ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Hukum Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut buya Yahya Dan Ustadz Khalid Basalamah Di Kanel Youtube Perspektif Fiqih Munakahat” ditulis oleh Latifah Ariza, NIM 1122029, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djmail Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan terkait hukum pernikahan wanita hamil diluar nikah yang disampaikan oleh Buya Yahya dan Ustadz Khalid Basalamah melalui kanal youtube, yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam memahami hukum tersebut. Perbedaan pendapat ini menjadi penting untuk dikaji karena pernikahan wanita yang hamil diluar nikah memiliki ketentuan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam perspektif munakahat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Buya Yahya dan Ustadz Khalid Basalamah mengenai hukum pernikahan wanita hamil diluar nikah serta mengkaji berdasarkan perspektif fiqih munakahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu berupa al-qur’an, hadist, pendapat imam mazhab, kompilasi hukum islam, serta pendapat lisan yang terdapat dalam konten ceramah Buya Yahya dan Ustadz Khalid Basalamah di kanal youtube yang dianalisis dengan cara menonton, mendengarkan, dan mencatat isi cermah. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menentukan variabel penelitian, menggelompokkan pendapat mengenai hukum menikahi wanita hamil diluar nikah, kemudian menganalisisnya menggunakan metode dekriptif analisis yaitu mengolah data yang telah dikumpulkan melalui proses merangkum, mengkritisi, membandingkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum menikahi wanita hamil diluar nikah terdapat perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i membolehkan menikahi wanita hamil diluar nikah, sedangkan Mazhab Maliki dan Hanbali tidak membolehkan dan mensyaratkan adanya masa tunggu hingga melahirkan atau ketentuan yang lainnya. Buya Yahya berpendapat bahwa wanita hamil diluar nikah boleh dinikahi dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan menutup aib, sedangkan Ustadz Khalid Basalamah menekankan larangan serta kehati-hatian dalam menentukan hukum pernikahan. Dalam tinjuan fiqih munakahat perbedaan tersebut berkaitan dengan keabsahan akad, status kehamilan diluar nikah serta hubungan nasab anak. Oleh karena itu penulis lebih setuju dengan pendapat Buya Yahya karena pendapat Buya Yahya sejalan dengan pendapat Mazhab syafi’i dan KHI Pasal 53 yang membolehkan menikahi wanita hamil diluar nikah dengan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini di tulis oleh Nia Bunga Lestari Nim. 1422053 dengan judul “Pelaksanaan Sanksi Adat terhadap Pelaku Zina di Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau dari Hukum Pidana Islam””. Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih diterapkannya sanksi adat terhadap pelaku zina di Jorong Padang Panjang, Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sanksi adat tersebut merupakan salah satu bentuk penyelesaian pelanggaran yang masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat adat sebagai upaya menjaga ketertiban, kehormatan kaum, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sanksi terhadap pelaku zina diberikan melalui musyawarah adat dan melibatkan unsur pemangku ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina di Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota serta menganalisis pelaksanaannya ditinjau dari Hukum Pidana Islam Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan niniak mamak, alim ulama, Bundo Kanduang, cadiak pandai, pemuda, dan masyarakat di Jorong Padang Panjang, serta melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan unsur ampek jinih, yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan Bundo Kanduang. Sanksi yang diberikan berupa denda adat sakodi papan atau setara dengan Rp1.500.000. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pelaku dikenakan sanksi Ditinggaan Sailia Samudiak, yaitu pembatasan atau pengucilan dari berbagai aktivitas adat dan kehidupan sosial sampai kewajiban adat dipenuhi. Pelaksanaan sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera, menjaga ketertiban masyarakat, mempertahankan kehormatan kaum, serta mencegah terulangnya perbuatan zina. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam, sanksi adat yang diterapkan terhadap pelaku zina tidak termasuk dalam kategori hudud, karena bentuk dan kadar sanksinya tidak ditetapkan secara khusus sebagai hukuman zina dalam syariat. Namun, berdasarkan mekanisme penetapan dan tujuan pemberiannya, sanksi tersebut lebih tepat dianalisis dalam kerangka ta’zir, karena ditetapkan melalui musyawarah adat dan bertujuan memberikan efek jera, mencegah terulangnya perbuatan zina, serta menjaga kemaslahatan masyarakat.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul "Perspektif Penghulu KUA di Kota Bukittinggi Tentang Kedudukan dan Peranan Saksi Dalam Akad Nikah", yang ditulis oleh Muhammad Faiz NIM 1119089, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini disusun dengan latar belakang adanya fenomena praktis dalam pelaksanaan akad nikah di Kota Bukittinggi, dimana para Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bukittinggi memiliki kebiasaan memberikan otoritas kepada saksi nikah untuk menentukan keabsahaan suatu akad. Biasanya sesaat setelah ijab dan qabul diucapkan, penghulu secara konsisten bertanya kepada dua orang saksi: "Apakah akad nikah nya sudah sah?". Jika saksi menyatakan belum sah, maka prosesi akad nikah harus diulang kembali. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara teori hukum perkawinan dan praktik lapangannya, yang secara teoritis dan yuridis menyatakan bahwa keabsahan suatu akad nikah itu ditentukan pada terpenuhinya rukun beserta syarat perkawinan, bukan pada penilaian objektif dari para saksi. Selain itu, penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pemegang otoritas sekaligus ahli agama yang bertugas mengayomi masyarakat dan menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Praktik ini memposisikan penilaian saksi sebagai penentu dalam majelis akad. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan di KUA Kota Bukittinggi, serta kedudukan dan peranan saksi menurut perspektif hukum Islam dan regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawar.cara, dan studi dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari wawancara yang mendalam dengan para Penghulu KUA kota Bukittinggi, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur Fikih Munakahat, Undang-undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis data menggunakan metode deskriptif analistis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para Penghulu KUA di Kota Bukittinggi memandang saksi bukan hanya sekedar syarat formalitas mutlak dalam perkawinan, melainkan saksi memiliki peranan aktif sebagai penilai keabsahan rukun nikah di lapangan. Namun dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif peranan saksi melebihi batas fungsi teoritisnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebiasaan ini bertujuan untuk kehati-hatian atau juga untuk menjaga martabat-saksi, penentuan akhir sah atau tidaknya akad itu secara substantif berada pada otoritas penghulu berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan bergantung pada pernyataan para saksi.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi yang berjudul “Pandangan Niniak Mamak Tentang larangan Tinggal Serumah Dengan Pembayan Dinagari Lolo Menurut Perspektif Hukum Islam”, Disusun oleh Hendri Valsya NIM 1121.105, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2025 M/1446 H. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pandangan Niniak Mamak Tentang Larangan atau Penolakan Terhadap Praktik Tinggal Serumah Dengan Ipar Dinagari Lolo. Tinggal serumah dengan pembayan (ipar) dalam masyarakat adat Minangkabau merujuk pada kondisi di mana seseorang tinggal satu atap atau berbagi ruang tempat tinggal bersama iparnya yaitu pasangan dari saudara kandungnya. Dalam konteks ini, “ipar” dapat berarti, Suami dari saudara perempuan (ipar laki-laki) Istri dari saudara laki-laki (ipar perempuan). Secara umum, dalam pandangan adat Minangkabau, tinggal serumah dengan ipar, terutama yang berlainan jenis dan bukan mahram, dianggap sebagai hal yang tidak wajar dan bertentangan dengan norma adat dan kesopanan. Untuk mendapatkan data penelitian ini, penulis mengunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan Nagari Lolo. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan niniak mamak, KAN, serta observasi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen, buku-buku, dan artikel terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-induktif, yaitu menggambarkan data sebagaimana adanya yang dilengkapi dengan penjelasan dan interpretasi untuk kemudian diambil kesimpulan dari khusus ke umum. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tinggal serumah dengan Pembayan, seperti perumpamaan ipar seperti maut yang dilakukan Rasulullah saw merupakan bentuk larangan keras agar orang-orang paham bahwa ipar bukanlah mahram, maka batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam Islam terkait lawan jenis yang bukan mahram harus diterapkan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak Hasil Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerjasama pengelolaan lahan perkebunan yang terjadi di Desa Penjuru Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau serta meninjau pandangan tokoh agama terhadap praktik tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan masyarakat setempat, tokoh agama, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama pengelolaan lahan perkebunan. Berdasarkan Hasil penelitian praktik kerja sama pengelolaan lahan perkebunan di Desa Penjuru disebabkan oleh beberapa faktor utama. