh kitab-kitab syarah hadis dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perintah memakai Makan thib bagi laki-laki pada hari Jum’at tidak hanya dimaknai sebagai anjuran ritual, tetapi juga sebagai bentuk etika sosial yang bertujuan menciptakan kenyamanan, menghormati jamaah lain, dan menjaga keharmonisan dalam interaksi sosial. Dalam konteks masyarakat modern, makna thib mengalami transformasi dari simbol kesalehan individual menuju kesalehan sosial yang menekankan sikap empati, proporsionalitas, dan tanggung jawab terhadap kenyamanan orang lain. Dengan demikian, penggunaan wewangian dalam Islam hendaknya dipahami secara kontekstual, berorientasi pada kemaslahatan bersama, serta selaras dengan prinsip la darar wa la dirar.

Sejarah dan Perkembangan Ma'had Al-Jami'ah UIN Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi 2015-2023

Skripsi ini atas nama Diah Puji Lestari, NIM. 4420040, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi, dengan judul Sejarah Dan Perkembangan Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi (2015-2023). Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana sejarah, perkembangan dan faktor penghambat dan pendukung perkembangan Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Perkembangan itu didukung oleh kemajuan serta peran penting kampus dan para Dosen dalam menjalankan program Ma’had dari tahun ke tahun. Pentingnya Ma’had Al-Jami’ah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi sebagai lembaga yang dapat mengembangkan potensi mahasiswa sehingga dapat memperoleh keunggulan dibidang pendidikan agama khususnya Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Seperti lembaga yayasan pada umumnya, Ma’had juga memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam perkembangannya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sejarah dilakukan dengan tahapan berikut 1). Heuristik mengumpulkan data-data baik studi pustaka dan wawancara 2). Kritik sumber (Kritik Ekstern dan kritik Intern) pada tahap ini dilakukan untuk memastikan keaslian sumber sehingga diperoleh data yang orisinil. 3). Interpretasi, tahapan ini dilakukan pemisahan antara sumber yang bisa digunakan atau tidak. 4). Historiografi, penulisan terhadap data-data yang telah diperoleh sesuai dengan buku panduan pedoman penulisan karya ilmiah program studi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Ma’had Al-Jami’ah UIN Sjech M. Djamill Djambek Bukittinggi sejak awal berdiri pada tahun 2007 merupakan ide dan gagasan yang terinspirasi dari beberapa kampus lain serta didukung oleh Ketua yang pada saat itu masih menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yaitu Dr. H. Ismail, M.Ag kemudian merumuskan program-program keasramaan yaitu dengan melakukan pembinaan berbasis teknologi serta bahasa, hingga pada tahun 2015- 2023 program tersebut berubah dan terus mengalami perkembangan yaitu dengan menerapkan program pembelajaran tutorial rutin dan fokus pada pendidkan agama Islam. Peran Rektor, Mudir, Sekretaris, tenaga pengajar, Musyrif/Musyrifah sangat berpengaruh terhadap pendukung dan penghambat berkembangnya Ma’had Al-jami’ah Universitas Islam Negeri Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi.

Hijupreneur