Kewarisan Minangkabau dalam Kaca Mata Ulama Minang
<p> Untuk mengetahuai Hukum Kewarisan Minangkabau menurut ulama-ulama Minang</p>
Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.
<p> Untuk mengetahuai Hukum Kewarisan Minangkabau menurut ulama-ulama Minang</p>
<p> Untuk menganalisis Perbandingan Pemikiran Ahmad Khatib Alminangkabawi dan Haji Abdul Karim Amrullah tentang Pelaksanaan Kewarisan di Minangkabau</p>
<p> Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambara terkait seluk beluk Kewarisan di Minangkabau sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami Kewarisan terhadap Harta Pusaka Tinggi</p>
<p> untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan pengurusan jenazah, sehingga masyarakat mengetahuinya</p>
Dalam fikih klasik pembunuhan merupakan salah satu bentuk penghalang kewarisan di samping budak dan beda agama yang disepakati oleh ulama. Namun dalam kompilasi hukum Islam (KHI) sebagai salah satu fikih ala Indonesia, bentuk penghalang kewarisan tersebut khususnya pembunuhan lebih diperlebar maknanya kepada percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat yang akibatnya tidak sampai kepada kematian. Kompilasi Hukum Islam diberlakukan di Indonesia dan ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana tentu terkait dengan undang-undang yang ada kaitannya dengan daerah dimana hukum itu diberlakukan. Terkait dengan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan berdasarkan KHI pantas diberlakukan. Hal ini karena kemudharatan yang ditimbulkan juga mengarah kepada kematian. Melalui metode Sadd adz dzariah, untuk kedua bentuk tindak pidana ini (percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat) dapat disamakan ketetapan hukumnya dengan tindak pidana pembunuhan.
<p> untuk mengetahui Konstruksi Hukum Ahmad Khatib Alminangkabawi tentang Pelaksanaan Kewarisan di Minangkabau </p>
Skripsi ini berjudul “Hak Waris Istri di Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Fikih Mawaris” Yang ditulis oleh Muhammad Yusup Siregar, NIM 1122026, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek pembagian kewarisan di Gunung Tua Tonga yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal, yang dimana istri (janda) sering kali tidak mendapatkan hak waris dari harta peninggalan suaminya, tidak dilibatkan dalam musyawarah, bahkan dalam beberapa kasus diasingkan atau dikembalikan kepada orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian hak waris terhadap istri di Desa Gunung Tua Tonga dan dan untuk menganalisis praktek pembagian hak waris istri berdasarkan analisis fikih mawaris. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menguji kesesuaian fenomena di lapangan dengan norma hukum Islam. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para istri (janda) dan hatobangon (pemangku adat), serta data sekunder berupa literatur fikih dan regulasi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara deskriptif induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik pembagian harta waris terhadap istri di Desa Gunung Tua Tonga menempatkan istri pada posisi yang lemah, dimana ia dianggap sebagai orang luar (pendatang) yang tidak berhak atas harta warisan suaminya. Harta peninggalan langsung dikuasai oleh saudara laki-laki suami atau anak laki-laki, dan pembagian baru dilakukan kepada ahli waris setelah istri meninggal dunia, dan pembagian warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki saja, sedangkan istri hanya menerima nafkah bulanan sukarela atau dipondokkan (panti jompo), bahkan istri yang tidak memiliki anak langsung dikembalikan ke keluarga asalnya dan hartanya dikuasai penuh oleh keluarga nasab suami. Faktor penyebabnya adalah kuatnya pengaruh perkawinan jujur dalam adat patrilineal serta minimnya edukasi masyarakat mengenai waris Islam. 2) Perspektif fikih mawaris menyatakan bahwa praktik tersebut tidak sejalan dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam kajian fikih mawaris karena menurut ayat al-Quran dan Hadist-hadist yang ditemukan bahwa menghilangkan hak waris istri dengan dalih menjaga harta tetap berada pada garis keturunan laki-laki tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Fikih mawaris menetapkan secara tegas bahwa istri adalah ahli waris dzawil furudh yang tidak boleh digugurkan haknya oleh siapa pun, dengan bagian pasti sebesar 1/4 (jika tidak ada anak) atau 1/8 (jika ada anak) dari total harta peninggalan bersih suami. istri tetap memiliki hak karena ikatan pernikahan yang sah merupakan sebab mutlak timbulnya hak saling mewarisi yang bersifat ijbari (otomatis oleh hukum Allah).