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama, di mana sebagian masyarakat tidak memiliki modal yang cukup untuk mengelola lahan sendiri sehingga perlu bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki lahan atau modal. Selain itu, faktor sosial juga berperan penting, karena adanya tradisi saling tolong-menolong dan hubungan antarwarga desa yang telah mengakar sejak lama. Faktor kemudahan dan kepercayaan turut mendorong praktik kerja sama ini, sebab kerja sama dianggap sebagai cara yang praktis, saling menguntungkan, dan didasari oleh rasa saling percaya antarwarga desa. praktik kerjasama pengelolaan lahan di Desa Penjuru dilakukan dalam dua bentuk utama. Pertama, sistem kerjasama yang menyerupai akad musaqah, di mana pemilik lahan menyerahkan kebunnya kepada penggarap untuk dipelihara dengan pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan. Kedua, sistem yang mirip dengan akad mugharasah, yaitu pemilik lahan menyerahkan tanah kosong kepada penggarap untuk ditanami dan setelah pohon berbuah, sebagian lahan dan tanaman menjadi milik penggarap. Praktik kedua ini lebih dominan dilakukan oleh masyarakat meskipun secara fikih terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai keabsahannya. Tokoh agama setempat pada umumnya memandang bahwa praktik tersebut diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kerelaan, kejujuran, dan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak, meskipun dari sisi hukum akad masih terdapat kekurangan karena tidak dilaksanakan secara tertulis (al-kitabah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik kerjasama pengelolaan lahan perkebunan di Desa Penjuru merupakan bentuk penerapan nilai tolong-menolong (ta’awun) dalam masyarakat agraris, namun masih memerlukan pembinaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip akad syariah yang sahih.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Persepsi Mahasiswi PAI Tentang Etika Pergaulan Mahasiswi PAI Angkatan 2023 di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi” ditulis oleh Yusi Kurnia NIM. 2121151, Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.2025. Penelitian ini mengkaji Persepsi Mahasiswi PAI Tentang Etika Pergaulan Mahasiswi PAI Angkatan 2023 di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi dalam kehidupan di lingkungan kampus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswi PAI tentang etika pergaulan mahasiswi PAI angkatan 2023 di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Serta untuk mengetahui bagaimana mahasiswa/I PAI mengimplementasikan etika pergaulan dalam kehidupan di lingkungan kampus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswi PAI di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penarikan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Adapun hasil penelitian mengenai Persepsi Mahasiswi PAI Tentang Etika Pergaulan Mahasiswi PAI Angkatan 2023 di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi menunjukkan bahwa: Pada umumnya, mahasiswi PAI dan terkhususnya mahasiswi PAI angkatan 2023 di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi sudah menerapkan etika pergaulan dengan baik. Persepsi mahasiswi PAI tentang penerapan etika pergaulan mahasiswi yang baik dengan cara mengucapkan assalamualaikum, dan tersenyum pada saat bertemu, meminta izin dengan kata-kata seperti izin, mohon maaf atau permisi apabila melakukan sesuatu yang memerlukan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang berwenang atau memiliki hak atas suatu hal, pada saat mendahului ketika berjalan dengan sedikit menunduk, tidak membeda-bedakan latar belakang dalam bergaul. Bahkan dengan latar belakang yang berbeda-beda mereka menjadikan itu sebagai dasar dalam saling membantu dan saling menghormati, tidak menyamaratakan cara berbicara dengan dosen/staf yang lebih tua dari mereka dengan cara mereka berbicara kepada teman sebaya yang tentunya hal itu sangat berbeda baik itu dalam intonasi berbicara, tutur kata yang di gunakan dan juga ekspresi saat berbicara. tidak saling menghina apabila menemukan perbedaan dalam pergaulan sehari-hari serta tidak saling membenci dan iri hati apabila ada orang lain yang memiliki kelebihan atau kekurangan. Kata Kunci: Persepsi/Pandangan, Etika Pergaualan Mahasiswi.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “ Pandangan Hukun Islam Terhadap perceraian Dengan
Alasan Suami Mafqud di Koto Tinggi kecamatan Tanjung Raya” yang di tulis oleh
Zelly Fachrunnisa, NIM 1121079, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
Latar belakang penelitian ini adalah adanya kasus suami yang hilang tanpa
kabar (mafqud) dalam waktu lama, yang menimbulkan dampak psikologis, ekonomi,
dan hukum bagi istri yang ditinggalkan. Meskipun demikian, penyelesaian melalui
jalur hukum formal masih jarang ditempuh oleh masyarakat setempat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap
perceraian dengan alasan suami mafqud serta menggambarkan bagaimana praktik
masyarakat Nagari Koto Tinggi Duo Koto dalam menyikapi permasalahan tersebut.
Fokus penelitian tidak hanya pada aspek normatif hukum Islam, tetapi juga pada
realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tokoh adat, wali
nagari, tokoh agama, dan pihak keluarga. Pendekatan ini dipilih agar data yang
diperoleh dapat memberikan gambaran menyeluruh baik secara normatif maupun
empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung
menyelesaikan persoalan mafqud melalui musyawarah keluarga dan jalur adat.
Dalam pandangan ulama fikih, Mazhab Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan
fasakh setelah empat tahun tanpa kabar, sedangkan Mazhab Syafi’iyah dan
Hanafiyah mensyaratkan adanya kepastian wafat atau penderitaan berat untuk
mengajukan perceraian.
