Abstrak
Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pada Program Sawah Pokok Murah Di Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah.” Yang ditulis oleh Ahmad Farhan, NIM 1322.061, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. DJamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis oleh penulis dilatarbelakangi oleh pentingnya upaya mewujudkam ketahanan pangan melalui implementasi kebijakan pangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Program Sawah Pokok Murah (SPM]) di Nagari Biaro Gadang merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menekan biaya produksi, meningkatkan produksi pertanian, memperkuat ketersediaan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada program Sawah Pokok Murah di Nagari Biaro Gadang serta meninjau pelaksanaannya berdasarkan perspektif Siyasah Maliyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan cara melakukan wawancara dan observasi langsung dilapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para petani yang menjadi pelaksana utama program ini serta pegawai kenagariaan yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ini, sedangkan untuk data sekunder yaitu sumber ilmiah lainnya. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sawah Pokok Murah pada prinsipnya telah mendukung tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya dalam aspek ketersediaam pangan peningkatan produksi pertanian, dan penguatan ketahanan pangan masyarakat. Program ini memberikan manfaat berupa efisiensi biaya produksi, peningkatan kualitas hasil panen, serta mendorong kesejahteraan petani. Ditinjau dari perspektif Siyasah Maliyah program tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, pemerataan manfaat, dan tanggung jawab pemimpin atas rakyat untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi dari semua prinsip tersebut muncul juga sisi kemudaratannya dimana dari sisi para pembajak sawah dan para penjual pupuk dan pestisida mereka mengeluh karena pendapatan mereka berkurang semenjak adanya program tersebut. Meskipun demikian program ini sebenarnya mempunyai potensi yang besar untuk mewujudkan ketahanan pangan asalkan program ini terus mendapatkan dukungan dari pemerintah, pengawasan, dan kejelasan kelanjutannya agar tujuan ketahanan pangan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.