ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Efektivitas Peralihan Sanksi Pidana Pencurian Kepada Sanksi Adat Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Pertanian Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Jorong Koto, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar)” yang ditulis oleh Afrijhoni.M.Revan Nim 1422.037 Program Studi hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis berangkat dari fenomena dan penemuan kasus mengenai permasalahan yang terjadi di Jorong Koto Nagari Koto Baru dimana kasus pencurian hasil pertanian dialihkan kepada hukum adat. Dalam kasus pencurian yang terjadi korban telah melapor kepada pihak kepolisian namun pihak kepolisian melimpahkan kasus pencurian tersebut kedalam ranah nagari dan pihak nagari melimpahkan kasus tersebut kedalam ranah adat. Kasus tersebut diselesaikan oleh datuk atau pemuka adat dengan hukuman diusir dari lingkungan adat. Berdasarkan latar belakang ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penyelesaian kasus pencurian hasil pertanian yang terjadi di Jorong Koto, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kasus pencurian hasil pertanian yang terjadi di Jorong Koto, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Bagaimana efektivitas peralihan hukum terhadap kasus pencurian hasil pertanian yang terjadi di Jorong Koto, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reserch) dengan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, teknik penggumpulan data melalui wawancara langsung di lapangan dan observasi. Informan terdiri dari korban pencurian hasil pertanian, kepolisian, wali nagari, jorong, pemuka adat. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama Penyelesaian kasus pencurian hasil pertanian di Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar adalah dengan pengalihan penyelesaian oleh pihak kepolisian kepada wali nagari. Namun wali nagari merasa tidak berwenang untuk memberikan hukuman, maka wali nagari menyarankan korban untuk melaporkan kasus ini kepada KAN. Setelah Ketua KAN mendapatkan informasi tentang kasus ini, Ketua KAN menyarankan korban menghadap Datuk Rajo Endah yang merupakan penghulu dari korban dan pelaku. Setelah Datuk Rajo Endah melakukan sidang terhadap kasus ini, maka diputuskan pelaku diusir dari adat. Namun satu bulan setelah putusan itu, pelaku kembali melakukan pencurian dengan korban yang berbeda. Kedua, Ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam, pencurian hasil pertanian di Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan, karena nominal hasil pencurian tidak mencukupi batas nominal dan tidak berada di dalam tempat penyimpanan. Sedangkan ditinjau dari prespektif hukum positif, kasus ini masuk ke dalam kategori Tindak Pidana Ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP, dimana penyelesaianya dengan menghadirkan pelaku dalam acara pemerikasaan cepat yang dilakukan oleh hakim tunggal, dilarang melakukan penahanan serta mengutamakan Restorative Justice. Ketiga, Peralihan hukum pidana pencurian hasil pertanian ke hukum adat yang terjadi di Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, tidak berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan pelaku masih saja melakukan pencurian, walaupun sudah dikenakan pidana adat.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Adat terhadap Pelaku Pencurian Ikan Lubuk Larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya dalam Perspektif Fiqh Jinayah." Skripsi ini disusun oleh Ilfandi Kurniawan Dani Saputra, NIM 1422024, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Tahun 1447 H/2025 M. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih diberlakukannya sanksi adat satu ekor kambing terhadap pelaku pencurian ikan di kawasan lubuk larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah. Sanksi adat tersebut merupakan bentuk kearifan lokal yang bertujuan menjaga kelestarian sumber daya alam, ketertiban sosial, serta menegakkan norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena penyelesaian perkara pencurian ikan lubuk larangan dilakukan melalui mekanisme hukum adat. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini berangkat dari realitas sosial mengenai proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku pencurian ikan lubuk larangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan penelitian. Sumber data primer meliputi ninik mamak, tokoh agama, perangkat nagari, dan masyarakat setempat, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Reduksi Data, Data Display, Verification. Hasil penelitian menyimpulkan pertama, penerapan sanksi adat terhadap pelaku pencurian ikan lubuk larangan di Nagari Koto Nan Empat di Bawuah dilaksanakan berdasarkan Keputusan akhir ditetapkan oleh ninik mamak penghulu (Datuk) dengan mempertimbangkan hasil musyawarah bersama, bukan melalui pemungutan suara, dengan sanksi berupa denda satu ekor kambing. Sanksi tersebut dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku sekaligus sebagai upaya menjaga kelestarian lubuk larangan dan keharmonisan sosial. Kemudian sanksi yang berupa kambing atau di jadikan uang itu di masukan ke dalam kas Nagari dan di gunakan jika ada kepentingan adat. Kedua, Dalam perspektif Fiqh Jinayah, unsur dan pembuktian tidak terpenuhi yaitu harta yang di ambil bukanlah milik pribadi melainkan milik Masyarakat umum, ikan lubuk larangan itu juga bukan berada dalarn penjagaan dan pembuktian tidak di lakukan di hadapan hakim melainkan di hadapan ninik mamak, serta pembuktian juga tidak di lakukan melalui mekanisme sumpah, untuk itu hukuman had tidak dapat dijatuhkan, sehingga berpindah pada hakuman tazir, namun pemberlakukan hukum tazir belum sepenuhnya diserahkan pada hakim. Justeru yang terjadi penjatuhan hukum masih diserahkan pada tokoh ninik mamak yang di tuakan di dalam nagari biasa disebut dengan Ninik Mamak Penghulu (Datuk).