Kesimpulannya, hukum Islam sebenarnya telah memberikan ruang
perlindungan bagi istri dalam kondisi mafqud. Namun, implementasinya dalam
masyarakat masih terbatas karena minimnya pemahaman terhadap hukum Islam
secara formal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif
untuk menjembatani antara hukum Islam dan praktik sosial masyarakat.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul ”Pandangan Hakim Terhadap Peningkatan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Di Pengadilan Agama Pekanbaru Perkara Tahun 2021-2023” yang di tulis oleh Arilen Yulia Putri, NIM 1121055, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.Penelitian ini mengkaji pandangan hakim di Pengadilan Agama mengenai fenomena peningkatan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah, khususnya pasca putusan perceraian. Secara tradisional, hak asuh anak di Indonesia cenderung lebih sering diberikan kepada ibu, terutama untuk anak di bawah usia 12 tahun. Namun, beberapa tahun terakhir terlihat adanya tren peningkatan permohonan dan putusan hak asuh yang menguntungkan pihak ayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap hakim-hakim Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hakim terhadap hak asuh ayah bervariasi, dipengaruhi oleh interpretasi mereka terhadap prinsip kemaslahatan anak, kesetaraan gender, dan bukti-bukti persidangan. Beberapa hakim melihat peningkatan hak asuh ayah sebagai cerminan kesadaran hukum dan peran aktif ayah dalam pengasuhan, sementara yang lain masih menempatkan prioritas pada peran ibu kecuali terdapat alasan yang sangat kuat untuk sebaliknya. Faktor-faktor penentu dalam pertimbangan hakim meliputi kemampuan ekonomi ayah, lingkungan tempat tinggal, dukungan keluarga besar, keterlibatan ayah dalam pendidikan dan kesehatan anak sebelum perceraian, serta keinginan anak itu sendiri (jika sudah memahami). Meskipun ada pergeseran paradigma, tantangan dalam menilai kelayakan ayah sebagai pemegang hak asuh masih menjadi diskusi krusial di kalangan hakim. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman yang lebih komprehensif dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dalam menangani kasus hak asuh anak, terutama yang berkaitan dengan pengasuhan oleh ayah, demi terwujudnya keadilan substantif dan perlindungan terbaik bagi anak. Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sumbernya dari lapangan ( field research ) yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan sumber data sekundernya adalah sumber-sumber yang telah ada ada dalam bentuk buku, skripsi terdahulu, artikel, yang relevan untuk dibahas dalam menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan, bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada ayahnya yakni kemaslahatan anak, persetujuan bersama, ibu kandung mempunyai prilaku yang buruk, kedekatan anak pada ayahnya,dan adanya kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini berjudul “Pandangan Ulama Nagari Canduang Koto Laweh Terhadap Pelaksanaan Shalat Dalam Kondisi Berburu Babi ” yang ditulis oleh Khairul NIM. 119019 Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini di latar belakangi oleh karena adanya tradisi di Masyarakat Berburu Babi di Nagari Canduang Koto Laweh meskipun mereka Berburu Babi tapi diantara pemburu babi juga ada yang melaksanakan shalat dalam kondisi tersebut, sehingga perlu diteliti terkait proses bersuci atau thararah yang dilakukan para pemburu babi agar shalatnya tetap sah dalam pandangan Ulama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Ulama Nagari Canduang Koto Laweh terhadap pelaksanaan shalat dalam kondisi berburu babi Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Nagari Canduang Koto Laweh. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur-literatur, jurnal, skripsi, kamus dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penulis. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan shalat dalam kondisi Berburu Babi di nagari canduang koto laweh ada yang pemburu mengerjakan shalat bagi mereka paham agama dan mengetahui bagaimana cara bersuci dari najis anjing dan babi dan sebagian mereka yang tidak mengetahui mereka meninggalkan shalat. Menurut pemahaman Ulama untuk pelaksanaan shalat dalam keadaan berburu babi tetap dilaksanakan sesuai yang di tetapkan syariat, tidak ada rukhsah atau keringanan dalam pelaksanaannya seperti jamak dan qasar Jika seseorang tidak tahu cara bersuci karena benar-benar belum pernah belajar, beberapa ulama memberikan keringanan bahwa shalatnya tetap sah, tetapi ia harus belajar dan memperbaiki cara bersucinya untuk shalat berikutnya. Maka penting bagi setiap muslim untuk belajar cara bersuci sesuai dengan ajaran islam agar ibadahnya sah dan diterima. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada hukum terhadap orang yang tidak mengetahui, namun seseorang itu wajib mempelajarinya sehingga dia mengetahui tatacara yang benar dalam bersuci dari Najis besar ini sehingga terpenuhi syarat sah shalatnya dengan sempurna.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Analisis Sosiologis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orangtua Dilihat Dari Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus Di Perumahan Pabrik PT. Sak Timpeh Divisi IV Kab. Dharmasraya)”, yang ditulis oleh Herlina Saputri, NIM 1421028, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya ketidak sadaran para orangtua yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya yang benbentuk hukuman fisik di sekitar masyarakat perumahan pabrik PT. Sak Timpeh Divisi IV Kab. Dharmasraya. Dimana hampir sebagian besar para orangtua yang tinggal di perumahan tersebut terkadang menggunakan hukuman fisik kepada anaknya apabila sudah merasa geram terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya. Sehingga hal tersebut dapat menarik pandangan bagi masyarakat yang melihatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Perumahan Pabrik PT. Sak Timpeh Divisi IV Kab. Dharmasraya. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode nomatif-empiris (gabungan) untuk ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa, pandangan masyarakat terhadap tindakan tersebut seharusnya tidak boleh melakukan kekerasan kepada anak, karena akan menimbulkan efek yang buruk terhadap tumbuh kembang anak. Namun disisi lain masyarakat juga membolehkan tindakan tersebut pada anak agar memberikan efek jera terhadap perbuatan salah yang telah diperbuatnya. Dan dalam Maqashid Al-Syari’ah tindakan tersebut sudah temasuk bententangan terhadap ketentuan ri’ayah, yang mana ri’ayah menganjurkan untuk melakukan penjagaan yang disertai perhatian dengan baik kepada sesama manusia dan hal ini juga termasuk kepada anak. sehingga dapat dikatakan bahwasanya pandangan maqashid al-syariah terhadap cara mendidik anak ini yakni harus mendidik dengan cara yang baik tanpa adanya tindakan kekerasan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Padangan Ulama Nagari Lubuk Alung Terhadap Jual Beli Rambut Di Salon Kecantikan”, yang ditulis oleh Lizatania NIM 1220034, Program Studi Hukum Ekonomi Syriah (Muamalah) Fakultas Syaria’ah Unuversitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya kebiasaan masyarakat Nagari Lubuk Alung yang berfrofesi sebagai salon kecantikan yang melakukan transaksi jual beli rambut di Salon Kecantikan Nagari Lubuk Alung, transaksi jual beli rambut ini tidak sesuai dengan Hukum Islam. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara utuh tentang praktik jual beli rambut di Salon Kecantikan, dan fokus penelitian ini adalah Pandangan Ulama Nagari Lubuk Alung Terhadap Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan, beserta alasan-alasan dan latar belakang terjadinya praktik Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Teknnik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan observasi dan wawancara langsung di lapangan, dan teknik menganalisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis pendekatan kualitattif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Nagari Lubuk Alung, pemilik salon tidak menyampaikan secara langsung bahwa rambut yang sudah dipotong tersebut dibawa pulang atau dibuang/ditinggal, berkemungkinan sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap yang potong rambut pemilik salon beranggapan bahwa rambut yang sudah terpotong tidak dimamfaatkan lagi oleh pemilik rambut. Pandangan Ulama Nagari Lubuk Alung Terhadap Transaksi Jual Beli Rambut pada Salo Kecantikan 3 (tiga) diantaranya sepakat jika transaksi tersebut hukumnya haram karena beliau berpegang pada hadts dan dalil-dalil yang mengharamkan jual beli rambut, sedangkan ulam yang membolehkan karena barangnya tidak najis. Semua Ulama Nagari Lubuk Alung Membolehkan jual beli rambut apabila pemakaian rambut palsu atau menyambung rambut tersebut dalam keadaan darurat atau sakit parah.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Pandangan Ulama Tentang Ziarah Makam Sebelum Melakukan Akad Nikah (Studi Kasus Kelurahan Koto Panjang) “. Yang dituulis ole Rara Jaimatur Janah, Nim 1120075, Program Studi Hukum Keluaga Islam (Al-Ahwal Al- Syakhiyyah) Fakultas Syariahh Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Tradisi Ziarah Makam Sebelum Melakukan Akad Nikah adalah suatu tradisi khas yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat sebelum melakukan akad nikah di Kelurahan Koto Panjang, yang mana bagi calon pengantin yang akan menikah harus melakukan ziarah terlebih dahulu ke makam yang sudah dianggap keramat oleh mayarakat sekitar. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Koto Panjang yang mana bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa anak kemanakan mereka yang akan menikah harus melakukan ziarah terlebih dahulu yang ada di Kelurahan KotoPanjang. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1). Bagaimana latar belakang dilaksanakannya tradisi ziarah ke kuburan sebelum melakukan akad nikah di Kelurahan Koto Panjang.(2) Bagaimana pandangan tokoh ulama tentang tradisi ziarah ke kuburan sebelum melakukan akad nikah di Kelurahan Koto Panjang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa (1) tradisi ziarah sebelum melakukan akad nikah di Kelurahan Koto Panjang memiliki latar belakang dan tatacara pelaksanaannya yang telah dipakai sejak zaman nenek moyang.(2) Untuk lebih mengetahui pandangan tokoh ulama terhadap pelaksanaan ziarah ke kuburan sebelum melaksanakan akad pernikahan di Kelurahan Koto panjang.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam”, yang ditulis oleh Febri Warman, NIM 1119146, Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya pilihan hidup membujang yang terjadi di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Pernikahan merupakan sebuah tindakan yang dianjurkan oleh agama Islam dan sudah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan. Pernikahan lebih utama dari pada tabattul (hidup membujang) karena dengan menikah akan memberikan fungsi, tujuan, peran keluarga, dan manfaat dalam perkawinan. Namun pada dasarnya dari kalangan masyarakat masih mengabaikan tentang pernikahan, seperti yang terjadi di Nagari Gadut yang usianya sudah mapan dan matang untuk menikah, justru ada yang masih hidup membujang karena alasan tertentu. