Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Bandara Pusako Anak Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat Dalam Perspektif Siyasah Tanfiziyah
ABSTRAK Skripsi ini berjudul "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Bandara Pusako Anak Nagari di Kabupaten Pasarnan Barat dalam Perspektif Siyasah Tanfiziyah", yang ditulis oleh Siti Nurhaliza, NIM 1322067, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena belum optimalnya operasional Bandara Pusako Anak Nagari sebagai sarana pelayanan publik dan pendukung pembangunan dacrah di Kabupaten Pasaman Barat. Bandara yang sebelumnya sempat vakum operasional tersebut kembali diaktifkan melalui penerbangan perintis, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat okupausi penumpang, keterbatasan anggaran, serta ketergantungan terhadap subsidi pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui secara utuh mengenai strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam mengoptimalisasikan operasional Bandara Pusako Anak Nagari serta meninjau kebijakan tersebut berdasarkan perspektif Siyasah Tanfiziyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat, pengelola Bandara Pusako Anak Nagari, serta masyarakat atau pengguna jasa transportasi udara. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, huku, jurnal, dokumen resmi bandara, dan literatur fiqh siyasah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa Pemerintah Dacrah Kabupaten Pasaman Barat melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan operasional Bandara Pusako Anak Nagari, seperti pengaktifan kembali penerbangan perintis, koordinasi dengan pemerintah pusat dan maskapai penerbangan, pemeliharaan sarana dan prasarana bandara, serta peningkatan pelayanan publik. Namun, upaya tersebut belum berjalan secara maksimal karena masih adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan keberlanjutan operasional bandara. Dalam perspektif Siyasah Tanfiziyah, kebijakan pemerintah daerah tersebut pada dasarnya telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, amanah, dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal.