konflik Suami Isteri Dalam Perkawinan dan Solusinya Menurut Fikih
<p> melengkapi bahan BKD</p>
Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.
<p> melengkapi bahan BKD</p>
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pandangan Ulama Nagari Paninggahan Terhadap Status Istri Yang Ditinggal Oleh Suami Pergi Merantau Tanpa Kabar Berita Dalam Tinjauan Hukum Islam”. disusun oleh, Hifzil Farhan Masta, NIM, 1122136, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena suami yang pergi merantau tanpa memberikan kabar, tidak memenuhi kewajiban nafkah, serta menimbulkan ketidakpastian terhadap status hukum istri dalam perkawinan. Kondisi tersebut memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama Nagari Paninggahan mengenai status istri yang ditinggalkan, sehingga diperlukan kajian berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama Nagari Paninggahan terhadap status istri yang ditinggalkan suami pergi merantau tanpa kabar berita serta menganalisis pandangan tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para ulama Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai status istri yang ditinggalkan suami tanpa kabar. Sebagian ulama berpendapat bahwa istri tetap berstatus sebagai istri yang sah selama belum ada talak dari suami ataupun putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Sebagian lainnya berpendapat bahwa apabila suami tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang lama, khususnya sekitar empat tahun, maka istri dapat dipandang telah berpisah berdasarkan pendapat fikih mengenai suami mafqud. Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat Nagari Paninggahan masih dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, seperti Raso Jo Pareso dan pertimbangan hubungan kekerabatan (bako), sehingga sebagian istri memilih mempertahankan perkawinan daripada mengajukan gugatan cerai. Dalam perspektif hukum Islam, perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya keragaman ijtihad ulama, namun dalam konteks sistem hukum Indonesia, pendapat yang paling sesuai dengan prinsip kemaslahatan adalah memberikan kesempatan kepada istri untuk mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama apabila suami telah lama meninggalkan istri tanpa kabar, tidak memberikan nafkah, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak istri, kepastian hukum, dan kemaslahatan keluarga dapat diwujudkan secara seimbang melalui penerapan hukum Islam yang selaras dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.
Skripsi ini berjudul “Tradisi Manjapuik Palambo di Jorong Tangah Padang Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten 50 Kota Perspektif ‘Urf Dalam Hukum Islam”, yang ditulis oleh Putri Amanda NIM 1122151, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi Manjapuik Palambo yang mengharuskan keluarga istri membawa dulang ke rumah orang tua suami pada hari ketiga setelah suami meninggal dunia sebagai bentuk penghormatan dan pelanjutan adat Manjapuik Sumando. Tradisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan ajaran Islam karena tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengatur kewajiban ritual pasca kematian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tradisi tersebut melalui perspektif 'Urf untuk menilai apakah praktik adat ini dapat dikategorikan sebagai 'Urf Shahih yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat atau justru termasuk 'Urf Fasid yang bertentangan dengan ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat (Datuak dan Bundo Kanduang), tokoh agama, dan masyarakat Jorong Tangah Padang, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Manjapuik Palambo dilaksanakan pada hari ketiga setelah suami meninggal dengan membawa kaduik siriah, dulang samba, dulang nungkowa. Tradisi ini bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab adat, penghormatan terhadap sumando, penguatan silaturahmi, dan pemeliharaan hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak keluarga. Ditinjau dari perspektif 'Urf, tradisi ini termasuk dalam kategori 'Urf Shahih karena memenuhi seluruh kriteria: tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah, mengandung nilai kemaslahatan berupa penguatan hubungan sosial dan solidaritas masyarakat, tidak mengandung unsur kemudaratan, serta telah dipraktikkan secara turun-temurun dan diterima secara luas oleh masyarakat. Tradisi ini juga sejalan dengan kaidah fiqh al-'ādah muḥakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum) dan selaras dengan tujuan syariat Isl
Skripsi ini berjudul “Tradisi Manjopuk Suami Jo Carano Pada Hari Kematian Istri Perspektif Maslahah di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota”, yang ditulis oleh Wara ‘Aini, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi manjopuk suami jo carano pada hari kematian istri di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota. Tradisi ini merupakan adat yang dilakukan dengan menjemput suami kembali ke kaumnya pada hari kematian istri. Tradisi tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap sebagai bagian dari adat yang diwariskan secara turun-menurun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan tradisi manjopuk suami jo carano di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota? dan Bagaimana pandangan Maslahah mengenai tradisi manjopuk suami jo carano pada hari kematian istri di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Ketua KAN, Niniak Mamak, masyarakat, dan suami yang pernah dijemput dalam tradisi tersebut. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1) Tradisi manjopuk suami jo carano dilakukan ketika istri meninggal dunia, yaitu dengan menjemput suami kembali ke kaumnya oleh bundo kanduang dari pihak suami dengan membawa carano yang berisi siriah lengkap dan pinang. Tradisi ini dilaksanakan karena kedudukan suami sebagai urang sumando dilingkungan keluarga istrinya dianggap berakhir setelah meninggalnya istri. Meskipun tidak bersifat wajib dan tidak memiliki sanksi adat yang tegas, tradisi ini masih dipertahankan karena dianggap sebagai bagian penting dari adat yang diwariskan secara turun-temurun. 2) Ditinjau dari perspektif maslahah, tradisi manjopuk suami jo carano termasuk ke dalam maslahah mursalah karena tidak dijelaskan secara khusus dalam Al-Qur’an maupun Hadist, namun mengandung tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran islam. Tradisi ini juga termasuk maslahah hajjiyah karena mengandung kemaslahatan berupa menjaga raso jo pareso, menjaga martabat suami dan kaumnya, serta memelihara hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan keluarga istri. Oleh karena itu, tradisi manjopuk suami jo carano dapat dipandang sebagai tradisi adat yang mengandung nilai kemaslahatan dan masih relevan untuk dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Nagari Sarilamak.
