ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Ketahanan Pangan Dan Kelangkaan Pupuk Subsidi Dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Perspektif Siyasah Idariyyah (Studi Kasus Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman)”.Skripsi ini disusun oleh Intan Permatasari dengan Nim 1322003 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman yang belum berjalan sesuai harapan, meskipun Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 sebagai landasan kebijakan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Di lapangan, masih ditemukan kelangkaan pupuk bersubsidi pada periode tanam tertentu, indikasi permainan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta ketidakjujuran dalam pengisian data Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu bagaimana implementasi kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 di Kecamatan Patamuan, dan bagaimana implementasi tata kelola tersebut dinilai dari perspektif siyasah idariyah.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas Pertanian serta petani dari beberapa nagari di Kecamatan Patamuan, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dikaji dari perspektif siyasah idariyah, khususnya prinsip amanah, ‘adalah, maslahah, riqabah, dan khadamat ‘ammah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Patamuan secara prosedural telah berjalan, namun belum optimal secara substantif, karena empat variabel implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, belum berfungsi secara maksimal. Ditinjau dari perspektif siyasah idariyah, ditemukan tiga pelanggaran utama, yaitu absennya nilai amanah dalam pengawasan distribusi yang menyebabkan kelangkaan dan kebocoran pupuk ke pasar gelap, pelanggaran prinsip ‘adalah akibat permainan harga oleh oknum tertentu, serta pelanggaran kejujuran (shidq) dalam pengisian data e-RDKK yang merusak basis data sebagai dasar pengambilan kebijakan, dengan demikian kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang dijalankan saat ini belum sepenuhnya dapat disebut sebagai kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan sejati sebagaimana dikehendaki dalam kaidah tasharruful imam ‘ala ar-ra’iyyah manutun bil maslahah.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Potensi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Daerah di Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Siyasah Idariyah”, yang ditulis oleh Fadila Azhari, NIM 1321079, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Kabupaten Agam yang luas dan menantang, yang menyebabkan kesenjangan dalam pemerataan pembangunan serta keterbatasan pelayanan publik, terutama di wilayah timur. Wacana pemekaran muncul sebagai upaya untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan efektivitas tata kelola daerah. Namun demikian, wacana pemekaran ini juga memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat dan pemerintahan, baik dari segi kesiapan administratif, dampak fiskal, maupun status moratorium pemekaran dari pemerintah pusat. Beberapa pihak menilai pemekaran dapat mempercepat pembangunan, sementara pihak lain menilai masih banyak aspek yang belum siap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan daerah dan menilainya dari sudut pandang fiqh siyasah idariyah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja potensi dampak pemekaran wilayah Kabupaten Agam terhadap kesejahteraan masyarakat? (2) Bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemekaran wilayah? (3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah idariyah terhadap wacana pemekaran ini? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap DPRD, Bappeda, Camat, Dinas PUPR, tokoh agama, masyarakat serta observasi langsung dan pengecekan dokumen perencanaan daerah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menilai potensi manfaat, kesiapan administratif, serta hambatan implementasi dari aspek syar’i dan teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah memiliki dampak positif, seperti memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta membuka akses layanan publik yang lebih merata. Namun, pemekaran juga menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan anggaran, keterpenuhan persyaratan dalam UU No. 23 Tahun 2014, serta status moratorium nasional. Dalam perspektif fiqh siyasah idariyah, kebijakan pemekaran diperbolehkan selama memenuhi prinsip kemaslahatan (maslahah), keadilan sosial (‘adl), dan efisiensi pemerintahan (husn al-tadbir), serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan perencanaan yang matang dan kesiapan menyeluruh, pemekaran diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam secara adil dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini ditulis oleh Mitra Susanti, Nim 1319090, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi, Skripsi ini diberi judul “ANALISIS PELAYANAN PRIMA DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI DI KANTOR CAMAT KOTO TANGAH MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH IDARIYAH”. Pembahasan dalam skripsi ini dilatarbelakangi dengan terjadinya fenomena yang merupakan kendala bagi masyarakat Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam pengurusan administrasi di Kantor Camat Koto Tangah, yang mana dalam hal pelayanan, masih belum ada kejelasan/sosialisasi terkait dengan prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang masih ribet, berbelit-belit, serta susah dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian waktu penyelesaian pengurusan administrasi yang masih belum pasti karena tidak adanya informasi yang jelas kepada masyarakat. Maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelayanan prima dalam pengurusan administrasi di Kantor Camat Koto Tangah menurut perspektif Fiqh Siyasah Idariyah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dengan pendekatan kualitatif deskriptif. dengan mencatat hasil penelitian secara jelas sesuai dengan fakta dilapangan. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwasanya dalam pengurusan administrasi di Kantor Camat Koto Tangah Masyarakat masih menganggap prosedurnya rumit, waktu penyelesaian belum disampaikan secara pasti, serta kompetensi pihak pelayanan terhadap masyarakat yang masih kurang profesional, belum adanya Sosialisasi secara menyeluruh secara berkala mengenai pelayanan, tidak adanya kotak saran mengakibatkan tidak ada fasilitas yang digunakan untuk menampung kritik, saran, atau keluhan dari masyarakat. Serta pelayanan yang tidak sesuai dengan tinjaun fiqh siyasah dikarenakan belum adanya penerapan prinsip Amanah yaitu keterbukaan serta tanggungjawab dari pihak pelayanan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “ Pemanfaatan Tanah Pasar Untuk Perumahan Di Nagari Panti Timur Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Idariyah” yang ditulis oleh Dilla, Nim 1319.010, program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri ( UIN) Bukittinggi. Adapun latar belakang penulis melakukan penelitian ini adalah karena realitas masyarakat di suatu daerah yang melakukan pembangunan perumahan yang berada di area tanah pasar. Sehingga menyebabkan pertambahan fungsi bagi pasar. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara utuh tentang kenapa belum ditemukannya sebuah kata mufakat antara perangkat nagari dengan niniak mamak dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan perumahan yang berada di area tanah pasar padahal sudah dilakukannya musyawarah salah satu hasil musyawarah yang di dapatkan adalah adanya sosialisasi dan pemindahan area perumahan namun hal ini belum berhasil dalam menyelsaikan permasalahan pembangunan perumahan di area tanah pasar , dan bagaimana petinggi adat dengan perangkat nagari menyelesaiakan permasalahan perumahan jika dilihat dari kajian hukum islam siyasah idariyah. Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan( field research) yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang didapatkan oleh peneliti dilapangan. sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh melalui observasi dan hasil wawancara dengan perangkat nagari, niniak mamak, masyarakat, serta penduduk yang melakukan pembangunan perumahan.sumber data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh melalui tambahan kajian pustaka yang dapat berupa buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulakn bahwa belum ditemukannya kesepakatan anatara petinggi adat dengan perangkat nagari dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan perumahan disebabkan oleh tiga faktor. Pertama komunikasi yang digunakan pada saat pendirian sebuah pasar antara niniak mamak dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Kedua kurangnya kesadaran masyarakat tentang urgensi dari fasilitas umum. Ketiga kurangnya ketersediaan lahan untuk perumahan. Menurut tinjauan siyasah idariyah hal ini dapat diselesaiakan dengan adana hukum admnistrasi salah satu administrasi yang diperlukan yaitu cepat dalam pelayanan, profesional dalam pelayanan dan sederhana dalam peraturan.