Skripsi ini atas nama Nurazizah Paisal dengan NIM 2421097 yang berjudul “Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kartu Arisan pada Kelas X PP Mu’allimin Muhammadiyah Sawah Dangka” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang ditemukan di kelas X PP Mu’allimin Muhammadiyah Sawah Dangka bahwa kurangnya aktivitas siswa di dalam kelas dan rendahnya hasil belajar matematika siswa. Rendahnya hasil belajar matematika siswa dapat dilihat dari hasil UH bahwa terdapat 65,14% siswa dengan nilai dibawah KKTP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan dan pengaruh yang signifikan model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X PP Mu’allimin Muhammadiyah Sawah Dangka. Jenis penelitian ini adalah penelitian pra eksperimen dengan rancangan penelitian The Static Grup Comparison Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X PP Mu’allimin Muhammadiyah Sawah Dangka. Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa XD sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas XC sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi aktivitas siswa dan tes hasil belajar matematika berupa tes essay. Teknik analisis data yang digunakan pada lembar observasi adalah persentase dan hasil belajar matematika menggunakan uji-𝑡. Berdasarkan hasil analisis data observasi, jumlah aktivitas belajar matematika siswa mengalami peningkatan pada setiap pertemuan setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas X PP Mu’allimin Muhammadiyah Sawah Dangka. Adapun berdasarkan hasil uji-t terhadap data hasil belajar matematika diperoleh t_hitung=4,4116 dan t_tabel=1,6849 dengan P_value=0,000. Karena t_hitung>t_tabel dan P_value<α=0,05 maka rata-rata hasil belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan lebih besar daripada rata-rata hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional di kelas X PP Mu’allimin Muhammadiyah Sawah Dangka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X PP Mu’allimin Muhammadiyah Sawah Dangka. Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan dapat dijadikan salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika.
Skripsi ini berjudul “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Maninjau Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min tentang Penetapan Dzawil Arham sebagai Ahli Waris Perspektif Maslahah”, yang ditulis oleh Yusrizal Hamid, NIM 1122005, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjeich M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Penetapan Pengadilan Agama Maninjau nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min yang menetapkan dzawil arham sebagai ahli waris, sementara kewarisan dzawil arham masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan kewarisan dzawil arham tidak diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dzawil arham sebagai ahli waris dan menganalisis penetapan tersebut dalam perspektif maslahah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris, karena mengkaji penetapan hakim dan fakta nyata yang terjadi. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber data primer yaitu dari dokumen penetapan dan wawancara untuk data tambahan sebagai bahan pendukung untuk menganalisis, serta data sekunder yaitu dari literatur-literatur penunjang yang berhubungan dengan masalah penelitian, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan menjelaskan kembali setiap data yang ditemui agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode deduktif dengan berangkat dari teori atau ketentuan yang bersifat umum, sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan penetapannya dengan alasan bahwa dzawil arham masih memiliki hubungan darah dengan pewarissebagaimana yang terkandung dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terhalang mewarisi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan beberapa hadis yang dicantumkan dalam penetapan terkait penghalang kewarisan, serta bersandar pada pendapat Imam Hanafi dan Hanbali yang membolehkan dzawil arham mewarisi berdasarkan dalil ayat yang umum dan dukungan berberapa hadis nabi serta penggunaan dalil ra’yu sebagaimana yang dijabarkan dalam Kitab Al-Mawarits Fi Syari’ati Al-Islamiyati karya Muhammad Ali Ash-Shabuni. Ditinjau dari perspektif maslahah, penetapan ini dipandang maslahah berdasarkan prinsip keadilan, karena memberikan warisan kepada dzawil arham dipandang lebih adil daripada Baitul Mal atau kas negara, dengan kategori maslahah mursalah karena dasarnya merupakan dalil yang bersifat umum, dan berada di tingkatan maslahah hajiyyah yang menghindarkan kesulitan dan kesukaran bagi dzawil arham dalam menjalakan urusannya terutama urusan yang berkaitan dengan pewaris.
Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Arisan Dalam Baralek di Nagari Sungai Gando Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif ‘Urf” yang ditulis oleh Widia Ramahyuni, NIM 1122087, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya praktik arisan dalam baralek yang telah menjadi kegiatan bagi masyarakat Nagari Sungai Gando sejak tahun 2014. Arisan tersebut berfungsi sebagai sarana tolong-menolong dalam membantu biaya pelaksanaan baralek dan kematian. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa persoalan, seperti kewajiban pembayaran yang dianggap memberatkan sebagian masyarakat serta adanya tekanan sosial bagi masyarakat yang tidak ikut dalam arisan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan arisan tersebut serta bagaimana tinjauannya menurut perspektif ‘urf dalam hukum Islam. Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan tokoh agama, kepala jorong, perwakilan, pemuda, pengurus arisan, serta masyarakat yang mengikuti arisan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai praktik arisan dalam baralek di Nagari Sungai Gando. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan arisan dalam baralek di Nagari Sungai Gando termasuk kategori ‘urf shahih, yaitu kebiasaan yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, pada pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala seperti adanya kewajiban pembayaran dalam jumlah tertentu yang dianggap memberatkan sebagian anggota yang memiliki kondisi ekonomi lemah serta adanya tekanan sosial bagi masyarakat yang tidak ikut serta dalam arisan. Tradisi ini mengandung nilai ta’awun (tolong-menoong), kebersamaan, dan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan muamalah dalam Islam. Selain itu, praktik arisan dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dan bertujuan membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan biaya acara adat maupun kematian.
Skripsi ini Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hukum Pelaksanaan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Hingga Menghabiskan Harta Warisan : Study Kasus Nagari Lubuk Layang Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman”. Disusun oleh Adrian Seva, NIM. 1122047. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini ditulis karena adanya Pelaksanaan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Hingga Menghabiskan Harta Warisan di Nagari Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, tradisi ini dilatarbelakangi dengan adanya kebisaan masyarakat dalam memberikan harta hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Dalam praktik pemberian harta hibah terdapat ketidaksamaratan dalam proses pemberiannya, dikarenakan dalam pelaksanaan pemberian hibah orang tua lebih mengutamakan atau mendahulukan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki dalam memberikan harta hibah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tokoh adat, tokoh agama dan masyarkat di Nagari Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen pendukung lainnya. Adapun dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Hingga Menghabiskan Harta Warisan di Nagari Lubuk Layang dilaksanakan berbeda dengan ketentuan hukum Islam, yaitu diharuskan untuk berlaku adil ketika memberikan hibah. Dalam pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, orang tua lebih mengutamakan atau mendahulukan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki dan dalam pengeluaran harta untuk pemberian hibah, melebihi jumlah batasan harta yang boleh dihibahkan yaitu 1/3 dari harta yang dimiliki, yang dijelaskan dalam KHI pada pasal 210. Kebiasaan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik atau perselisihan antar persaudaraan. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, pelaksanaan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya di Nagari Lubuk Layang, ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam hal tersebut, yang mana sebagian ulama mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya diharuskan untuk berlaku adil dalam memberikan harta hibah, dan sebagian lainnya menyatakan boleh memberikan hibah kepada salah seorang anaknya dengan jumlah yang lebih banyak apabila terdapat alasan yang dibenarkan syariat dan bertujuan untuk kemaslahatan.