Skripsi ini berjudul : “Analisis Maslahah Terhadap Putusan Hakim dalam Mengabulkan Cerai Gugat Karena Penelantaran Oleh Suami Gaib Berdasarkan Putusan Verstek E-litigasi (Studi Putusan Nomor 443/Pdt.G/2025/PA.Bkt)” disusun oleh Eza Andrea dengan NIM.1119039 Program Studi Hukum Keluarga dan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkara suami pergi meninggalkan rumah dalam waktu sangat lama tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah, istri berada dalam posisi yang serba tidak pasti belum berstatus janda, namun juga tidak lagi mendapatkan hak-haknya sebagai istri. Putusan Nomor 443/Pdt.G/2025/PA.Bkt adalah contoh nyata dari kondisi tersebut, di mana Pengadilan Agama Bukittinggi memutus cerai gugat seorang istri yang ditelantarkan oleh suami gaib selama lebih dari sembilan tahun melalui mekanisme verstek berbasis e-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan tersebut dan menganalisisnya dari perspektif maslahah. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan bersifat deskriptif analitik. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Nomor 443/Pdt.G/2025/PA.Bkt beserta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan teori maslahah dari tiga ulama, yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Al-Syatibi, dan M. Said Ramadan Al-Buti. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan. Pertama, pertimbangan hakim dibangun secara berlapis melalui enam pokok, yaitu penegasan kewenangan pengadilan, penerapan putusan verstek disertai kewajiban pembuktian, penerimaan keterangan saksi tidak langsung (testimonium de auditu) berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003, penerapan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam didukung Yurisprudensi Nomor 136/K/AG/1997, penggunaan kaidah fikih dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih, dan penjatuhan talak ba'in sughra berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam. Kedua, putusan ini memenuhi kemaslahatan pada tiga tingkatan: tingkat dharuriyyat karena melindungi jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), tingkat hajiyyat karena memberikan kepastian hukum melalui verstek dan kemudahan akses keadilan melalui e-litigasi, serta tingkat tahsiniyyat karena perceraian diakhiri secara tasrih bil ihsan. Kemaslahatan ini memenuhi syarat-syarat yang dirumuskan oleh Al-Ghazali dan Al-Syatibi, serta lolos uji lima dawabit Al-Buti, sehingga putusan ini merupakan ijtihad yudisial yang sah secara prosedural sekaligus kuat secara substantif dalam perspektif maslahah.
Penelitian ini berangkat dari adanya hadis-hadis yang secara tekstual tampak bias gender, salah satunya adalah hadis yang mengibaratkan posisi perempuan sebagai tawanan bagi laki-laki. Pemahaman yang hanya terpaku pada makna harfiah terhadap hadis tersebut sering kali disalahgunakan untuk melegitimasi praktik subordinasi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah makna hadis tersebut melalui pendekatan Ma’anil Hadis serta menganalisis relevansinya terhadap pola hubungan suami istri di era kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Data primer bersumber dari Kitab Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah, sedangkan data sekunder mencakup kitab syarah serta literatur pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan teori Ma’anil Hadis dari Yusuf al-Qardhawi yang meliputi analisis linguistik, konteks historis (asbabul wurud), serta korelasi dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah ‘awan (tawanan) dalam hadis tersebut merupakan bentuk majaz tasybih (metafora) yang menggambarkan posisi perempuan yang membutuhkan perlindungan, bukan dalam arti hamba sahaya secara harfiah. Hadis ini disampaikan Rasulullah SAW pada peristiwa Haji Wada’ sebagai wasiat untuk menjunjung tinggi martabat perempuan. Relevansi hadis ini terhadap relasi suami istri mencakup tiga poin utama: pertama, perubahan paradigma istri sebagai mitra sejajar dalam rumah tangga, bukan sebagai pihak yang dikuasai; kedua, penguatan nilai-nilai perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara fisik maupun psikis; dan ketiga, penegasan tanggung jawab ekonomi suami melalui pemberian nafkah secara patut (ma’ruf). Dengan demikian, pemahaman kontekstual terhadap hadis ini justru menjadi landasan bagi terciptanya relasi keluarga yang harmonis dan berkeadilan.
