Abstrak
Skripsi ini berjudul: “Analisis Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah”. Ditulis oleh Daswita, NIM: 1322010, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi di Kabupaten Sijunjung yang menunjukkan kelangkaan bahkan hampir punahnya angkutan umum dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini terlihat kontras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, khususnya Pasal 15 yang menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menjamin tersedianya angkutan umum bagi masyarakat. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan kebijakan pemerintahan diatur dalam fiqih siyasah tanfidziyah yang mewajibkan setiap kebijakan berlandaskan prinsip kemaslahatan umum, keadilan, dan tidak memberatkan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 di Kabupaten Sijunjung, mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah tanfidziyah. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, laporan resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung, dan wawancara mendalam dengan narasumber dari Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, pelaku usaha angkutan/sopir, masyarakat adat dan Ulama di Kabupaten Sijunjung. pengguna jasa. Teknik analisi data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Selain itu analisis data juga mneggunakan teori deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 belum berjalan secara efektif. Persyaratan yang ditetapkan, seperti kewajiban berbentuk badan hukum, standar kelayakan kendaraan yang ketat, biaya perizinan dan administrasi yang tinggi, ternyata tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Terdapat ketidaksesuaian antara standar nasional yang dirancang untuk daerah perkotaan besar dengan kondisi geografis Sijunjung yang sebagian besar berupa daerah berbukit, pedesaan, dan memiliki daya beli masyarakat yang rendah. Ditinjau dari perspektif fiqih siyasah tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan umum. Meskipun tujuan peraturan tersebut secara normatif adalah baik untuk menciptakan layanan yang aman, teratur, dan bertanggung jawab, namun penerapannya yang kaku menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Hal ini bertentangan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa “tidak boleh mengambil kemudharatan untuk menghindari kemudharatan yang sejenis”, dan “pemerintah dilarang membebani rakyat di luar bataskemampuannya”. Kebijakan yang seharusnya melindungi hak masyarakat justru berujung pada hilangnya akses transportasi yang terjangkau, sehingga bertentangan dengan prinsip utama pemerintahan dalam Islam yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.