Skripsi ini berjudul "Harmonisasi Sistem Kewarisan Islam dan Sistem Kewarisan Adat Mandailing" yang ditulis oleh Habli Rahman, NIM 1120.078, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk menganalisis harmonisasi sistem kewarisan Islam dan kewarisan adat Mandailing. Dalam Sistem kewarisan Islam mengatur pembagian warisan secara normatif dan rinci dengan menetapkan ahli waris, bagian masing-masing, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan. Islam mengakui hak waris baik bagi laki-laki maupun perempuan sesuai dengan ketentuan syariat. Sementara sistem kewarisan adat Mandailing didasarkan pada sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, terutama terhadap harta pusaka. Penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan bentuk harmonisasi antara sistem kewarisan Islam dengan sistem kewarisan adat Mandailing. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat Kampung Koje. Sumber data sekunder berupa perujukan buku, jurnal, artikel. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriprif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara sistem kewarisan Islam dan adat Mandailing dapat terwujud melalui pendekatan kompromis yang menempatkan nilai-nilai Islam sebagai pedoman normatif dan adat sebagai kearifan lokal. Selama ketentuan adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ajaran Islam, maka adat dapat diterima dan dijalankan secara berdampingan.
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pandangan Masyarakat Rantau Nagari Aia Manggih Terhadap Pewarisan Harato Pusako Tinggi Perspektif Hukum Islam”, yang ditulis oleh Nurul Azzima Radhia, NIM 1122059, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pergeseran nilai dalam pemanfaatan harato pusako tinggi di Nagari Aia Manggih, di mana mulai marak terjadi praktik jual beli tanah pusako untuk kepentingan pribadi tanpa melalui prosedur adat yang sah. Hal ini diduga bahwa masyarakat memahami semua harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya merupakan warisan yang menjadi hak pribadi bagi setiap ahli waris. Hal ini bertolak belakang dengan Gurindam adat Minangkabau yang menetapkan bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan, kecuali untuk empat kondisi darurat tertentu (nan ampek). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan masyarakat rantau di Nagari Aia Manggih terhadap pewarisan harato pusako tinggi? dan (2) Bagaimana persepsi hukum Islam memandang pemahaman masyarakat di Nagari Aia Manggih terhadap harato pusako tinggi?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terstruktur dengan informan kunci seperti Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali Nagari, dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan metode berpikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Masyarakat rantau Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman memandang harato pusako tinggi sebagai identitas kaum untuk menunjukkan eksistensi kaum di dalam nagari. Harato pusako tinggi berfungsi untuk menjamin kesejahteraan perempuan, serta sebagai alat pemersatu kaum yang tidak diwariskan sesuai konsep kewarisan Islam, namun harus diwariskan secara turun temurun melalu garis keturunan ibu. Oleh karena itu masyarakat rantau Nagari Aia Manggih mengelola harato pusako tinggi melalui musyawarah di bawah pengawasan Mamak Kapalo Waris, sedangkan hak pakainya diberikan kepada kaum perempuan yang bertujuan untuk kelangsungan hidup keluarga. 2) Pandangan masyarakat rantau Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman tentang kewarisan harato pusako tinggi ini sangat sesuai dengan perspektif hukum Islam. Masyarakat Nagari Aia Manggih mengelompokkan harato pusako tinggi sebagai harta musabalah atau waqf ahli (wakaf keluarga) yang mana pewarisannya diberikan kepada anggota keluarga selanjutnya. Sehingga harato pusako tinggi bisa dikelola dan diambil manfaatnya untuk kebutuhan dalam pemenuhan kehidupan anggota keluarga. Pewarisan harato pusako tinggi di Nagari Aia Manggih ini sesuai dengan prinsip "Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah."