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Kasus Pencurian Hasil Perkebunan Di Jorong Kampung Pinang Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, yang disusun oleh Martaon dengan NIM 1421047 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Pembahasan skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pencurian di Jorong Kampung Pinang, dimana yang diambil oleh para pelaku adalah hasil perkebunan masyarakat setempat. Dalam penyelesaiannya kepolisian mencoba mengembalikan kasus ini untuk diselesaikan oleh masyarakat karena dianggap tindak pidana ringan. Namun disisi lain kasus pencurian hasil perkebunan ini merupakan bagian dari tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dimana dalam aturan tersebut tidak mencantumkan berapa jumlah yang dicuri baru bisa dipidana. Dalam hal ini apakah pencurian hasil perkebunan termasuk kedalam tindak pidana ringan atau justru tindak pidana khusus yang bisa mengesampingkan batas minimal dua setengah juta tersebut? Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan disajikan yaitu Bagaimana perspektif hukum positif terkait kasus pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang? Dan Bagaimana perspektif hukum pidana islam terkait pemberlakuan hukum positif di Jorong Kampung Pinang? Metode penelitian pada skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dimana menelaah regulasi dan aturan hukum terkait kasus pencurian hasil perkebunan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait permasalahan yang dibahas. Sedangkan pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan analitis (analitical approach), dengan memahami istilah dan makna yang terkandung dalam undang-undang dan bagaimana penerapannya. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum positif pencurian hasil perkebunan adalah tergolong kepada tindak pidana ringan dengan berpedoman kepada PERMA No. 2 Tahun 2012 sebagai salah satu sumber hukum formil. Karena tidak ada pedoman teknis dalam penegakan hukum materil terkait pidana perkebunan, maka yang dipakai adalah hukum formil yang umum digunakan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dan sumber hukum formil lainnya. Adapun pengembalian perkara dari kepolisian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk diskresi oleh kepolisian. Penyelesaian perkara oleh masyarakat merupakan penyelesaian perkara melalui mediasi penal yang dibolehkan dalam hukum pidana. Sedangkan dalam perspektuf hukum pidana islam terkait terkait kasus ini adalah sudah sesuai dengan hukuman ta’zir, dimana kepolisian dalam memutuskan hal tersebut adalah berperan sebagai ulil amri dan penyelesaian perkara melalui mediasi dan perdamaian diperbolehkan dalam hukum pidana islam pada jarimah ta’zir dan qishash.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini ditulis oleh Lofina Camelya, Nim 1421015, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Skripsi ini diberi judul “Analisi Upaya kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Gambir (Di Nagari Maek, Kab. Lima Puluh Kota).” Pembahasan dalam skripsi ini dilator belakangi dengan permasalahan tindak pidana pencurian gambir di Nagari Maek, Kab. Lima Puluh Kota. Pencurian gambir merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Nagari Maek, Kab. Limah Puluh Kota. Tindak pidana ini dapat menyebabkan kerugian materiil dan dampak psikologis bagi korban dan keluarganya. Masalah pokok dalam penilitian ini adalah bagaimana deskripsi pencurian gambir di Nagari Maek, Kab. Lima Puluh Kota, dan bagaimana tindakan kepolisian menanggulangi tindak pidana pencurian gambir di Nagari Maek, Kab. Lima Puluh Kota. Dalam penilitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan. Selain itu, dilakukan studi dokunentasi terhadap laporan dan data kepolisian terkai kasus pencurian gambir. Berdasarkan hasil penilitian, penulis menemukan bahwah tindak pidana pencurian gambir di Nagari Maek umumnya terjadi pada soreh dan malam hari dengan memanfaatkan kelengahan pemilik ladang. Faktor penyebab terjadinya pencurian gambir meliputi tekanan ekonomi, kurangnya pengawasan ladang, tingginya permintaan pasar terhadap gambir, dan lemahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Tindakan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian gambir dilakukan melalu dua tindakan yaitu tindakan preventif yaitu meliputi penyuluhan keamanan kepada masyarakat, atroli rutin di daerah rawan, dan pengaktifan kembali pos kamling dengan melibatkan partisipasi aktif warga, dan tindakan represif yaitu melakukan penyidikan intensif, penangkapan pelaku, serta kerja sama dengan pihak terkait untuk proses hukum yang tegas.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Kecematan Kinali Kabupaten Pasaman Barat)". Yang ditulis oleh yang ditulis oleh Yuni Selfia, NIM 1421044 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini ditulis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, dan pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field resech), sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, serta data sekunder dari Undang-Undang, Skripsi, Artikel, bahan-bahan bacaan hukum yang berkaitan, serta bukti-bukti pendukung lainnya. Adapun metode analisis data adalah pendekatan deduktif, serta penggumpulan data dengan teknik-teknik observasi, wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kinali adalah karena kurangnya penghasilan pelaku pencurian (faktor ekonomi pelaku rendah), karena kurangnya tingkat pendidikan (faktor pendidikan) pelaku pencurian, dan lingkungan pelaku, lingkungan tempat tinggal pelaku serta lingkungan pergaulan( faktor lingkungan) Inilah yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit. Menurut analisis hukum pidana Islam meningkatnya pencurian buah kelapa sawit karena faktor kurangnya keimanan, sesorang dengan keimanan yang lemah serta keserakahan, ingin mendapatkan penghasilan yang mudah dan cepat sehingga melakukan tindak pencurian, sehingga ia gagal dalam hal mempertahankan fitrahnya sebagai manusia.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Penyelesaian Tindakan Pidana Pencurian Kelapa Sawit Oleh Hatobangon dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, yang di susun oleh Muhammad Sahrin Hasibuan, NIM 1421.059, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Indonesia merupakan salah satu Negara hukum yang dalam perundangundangannya mengatur segala kehidupan masyarakat berlandaskan hukum. Salah satu bagian hukum yang ada di Indonesia adalah tindak pidana. Latar belakang penelitian ini didasarkan dengan sanksi tindak pidana pencurian kelapa sawit di dapati bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Hatobangon beserta elemen masyarakat di Desa Binabo jae yaitu tindak pidana adat berupa denda yang telah disepakati oleh Hatobangon, masyarkat beserta keluarga dari pihak pelaku pencurian kelapa sawit tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian tindakan pidana pencurian kelapa sawit oleh hatobangon dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan sumber data primer yaitu Kepala Desa/Aparatur desa, Hatobangon desa Binabo Jae kecamatan Barumun Baru kabupaten Padang Lawas dan skunder yaitu buku-buku, jurnal, artikel dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana pencurian kelapa sawit. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta teknik yang digunakan dalam analisa data yaitu analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang penyelesaian tindak pidana pencurian kelapa sawit oleh hatobangon dalam Persfektif hukum positif dan hukum pidana islam dapat peneliti simpulkan bahwa penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit di Desa Binabo Jae kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas menurut pandangan hukum positif terhadap sanski yang diterapkan oleh hatobangon terhadap pelaku pencurian kelapa sawit tidak bertentangan karena pencurian masrih tergolong pencurian ringan sesuai dengan pasal 364 KUHP. Penyelesaian tindak pidana pencurian kelapa sawit oleh hatobangon dalam Persfektif hukum positif di desa Binabo Jae yaitu tindakan perdamaian. Tindak Pidana pencurian yang terjadi di Desa Binabo Jae diselesaikan oleh hatobangon dengan menggunakan hukuman Ta’zir berupa denda (al-gharamah). Hukuman denda ditetapkan juga oleh Syari'at Islam mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya yang didenda dengan dua kali lipat harga buah tersebut. Berdasarkan sanksi yang diberikan oleh Hatobangan terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit di Desa Binabo Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas dipandang tidak tidak bertentangan dengan Hukum Pidana Islam
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skiripsi ini berjudul “Analisis Putusan No. 1/ Pid.Sus-Anak/2023/PN/PP Tentang Pencurian Motor Dan Implikasi Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Hukum Pidana Islam” yang di tulis oleh Dina Purnama Sari, NIM 1421.051, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 1/ Pid.Sus-Anak/2023/PN/PP terkait tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh anak dibawah umur, serta mengkaji implikasinya terhadap prinsip keadilan dalam hukum pidana islam. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena terdakwa diputus bebaskan. Focus penelitian ini adalah menganalisi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut serta menilai sejauh mana putusan ini mencerminkan prinsip keadilan khususnya dalam prespektif hukum pidana islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan normative terhadap peraturan dan putusan serta wawancara kepada praktisi dan akademesi hukum. Dan metode pengumpulan datanya menggunakan metode studi pustaka, studi dokumen, studi arsip, analisa peneltian. Sumber data primer dalam peneltian ini adalah melalui wawancara dengan responden, informasi hakim dan sumber atau daftar pertanyaan, pengamatan tentang lokasi penelitian, sumber data sekunder kepustakaan dan dokumen tertulis. Hasil penelitian menujukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap anak karena tidak terpenuhinya unsur pembuktian secara sah dan meyakinkan, serta berdasarkan asas in dubio pro reo dan Dari prespektif hukum pidana islam, keadilan ditegakan melalui prinsip kehati-hatian dalam menetapkan hukuman dan perlindungan terhadap anak yang belum mukallaf. Implikasi dari putusan ini mencerminkan nilai-nilai keadilan islam yang mengedepankan perlindungan hak anak dan pentingnya bukti yang kuat sebelum menjatuhkan hukuman.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Implementasi Sanksi Adat Yakni Menangani Tindak Pi&a Pencurian Ikan Lubuk Larangan Ditinjau Dari Hukum Pi&a Islam (Studi Kasus Di Desa Mosa Julu)”, akan catat oleh Fitri Hasibuan NIM 1421041,. Program Riset Hukum Kejahatan Islam( Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negara( UIN) Sejch Meter. Djamil Djambek Bukittinggi. Penyusunan skripsi ini bermaksud buat menelaah gimana aplikasi ganjaran adat yakni menanggulangi perbuatan kejahatan perampokan ikan di lubuk pantangan akan terjalin di Dusun Mosa Julu & meninjau kesesuaiannya dengan prinsip- prinsip yakni hukum kejahatan Islam.. Lubuk pantangan yakni area perairan akan dilindungi oleh hukum adat setempat, serta perampokan ikan di area itu dikira selaku pelanggaran sungguh- sungguh oleh warga adat. Riset ini memakai pendekatan kualitatif dengan tata cara riset permasalahan. Informasi dimampu lewat tanya jawab dengan figur adat, petugas dusun, & pelakon serta warga dekat, & pemilihan serta pemantauan langsung di alun- alun. Hasil riset membuktikan kalau warga Dusun Mosa Julu mempraktikkan ganjaran adat berbentuk kompensasi, peranan permohonan maaf di depan biasa, Ganjaran ini diputuskan lewat konferensi bersama para figur adat serta warga. Yakni kajian hukum kejahatan Islam, aksi perampokan itu dikategorikan selaku jarimah( perbuatan kejahatan). Riset ini merumuskan kalau aplikasi ganjaran adat yakni permasalahan ini tidak cuma berperan selaku wujud penguatan hukum lokal, namun pula memantulkan nilai- nilai kesamarataan restoratif akan cocok dengan hukum kejahatan Islam. Dibutuhkan penguatan komunikasi serta sinergi antara hukum adat serta hukum nasional supaya penanganan masalah sejenis ini senantiasa terletak yakni koridor kesamarataan serta tidak berlawanan dengan prinsip- prinsip hukum positif serta syariat Islam.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Artikel ini mengkaji implementasi penegakan hukum dalam kasus pencurian sawit dari sudut pandang hukum pidana di Nagari Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya. Pemilihan topik ini dilatarbelakangi oleh adanya kejanggalan dalam penegakan hukum di wilayah tersebut, khususnya di Pulau Punjung, yang diduga disebabkan oleh lemahnya peran aparat penegak hukum atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat, bahkan ketika mereka sendiri menjadi korban, seperti dalam kasus pencurian sawit. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap pencurian sawit berdasarkan perspektif hukum pidana Islam serta menelaah langkah-langkah yang diambil oleh Kapolsek Pulau Punjung dalam menangani tingginya angka pencurian sawit di daerah itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian lapangan (field research). Hasil temuan menunjukkan bahwa beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum antara lain ketakutan masyarakat terhadap proses pelaporan yang dianggap rumit, lamanya proses hukum, perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum dan masyarakat terkait penanganan pelaku, serta kekhawatiran akan biaya pelaporan yang tinggi. Kasus pencurian sawit di Nagari Sungai Dareh umumnya diklasifikasikan sebagai tindak pidana ringan karena nilai kerugiannya di bawah Rp2.500.000. Penyelesaian kasus dilakukan melalui pendekatan Restorative Justice, yakni musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak kepolisian, yang biasanya menghasilkan kesepakatan berupa ganti rugi dan hukuman penjara selama 2 hingga 3 bulan bagi pelaku.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul ”Penerapan Hukum Pidana Adat Mandailing Kampung Tengah Pagaran Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh Noni NIM: 1421021, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2025 M/ 1447 H. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya kasus tindak pidana pencurian di Kampung Tengah Pagaran, Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman. Tindak pidana pencurian tersebut diperbuat oleh bapak Marta dilihat oleh saksi bapak Ardi. Tindakan tersebut di proses melalui hukuman adat Kampung dengan sanksi dikeluarkan atau dicopot dari pemangku adat. dikarenakan pelaku termasuk salah satu pemangku adat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana proses penjatuhan sanksi adat bagi pelaku pencurian di Kampung Tengah Pagaran Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman. 2) Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap sanksi adat bagi pelaku pencurian di Kampung Tengah Pagaran Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan antara normatif-empiris ( field research) yang dilaksanakan di Kampung Tengah Pagaran Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara ,observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif untuk ditarik kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat saya temukan bahwa: 1) Proses penjatuhan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana pencurian kayu manis di Kampung Tengah Pagaran, Cubadak Tengah, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman sangat banyak prosesnya dan terdapat beberapa tahapan proses atau tahapan dalam penjatuhan sanksinya iyalah: Tahap penerimaan laporan, Adanya saksi, Adanya bukti yang kuat, Adanya musyawarah antara pemangku adat dan, Adanya penjatuhan sanksi atau hukuman dan adanya pencarian pengganti pemangku adat yang telah dicopot dari jabatannya. 2) Pandangan hukum pidana islam atas hukuman dan penerapan hukum adat di Kampung Tengah Pagaran, Nagari Cubadak Tengah, Kecamatan Duo Koto, dalam pandangan hukum pidana islam sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini termasuk ke dalam hukuman ta’zir. Dalam pelaksanaannya, hukum adat Kampung Tengah Pagaran setelah diketahui orang yang melakukan tindak pidana pencurian dan diputuskan orang melakukan tindak pidana pencurian, maka langsung berlaku atau diterapkan aturan adat tersebut. Dalam hukum pidana islam untuk pelaksanaannya berbeda dengan yang berlaku aturan adat di Kampung Tengah Pagaran.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
This is descriptive qualitative in nature with data collection techniques through interviews and documentation studies. As informants in this research were the traditional leaders, the chairman of Lubuk Larangan and community figures. Meanwhile, the author's data analysis technique uses qualitative analysis techniques. Based on the results of this research, it shows that customary law sanctions against perpetrators of the crime of illegal fish theft in Nagari Padang Sibusuk Kec. Kupitan are in the form of paying a fine, namely replacing fish seeds twice ilpat, paid within 7 days, and no later than 14 days. If they are not paid, then the perpetrator of the crime of prohibited fish theft in Nagari Padang Sibusuk Kec. Kupitan will not be included in all customary activities. In accordance with Islamic criminal law, these sanctions in Islamic criminal law are classified as the crime of ta'zir
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Artikel ini ditulis karena adanya tindak pidana pencurian yang terjadi dalam sebuah kenagarian di Agam yang bertempat di nagari Lambah. Ada berbagi macam jenis pidana yang termasuk kategori memberatkan salah satunya ialah tindak pidana pencurian yang penulis teliti. Dalam penelitian ini penulis menemukan fakta menarik yang mana pelaku merupakan anak yang tergolong masih dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bermaksud untuk mengetahui bagaimana proses serta hukuman yang diperoleh pelaku sebagai anak yang masih dilindungi oleh Undang-Undang. Dari banyaknya fakta dan keunikan dalam kasus tersebut penulis merasa perlu untuk meneliti secara keseluruhan mengenai kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, serta menganalisis secara mendalam seperti apa tindakan dan putusan yang diambil oleh hakim dalam menjatuhi hukuman terhadap pelaku. Penelitian ini penulis sajikan dalam sebuah artikel berlandaskan hukum islam dan hukum positif agar memudahkan pembaca dalam memahami dari dua ketetapan hukum yang berbeda. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam perkara ini tergolong dalam kejahatan mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuannya namun unsur-unsur yang harus ada dalam pidana pencurian tidak terpenuhi. Putusan yang diberikan hakim dalam perkara ini telah memenuhi segala aspek ketentuan, menurut hukum islam pelaku tidak dikenai sanksi dikarenakan pelaku masih tergolong anak dibawah umur yang mana baik dalam Undang-undang maupun hukum Islam pelaku tidak dapat diberikan hukuman sebagaimana hukuman yang diberikan pada orang dewasa. Pelaku hanya dapat diberikan hukuman berupa pemberdayaan atau dikembalikan kepada orang tuanya.