ResearchOpen AccessMetadata saja
2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian
Artikel ini berjudul Kebijakan Wali Nagari Di Nagari Tiku V Jorong Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Nagari, fokus kajian ini adalah bagaimana cara Wali Nagari dalam meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Nagari di karenakan Sumber Pendapatan Asli Nagari hanya bersumber dari APBN dan APBD saja padahal sangat banyak sekali lahan yang bisa diambil dan dijadikan sebagai Sumber dari Pendapatan Asli Nagari. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan apa yang dilakukan wali nagari untuk meningkatkan sumber pendapatan asli nagari di Nagari Tiku V jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Wali Nagari di Jorong Muaro Putuih dalam meningkatkan sumber pendapatan asli Nagari di Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam telah dibuatnya rancangan perna PAD agar sumber pendapatan nagari tersebut dapat diambil dan dimanfaatkan.
ResearchOpen Access1 berkas tersedia
2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian
<p style="margin-left:35.45pt;">
Tujuan Penelitian:</p>
<p style="margin-left:35.45pt;">
1. Memberikan gambaran aksi radikalisme agama yang terjadi di Asia Tenggara. (Indonesia, Malaysia, Philipina, dan Brunei)</p>
<p style="margin-left:35.45pt;">
2. Melihat kebijakan yang diambil oleh negara Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Philipina, dan Brunei) dalam menangkal kelompok radikal.</p>
<p>
3. Melihat langkah strategis yang dilakukan oleh negara Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Philipina, dan Brunei) dalam menangkal radikalisme.</p>
ResearchOpen AccessPDF tersedia
2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian
<p>
Sebagai salah satu bahan dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi</p>
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah”, yang ditulis oleh Zulvatjli, NIM 1322029, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai landasan hukum penguatan pemungutan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam praktik di lapangan terdapat fenomena kesenjangan antara das sollen dan das sein, di mana pada tahun 2025 pemungutan PBB-P2 di Pasar Banto Kota Bukittinggi tidak dilaksanakan. Potensi PBB yang tidak dipungut tersebut mencapai Rp12.604.407. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pasar Banto Kota Bukittinggi;serta mengkaji melalui perspektif hukum Islam, khususnya Fikih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah BKD Kota Bukittinggi, serta wajib pajak di Pasar Banto. Kemudian, data sekunder penulis dapatkan dari data pembayaran PBB Pasar Banto Kota Bukittinggi, peraturan perundang undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pajak daerah yang sesuai dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2024 dalam pemungutan PBB- P2 di Pasar Banto Bukittinggi belum berjalan efektif dan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Tidak dipungutnya PBB pada tahun 2025 sebesar Rp12.604.407 disebabkan oleh kendala administratif, pemutakhiran data objek dan subjek pajak yang belum tertata pasca-pengelolaan area pasar, serta minimnya pengawasan dan kesadaran wajib pajak. Ditinjau dari Fiqih Siyasah Tanfidziyah, regulasi Perwako Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2024 secara tekstual sudah sah, namun cara implementasinya di Pasar Banto belum makasimal dan relatif. Aparat BKD Kota Bukittinggi wajib aktif turun ke bawah untuk memverifikasi kondisi lapangan secara nyata, membuka ruang dialog bersama para wajib pajak, serta memberikan kemudahan insentif pajak khusus bagi kawasan pasar yang terdampak krisis ekonomi agar kebijakan fiskal daerah tidak melahirkan kezaliman bagi masyarakat kecil.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul "Pengaruh Leverage, Likuiditas dan Kebijakan Dividen Terhadap Return Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024” yang disusun oleh Yesi Wahdania NIM. 3422035, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Sekarang ini, kegiatan pada pasar modal sudah tidak asing bagi sebagian masyarakat Indonesia. Salah satunya pada kegiatan investasi, di mana masyarakat sekarang sudah mulai sadar akan pentingnya sebuah investasi. Investasi merupakan menanamkan sejumlah dana yang dimiliki sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Salah satu investasi yang di minati oleh para investor adalah menanamkan dananya di pasar modal berupa saham. Saham merupakan tanda bukti kepemilikan bahwa investor dapat menanamkan dana atau modalnya pada perusahaan. Tujuan investor untuk berinvestasi pada saham adalah mendapatkan tingkat pengembalian atau return saham yang maksimum. Return saham merupakan salah satu tujuan utama investor dalam melakukan investasi. Namun, pergerakan return saham tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, seperti leverage, likuiditas, dan kebijakan dividen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Leverage, Likuiditas dan Kebijakan Dividen Terhadap Return Saham. Penelitian ini menggunakann metode kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2024. Populasi dalam penelitian ini adalah 45 perusahaan LQ45. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 21 perusahaan. Metode penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan regresi data panel dengan metode yang terpilih adalah Common Effect Model (CEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham: (2) Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham; (3) Kebijakan Dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham; (4) Leverage, Likuiditas dan Kebijakan Dividen secara simultan tidak berpengaruh terhadap Return Saham. Hasil tersebut menunjukkan bahwa investor tidak hanya mempertimbangkan rasio keuangan perusahaan dalam mengambil keputusan investasi, tetapi juga memperhatikan faktor lain, seperti profitabilitas, prospek pertumbuhan perusahaan, kondisi ekonomi makro, tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar, kondisi politik, dan sentimen pasar. Kata Kunci: Leverage, Likuiditas, Kebijakan Dividen, Return Saham.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul judul “Pengaruh Suku Bunga Acuan, Kinerja Keuangan, Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020-2024).” Disusun oleh Widya Finrahmatia Adam nim 3422168 mahasiswa program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan BIsnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Peneltian ini dilatarbelakangi faktor faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu suku bunga acuan, kinerja keuangan yang diproksikan dengan return on equity, kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividen payout ratio dimana adanya fluktuasi nilai perusahaan yang diproksikan dengan price to book value dari perusahaan sektor perbankan selama periode 2020-2024. Fluktuasi tersebut tidak selalu sejalan dengan perubahan suku bunga acuan, kinerja keuangan, maupun kebijakan dividen. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara parsial dan simultan pengaruh suku bunga acuan, kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return on equity, kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividen payout ratio terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan price to book value pada perusahan sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder, sampel penelitian diamBIl berdasarkan purposive sampling yaitu 13 perusahaan selama periode 5 tahu. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi melalui website www.idx.co.id dan dari wesibsite resmi www.BI.go.id. Analisis data menggunakan software SPSS versi 20 mulai dari analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian secara parsial menujukan bahwa suku bunga acuan memiliki nilai t hitung sebesar -3,173 > t tabel 1,99962 dan nilai sig. sebesar 0,002 0,050. Hal ini mengindikasikan bahwa suku bunga acuan berpengaruh negative dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan yang diproksikan dengan return on equity memiliki nilai t hitung sebesar 6,193 > t tabel 1,99962 dan nilai sig. sebesar 0,000 0,050. Hal ini mengindikasikan bahwa return on equity berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividen payout ratio memiliki nilai t hitung sebesar -0,173 t tabel 1,99962, dan nilai sig kebijakan dividen (DPR) sebesar 0,478 > 0,050. Hal ini mengindikasikan bahwa dividen payout ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan secara simultan variabel suku bunga acuan, kinerja keuangan yang diproksikan dengan return on equity, kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividen payout ratio berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai F hitung sebesar 15,180 > f tabel 2,75 dan nilai sig. menujukan nilai sebesar 0,000 dari 0,050.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi dengan judul “Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Deviden, dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 20201-2025” disusun oleh Imel Amellia (3422048) Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sjeh M.Djamil Djambek Bukittinggi. Perusahaan sektor properti dan real estate selama tahun 2021-2025 mengalami peninggkatan dan penurunan perolehan laba bersih ynag dapat berpengaruh terhadap profitatabilitas dari tahun ketahun yang disebabkan karna pasca masa pemulihan covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, kebijakan deviden, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas perusahaan sektor properti dan real estate yang terddaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari web resmi perusahaan dan situs-situs resmi perusahaan sector properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, sehingga diperoleh sejumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Pengujian data menggunakan data panel dengan melakukan uji pemilihan model yaitu uji chow, uji hausman dan uji lagrage multiplier, serta uji asumsi kalsik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel struktur modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas dengan nilai probalilitas 0,0000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05 dan nilai t_(hitung ) dan t_(tabel )menunjukkan nilai sebesar -5,174131 1,982597 Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Variabel kebijakan deviden yang diukur menggunakan Deviden Pay ouy Ratio (DPR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai Probabilitas 0,8777 yang lebih besar dari α = 0,05 dan nilai t_(hitung ) dan t_(tabel )menunjukkan nilai sebesar -0,154206 1,982597. Maka H0 diterima H2 ditolak. Selanjutnya variabel efisiensi operasional ynag diukur dengan menggunakan Total Assets Turn Over (TATO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05 dan nilai t_(hitung ) dan t_(tabel )menunjukkan nilai sebesar 4,317851 1,982597. Maka H0 ditolak dan H3 diterima. Secara simultan, hasil uji F menunjukkan nilai probabilitas 0,000001 yang lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05 dan nilai f_(hitung ) dan f_(tabel ) sebesar 11,47850 > 2,69. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel struktur modal, kebijakan deviden, dan efisiensi operasional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul " Implementasi Perbup No. 12 Tahun 2022 Pasal 19 Ayat 1-6 Tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Di Desa Bonandolok Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Siyasah Tanfidziyah ", yang ditulis oleh Muhammad Ikhwan, NIM 1322.119, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 19 Ayat (1)-(6) tentang pelaksanaan Shalat Subuh berjamaah bagi peserta didik di Desa Bonandolok. Masih terdapat peserta didik yang belum melaksanakan Shalat Subuh berjamaah secara rutin, kurangnya pendampingan orang tua, serta lemahnya koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 serta tinjauannya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yuridis empiris, dan Siyasah Tanfidziyah. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 telah dilaksanakan melalui pembiasaan Shalat Subuh berjamaah, penggunaan buku laporan ibadah, dan pelaporan kepada guru Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan teori George C. Edward III, implementasi kebijakan telah memenuhi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, namun belum berjalan optimal karena masih lemahnya koordinasi, pengawasan, dan pendampingan orang tua. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, implementasi kebijakan ini telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan (al-'adalah), kemaslahatan (maslahah), musyawarah (syura), persamaan (al-musawah), dan kebebasan (al-hurriyah), tetapi penerapannya masih perlu ditingkatkan agar tujuan pembentukan karakter religius peserta didik dapat tercapai secara maksimal.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini disusun oleh Anggi Muspita, NIM 1322104, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul “Analisis Pemberlakuan Instruksi Bupati Pasaman Barat Nomor 800.1.6.2/01/BKPSDM-2026 tentang Pembatasan Aktivitas Aparatur Sipil Negara di Luar Kantor pada Jam Kerja Menurut Perspektif Fiqih Siyasah Tasyri'iyyah.” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Instruksi Bupati Pasaman Barat Nomor 800.1.6.2/01/BKPSDM-2026 sebagai salah satu kebijakan administratif untuk meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut masih ditemukan ASN yang berada di luar kantor pada jam kerja tanpa alasan kedinasan yang sah sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas, profesionalisme aparatur, dan kualitas pelayanan publik. Instruksi ini mulai dilakukan bulan februari tanggal 05 tahun 2026 berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan Instruksi Bupati Pasaman Barat Nomor 800.1.6.2/01/BKPSDM-2026 tentang Pembatasan Aktivitas Aparatur Sipil Negara di Luar Kantor pada Jam Kerja serta menganalisisnya menurut perspektif Fiqih Siyasah Tasyri'iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat Simpang Empat. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karier ASN BKPSDM Kabupaten Pasaman Barat, Pemda Kabupaten Pasaman Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pemberlakuan Instruksi Bupati Pasaman Barat Nomor 800.1.6.2/01/BKPSDM-2026, mulai dilaksanakan bulan februari tanggal 05 tahun 2026 sebagai aturan langsung pimpinan dalam meningkatkan disiplin ASN di pemkab Kabupaten Pasaman Barat sementara untuk pelaksanaannya telah mulai dilaksanakan melalui sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah, pengawasan oleh BKPSDM, Satpol PP, Inspektorat, serta pimpinan perangkat daerah yang disertai dengan pembinaan dan penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini sebagai upaya pemberitahu bagi Pasaman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik agar dapat berjalan lebih efektif,tertib dan profesional. Ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah Tasyri'iyyah, pemberlakuan Instruksi Bupati Pasaman Barat Nomor 800.1.6.2/01/BKPSDM-2026 telah sesuai dengan prinsip keadilan (al-'adalah) dan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Prinsip keadilan tercermin dari pemberlakuan instruksi yang berlaku bagi seluruh ASN tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan serta diterapkannya mekanisme pengawasan, pembinaan, dan penjatuhan sanksi berdasarkan prosedur yang berlaku. Adapun prinsip kemaslahatan umum tercermin dari tujuan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan disiplin ASN, memperkuat profesionalisme aparatur, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Dengan demikian, Instruksi Bupati tersebut merupakan kebijakan administratif yang sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tasyri'iyyah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umum.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Implementasi Perwako Pariaman No. 