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji implementasi pembagian harta warisan dalam praktik perkawinan ganti lapiak di Nagari Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, yang kemudian dianalisis dari persfektif Hukum Islam. Perkawinan ganti lapiak merupakan tradisi adat Minangkabau, di mana seorang suami menikahi adik perempuan dari istrinya yang telah meninggal dunia. Tujuan utama praktik ini adalah untuk menjaga keutuhan ikatan kekerabatan, memastikan keberlangsungan pengasuhan anak-anak yatim, dan mengelola harta bersama. Namun, perkawinan ganti lapiak seringkali menimbulkan kerumitan dan konflik serius dalam pembagian harta warisan karena adanya tarik menarik antara system Hukum adat Minangkabau yang bersifat matrilineal yaitu mengutamakan perempuan sebagai penerima warisan utama dan sistem Hukum Islam (faraidh) yang bersifat patrilineal dan telah mengatur bagian ahli waris secara pasti. Melalui metode penelitian kualitatif deskriptif yang berbasis kasus lapangan (field research) di Nagari Pasia, ditemukan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan dalam konteks ganti lapiak bervariasi. Beberapa kasus berusaha menyelesaikan sesuai dengan Hukum Islam, namun seringkali terdapat kesalahan fatal dalam waktu pelaksanaannya, yaitu pembagian dilakukan setelah perkawinan ganti lapiak dilangsungkan, bukan sebelumnya. Sementara itu, kasus lain justru mencampuradukkan ketentuan adat dan Islam, yang berujung pada ketidakadilan bagi ahli waris yang ditinggalkan. Dari tinjauan Hukum Islam, meskipun praktik perkawinan ganti lapiak itu sendiri dianggap boleh selama memenuhi syarat syariat, tindakan menunda pembagian atau mencampurkan harta warisan almarhumah istri dengan harta pernikahan kedua dianggap melanggar prinsip faraidh. Hukum Islam mewajibkan pembagian harta peninggalan secara adil sesuai ketentuan syariat, dan menunda hak ahli waris berarti menghalangi hak yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Harmonisasi yang adil antara adat dan syariat sangat diperlukan untuk memastikan kesejahteraan social dan hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Skripsi ini atas nama Lia Melvira, NIM. 4420024, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djambil Djambek Bukittinggi, dengan judul “Olahraga Pacu Kuda Sebagai Warisan Sejarah Budaya Di Kota Bukittinggi (1889-1945)”. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji Olahraga Pacu Kuda Sebagai Warisan Sejarah Budaya Di Kota Bukittinggi. Bukittinggi merupakan sebuah kota yang terletak di Sumatera Barat yang dikenal sebagai salah satu pusat warisan sejarah dan budaya yang kaya, terutama selama priode kolonial. Bukittinggi pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kock. Pada priode Belanda pacu kuda berkembang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Minangkabau. Dikawasan Bukik Ambacang, Belanda membangun arena pacu kuda sebagai bagian dari fasilitas hiburan dan olahraga bagi para pejabat serta masyarakat Eropa yang tinggal disana. Pacu kuda Bukik Ambacang diresmikan Belanda pada tahun 1889 yang dikenal dengan nama galanggan Bukik Ambacang. Galanggang ini merupakan galangang tertua di Indonesia dan juga merupakan pelopor olahraga pacu kuda di Sumatera Barat. Sejak diresmikan tahun 1889 gelanggang ini bernaung dibawah Renbond (organisasi pemerintah Belanda) dan setiap tahunnya diadakan pacuan kuda pada hari-hari tertentu, seperti hari-hari pasar dan hari ulang tahun ratu Belanda, hingga saat ini berkembang menjadi destinasi pariwisata warisan sejarah di Kota Bukittinggi yang dikenal dengan olahraga pacu kuda. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif naratif dengan metode penelitian sejarah. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah sember primer dan sekunder. Sumber primer dapat berupa Arsip Belanda, Surat Kabar yang terkait dengan judul penelitian, sedangkan sumber skunder dengan meneliti artikel buku, jurnal terkait dengan judul penelitian yaitu tentang Olahraga Pacu Kuda Sebagai Warisan Sejarah Budaya Di Kota Bukittinggi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama masa kolonial dan menjelang kemerdekaan, pacu kuda menjadi simbol kekuatan dan keberanian masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perjalanan sejarah olahraga pacu kuda di Bukittinggi, termasuk pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Melalui analisis terhadap dokumentasi sejarah penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam pacu kuda serta pentingnya upaya pelestarian tradisi ini di era modern. Dengan demikian, pacu kuda di Bukittinggi tidak hanya dikenang sebagai sebuah olahraga, tetapi juga sebagai simbol warisan budaya yang patut dijaga dan dilestarikan. Kata Kunci: Pacu Kuda, Warisan Sejarah Budaya, Bukittinggi
Skripsi ini disusun oleh Arfan Surya Syaputra NIM 3321170 Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan Judul Skripsi “Analisis Keputusan Mahasiswa Menggunakan Arisan Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi).” Arisan online telah menjadi fenomena yang berkembang pesat pada kalangan mahasiswa, termasuk pada Prodi Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan arisan online menjadikannya pilihan populer sebagai alat menabung dan memenuhi kebutuhan finansial, terutama karena tantangan dalam menabung secara mandiri dan keinginan untuk mengontrol pengeluaran. Namun, praktik arisan online ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip Ekonomi Islam, khususnya terkait adanya denda dan uang administrasi yang berpotensi mengandung unsur riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mahasiswa Prodi Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi angkatan 2021 dalam menggunakan arisan online, serta meninjau pandangan Ekonomi Islam terhadap keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu mencari data langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menghubungkan teori dengan fakta menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta metode analisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal, seperti motivasi dan persepsi, lebih dominan memengaruhi keputusan mahasiswa dibandingkan faktor eksternal seperti pengaruh sosial dan budaya. Mahasiswa memandang arisan online sebagai solusi efektif untuk menabung dan memenuhi kebutuhan, serta menganggap uang administrasi dan denda sebagai hal yang wajar untuk kelancaran sistem. Dalam perspektif Ekonomi Islam, arisan online secara umum dianggap boleh (mubah) karena didasarkan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir, asalkan kesepakatan dipatuhi. Konsep-konsep ekonomi Islam seperti keberkahan, konsumsi sosial, dan kemanfaatan juga terpenuhi dalam praktik ini. Namun, pada arisan online terdapat aspek denda yang dikenakan untuk anggota arisan karena keterlambatan pembayaran yang berpotensi dikategorikan sebagai riba jahiliyah, yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, mekanisme denda perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip kebersihan (thaharah) dalam Ekonomi Islam, misalnya dengan menyalurkan denda untuk kepentingan umum. Penelitian ini memberikan wawasan tentang perilaku ekonomi mahasiswa dalam konteks digital dan relevansinya dengan prinsip-prinsip syariah.
