Abstrak
Skripsi ini berjudul “Implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Percepatan Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah”, yang ditulis oleh Zul Anggrawinata, NIM 1322011, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fluktuasi angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat dalam lima tahun terakhir yang belum menunjukkan tren penurunan struktural yang stabil. Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Pasaman Barat, program-program penunjang keberhasilan SDGs masih berjalan hingga saat ini, namun masih terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarakan hal tersebut, penulis ingin mengetahui tingkat efektivitas dan keberhasilan pelaksanaannya dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem maupun makro di Kabupaten Pasaman Barat, serta untuk mengkaji keselarasan regulasi dan implementasi kebijakan lokal tersebut dari perspektif hukum tata negara Islam, khususnya Fikih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Dinas Sosial serta sekelompok Masyarakat Miskin, sedangkan untuk sumber sekunder adalah dokumentasi laporan angka kemiskinan daerah dan studi kepustakaan berupa perundang-undangan, jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2022 Tantang Percepatan Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Menanggulangi Angka di Kabupaten Pasaman Barat telah diupayakan secara terstruktur melalui tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan penduduk, serta penurunan kantong-kantong kemiskinan. Namun, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya ideal dan konsisten akibat adanya kendala berupa kurangnya koordinasi antar sektor, keterbatasan validasi dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), serta rendahnya kepedulian masyarakat terhadap sesama. Dalam perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah, kebijakan pemerintah daerah ini sebenarnya sudah benar dan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu menjaga keselamatan jiwa dan harta warga, memenuhi rasa keadilan, serta menjalankan tanggung jawab pemimpin untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, masih terdapat permasalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya yang perlu dituntaskan.