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Untuk Program Satu Keluarga Satu Sarjana Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah”, yang ditulis oleh Muhamad Fauzan, NIM 1322.068, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek BukittinggiSkripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) yang merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Program Satu Keluarga Satu Sarjana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Program SAGA SAJA serta ditinjau berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah Maliyah.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman serta penerima beasiswa Program SAGA SAJA, dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2021 telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi akademik oleh perguruan tinggi mitra, penetapan penerima melalui SK ( Surat Keputusan) Walikota Pariaman, serta penyaluran bantuan beasiswa. Bantuan yang diberikan meliputi biaya pendidikan (SPP) dan biaya hidup yang bersumber dari APBD Kota Pariaman dan BAZNAS Kota Pariaman. Secara garis besar program telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendidikan tinggi. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi yang ada di lapangan, keterlambatan pencairan dana beasiswa, dan keterbatasan kuota penerima. Kedua, ditinjau dari perspektif fiqh siyasah maliyah, implementasi Program SAGA SAJA telah sesuai dengan prinsip Al-Maslahah Al-Mursalah, Al-'Adalah, Amanah dan Al-Mas'uliyah. Program ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan, mencerminkan keadilan dalam penentuan penerima beasiswa, menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan dana publik, dan juga mewujudkan distribusi kekayaan negara kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, Program SAGA SAJA dapat dikatakansebagai kebijakan publik yang sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh siyasah maliyahdalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul " Implementasi PERMENSOS NO 1 TAHUN 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan di desa Rambah Tengah Barat ditinjau dari figh Siyasah Dusturiyah", yang ditulis oleh Isnaini Marito, NIM 1322096, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Salah satu upaya yang dijalankan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui bantuan bersyarat di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun dalam praktiknya masih muncul berbagai kendala, sehingga perlu dikaji pelaksanaannya, termasuk dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pengurus PKH, kepala desa, dan keluarga penerima manfaat (KPM). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan dikaitkan dengan konsep Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH di Desa Rambah Tengah Barat secara umum berjalan sesuai ketentuan. Sebagian besar KPM memanfaatkan bantuan PKH sesuai komponen yang ditetapkan, seperti untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; bantuan tersebut membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Meski demikian, masih ditemukan sejumlah masalah, antara lain data penerima yang kurang tepat, pemahaman sebagian warga mengenai tujuan program yang belum merata, serta sebagian dana yang digunakan untuk kebutuhan mendesak di luar komponen program. Dilihat dari perspektif Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan PKH mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah (ulil amri) dalam memenuhi hak masyarakat miskin. Dengan demikian, kebijakan ini sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam dan berperan sebagai salah satu upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Percepatan Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah”, yang ditulis oleh Zul Anggrawinata, NIM 1322011, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fluktuasi angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat dalam lima tahun terakhir yang belum menunjukkan tren penurunan struktural yang stabil. Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Pasaman Barat, program-program penunjang keberhasilan SDGs masih berjalan hingga saat ini, namun masih terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarakan hal tersebut, penulis ingin mengetahui tingkat efektivitas dan keberhasilan pelaksanaannya dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem maupun makro di Kabupaten Pasaman Barat, serta untuk mengkaji keselarasan regulasi dan implementasi kebijakan lokal tersebut dari perspektif hukum tata negara Islam, khususnya Fikih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Dinas Sosial serta sekelompok Masyarakat Miskin, sedangkan untuk sumber sekunder adalah dokumentasi laporan angka kemiskinan daerah dan studi kepustakaan berupa perundang-undangan, jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2022 Tantang Percepatan Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Menanggulangi Angka di Kabupaten Pasaman Barat telah diupayakan secara terstruktur melalui tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan penduduk, serta penurunan kantong-kantong kemiskinan. Namun, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya ideal dan konsisten akibat adanya kendala berupa kurangnya koordinasi antar sektor, keterbatasan validasi dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), serta