Ramadhani Il, 4421014, Skripsi “Transformasi Tradisi Serak Gulo Menjadi Warisan Budaya Tak Benda Di Kelurahan Pasa Gadang (2022- 2024)” Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2025. Penelitian ini membahas proses transformasi tradisi Serak Gulo dari sebuah praktik budaya masyarakat keturunan India Muslim di Kelurahan Pasa Gadang menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) yang diakui secara nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tradisi Serak Gulo yang dilaksanakan setiap 1 Jumadil Akhir merupakan bentuk sedekah sosial keagamaan yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad dan menjadi simbol toleransi, kebersamaan, dan pluralitas masyarakat Kota Padang. Penelitian terhadap tradisi Serak Gulo penting dilakukan sebagai upaya pelestarian budaya lokal yang memiliki nilai religius dan sosial. Tradisi ini mencerminkan akulturasi budaya Arab dan lokal serta mengandung pesan solidaritas dan spiritualitas. Minimnya kajian akademik tentang tradisi ini menjadikannya relevan untuk diteliti guna memperkuat identitas budaya komunitas serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang kebudayaan dan studi Islam Nusantara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah dan antropologi budaya. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku budaya, tokoh masyarakat, arsip-arsip tradisi, serta dokumentasi instansi terkait. Penelitian mencakup periode tahun 2019 hingga 2024, yang meliputi proses pengajuan, verifikasi, penetapan, hingga pasca penetapan Tradisi Serak Gulo sebagai WBTb Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi Serak Gulo menjadi Warisan Budaya Tak Benda diawali dari inisiatif dari ketua komunitas India muslim sejak tahun 2019 yang mulai menyadari mulai lunturnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai budaya mereka, sehingga mereka mulai mengumpulkan dokumen-dokumen usulan yang akan mereka ajukan ke Dinas kebudayaan kota Padang dan selanjutnya diteruskan ke Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2022 proposal pengajuan diterima dan dilanjutkan dengan proses verifikasi lapangan, wawancara dengan pelaku pelaksanaan tradisi, dan pendokumentasian visual tradisi yang kemudian dan kemudian dilakukan verifikasi dan kurasi oleh tim ahli Warisan Budaya Tak Benda Kemendikbutristek, dan kemudian setelah memenuhi syarat tradisi serak gulo di ajukan ke sidang penetapan Warisan Budaya Tak Benda, dan pada tanggal 25 Oktober 2023 Tradisi Serak Gulo resmi ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Skripsi ini berjudul "Arisan Emas Di Kampung Pisang Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat (Studi Analisis Berdasarkan Akad Qardh)", yang ditulis oleh Dilla Putri Ayu, NIM 1221.051, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan arisan emas di Kampung Pisang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, di mana masing-masing anggota arisan menyetorkan setengah emas (1,25 gram) setiap ada anggota yang akan melaksanakan pesta, namun adakalanya terjadi perbedaan kualitas emas dan harga emas ketika anggota membeli atau menjual emas tersebut. Dalam hal ini, perbedaan kualitas emas terjadi karena perbedaan pembelian toko emas di masing-masing anggota. Di mana kualitas emas tersebut dapat dilihat dari kadar emas, ketahanan emas, dan keindahan emas. Dan Harga emas yang tidak selalu sama. Hal ini terjadi karena adanya perubahan harga yang kadang naik atau turun. Sementara waktu pelaksanaan pesta tidak selalu sama jaraknya, sehingga mengakibatkan emas yang diperoleh dari masing-masing anggota tidak sesuai dengan harga emas yang dibeli sebelumnya. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui praktik arisan emas di Kampung Pisang yang ditinjau berdasarkan akad qardh. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Anggota arisan emas, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, skripsi dan jurnal. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik arisan emas di Kampung Pisang, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat, dilaksanakan oleh 9 anggota arisan. Dalam hal ini, dilakukan berdasarkan musyawarah oleh anggota arisan yang dipimpin oleh ketua arisan. Setiap peserta arisan diharuskan untuk menyetor setengah emas (1,25 gram) ketika ada anggota yang akan mengadakan pesta, seperti pesta pernikahan, pesta khitanan, dan pesta turun mandi anak. Anggota arisan harus menyerahkan emas tersebut paling lambat 1 hari sebelum pesta dilaksanakan. Apabila ditinjau dari konsep akad qardh, praktik arisan emas di Kampung Pisang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, telah memenuhi rukun dan syarat pada akad qardh, yaitu anggota yang meminjamkan emas kepada anggota lain yang akan mengadakan pesta, dan kemudian emas tersebut dikembalikan dengan nilai yang setara. Dari segi akad qardh, pengembalian pinjaman harus sesui dengan nilai yang dipinjamkan. Apabila terjadi perbedaan kualitas emas atau naik turunnya harga emas, maka nilai pengembalian harus disesuaikan dengan nilai emas yang sama atau setara pada waktu pengembalian.