Skripsi ini berjudul “Relasi Suami Istri dalam QS. at-Tahrim dan Relevansinya dengan Sistem Matrilineal di Minangkabau (Kajian Maudhu’i)” Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana relasi suami istri yang ada dalam surah at-Tahrim dengan mengaitkan pada sistem matrilineal di Minangkabau. Rumah tangga dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia karena menjadi fondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang berakhlak dan sejahtera. Keharmonisan relasi suami istri berperan penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa raḥmah, namun dalam praktiknya masih sering ditemukan ketimpangan peran dan tanggung jawab yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya ketika dipengaruhi oleh budaya dan pemahaman gender yang keliru. Salah satu masyarakat yang memiliki karakteristik khas dalam relasi rumah tangga adalah masyarakat Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan suami sebagai sumando dalam keluarga istri. Kondisi ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam relasi suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep relasi suami istri dalam QS. at-Tahrim serta relevansinya dengan sistem matrilineal masyarakat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (mauḍū’i), melalui pengumpulan dan analisis ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan relasi keluarga, khususnya dalam QS. at-Tahrim, serta didukung oleh penafsiran para Mufasir Minangkabau. Hasil kajian menunjukkan bahwa QS. at-Tahrim menekankan pentingnya tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam menjaga diri dan keluarga dari keburukan, dengan landasan ketakwaan, keadilan, dan kasih sayang. Relasi suami istri yang ideal bukanlah relasi dominatif, melainkan relasi yang seimbang, saling melengkapi, dan bekerja sama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab keluarga. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi dengan prinsip dasar masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi musyawarah, kerja sama, dan keseimbangan peran, meskipun tetap memerlukan pemahaman yang tepat agar tercipta keadilan dan keharmonisan dalam rumah tangga.
Skripsi ini berjudul “ Pandangan Hukun Islam Terhadap perceraian Dengan Alasan Suami Mafqud di Koto Tinggi kecamatan Tanjung Raya” yang di tulis oleh Zelly Fachrunnisa, NIM 1121079, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kasus suami yang hilang tanpa kabar (mafqud) dalam waktu lama, yang menimbulkan dampak psikologis, ekonomi, dan hukum bagi istri yang ditinggalkan. Meskipun demikian, penyelesaian melalui jalur hukum formal masih jarang ditempuh oleh masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami mafqud serta menggambarkan bagaimana praktik masyarakat Nagari Koto Tinggi Duo Koto dalam menyikapi permasalahan tersebut. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek normatif hukum Islam, tetapi juga pada realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tokoh adat, wali nagari, tokoh agama, dan pihak keluarga. Pendekatan ini dipilih agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran menyeluruh baik secara normatif maupun empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung menyelesaikan persoalan mafqud melalui musyawarah keluarga dan jalur adat. Dalam pandangan ulama fikih, Mazhab Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan fasakh setelah empat tahun tanpa kabar, sedangkan Mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah mensyaratkan adanya kepastian wafat atau penderitaan berat untuk mengajukan perceraian. Kesimpulannya, hukum Islam sebenarnya telah memberikan ruang perlindungan bagi istri dalam kondisi mafqud. Namun, implementasinya dalam masyarakat masih terbatas karena minimnya pemahaman terhadap hukum Islam secara formal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menjembatani antara hukum Islam dan praktik sosial masyarakat.
Skripsi ini berjudul Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Di Yayasan Sahabat Pelita Inklusif Kota Bukittinggi Dalam Membangun Keluarga Sakinah.Yang disusun oleh Septhya Rahma Syafnita, Nim; 1121034 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang skripsi ini ditulis karna penulis ingin mengetahui bagaimana upaya pasangan suami istri disabilitas di yayasan sahabat pelita inklusif kota Bukittinggi dalam membangun keluarga sakinah, dan apa kendala- kendala yang dialami oleh pasangan suami istri disabilitas dalam membangun keluarga sakinah. Penulis juga melakukan peneitian ini karena penulis merasa penting untuk mengangkat isu-isu keluarga disabilitas yang sering kali luput dari perhatian masyarakat dan kurang mendapat kajian ilmiah secara mendalam. Selain itu penulis tidak hanya tertarik pada keberhasilan mereka dalam membangun keluarga ssakinah, tetapi juga ingin menggali tantangan-tantangan yang mereka alami, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran nyata mengenai dinamika rumah tamgga pasangan disabilitas. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan jenis kualitatif dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang menjawab penelitian ini, dan sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal, skripsi terrkait dengan tema penelitian. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari penelitian yang penulis temukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pasangan suami istri disabilitas di yayasan sahabat pelita inklusif kota bukittinggi tetap memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun keluarga sakinah, meskipun berada dalam keterbatasan fisik. Mereka menunjukkan bahwa kondisi disabilitas bukan menjadi penghalang utama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, selama ada komunikasi yang baik, saling pengertian, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Upaya yang mereka lakukan mencakup saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, menjalin komunikasi yang terbuka, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan berusaha memenuhi tanggung jawab sebagai pasangan suami istri sesuai kemampuan masing-masing. Namun, pasangan disabilitas ini juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fisik, ekonomi yang tidak stabil, akses yang terbatas terhadap fasilitas umum, serta kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat yang masih memiliki pandangan negatif terhadap disabilitas.
Nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, nafkah juga mengandung arti semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, dan rumah. Oleh karenanya, maka ada beberapa perkara yang awalnya muncul di berbagai kalangan masyarakat khususnya di lingkungan keluarga. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana studi hadis takaran nafkah suami terhadap istri bagaimana takaran nafkah suami kepada istrinya . kemudian diharapkan mendatangkan manfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman sehingga bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (Library research), menggunakan ma’nil hadis, dengan pendekatan secara tekstual dan kontekstul hadis untuk mengetahui pemahaman hadisnya. Untuk langkah pertama penulis menelusuri hadis pada kitab Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis. Kemudian merunjuk kepada kitab sumber hadis, selain itu untuk mengetahui pemahaman dari hadis tersebut maka digali dari berbagai kitab Syarah Hadis yang bersangkutan dan melakukan pemahaman secara tekstual dan kontesktual. Selanjutnya dilakukan analisis secara menyeluruh dari hadis dan pemahaman tersebut.Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada kriteria tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan adalah pendapat yang sangat bijak. Karena kalau nafkah ditentukan kriterianya maka kriteria itu tidak akan bisa sama. Setiap daerah memiliki waktu, tempat, kondisi, dan orangnya yang berbeda. Boleh jadi untuk daerah tertentu suatu kriteria nafkah akan cocok tapi belum tentu untuk daerah lain. Mungkin bagi istri yang sudah terbiasa hidup dalam lingkungan serba kekurangan, jumlah besaran nafkah dari suaminya dianggap cukup, tapi untuk istri yang terbiasa hidup dalam kemewahan akan menganggap jumlah besaran nafkah itu terlalu kecil. Dengan demikian, nafkah dengan menetapkan jumlah kriteria tertentu akan mempersulit posisi suami yang kebetulan memiliki mata pencaharian yang pas-pasan hanya cukup untuk makan misalnya bagi suami yang kebetulan memiliki pekerjaan dengan gaji atau upah yang tinggi maka tidak jadi masalah ditentukan besar kecilnya nafkah untuk istri. Sebaliknya bagi suami yang hanya mendapat penghasilan rendah akan menjadi beban manakala ia ditargetkan perbulan harus memberi nafkah sekian pada istri.
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan banyak motif mengapa pasangan suami istri menyebarkan konten bermesraan mereka di media sosial. Diantaranya; menjadikan media sosial sebagai panggung pertunjukan yang akhirnya di era sekarang muncul istilah conten creator; kegemaran swafoto/selfie lalu diposting di media sosial; adanya keinginan untuk mengikuti trend masa kini; tempat mendapatkan validasi, pujian, dukungan; tempat memperoleh dukungan emosial; dan adanya juga hanya sebagai tempat untuk menyimpan moment bahagia mereka. Dari segi maqashid asy-syariah perbuatan bermesraan sepasang suami istri yang disebarkan di media sosial tidak sesuai dengan tujuan hukum islam, yaitu mewujudkan maslahah dan menghindarkan mafsadah. Penyebaran konten bermesraan ini dilarang secara hajiyah yang dapat menghasilkan hukum haram.
Ulumia Mukhlis NIM 4220020 dengan judul “Studi Hadis tentang Kebohongan yang Diperbolehkan”. Program studi S1 Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Perguruan Tinggi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, penelitian ini difokuskan kepada hadis tentang kebohongan yang diperbolehkan. Bohong adalah ucapan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Terdapat ayat-ayat al-Qur’an dan hadis Rasulullah yang secara tegas melarang untuk berbuat bohong, namun disisi lain ditemukan hadis-hadis, dan beberapa riwayat mengenai kebolehan untuk berbohong. Rasulullah mengatakan tidaklah berdosa seseorang yang melakukan bohong pada tiga kondisi yaitu berbohong dalam peperangan, berbohong untuk mendamaikan, dan bohongnya suami terhadap istrinya. Dengan demikian muncul pertanyaan yaitu, bagaimana kualitas dan pemahaman hadis tentang kebohongan yang diperbolehkan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kualitas dan pemahaman dari hadis kebohongan yang diperbolehkan. Kemudian diharapkan mendatangkan manfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman sehingga bisa di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (Library Research), menggunakan metode Maudhu’i, yang berguna untuk meneliti kualitas hadis dan pemahaman hadis. Langkah pertama, hadis ditelusuri pada kitab Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis. Kemudian merujuk kepada kitab sumber hadis, setelah itu dilakukan takhrij hadis untuk mengetahui kualitas dari hadis-hadis yang diteliti menggunakan metode Maudhu’i. Setelah itu untuk mengetahui pemahaman dari hadis yang diteliti, digali pemahaman dari kitab Syarah Hadis yang bersangkutan untuk mendapatan pemahaman pertema dari tiga aspek kebohongan yang diperbolehkan. Hasil penelitian ini adalah hadis-hadis tentang kebohongan yang diperbolehkan banyak ditemukan. Pembahasan hadis pertema, maka diambil hadis-hadis sesuai dengan tema masing-masing serta mencari beberapa validitas dari hadis-hadis tersebut. Hadis-hadis yang telah diteliti rata-rata hadis dengan kualitas yang Shahih. Adapun perawi yang bermasalah pada hadis maka hadis tersebut berkedudukan hasan, namun terdapat hadis serupa yang diriwayatkan Shahih Bukhari dan Shahih Muslim maka hadis tersebut naik tingkatan menjadi Shahih Lighairihi. Kemudian pemahaman tentang larangan untuk berbuat bohong, pelarangan tersebut tidak bersifat mutlak, disebabkan ada tiga kondisi yang diperbolehkan untuk berbohong yaitu berbohong dalam peperangan terbatas hanya pada selain perjanjian keamanan, berbohong untuk mendamaikan seperti seorang muslim yang bersembunyi karena dikejar orang zhalim yang hendak membunuhnya maka dalam hal ini wajib berbohong untuk melindungi orang tersebut, dan berbohongnya suami terhadap istrinya terbatas pada perkara yang tidak mengugurkan hak. Kebolehan seseorang untuk berbohong tergantung pada situasi dan kondisi yang membuatnya diperbolehkan, apabila sesuatu yang disampaikan itu mengandung kebaikan dan bisa disampaikan tanpa kebohongan maka pada situasi ini berbohong hukumnya haram. Tetapi apabila tidak bisa disampaikan kecuali dengan berbohong, maka dalam hal ini bohong diwajibkan.