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No.24/Pid.B/2022/PN.Lbs Tentang Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Yuridis Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)”, yang ditulis oleh Mella Yolanda Sari, NIM 1420037, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana pencurian di kalangan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini telah sampai ke ranah hukum dan telah disidangkan, namun putusan hakim dalam perkara ini tidak sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, pasal 363 ayat (2) KUHP serta hukuman yang dijatuhkan masih tergolong ringan. Sehingga dinilai tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim perkara pencurian dengan pemberatan dalam putusan No.24/Pid.B/2022/PN.Lbs dan pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan No.24/Pid.B/2022/PN.Lbs tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan sumber lainnya berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku hukum pidana, fiqih dan materi-materi lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwah penerapan hukum dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan peraturan undang-undang dalam pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Putusan tersebut juga tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sedangkan pertimbangan hakim dilakukan berdasarkan pada keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Menurut tinjauan hukum pidana Islam, hukuman para pelaku tindak pidana pencurian merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap apa yang mereka perbuat. Dalam hukum Islam potong tangan merupakan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian jika terpenuhi syarat dan rukun tindak pidana tersebut. Namun, jika salah satu syarat dan unsur dari tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka hukumannya adalah ta’zir. Berdasarkan hal tersebut, maka para terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan No.24/Pid.B/2022/PN.Lbs sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam hukum Islam sehingga hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para terdakwa adalah hukuman potong tangan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak Skripsi ini berjudul “Pencurian Ikan Larangan Di Kenagarian Simpang Tonang”. Yang ditulis oleh Boy Lasater, NIM 1418025, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Motivasi penulis melakukan penelitian ini dilatar belakangi keingintahuan penulis mengenai bagaimana hukum adat diberlakukan di dalam masyarakat khsusnya di kampung Padang Panjang. Adapun maksud dari judul skripsi ini secara keseluruhan adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang pencurian ikan lubuk larangan yang terjadi di kenagarian Simpang Tonang serta bagaimana proses penyelesaian kasus pencurian ikan larang tersebut dan apakah sanksinya sudah sesuai dengan hukum adat dan hukum pidana Islam. Berdasarkan hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana proses-proses yang dilakukan dalam penyelesaian sebuah kasus pencurian yang disidangkan melalui peradilan adat dan apa saja faktor-faktor yang diperhatikan di dalam persidangan adat kampung Padang Panjang. Dalam membahas persoalan ini metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research). Yang bersifat deskritif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah Penghulu Adat, Ketua Lubuk Larangan serta Tokoh Masyrakat. Sedangkan teknik analisa data penulis menggunakan teknik analisa kualitatif dan sumber data skunder yang diperoleh dari al-Qur’an, hadist dan ijtihad. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa penyelesain kasus pencurian yang yang dilakukan oleh bapak B melalui tahapan penyelidikan, penangkapan, pengamanan, pelaporan, persidangan adat, dan tawar menawar hutang yang ditentukan dalam hukum adat, di dalam persidangan adat di tetapkan bapak B membayar denda Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dibayar dalam 7 hari selambat-lambatnnya 14 hari. Jika sekiranya tidak dibayar maka bapak B dikucilkan di dalam masyarakat.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL)”. Skripsi ini disusun oleh Zulfa dengan NIM 1416.035 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Adapun Maksud dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan bipolar serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan bipolar dalam putusan tersebut. Pokok masalah selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu : 1) bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan bipolar, 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL tentang tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan bipolar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan yang relevan dengan pembahasan ini, lalu mengumpulkan informasi yang dapat membantu dalam penulisan ini, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pertimbangan dalam menjatuhkan tindak pidana pencurian oleh penderita gangguan bipolar dalam putusan nomor 35/Pid.B/2017/PN.BYL, menitik beratkan pada hal penghapusan pidana sesuai Pasal 44 ayat 1 (terdakwa terdapat gangguan jiwa). Hakim tidak menemukan hal yang memberatkan terdakwa dikarenakan terdakwa terbebas dari segala tuntutan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, pengidap bipolar tidak dapat diberikan hukum potong tangan sebab bipolar dianggap sebagai orang yang kurang sehat akalnya, hukuman yang sebaiknya diberikan adalah hukum kawalan terbatas sebagai efek jera di mana hukuman ini termasuk ke dalam hukuman ta’zir.