Abstrak
Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Ketahanan Pangan Dan Kelangkaan Pupuk Subsidi Dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Perspektif Siyasah Idariyyah (Studi Kasus Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman)”.Skripsi ini disusun oleh Intan Permatasari dengan Nim 1322003 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman yang belum berjalan sesuai harapan, meskipun Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 sebagai landasan kebijakan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Di lapangan, masih ditemukan kelangkaan pupuk bersubsidi pada periode tanam tertentu, indikasi permainan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta ketidakjujuran dalam pengisian data Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu bagaimana implementasi kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 di Kecamatan Patamuan, dan bagaimana implementasi tata kelola tersebut dinilai dari perspektif siyasah idariyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas Pertanian serta petani dari beberapa nagari di Kecamatan Patamuan, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dikaji dari perspektif siyasah idariyah, khususnya prinsip amanah, ‘adalah, maslahah, riqabah, dan khadamat ‘ammah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan secara prosedural telah berjalan, namun belum optimal secara substantif, karena empat variabel implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, belum berfungsi secara maksimal. Ditinjau dari perspektif siyasah idariyah, ditemukan tiga pelanggaran utama, yaitu absennya nilai amanah dalam pengawasan distribusi yang menyebabkan kelangkaan dan kebocoran pupuk ke pasar gelap, pelanggaran prinsip ‘adalah akibat permainan harga oleh oknum tertentu, serta pelanggaran kejujuran (shidq) dalam pengisian data e-RDKK yang merusak basis data sebagai dasar pengambilan kebijakan, dengan demikian kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang dijalankan saat ini belum sepenuhnya dapat disebut sebagai kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan sejati sebagaimana dikehendaki dalam kaidah tasharruful imam ‘ala ar-ra’iyyah manutun bil maslahah.