rendahnya kepedulian masyarakat terhadap sesama. Dalam perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah, kebijakan pemerintah daerah ini sebenarnya sudah benar dan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu menjaga keselamatan jiwa dan harta warga, memenuhi rasa keadilan, serta menjalankan tanggung jawab pemimpin untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, masih terdapat permasalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya yang perlu dituntaskan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Bandara Pusako Anak Nagari di Kabupaten Pasarnan Barat dalam Perspektif Siyasah Tanfiziyah", yang ditulis oleh Siti Nurhaliza, NIM 1322067, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena belum optimalnya operasional Bandara Pusako Anak Nagari sebagai sarana pelayanan publik dan pendukung pembangunan dacrah di Kabupaten Pasaman Barat. Bandara yang sebelumnya sempat vakum operasional tersebut kembali diaktifkan melalui penerbangan perintis, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat okupausi penumpang, keterbatasan anggaran, serta ketergantungan terhadap subsidi pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui secara utuh mengenai strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam mengoptimalisasikan operasional Bandara Pusako Anak Nagari serta meninjau kebijakan tersebut berdasarkan perspektif Siyasah Tanfiziyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat, pengelola Bandara Pusako Anak Nagari, serta masyarakat atau pengguna jasa transportasi udara. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, huku, jurnal, dokumen resmi bandara, dan literatur fiqh siyasah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa Pemerintah Dacrah Kabupaten Pasaman Barat melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan operasional Bandara Pusako Anak Nagari, seperti pengaktifan kembali penerbangan perintis, koordinasi dengan pemerintah pusat dan maskapai penerbangan, pemeliharaan sarana dan prasarana bandara, serta peningkatan pelayanan publik. Namun, upaya tersebut belum berjalan secara maksimal karena masih adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan keberlanjutan operasional bandara. Dalam perspektif Siyasah Tanfiziyah, kebijakan pemerintah daerah tersebut pada dasarnya telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, amanah, dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul: “Analisis Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah”. Ditulis oleh Daswita, NIM: 1322010, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi di Kabupaten Sijunjung yang menunjukkan kelangkaan bahkan hampir punahnya angkutan umum dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini terlihat kontras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, khususnya Pasal 15 yang menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menjamin tersedianya angkutan umum bagi masyarakat. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan kebijakan pemerintahan diatur dalam fiqih siyasah tanfidziyah yang mewajibkan setiap kebijakan berlandaskan prinsip kemaslahatan umum, keadilan, dan tidak memberatkan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 di Kabupaten Sijunjung, mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah tanfidziyah. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, laporan resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung, dan wawancara mendalam dengan narasumber dari Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, pelaku usaha angkutan/sopir, masyarakat adat dan Ulama di Kabupaten Sijunjung. pengguna jasa. Teknik analisi data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Selain itu analisis data juga mneggunakan teori deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 belum berjalan secara efektif. Persyaratan yang ditetapkan, seperti kewajiban berbentuk badan hukum, standar kelayakan kendaraan yang ketat, biaya perizinan dan administrasi yang tinggi, ternyata tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Terdapat ketidaksesuaian antara standar nasional yang dirancang untuk daerah perkotaan besar dengan kondisi geografis Sijunjung yang sebagian besar berupa daerah berbukit, pedesaan, dan memiliki daya beli masyarakat yang rendah. Ditinjau dari perspektif fiqih siyasah tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan umum. Meskipun tujuan peraturan tersebut secara normatif adalah baik untuk menciptakan layanan yang aman, teratur, dan bertanggung jawab, namun penerapannya yang kaku menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Hal ini bertentangan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa “tidak boleh mengambil kemudharatan untuk menghindari kemudharatan yang sejenis”, dan “pemerintah dilarang membebani rakyat di luar bataskemampuannya”. Kebijakan yang seharusnya melindungi hak masyarakat justru berujung pada hilangnya akses transportasi yang terjangkau, sehingga bertentangan dengan prinsip utama pemerintahan dalam Islam yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pada Program Sawah Pokok Murah Di Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah.” Yang ditulis oleh Ahmad Farhan, NIM 1322.061, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. DJamil Djambek Bukittinggi.