Skripsi ini berjudul “Perspektif Suami Tentang Kewajiban Nafkah Pasca Bantuan Program Keluarga Harapan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam”, yang ditulis oleh Ahmad Muhajir Albisri, NIM 1120067, Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi. Skripsi ini ditulis karena terdapat suami yang dengan sengaja melalalaikan nafkah terhadap keluarganya, yaitu suami malas untuk mencari nafkah atau bekerja setelah menerima bantuan program keluarga harapan, padahal sebelum menerima bantuan tersebut suami giat dalam bekerja. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan tanggungjawab suami dalam menafkahi istri dan anak-anak. Selain itu, berkurangnya pemberian nafkah dari suami kepada istri dan anak-anak, setelah mendapatkan bantuan program keluarga harapan. Program keluarga harapan adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada keluarga miskin dan rentan miskin di Indonesia. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (field research) dan metode pustaka (library research) yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Penulis menggunakan sumber informan dan narasumber. Sumber data primernya adalah keluarga penerima bantuan program keluarga harapan, pendamping sosial. Sumber data sekunder adalah buku-buku munakahat, jurnal dan lainya. Berdasarkan hasil penelitian, perspektif suami tentang kewajiban nafkah pasca bantuan program keluarga harapan di nagari Pakan Sinayan, bahwa suami tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya, karena beban-beban keluarganya diringankan dan telah dibantu sebagian oleh pemerintah, yakni melalui bantuan sosial program keluarga harapan. Hal ini dikarenakan adanya anggapan dari suami yang merasa tercukupi dari bantuan program keluarga harapan, serta suami terlalu berharap akan bantuan tersebut. Tinjauan hukum Islam tentang kewajiban nafkah suami pasca bantuan program keluarga harapan, bahwa dalam Islam suami berkewajiban memberikan nafkah bahkan ketika istri yang ditalak suaminya, maka suami wajib memberikan nafkah sampai berakhir masa iddahnya istri. Selain itu, tidak ada faktor-faktor yang menghalangi suami untuk bekerja seperti sakit, keterbatasan dan lainya, maka perbuatan yang dilakukan suami adalah menjadi hutang bagi suami yang harus dibayarkan suami, karena adanya ketidakrelaan dari istri terhadap suaminya yang malas dalam mencari nafkah atau bekerja.