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Analisis Fiqih Kontemporer Terhadap Pelaksanaan Arisan Grup Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ” Yang ditulis oleh Ari Gunawan Naibaho, NIM. 1221.053, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Arisan adalah praktik pengumpulan dana secara kolektif yang merupakan sistem simpan pinjam informal berbasis rotasi (ROSCA - Rotating Savings and Credit Association) di mana sekelompok individu sepakat untuk menyetorkan sejumlah uang kepada admin. Admin grup akan mengambil keuntungan dalam arisan seperti "uang jasa" yang dibebankan kepada setiap anggota sebagai kompensasi atas pengelolaan dana, Admin mendapatkan giliran pertama (atau ditetapkan sebagai penerima pertama) tanpa membayar setoran selanjutnya. Metode pada penelitian ini menggunakan metode hukum empiris normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan sumber data literatur yang didukung dengan data kepustakaan. Data wawancara disini disebut sebagai data primer sedangkan data dari buku dan kepustakaan disebut sebagai data sekunder. Data yang diperoleh kemudian penulis sajikan dalam karya ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada praktek pelaksanaan Arisan Grup Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dapat disimpulkan sebagai berikut:Pertama ,dalam pelaksanaannya admin grup dalam arisan tersebut akan mengelola uang arisan dan memperoleh keuntungan dari nomor urut 0 pada kloter yang akan di isi oleh admin tampa melakukan penyetoran.Kedua,analisis menurut fiqih kontemporer mengenai arisan grup tersebut sudah memenuhi syarat seperti Aqid, Sighat, Ma’qud‘alaih .Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan bermuamalah yaitu pengambilan keuntungan jasa yang berlebihan seperti uang denda akibat keterlambatan yang dibayarkan kepada admin akan sepenuhnya menjadi milik admin grup dan Anggota arisan yang berhenti ketika berjalannya arisan maka uang sebelumya yang telah di setor kepada admin grup akan hangus dan menjadi kepemilikan admin. Pelaksanaan arisan grup sebaiknya tidak menggunakan pengambilan keuntungan yang berlebihan oleh admin grup karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.
Perbedaan pandangan dari ke dua mufassir Minangkabau yang merupakan ayah dan anak yaitu: Hamka dan Abdul Karim Amrullah terkait kewarisan matrilineal harta pusaka dari mamak-kemenakan. Dimana Abdul Karim Amrullah mengharamkan harta pusaka dari mamak-kemenakan yang ditulis beliau dalam Tafsir Al-Burhan dan juga karya beliau yang lain yang berjudul Kitab Sendi Aman Tiang Selamat. Sedangkan Hamka membolehkan harta pusaka turun dari mamak-kemenakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hamka dan Abdul Karim Amrullah memiliki pandangan yang sama terkait kewarisan matrilineal yang pada awalnya Abdul Karim Amrullah mengkritik keras kewarisan matrilineal harta pusaka dari mamak-kemenakan. Namun pada akhirnya Abdul Karim Amrullah surut dari pandangan awal-nya dan membolehkan kewarisan matrilineal harta pusaka turun dari mamak-kemenakan. Ada dua pandangan Abdul Karim Amrullah yaitu pada tahap awal, beliau mengharamkan kewarisan matrilineal harta pusaka tinggi dari mamak-kemenakan yang diungkapkannya dalam Tafsir al-Burhan dicetak tahun 1927). Dalam buku Sendi Aman Tiang Selamat ditulis 1922. Adapun dalam karya Abdul Karim Amrullah kitab Fara’id dicetak tahun 1935, justru memberikan tempat terhadap pewarisan harta pusaka kepada kemenakan Hamka dan Abdul Karim Amrullah membedakan harta pusaka menjadi dua yaitu: harta pusaka tinggi sistem pewarisannya dari mamak-kemenakan dan harta pusaka rendah sistem pewarisannya menurut hukum Faraid Islam.