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul tentang “Pencurian Kotak Infaq Masjid Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok ”. Yang disusun oleh Voni Jenia Putri Nim 1419.010, Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Pembahasa skripsi ini ditulis karena adanya pencurian kotak infaq yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur dan pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian dinyatakan bahwa pelaku dikenai Pasal 36 Jo 363 KUHP atas tindakan pencurian, dengan hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda sebanyak Rp 900.000,00. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pencurian digolongkan kepada perbuatan jarimah dan dikenai dengan hukuman had yaitu hukuman potong tangan bagi yang melanggarnya. Begitu juga dengan hukum positif bahwasannya anak yang dapat dipidana setelah berumur 18 tahun dalam Nomor 11 Tahun 2012. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pendapat hakim tentang tindak pidana pencurian kotak infaq masjid yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur di Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dan sanksi terhadap tindak pidana pencurian kotak infaq masjid yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur dalam tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) di mana data di kumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan hakim pengadilan negeri kota Solok sedangkan dara sekunder berupa buku,jurnal yang berkaitan dengan pencurian oleh anak di bawah umur. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendapat Hakim tentang tindak pidana pencurian kotak infaq masjid yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur di Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok bahwa perkaranya tidak sampai ke tingkat Pengadilan, sudah terjadinya proses diversi atau mediasi penal oleh pelaku pencurian dengan pengurus Mesjid Jami’ Ikhlas Ar-Rahman. Dalam Hukum Pidana Islam sanksi terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak yang di bawah tidak dapat dijatuhi hukuman had atau ta’zir karena tidak memenuhi unsur dan syaratnya karena pelaku belum baligh. Dalam hukum positif Indonesia pelaku yang di bawah umur tidak dapat dijatuhi hukuman dan diserahkan kepada orang tuanya yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “TINDAK PIDANA PENCURIAN CHIP HIGGS DOMINO (Studi Normatif Empiris Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)”. Disusun oleh Diva Febriani, NIM 1419020, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Pembahasan dalam skripsi ini yaitu adanya tindak pidana pencurian chip higgs domino. Berdasarkan yang telah penulis teliti dan wawancarai tentang tindak pidana pencurian chip higgs domino ini dimana pelaku membobol dan login ke akun game korban dan mencuri chip korban tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan deskriptif, penulis mencari informasi melalui bahan pustaka atau data sekunder dan narasumber yang terkait dengan mewawancarai Wali Nagari, Kepala Jorong, beserta korban dalam permasalahan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tindak pidana pencurian chip higgs domino dalam pandangan hukum pidana islam diterapkan dengan hukuman ta’zir yaitu sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah. Bentuk hukumannya tergantung putusan hakim yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan ijtihadnya.Sedangkan pandangan hukum pidana positf, pelaksanaan sanksi terhadap tindak pidana pencurian chip higgs domino diterdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun (lima tahun) atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”. Sedangkan faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian chip higgs domino yaitu karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pengangguran, faktor kelalaian, dan faktor pergaulan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak Skripsi ini berjudul “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Data Sim Card Telepon Seluler”, yang ditulis oleh Resti Widyasari, NIM 1419058, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena kekurangan dalam bagaimana sumber daya telekomunikasi dan informasi digunakan, terutama dari perspektif penyedia layanan. Misalnya, teknologi sim-swap memungkinkan penjahat dunia maya mencuri data pribadi. Dengan bantuan teknologi sim-exchange, penelitian ini mengkaji masalah perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban pencurian data pribadi, tindakan hukum yang dapat dilakukan pihak terkait, dan faktor-faktor yang menghambat penyelesaian sim-exchange proses. Karya ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitik sebagai metode studi kasus, yang memberikan gambaran tentang peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan teori hukum dan penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. informasi yang dikumpulkan dari temuan penelitian perpustakaan. Data kajian ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal SIM Swap, dan Literasi. Teknik pengumpulan data berdasarkan penelitian kepustakaan Memeriksa informasi secara logis. Konsekuensi dari penelitian ini memperjelas bahwa jaminan sahnya pembeli yang menjadi korban perampokan informasi individu melalui inovasi Sim Trade diatur dalam Pasal 26 Tahun 2016 Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 Pertukaran Data dan Elektronik, dan Pasal 2 Undang-undang Jaminan