Tesis ini berjudul “Konstruksi Hermeneutika Feminis Amina Wadud dan Implementasinya terhadap Hadis Misoginis” yang disusun oleh Rahmah Eka Saputri, NIM 40121005 Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi 2023. Latar belakang dari tesis ini adalah adanya pandangan misoginis terhadap perempuan yang kerap menimbulkan kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Pemahaman misoginis itu salah satunya disebabkan oleh kesalahan dalam memahami teks-teks agama yang seharusnya dibaca dengan semangat keadilan justru dijadikan legitimasi untuk memaarjinalkan perempuan dalam kehidupan social. Salah satu teks agama yang secara umum sering digunakan untuk melegitimasi otoritas laki-laki atas perempuan adalah hadis-hadis nabi yang dianggap misoginis. Oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk meneliti kajian ini dengan menganalisis kembali hadis-hadis misoginis tersebut menggunakan metode hermeneutika berperspektif feminis. Amina Wadud merupakan seorang tokoh hermeneutika bercorak feminis yang metodenya penulis anggap sesuai untuk menganalisis ulang hadi-hadis misoginis. Dengan begitu focus pembahasan dalam tesis ini adalah bagaimana memahami kosntruksi hermeneutika feminis Amina Wadud kemudian mengimplementasikannya kepada hadis-hadis yang dianggap misoginis. Metodologi dalam tesis ini berdasarkan kepada suatu penelitian literer dan studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca, memahami dan menganalisis buku-buku atau jurnal. Metode ini mencoba menelusuri, menganalisis dan menginterpretasi sesuai data-data yang ditentukan tentang metode hermeneutika feminis yang diusung oleh Amina Wadud. Sehingga penulis dapat mengaplikasikannya terhadap hadis-hadis yang dianggap misoginis. Hasil dari tesis ini menunjukkanbahwa metode hermeneutika feminis Amina Wadud merupakan metode interpretasi holistic yang menjadikan keadilan gender sebagai spirit utamanya. Dalam metodologinya Amina Wadud mengkombinasikan hermeneutika double movement Fazlur Rahman dan metode tafsir quran bil quran. Secara ringkas Amina Wadud menjelaskan tiga cakupan dalam heremenutikanya, yaitu: konteks social saat suatu teks itu diturunkan, makna teks, dan weltanchung Alquran. Metode ini kemudian penulis aplikasikan kepada dua hadis misoginis yaitu: 1) Hadis tentang tidak bolehnya perempuan menjadi pemimpin dan 2) Hadis tentang perempuan sebagai pelayan suami. Hasil reinterpretasi terhadap hadis yang pertama menunjukkan bahwa dengan konteks social hari ini memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi lebih di ruang public maupun dalam hal kepemimpinan.. Demikian juga halnya dengan hadis yang kedua, menurut Amina Wadud, konteks social saat hadis tersebut dituturkan adalah lumrahnya model perkawinan-penundukan di masyarakat. Namun sebaliknya dalam praktek rumah tangganya Nabi justru menunjukkan sikap kooperatif yang penuh kasih sayang dan bukanlah sikap otoritatif.
Skripsi ini berjudul “PANDANGAN ALIM ULAMA TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MELAKUKAN TAJDID NIKAH DI KELURAHAN KARTINI KOTA RANTAUPRAPAT”. Skripsi ini ditulis oleh FIKRISANI MATONDANG NIM. 111905, Program Syudi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 1444 H/2023 M. Adapun tujuan dan maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan alim ulama seperti Ustadz dan Tokoh Masyarakat terhadap pasangan suami istri yang melakukan tajdid nikah di Kelurahan Kartini Kota Rantauprapat. Motivasi penulis dalam memilih judul ini dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan para Ustadz, Tokoh Ulama dan Kepala KUA menyikapi kasus tajdid nikah ini dikelurahan Kartini, bagaimana praktik tajdid nikah tersebut terjadi dan berlangsung, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tajdid nikah dikarenakan beberapa hal seperti kurang terpenuhinya rukun dan syarat sah nikah contohnya ghaibnya wali nasab yang dimana ketika mempelai catin wanita bimbingan nikah dengan pegawai pencatat nikah, dan dia menhgakui bahwa ayahnya telah meninggal, dan dia ingin adik kandungnya yang menjadi wali nikahnya, namun setelah lama terkuak bahwa ternyata ayahnya masih hidup, maka dari itu diulang lah pernikahannya dikarenakan yang seharusnya menjadi wali nikahnya itu bukan adiknya melainkan wali hakim. Faktor lainnya sepertipasangan yang telah lama menikah namun belum diberi anugerah anak oleh Allah SWT, dan penulis meninjau bagaimana Hukum Islam memandang tajdid nikah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan datanya melalui wawancara yakni mengumpulkan data-data dengan jalan komunikasi antara peneliti dengan pelaku tajdid nikah, dan pandangan para ustadz, tokoh ulama serta kepala KUA kec. Kartini. Selanjutnya dengan dokumentasi seperti mengambil foto dengan para informan yang terkait. Sedangkan analisis datanya menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, peyajian data danpenarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pandangan alim ulama setempat mengenai permasalahan ini, umumnya semua informan tetap mengatakan hukum tajdid nikah adalah boleh, yang mana bila terdapat kekurangan rukun dan syarat sah nikah dalam rumah tangga mereka, harus disegerakan untuk melaksanakan tajdid nikah, karena tajdid nikah sendiri merupakan bentuk kehati-hatian dan menghilangkan rasa was-was serta menguatkan pernikahan yang pertama. Praktik ini juga sebuah ajaran yang tidak menyalahi aturan karena didalam rangkaian pelaksana nikah ulang tidak ada unsur yang membedakan antara rukun dan syarat sah pernikahan.
