Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

MITRA SUSANTI

2 karya publik ditemukan.

2026: 12023: 1

Mangaku Induak dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, Kabupaten Solok Selatan)

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

This study was motivated by the emergence of a phenomenon of resistance to the mangaku induak tradition as it has evolved; this tradition was previously a customary requirement prior to marriage for male outsiders intending to marry women in the village of Lubuak Gadang Tenggara. The research questions in this study are: How is the mangaku induak tradition practiced in weddings in the village of Lubuak Gadang Tenggara? How does the phenomenon of rejection of the mangaku induak tradition manifest among migrant communities? And how are the practice and rejection of the mangaku induak tradition viewed from the perspective of Islamic Legal Sociology? This study is a field research project employing a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion-drawing techniques. The research findings indicate that the mangaku induak tradition is still practiced as a social-customary requirement for outsiders who intend to marry local women. This tradition serves to provide social identity, expand kinship networks, and strengthen social integration within the community. The phenomenon of rejection arises due to economic factors, limited understanding of customs, and a shift in the community’s mindset toward prioritizing efficiency in the marriage process. From the perspective of Islamic Legal Sociology, the mangaku induak tradition is a living law that aligns with the principle of al-'adah muhakkamah and serves the public good. This study found that the continuity of this tradition is influenced by the community’s habitus as well as the possession of social, cultural, symbolic, and economic capital operating within the customary sphere of the Nagari Lubuak Gadang Tenggara community.

ANALISIS PELAYANAN PRIMA DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI DI KANTOR CAMAT KOTO TANGAH MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH IDARIYAH

2023 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini ditulis oleh Mitra Susanti, Nim 1319090, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi, Skripsi ini diberi judul “ANALISIS PELAYANAN PRIMA DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI DI KANTOR CAMAT KOTO TANGAH MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH IDARIYAH”. Pembahasan dalam skripsi ini dilatarbelakangi dengan terjadinya fenomena yang merupakan kendala bagi masyarakat Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam pengurusan administrasi di Kantor Camat Koto Tangah, yang mana dalam hal pelayanan, masih belum ada kejelasan/sosialisasi terkait dengan prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang masih ribet, berbelit-belit, serta susah dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian waktu penyelesaian pengurusan administrasi yang masih belum pasti karena tidak adanya informasi yang jelas kepada masyarakat. Maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelayanan prima dalam pengurusan administrasi di Kantor Camat Koto Tangah menurut perspektif Fiqh Siyasah Idariyah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dengan pendekatan kualitatif deskriptif. dengan mencatat hasil penelitian secara jelas sesuai dengan fakta dilapangan. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwasanya dalam pengurusan administrasi di Kantor Camat Koto Tangah Masyarakat masih menganggap prosedurnya rumit, waktu penyelesaian belum disampaikan secara pasti, serta kompetensi pihak pelayanan terhadap masyarakat yang masih kurang profesional, belum adanya Sosialisasi secara menyeluruh secara berkala mengenai pelayanan, tidak adanya kotak saran mengakibatkan tidak ada fasilitas yang digunakan untuk menampung kritik, saran, atau keluhan dari masyarakat. Serta pelayanan yang tidak sesuai dengan tinjaun fiqh siyasah dikarenakan belum adanya penerapan prinsip Amanah yaitu keterbukaan serta tanggungjawab dari pihak pelayanan.