ResearchOpen AccessPDF tersedia
2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian
The fraud offense is regulated by Article 378 of the Criminal Code and online fraud by Article 28(1) of Law No. 19 of 2016 amending Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. The Pariaman Resort Police jurisdiction also faces the problem of the large number of reports from the public who have become victims of online fraud, as the case is being processed by the Criminal Investigation Department (Satreskrim) of the Pariaman Police based on the police report number : LP/B/277/XI/2021/SPKT Referat I-Reskrim. Based on the above considerations, the following issues will be discussed: firstly, how is the process of investigating online fraud crimes at the Pariaman Resort Police Investigation and Criminal Unit (Satreskrim) of the Pariaman Resort Police, secondly, what obstacles do investigators encounter in the process of investigating online fraud crimes at the Pariaman Resort Police Criminal and Investigation Unit (Satreskrim) and third, efforts to overcome obstacles to the online fraud investigation process at the Pariaman Resort Police Investigation and Criminal Unit (Satreskrim).This research is descriptive in nature; H. Research detailing the legal process and conduct of criminal fraud investigations online in Pariaman Police Resort satre crime. The approach used in this study represents an empirical-legal approach. The data used are secondary data and primary data, the data collected are analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the research results and discussion, it can be concluded that, firstly, referring to the provisions of the Code of Criminal Procedure and the State Police Commissioner for conducting criminal investigations, the obstacles faced by police investigators are restrictions related to access to investigations, especially special equipment , thirdly, the efforts being made to deal with these obstacles Pariaman police educate the public about the dangers of cybercrime.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Abstrak Skripsi ini berjudul “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Data Sim Card Telepon Seluler”, yang ditulis oleh Resti Widyasari, NIM 1419058, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena kekurangan dalam bagaimana sumber daya telekomunikasi dan informasi digunakan, terutama dari perspektif penyedia layanan. Misalnya, teknologi sim-swap memungkinkan penjahat dunia maya mencuri data pribadi. Dengan bantuan teknologi sim-exchange, penelitian ini mengkaji masalah perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban pencurian data pribadi, tindakan hukum yang dapat dilakukan pihak terkait, dan faktor-faktor yang menghambat penyelesaian sim-exchange proses. Karya ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitik sebagai metode studi kasus, yang memberikan gambaran tentang peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan teori hukum dan penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. informasi yang dikumpulkan dari temuan penelitian perpustakaan. Data kajian ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal SIM Swap, dan Literasi. Teknik pengumpulan data berdasarkan penelitian kepustakaan Memeriksa informasi secara logis. Konsekuensi dari penelitian ini memperjelas bahwa jaminan sahnya pembeli yang menjadi korban perampokan informasi individu melalui inovasi Sim Trade diatur dalam Pasal 26 Tahun 2016 Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 Pertukaran Data dan Elektronik, dan Pasal 2 Undang-undang Jaminan Pembeli No.8 Tahun 2008. Manfaat perlindungan konsumen, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum menjadi dasar dari peraturan tahun 1999 yang mengamanatkan bank dapat dituntut apabila diketahui adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebagai akibat tidak adanya sistem keamanan perbankan online. memberikan santunan kepada korban. Kontribusi yang dilakukan oleh Bank untuk melakukan tindakan preventif. Khususnya, menerapkan kebijakan baru, seperti memperlakukan penyedia layanan sebagai pihak terkait—dalam hal ini melakukan upaya hukum yang represif dengan melapor ke polisi dan mengambil langkah preventif dari penyedia layanan. membuat kebijakan baru untuk mengakomodasi perubahan tersebut. new card Penyelesaian kasus pertukaran sim terkendala sulitnya menemukan pelaku dan mudahnya melacak barang bukti, seperti pencurian sim card yang digunakan untuk meretas rekening bank.