Skripsi ini ditulis oleh penulis dilatarbelakangi oleh pentingnya upaya mewujudkam ketahanan pangan melalui implementasi kebijakan pangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Program Sawah Pokok Murah (SPM]) di Nagari Biaro Gadang merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menekan biaya produksi, meningkatkan produksi pertanian, memperkuat ketersediaan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada program Sawah Pokok Murah di Nagari Biaro Gadang serta meninjau pelaksanaannya berdasarkan perspektif Siyasah Maliyah.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan cara melakukan wawancara dan observasi langsung dilapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para petani yang menjadi pelaksana utama program ini serta pegawai kenagariaan yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ini, sedangkan untuk data sekunder yaitu sumber ilmiah lainnya. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sawah Pokok Murah pada prinsipnya telah mendukung tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya dalam aspek ketersediaam pangan peningkatan produksi pertanian, dan penguatan ketahanan pangan masyarakat. Program ini memberikan manfaat berupa efisiensi biaya produksi, peningkatan kualitas hasil panen, serta mendorong kesejahteraan petani. Ditinjau dari perspektif Siyasah Maliyah program tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, pemerataan manfaat, dan tanggung jawab pemimpin atas rakyat untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi dari semua prinsip tersebut muncul juga sisi kemudaratannya dimana dari sisi para pembajak sawah dan para penjual pupuk dan pestisida mereka mengeluh karena pendapatan mereka berkurang semenjak adanya program tersebut. Meskipun demikian program ini sebenarnya mempunyai potensi yang besar untuk mewujudkan ketahanan pangan asalkan program ini terus mendapatkan dukungan dari pemerintah, pengawasan, dan kejelasan kelanjutannya agar tujuan ketahanan pangan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini dibuat oleh Neneng Purnama Sari, NIM. 3422081 dengan judul “ Pengaruh Kebijakan Deviden dan Struktur Modal Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Sektor Tekstil dan Garmen yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2025” Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2026. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan deviden dan struktur modal terhadap return saham pada perusahaan sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2025 secara simultan dan parsial. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 8 perusahaan yang diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan IBM SPSS 26. Variabel yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen yaitu return saham dan dua variabel independen yaitu Devident Payout Ratio (DPR) dan Debt to Equity Ratio (DER) Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel Devident Payout Ratio (DPR) tidak berpengaruh terhadap return saham, dengan hasil uji t yaitu thitung 0.439 ≤ ttabel 2.41 dengan nilai signifikan 0.663 ≥ 0,05. Dan untuk variabel Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap return saham, dengan hasil uji t yaitu thitung 0.553 ≤ ttabel 2.41 dengan nilai signifikan sebesar 0.583 ≥ 0,05. Serta diperoleh hasil dari nilai R2 sebesar 0.010 atau 1% yang berarti kedua variabel independen yang diuji peneliti memberikan kontribusi terhadap return saham sebesar 1% dan sisanya 99% tidak terdapat pada variabel independen yang diteliti pada penelitian ini dan terdapat pada variabel lain.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini ditulis oleh SELVIA dengan Nim 3422033 Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan judul “Pengaruh Tax Planning, Kebijakan Hutang dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Basic Materials Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2024” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya nilai perusahaan sebagai indikator yang mencerminkan persepsi investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Namun, perusahaan sektor Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024 menunjukkan kecenderungan penurunan nilai perusahaan, sehingga diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tax planning, kebijakan hutang, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan sektor Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan Signalling Theory sebagai landasan teori yang menjelaskan bahwa informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan menjadi sinyal bagi investor dalam menilai prospek perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor Basic Materials yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga diperoleh 18 perusahaan dengan 61 data observasi setelah proses outlier. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, sedangkan metode analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 26 melalui uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax planning dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara simultan, tax planning, kebijakan hutang, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, efektivitas tax planning dan besarnya ukuran perusahaan berkontribusi dalam meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan kebijakan hutang belum menjadi faktor yang menentukan dalam meningkatkan nilai perusahaan pada sektor Basic Materials.