Skripsi ini berjudul “Kedudukan Penggunaan Seks Toys Terhadap Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Maqasid Syariah”, yang ditulis oleh Wiwi Juniati, NIM 1119048. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Adapun penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karna perkembangan zaman dan kemajuan dunia serta kecanggihan tekhnologi, dengan hasil kreasinya telah berhasil menciptakan alat-alat alternatif yang dapat dijadikan sebagai objek penyaluran kebutuhan biologis yang dikenal dengan aksesori seksual dalam berbagai bentuk yang diperdagangkan baik secara legal maupun illegal, seperti lubicrant, blindfold, babeland massage candle, dildo, fleshlight, liberator heart wedge, icicles, vibrator, sex doll dan vaginator. Namun yang menjadi masalah bagi penulis adalah banyaknya pasangan suami istri yang menggunakan seks toys untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, padahal dalam Islam pasangan suami istri telah dihalalkan untuk berhubungan badan secara alami. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research), yakni dengan mengumpulkan dan mempelajari hal-hal (referensi) yang berkaitan dengan seks toys (alat bantu seksual), kemudian dikaitkan terhadap hukum penggunaannya bagi pasangan suami istri. Adapun dalam menganalisa hukum penulis menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum penggunakan seks toys bagi pasangan suami istri pada dasarnya adalah haram, kecuali pada kondisi darurat, karena hal tersebut merusak fitrah manusia yang azazi, padahal Allah telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan serta jantan dengan betina. Kemudian tinjauan maqashid syariah terhadap penggunaan seks toys bagi pasangan suami istri adalah bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pasangan suami istri itu sendiri, maka tidak boleh didasarkan atas keingininan hawa nafsu. Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah adalah bahwa dalam menentukan sebuah hukum pada kasus yang baru harus tetap bersumber dari Al-Qur’ah dan hadist, dan tentu saja dengan memepertimbangkan kemaslahatan untuk manusia.
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pernikahan Suami Ketika Istrinya Masih Berada Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Jorong Suayan Tinggi Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru)” yang disusun oleh Desi Widiawati, NIM. 1115022, tahun 2019. Motivasi penulis dalam membahas permasalahan ini adalah berkaitan dengan hal yang tidak sewajarnya dilakukan dan melihat tidak ada yang mengagungkan ikatan yang telah terjalin. Pernikahan dilakukan oleh suami ketika istrinya masih dalam masa iddah talak raj’i. Penelitian ini bersifat lapangan (field serearch). Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Subjek penelitian ini adalam masyarakat terutama suami yang menikah ketika istrinya masih berada dalam masa iddah, sedangkan objeknya adalah pelaksanaan nikah suami ketika istrinya masih dalam masa iddah. Sedangkan sasaran dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat Jorong Suayan Tinggi Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru. Yang menjadi sampelnya adalah 5 (lima) orang yang melakukan pernikahan ketika istri masih berada dalam masa iddah. Setelah data terkumpul, maka yang penulis lakukan selanjutnya adalah menganalisa dengan metode induktif dan deduktif. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan suami ketika istrinya masih berada dalam masa iddah adalah suatu hal yang dipandang tidak adil bagi mantan istri dikarenakan sebelum bercerai suami dan istri menjalani hidup bersama dan setelah bercerai harusnya sama-sama menerima akibat dari perceraian tersebut dari perceraian tersebut selama masa iddah istri masih berhak menerima nafkah dari mantan suami. Sedangkan faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan semasa istrinya masih dalam masa iddah adalah kurangnya pengetahuan mengenai nafkah iddah istri dan hanya untuk melampiaskan sakit hati terhadap mantan istri.
ABSTRAK Skripsi ini berjudul:“Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Oleh Suami yang Berstatus Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Warga Binaan di Rumah Tahanan Klas II A Bukittinggi).Skripsi ini ditulis oleh RIZKY HARIYANI, NIM. 1114.047, Jurusan Ahwal al-syakhiyah Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Latar belakang masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah di dalam al-qur’an sudah disebutkan bahwa suami bertanggung jawab terhadap pemenuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap istrinya. Hal ini juga diatur didalam Kompilasi Hukum IslamPasal 80 angka empat yang menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilan, suami mananggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Namun kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga terdapat berbagai macam persoalan yang menyebabkan seorang suami tidak dapat menjalankan kewajibannya, salah satunya dikarenakan suami berstatus sebagai narapidana. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah lahir suami yang berstatus narapidana dan Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah lahir oleh suami yang berstatus narapidana. Dalam membahas persoalan ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data yang penulis lakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Melalui metode yang penulis lakukan dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah lahir suami yang berstatus narapidana pada rumah tahanan negara klas II A Bukittinggi dapat dikelompokan menjadi tiga yaitu terlaksana, kurang terlaksana dan tidak terlaksana. Dikatakan terlaksana karena suami masih bisa memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara bekerja di lapas atau dengan usaha yang ditinggalkan suami sebelum masa tahanan yang dilanjutkan istrinya. Untuk nafkah yang kurang terlaksana suami memberikan nafkah kepada istrinya dengan pemberian dari keluarga suami maupun keluarga istri. Sedangkan nafkah yang tidak terlaksana disebabkan karena suami sama sekali tidak memberikan nafkah kepada istrinya selama masa tahanan. Kewajiban nafkah suami yang tengah menjalani masa pemidanaan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam memandang hal itu kepada tiga penetapan hukum, pertama kewajiban nafkah tetap, kedua kewajiban nafkah menjadi hutang dan ketiga kewajiban menjadi gugur. Sebagaimana analisa penulis, status narapidana seorang suami menjadikannya penghalang bagi pemenuhan kewajiban, sehingga kewajibannya terhutang terhadap istrinya, yang suatu waktu harus ia lunasi, karena Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma’ruf yang biasa diberikan seorang suami kepada istrinya dan disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami istri.
