Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No.24/Pid.B/2022/PN.Lbs Tentang Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Yuridis Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)”, yang ditulis oleh Mella Yolanda Sari, NIM 1420037, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana pencurian di kalangan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini telah sampai ke ranah hukum dan telah disidangkan, namun putusan hakim dalam perkara ini tidak sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, pasal 363 ayat (2) KUHP serta hukuman yang dijatuhkan masih tergolong ringan. Sehingga dinilai tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim perkara pencurian dengan pemberatan dalam putusan No.24/Pid.B/2022/PN.Lbs dan pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan No.24/Pid.B/2022/PN.Lbs tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan sumber lainnya berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku hukum pidana, fiqih dan materi-materi lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwah penerapan hukum dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan peraturan undang-undang dalam pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Putusan tersebut juga tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sedangkan pertimbangan hakim dilakukan berdasarkan pada keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Menurut tinjauan hukum pidana Islam, hukuman para pelaku tindak pidana pencurian merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap apa yang mereka perbuat. Dalam hukum Islam potong tangan merupakan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian jika terpenuhi syarat dan rukun tindak pidana tersebut. Namun, jika salah satu syarat dan unsur dari tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka hukumannya adalah ta’zir. Berdasarkan hal tersebut, maka para terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan No.24/Pid.B/2022/PN.Lbs sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam hukum Islam sehingga hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para terdakwa adalah hukuman potong tangan.