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABTRAK Skripsi ini berjudul “Implementasi Konstitusional Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 Tetang SADARI Stunting Menurut Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota)”, yang ditulis Sri Indah Pertiwi, NIM 1322042, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan program SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak yang melibatkan pemerintah nagari, kader stunting, dan pihak puskesmas dalam upaya pencegahan stunting. Dalam pelaksanaanya masih ditemukan beberapa kendala, seperti kehadiran masyarakat yang belum merata dalam kegiatan posyandu, penyampaian informasi yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat, serta pemberian makanan tambahan (PMT) yang masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan gizi pada balita. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, serta tinjauannya dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah. Penelitian ini mengunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari wali nagari, kader stunting, pihak puskesmas, wali jorong, dan ibu balita di Nagari Simpang Kapuak. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SADARI Stunting telah dilaksanakan melalui kegiatan posyandu rutin setiap bulan, meliputi pendataan balita, pemantauan pertumbuhan, penyuluhan gizi, imunisasi, dan pemberian PMT. Pelaksanaan program telah mengarah pada ketentuan pasal 4 tentang pembagian peran pelaksana, pasal 5 mengenai tahapan kerja yang harus dilakukan secara berurutan, serta pasal 6 tentang teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan. Faktor pendukung program meliputi kerjasama antara pemerintah nagari, kader, dan pihak puskesmas, serta dukungan dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah kader, kondisi ekonomi masyarakat, belum meratanya kehadiran ibu balita dalam kegiatan posyandu, serta pelaksanaan PMT yang masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan gizi setiap balita. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, pelaksanaan program ini telah mencerminkan adanya upaya menjalankan kebijakan secara terstruktur dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Namun, masih diperlukan penguatan dalam sosialisasi, pelaksanaan teknis, dan peningkatan kualitas PMT agar tujuan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting dapat tercapai secara lebih optimal.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini disusun oleh Bunga Vajar Lestari, NIM 1322041 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendidikan Gratis Perspektif Siyasah Tanfiziyah (Studi Kasus di Nagari Lansek Kadok)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di Nagari Lansek Kadok, meskipun Pemerintah Kabupaten Pasaman telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendidikan Gratis. Keadaan tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan pendidikan gratis dengan kondisi pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di Nagari Lansek Kadok, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya, serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfiziyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pendidikan gratis secara umum telah terlaksana, terutama terkait dengan pembebasan biaya pendidikan formal bagi peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat siswa yang putus sekolah. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut meliputi rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, adanya siswa yang memilih bekerja karena telah memperoleh penghasilan sendiri, kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan pendidikan gratis, serta belum optimalnya peran pemerintah nagari dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam perspektif Siyasah Tanfiziyah, pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Nagari Lansek Kadok belum sepenuhnya merealisasikan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi masyarakat.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Ketahanan Pangan Dan Kelangkaan Pupuk Subsidi Dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Perspektif Siyasah Idariyyah (Studi Kasus Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman)”.Skripsi ini disusun oleh Intan Permatasari dengan Nim 1322003 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman yang belum berjalan sesuai harapan, meskipun Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 sebagai landasan kebijakan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Di lapangan, masih ditemukan kelangkaan pupuk bersubsidi pada periode tanam tertentu, indikasi permainan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta ketidakjujuran dalam pengisian data Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu bagaimana implementasi kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 di Kecamatan Patamuan, dan bagaimana implementasi tata kelola tersebut dinilai dari perspektif siyasah idariyah.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas Pertanian serta petani dari beberapa nagari di Kecamatan Patamuan, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dikaji dari perspektif siyasah idariyah, khususnya prinsip amanah, ‘adalah, maslahah, riqabah, dan khadamat ‘ammah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan secara prosedural telah berjalan, namun belum optimal secara substantif, karena empat variabel implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, belum berfungsi secara maksimal. Ditinjau dari perspektif siyasah idariyah, ditemukan tiga pelanggaran utama, yaitu absennya nilai amanah dalam pengawasan distribusi yang menyebabkan kelangkaan dan kebocoran pupuk ke pasar gelap, pelanggaran prinsip ‘adalah akibat permainan harga oleh oknum tertentu, serta pelanggaran kejujuran (shidq) dalam pengisian data e-RDKK yang merusak basis data sebagai dasar pengambilan kebijakan, dengan demikian kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang dijalankan saat ini belum sepenuhnya dapat disebut sebagai kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan sejati sebagaimana dikehendaki dalam kaidah tasharruful imam ‘ala ar-ra’iyyah manutun bil maslahah.