Pembeli No.8 Tahun 2008. Manfaat perlindungan konsumen, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum menjadi dasar dari peraturan tahun 1999 yang mengamanatkan bank dapat dituntut apabila diketahui adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebagai akibat tidak adanya sistem keamanan perbankan online. memberikan santunan kepada korban. Kontribusi yang dilakukan oleh Bank untuk melakukan tindakan preventif. Khususnya, menerapkan kebijakan baru, seperti memperlakukan penyedia layanan sebagai pihak terkait—dalam hal ini melakukan upaya hukum yang represif dengan melapor ke polisi dan mengambil langkah preventif dari penyedia layanan. membuat kebijakan baru untuk mengakomodasi perubahan tersebut. new card Penyelesaian kasus pertukaran sim terkendala sulitnya menemukan pelaku dan mudahnya melacak barang bukti, seperti pencurian sim card yang digunakan untuk meretas rekening bank.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan Lubuk Larangan Berdasarkan Peraturan Adat Di Jorong Lurah Dalam Nagari Pasia Laweh Kec. Palupuh Kab Agam”., yang ditulis oleh Seprialdi, NIM 1416053, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri (Uin) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan Lubuk Larangan Berdasarkan Peraturan Adat Di Jorong Lurah Dalam Nagari Pasia Laweh Kec. Palupuh Kab Agam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan mengunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang didapat dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Adapun data primernya diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, kepala dusun, ketua adat dan ketua lubuk larangan.Sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian.Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : Tindak pidana pencurian ikan Lubuk Larangan yang terjadi di Di Jorong Lurah Dalam Nagari Pasia Laweh Kec. Palupuh Kab Agam diselesaikan dengan sistem peradilan adat dengan menghadirkan seluruh perangkat desa beserta tokoh masyarakat. Tindak pidana pencurian ikan Lubuk Larangan disidangkan di rumah ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau di rumah ketua lubuk larangan jika permasalahan tidak selesai secara adat maka permasalahan akan ditangani oleh pihak kepolisian. Tindak pidana pencurian ikan Lubuk Larangan disanksi Di laporkan ke niniak mamak masing-masing dan membayar denda sebanyak Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) pembayaran dilakukan setelah pembacaan putusan pengadilan adat 7 (Tujuh) hari atau selambat – lambatnya 14 (Empat Belas) hari sesuai dengan aturan yang sudah diatur di dalam Peraturan Adat Di Jorong Lurah Dalam Nagari Pasia Laweh Kec. Palupuh Kab Agam Sedangkan Tinjauan hukum adat dan hukum Islam terhadap penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian sudah sesuai dengan hukum adat dan hukum Islam. Adat memberikan sanksi dengan membayar denda yang telah 65 ditentukan oleh peraturan adat sedangkan agama Islam memberikan hukuman Ta’zir karena tidak memenuhi unsur hukuman hudud.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “TINDAK PIDANA PENCURIAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NOMOR 51/Pid.B/2021/PN BKT”, yang ditulis oleh Febriadi, NIM 1419055,Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya tindakan pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Jl Perintis Kemerdekaan Kel. ATTS Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi. Penjelasan maksud dan bagaimana tujuan dari judul skripsi ini adalah mengungkap bagaimana pertimbangan Hakim terkait putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 51/Pid.B/2021 PN BKT dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT perkara melakukan pidana pencurian. Karena hasil putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 363 ayat (1) KUHP, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam terkait jarimah pencurian. Pencurian kendaraan bermotor ini mendatangkan akibat yang sama dengan pencurian yang lainnya, yaitu mengakibatkan kerugian materil bagi pihak korbannya .Dengan demikian seharusnya pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan juga hukum Islam. Akan tetapi hukuman yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode lapangan ( Field Research) yang bersifat Kualitatif, maka peneliti mencari sumber data primer langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian. Teknik penelitian yaitu melakukan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya kegiatan tersebut langsung dilakukan kepada Majelis Hakim yang menangani putusan perkara nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT sebagai informan kunci, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT tentang pidana pencurian tidak sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan terkait pembuktian suatu perkara, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam,dalam kasus ini pelaku sudah melakukan pencurian berulang-ulang kali,Islam diberikan hukuman setiap pencurian yang dilakukannya. Guna memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan pencurian lagi, dan memberikan rasa nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.