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hidup membujang, dan untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan terhadap fenomena hidup membujang. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara. Selain itu juga dokumentasi sebagai tanda bukti dari hasil wawancara, kemudian dianalisis dengan deduktif dan induktif. Adapun hasil penelitian para pelaku membujang dari data wawancara yang didapatkan oleh ketiga informan yaitu dari segi ekonomi kurang mampu memang faktor ini paling umum dibuat alasan oleh orang-orang tertentu, yang kedua faktor patah hati dan terauma, faktor ini juga bisa membuat seorang bisa melakukan sesuatu yang negatif, faktor ketiga adalah fisik, terkadang faktor inilah yang membuat seseorang menjadi tidak percaya diri dan itulah faktor yang peneliti temukan ketika observasi di Nagari Gadut dari ketiga informan pelaku membujang
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Pandangan Syeikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Tentang Zakat Uang Kertas”, yang ditulis oleh Meli Khaira, NIM 1219.062, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Menurut pandangan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tentang uang kertas yang mengatakan bahwa uang kertas itu digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Menurut Syeikh Ahmad Khatib al- Minangkabawi uang kertas itu pada dasarnya hanyalah media untuk pertukaran, dan menurut pendapatnya uang kertas ini tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk menjadi alat tukar saja, menurutnya uang kertas itu juga tidak ada nilainya karena ia terbuat itu terbuat dari kertas, maka kapan suatu uang kertas itu dianggap bernilai, ketika negara atau lembaga yang menerbitkan uang kertas itu menetapkan harga pada uang kertas tersebut, maka dari sinilah yang dapat membedakan uang kertas dan uang dinar atau dirham yang mana berbahan emas dan perak, dan diketahui bahwa emas dan perak tersebut wajib dizakati, maka Bagaimana pula zakat uang kertas menurut Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara utuh tentang zakat uang kertas menurut pandangan Syeikh Ahmad Khatib al Minangkabawi serta alasan-alasannya dan Bagaimana pula pandangan Ulama secara umum tentang zakat uang kertas ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library reserch), metode pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan (Library Research) Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi kitab “Raf’ul iltibas anhukmil anwath almuta’amal biha bainannas” yang merupakan kitab karangannya sendiri. Adapun data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber data tambahan yang dibutuhkan didalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa zakat uang kertas menurut pandangan Syeikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi pada umumnya ulama yang dikuti oleh Syeikh Ahmad Khatib al Minangkabawi ini pada bentuk uang kertas, maka uang kertas ini sendiri tidak wajib zakat. Kemudian uang kertas ini diwajibkan zakat ketika memang menghasilkan keuntungan, maka pada saat itu zakat itu termasuk kepada zakat maal (harta). Menurut Syeikh Ahmad Khatib al Minangkabawi ini wajib zakat kalau menurut konteks tersebut, Syeikh Ahmad Khatib al Minangkabawi merujuk kepada pendapat Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa memang tidak wajib zakat pada uang kertas kecuali halnya apabila uang kertas itu menghasilkan atau mendapatkan keuntungan, maka dari itu zakatnya harus di tunaikan. Uang kertas pada dasarnya kalau hanya sebagai alat transaksi saja dan tidak mengahasilkan keuntungan maka tidak wajib zakat
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Walimatul 'Ursy adalah sebuah tradisi perayaan dalam Islam yang dilakukan untuk merayakan dan menyambut pernikahan. Dalam tradisi ini, pesta pernikahan diadakan sebagai bentuk syukur dan kebahagiaan atas ikatan suci antara mempelai pria dan wanita. Dalam pandangan Islam, walimatul 'ursy memiliki makna yang mendalam, termasuk dalam konteks penggunaan musik seperti orgen tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Islam tentang penggunaan orgen tunggal dalam acara walimatul 'ursy. Dengan menganalisis sumber-sumber teks agama dan pandangan para ulama, penelitian ini menyajikan pemahaman tentang adil atau tidaknya penggunaan orgen tunggal dalam tradisi perayaan pernikahan ini.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak Skripsi ini berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan” yang ditulis oleh Etik Hayati, NIM 12.19.036 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena masyarakat memahami sampah sebagai barang yang tidak berguna lagi, sehingga apakah barang yang sudah tidak berguna atau dibuang ini dapat diperjual belikan, apakah dalam jual beli sampah ini sah dalam Islam dan apakah proses transaksi atau penimbangan sampah ini telah dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Karena didalam Islam tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak diketahui ukurannya karena tidak ada kejelasan dengan takarannya. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini dilakukan di Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan.Penelitian ini wawancara langsung dari pemilik dan anggota/nasabah Bank Sampah Sahabat Alam Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan.data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam bentuk buku, skripsi, jurnal. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa dalam pengolahan sampah yang tidak bernilai guna menghasilkan barang yang bernilai ekonomis. Nasabah/masyarakat memilah sampah rumah tangga mereka sebelum disetorkan ke bank sampah. Sedangkan Bank Sampah mengelola sampah yang telah disetorkan untuk dijadikan kerajinan tangan dan kompos. Pencatatan hasil penimbangan sampah nasabah sudah ia lakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan hasil timbangan menurut saya timbangan dan pencatatan dilakukan dengan benar.Hasil penelitian mrenunjukkan bahwa tidak adanya tambahan ataupun pengembalian lebih oleh nasabah apabila nasabah mengambil uang terlebih dahulu sebelum memasukkan sampah yang akan mereka tabung. Permainan harga yang dilakukan oleh pihak bank sampah terhadap nasabah adalah terkait dengan keuntungan yang diperoleh, transaksi yang terjadi tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti gharar, riba dan maisyir.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Makan Sebelum Pembayaran Di Rumah Makan Padang” skripsi ini disusun oleh Alfi Rahmi, Nim: 1219034, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, tahun 2022/1444 H. Yang melatarbelakangi penelitian skripsi adalah pada saat membeli makanan di Rumah Makan Padang menggunakan konsep makan dulu baru bayar, seperti yang diinginkan kebanyakan pembeli. Namun, pada kenyataannya jual beli tersebut di jual tanpa adanya akad yang jelas dan pencantuman harga. Dapat dikatakan bahwa jual beli seperti semacam ini mengandung unsur penyamaran, karena tidak adanya transparansi harga dan pelaksanaan jual beli sehingga batalnya akad karena tidak tercapai unsur-unsur kerelaan. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara utuh tentang pandangan hukum Islam terhadap makan sebelum pembayaran di Rumah Makan Padang. Juga ingin mengetahui apakah transaksi ini sejalan dengan hukum Islam dalam konteks Urf. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif komparatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menemukan makna, pengertian dan pemahaman tentang suatu fenomena, peristiwa, atau kehidupan manusia yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung pada latar yang diteliti, kontekstual dan luas pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengkaji melalui dokumen, sumber buku, karya ilmiah atau sumber lain dan membandingkan satu data dengan data lainnya. Teknik pengumpulan data ada dua yaitu pertama primer adalah sumber-sumber yang menjadi rujukun utama, seperti Al-Quran dan Hadist, undang-undang yang relavan dengan objek penelitian dan peraturan lainnya, kedua yaitu data sekunder adalah bahan tulisan ilmiah yang memiliki kemudharatan, keabsahan dan keontentikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang ditemukan adalah: pertama, dari segi proses jual beli bahwa proses jual beli di rumah makan Padang tidak berbeda dengan rumah makan lainnya, dirumah makan Padang pelanggan atau pembeli dihidangkan dengan dua model penghidangan yaitu dengan satu macam menu dan menghidangkan berbagai macam menu (lauk). Kedua, dilihat dari pandangan hukum Islam proses jual beli dirumah makan Padang jika diukur dari akad jual beli dianggap belum sah karena kepemilikan belum sempurna. Namun jika dilihat dari aspek urf, maka transaksi tersebut dapat diterima dan dipandang sah sebab prinsip urf sebagai dalil syar’i mengandung aspek kemaslahatan. Aspek kemaslahatan yang dimaksud adalah menghindari kesulitan dalam bentuk sulitnya pembeli dan pedagang melakukan transaksi apabila ingin menambah salah satu menu (lauk).
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bermula dari munculnya persepsi yang di tuangkan dalam sebuat tulisan tentang pemaknaan konsep milkul yamin yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam memunculkan metode baru dalam melegalkan perkawinan di luar pernikahan (non marital). Konsep seperti ini tentunya menggiring kembali fakta yang telah lama terkubur seiring berjalanya peradaban Islam. Yakninya konsep budak yang secara berkala dimana Nabi Muhammad SAW tepat 14 abad yang lalu lewat ajar Islam yang dibawanya meniadakan dengan pemahaman bahwa praktek perbudakan yang terjadi ketika itu tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam syari’at. Berdasarkan beberapa pertimbangan, penulis pada akhirnya memilih pembahasan atas milkul yamin untuk diteiti dan dikajidalam bentuk melihat sisi maslahah yang dimunculkan dari konsep milkul yamin milkul yamin yang dikembangkan oleh Syahrur. Penulis berasumsi bahwa konsep yang di munculkan Syahrur ini justru mengangankatkan kembali tentang fenomena perbudakan terdahulu namun dengan metode yang berbeda, yang mana konsep awalnya adalah budak kemudan menjadi partner dalam berhubungan seksual. Untuk lebih jelasnya kemana arah penulisan ini, maka dirumuskan dua pertanyaan, yaitu: 1) Bagaimana pandangan ulama terhadap konsep milkul yamin yang di kembangkan Syahrur? 2) bagaimanan konsep milkul yamin yang dikembangkan Syahrur dalam memunculkan sisi maslahah? Penelitian ini dikaji dengan menilik lebih lanjut tentang metode pemikiran yang digunakan Syahrur dalam mengembangkan konsep milkul yamin kemudian dilihat bagaimana tanggapan ulama terhadap konsep tersbut dan selanjutnya dikpromikan dengan maslahah yang dimunculkan didalamnya. Bentuk enelitian ini adalah kepustakaan. Data penelitian dikumpulkan melalui kajian teks kemudian dianalisis dengan teknik metode analisis isi (conten analisis). Langkah-langkahnya, pertama data-data yang telah dikumpulan kemudian di klasifikasikan berdasarkan masalah yang dikaji. Kedua,data-data dikaji secara kualitatif manggunakan metode deduktif-deskriptif. Ketiga, erdasarkan data-data hasil analisis dan interprestasi data, penulis mengambil kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran. Penelitian ini menemukan 1) munculnya gagasan milkul yamin Muhammad Syahrur dilatar belakangi oleh pamahaman bahwa milkul yamin adalah budak wanita menurut kaum tradisionalis, sementara realitanya sekarang sistem perbbudakan telah dihapuskan oleh sejarah, 2) muhammad Syahrur menggunakan pendekatan Hermeneutika hukum dari aspek filologi (fiqh al-lugahi) dengan prinsip anti sinonimitas istilah, yang hasilya milkul yamin tidak lagi budak melainkan partner dalam berhubungan seksual. 