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Persetujuan Istri Atas Rujuk Suami Dalam KHI (Tinjauan Maqashid al-Syari’ah)”. Oleh Mawaddah Warahmah, NIM. 1115.019, maksud dari judul ini adalah untuk mengetahui alasan KHI menetapkan adanya persetujuan istri terhadap suami yang ingin rujuk yang dilihat dari segi Maqashid al-Syari’ah. Motivasi penulis memilih judul ini karena penulis melihat bahwa ada sedikit pembaharuan mengenai rujuk yang terdapat dalam KHI yaitu rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama pasal 165 KHI. Sementara dalam fiqh klasik tidak ada yang mengatakan bahwa seorang suami yang ingin rujuk harus ada persetujuan dari pihak istri. Karena pada dasarnya rujuk itu adalah hak mutlak dari si suami sebagaimna yang terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 228, maka dari itu pula persetujuan dari pihak istri tidak diperlukan. Adapun pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini yaitu kenapa KHI menetapkan adanya persetujuan istri terhadap suami yang ingin rujuk dan bagaimana tinjauan Maqashid al-Syari’ah terhadap adanya persetujuan istri tersebut. Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian Library Research (penelitian pustaka), yaitu dengan menelusuri buku-buku yang memungkinkan untuk memberikan informasi tentang masalah yang penulis teliti. Sedangkan metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggambarkan masalah masalah rujuk yang terdapat dalam fiqh klasik dan KHI kemudian dianalisisa dengan metode berfikir deduktif dan komparatif untuk mengetahui alasan KHI tersebut kemudian mengaitkannya dengan metode ushul fiqh. Sedangkan jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa alasan KHI menetapkan adanya persyaratan harus meminta persetujuan dari istrinya merupakan suatu bentuk perlindungan KHI terhadap wanita. Dengan adanya KHI mengatur tentang tata cara rujuk ini dapat mengantisipasi sikap kesewenang-wenangan dari si suami terhadap wanita. Dan dilihat dari segi maqashid al-syari’ah maka dapat dikatakan bahwa alasan KHI menetapkan persyaratan tersebut sesuai dengan kemaslahatan yaitu tujuan utama dari maqashid al-syari’ah itu sendiri. Di mana aturan yang telah ditetapkan oleh KHI ini merupakan suatu bentuk perbuatan untuk dapat mewujudkan kebutuhan al-dharuriyyat al-khams yaitu untuk memelihara keturunan (hifzd al-nasb) dan memelihara jiwa (hifzd al-nafs). Dan hal ini sangat menunjang demi kesempurnaan aspek al-hajiyyat. Hikmah yang dapat diambil dari adanya persetujuan istri perihal rujuk suami ini jika dikaitkan dengan maqashid al-syari’ah adalah jika kedua belah pihak sudah sama-sama berkeinginan untuk kembali maka akan dapat kembali mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “STATUS AKAD SEORANG SUAMI YANG MENGUMPULKAN PEREMPUAN BERSAUDRA (StudiKasus di NagariMaturHilir).Skripsi ini ditulis oleh RikoSaputra, NIM.1114.061, Jurusan Hukum Keluarga Islam (KHI), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi 1439H/2019M. Adapun maksud dari judul ini adalah bagaimana status akad seorang suami yang mengumpulkan perempuan bersaudra di Nagari Matua Hilia. Adapun motivasi penulis dalam membahas judul ini adalah bahwa pada umumnya masyarakat Nagari Matua Hilia tidak ada yang melakukan perkawinan poligami, namun dalam penelitian penulis ada satu keluarga masyarakat Nagari Matua Hilia yang melakukan pemaduan wanita yang bersaudra, yang sangat bertentangan dengan Agama islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia. Dalam hal ini penulis akan meneliti bagaimana ststus akad seorang suami yang mengumpulkan perempuan bersaudara yang terjadi di Nagari Matua Hilia. Penelitian yang penulis lakukan adalah (Library research) yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan. Dengan menggunakan metode kualitatif yang terjadi di Nagari Matua Hilia. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan teknik kualitatif dan ditambah dengan wawancara wawancra. Wawancara penulis lakukan secara lansung dengan pihak yang bersangkutan, yang melakuakan pemaduan wanita yang bersaudara dan para tokoh masyarakat Nagari Matua Hilia yaitu, walijorong, WaliNagari, NiniakMamak, Tokoh Adat dan beberapa orang masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa status akad seorang suami yang mengumpulkan perempuan yang bersaudara di Nagari Matua Hilia yaitu, pelaksanaan akad dilakukan di luar Nagari Matua Hilia yang dilangsungkan dengan nikah di bawah tangan atau nikah siri. Dari hasil penelitian penulis bahwa status akad suami yang mengumpulkan perempuan yang bersaudara ini tidak sah (batal) karena dalam Alquran SuratAnnisa ayat 23 dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak boleh menggabungkan perempuan bersaudara (Poligami) dalam arti mengumpulkan perempuan yang bersaudara. dua hal yang mengakibatkan akad mengumpulknan perempuan yang bersaudara tidak sah (batal), rukun dan syarat poligami