3) ibahwa idi idalam ikonsep imilk ial-yamin iMuḥammad iSyaḥrur iditemukan iupaya idelegalisasi iperbudakan isecara imendasar idalam isistem ihukum iIslam. 4) Dalam ipandangan ihukum iIslam, isemua ihubungan iseksual idi iluar iperkawinan i(dan ikepemilikan) iyang isah idipandang isebagai isuatu ikejahatan iyang idisebut isebagai izina. 5) Konsep idharuri iyang isemestinya idijaga ibetul imalah itetlihat iabai idi idalam ikonsep imilkul iyamin iyang iSahrur ikembangkan, isemestinya idia ijuga imelihat iadanya ihak-hak iyang idijaga iseperti inasab, iharta, isatatus iyang idi itimbulkan isetelahnya.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “PANDANGAN ALIM ULAMA TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MELAKUKAN TAJDID NIKAH DI KELURAHAN KARTINI KOTA RANTAUPRAPAT”. Skripsi ini ditulis oleh FIKRISANI MATONDANG NIM. 111905, Program Syudi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 1444 H/2023 M. Adapun tujuan dan maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan alim ulama seperti Ustadz dan Tokoh Masyarakat terhadap pasangan suami istri yang melakukan tajdid nikah di Kelurahan Kartini Kota Rantauprapat. Motivasi penulis dalam memilih judul ini dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan para Ustadz, Tokoh Ulama dan Kepala KUA menyikapi kasus tajdid nikah ini dikelurahan Kartini, bagaimana praktik tajdid nikah tersebut terjadi dan berlangsung, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tajdid nikah dikarenakan beberapa hal seperti kurang terpenuhinya rukun dan syarat sah nikah contohnya ghaibnya wali nasab yang dimana ketika mempelai catin wanita bimbingan nikah dengan pegawai pencatat nikah, dan dia menhgakui bahwa ayahnya telah meninggal, dan dia ingin adik kandungnya yang menjadi wali nikahnya, namun setelah lama terkuak bahwa ternyata ayahnya masih hidup, maka dari itu diulang lah pernikahannya dikarenakan yang seharusnya menjadi wali nikahnya itu bukan adiknya melainkan wali hakim. Faktor lainnya sepertipasangan yang telah lama menikah namun belum diberi anugerah anak oleh Allah SWT, dan penulis meninjau bagaimana Hukum Islam memandang tajdid nikah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan datanya melalui wawancara yakni mengumpulkan data-data dengan jalan komunikasi antara peneliti dengan pelaku tajdid nikah, dan pandangan para ustadz, tokoh ulama serta kepala KUA kec. Kartini. Selanjutnya dengan dokumentasi seperti mengambil foto dengan para informan yang terkait. Sedangkan analisis datanya menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, peyajian data danpenarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pandangan alim ulama setempat mengenai permasalahan ini, umumnya semua informan tetap mengatakan hukum tajdid nikah adalah boleh, yang mana bila terdapat kekurangan rukun dan syarat sah nikah dalam rumah tangga mereka, harus disegerakan untuk melaksanakan tajdid nikah, karena tajdid nikah sendiri merupakan bentuk kehati-hatian dan menghilangkan rasa was-was serta menguatkan pernikahan yang pertama. Praktik ini juga sebuah ajaran yang tidak menyalahi aturan karena didalam rangkaian pelaksana nikah ulang tidak ada unsur yang membedakan antara rukun dan syarat sah pernikahan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Penerapan Diversi Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam” yang disusun oleh Nurkhairat Ihsan dengan NIM. 1419072 pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Nan Sabaris Padang Pariaman, alasan penulis mengangkat judul ini karena penerapan diversi yang cukup baru dilaksanakan di Indonesia, adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Nan Sabaris Padang Pariaman dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai penerapan diversi terhadap pelaku anak di bawah umur . Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research Kualitatif). Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode penelitian data dalam penelitian kualitatif di mana peneliti terjun langsung dan mewawancarai pihak kepolisian dan berpartisipasi secara langsung di lapangan untuk dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Nan Sabaris sudah sesuai dengan Undang-Undang SPPA dengan memperhatiakan kepentingan terbaik bagi korban dan anak sebagai pelaku dan para pihak yang diundang untuk diversi. Dalam penelitian ini penerapan diversi berhasil dilakukan sehingga anak yang berhadapan dengan hukum dapat memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pemulihan secara psikologis karena pembauran lagi di dalam masyarakat sehingga diversi adalah langkah yang tepat untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dibandingkan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara diberi sanksi pidana yang menyebabkan terhambatnya perkembangan anak dan stigma negatif dari masyarakat yang mempengaruhi psikologi anak. Dari segi hukum Islam mengenai penerapan diversi, Islam sangat mendukung diversi karena di dalam diversi peroses penyelesaian masalah menggunakan musyawarah kekeluargaan yang memiliki unsur pemaafan dan perdamaian sehingga sangat sesuai dengan ajaran Islam sendiri.