Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

15 hasil
Subjek: Marriage
DaftarKartu
ResearchOpen AccessMetadata saja

Local Wisdom Equality in Marriage of Gold Entrepreneurs in Kasui Pasar Village

2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian

This article aims to elaborate on equivalence in marriage. Equivalence is one of the essential aspects of creating a harmonious family. The people of Kasui Pasar Village, who are from Banten ethnic background, have a tradition of marital equivalence regarding profession and ethnicity. The problem in this study is how to review Islamic law on the tradition of marriage equivalence in realizing a harmonious family in Kasui Pasar Village. This type of research is field research descriptive-analytical. The primary data of this research are the results of interviews and observations with a married couple of Banten ethnic gold traders. Secondary data are books, journals, and related research. Data collection techniques in this study are interviews, observation, and documentation. Then the data obtained is processed and analyzed inductively using urf theory. The results of this study indicate that the community believes that marriage equivalence in the profession of gold business people and ethnic Banten is the main factor in the realization of a harmonious family. This local wisdom as urf sahih has brought benefits and goodness in their lives and is inherent and accepted by the general public, especially in Kasui Pasar Village. This tradition does not conflict with Islamic law. The results of this study indicate that the community believes that marriage equivalence in the profession of gold traders and ethnic Banten is the main factor in the realization of a harmonious family. This local wisdom as urf sahih has brought benefits and goodness in their lives and is inherent and accepted by the general public, especially in Kasui Pasar Village. This tradition does not conflict with Islamic law.

10 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

PEMENUHAN NAFKAH LAHIR BATIN BAGI PASANGAN LDM (LONG DISTANCE MARRIAGE) PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS BURUH MIGRAN DI NAGARI TARATAK-TANGAH KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin bagi Pasangan Long Distance Marriage (LDM) Perspektif Maqasyid Syariah (Studi Kasus Buruh Migran di Nagari Taratak-Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)”, NIM 1122.003 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena Long Distance Marriage (LDM) yang banyak terjadi pada keluarga buruh migran di Nagari Taratak-Tangah Lumpo, di mana suami bekerja jauh dari keluarga demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Kondisi ini di satu sisi mempermudah pemenuhan nafkah lahir, namun di sisi lain menimbulkan persoalan dalam pemenuhan nafkah batin akibat keterbatasan komunikasi dan interaksi langsung antara suami istri. Persoalan tersebut mendorong penulis untuk mengkaji bagaimana pemenuhan nafkah lahir dan batin bagi pasangan Long Distance Marriage (LDM) di Nagari Taratak-Tangah Lumpo dan bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif Maqasyid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku pasangan yang Long Distance Marriage (LDM), sekretaris wali nagari serta observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan teori maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pemenuhan nafkah lahir dan batin pasangan Long Distance Marriage (LDM) di Nagari Taratak-Tangah Lumpo tetap berjalan meski suami-istri berjauhan karena bekerja sebagai buruh migran. Nafkah lahir dipenuhi melalui kiriman uang rutin, meski sebagian istri turut membantu ekonomi keluarga akibat pendapatan suami yang tidak menentu. Nafkah batin dipenuhi lewat komunikasi intensif dan kunjungan berkala, namun keterbatasan hubungan fisik tetap menjadi tantangan yang memunculkan rindu, kesepian, dan potensi kesalahpahaman. Kedua, dalam perspektif Maqasyid Syariah, praktik nafkah pasangan Long Distance Marriage (LDM) tersebut umumnya sejalan dengan al-dharuriyyat al-khamsah: hifz al-din (komitmen menjalankan kewajiban rumah tangga sesuai ajaran Islam), hifz al-nafs (nafkah lahir dan perhatian emosional), hifz al-'aql (komunikasi sehat), hifz al-nasl (kesetiaan menjaga keutuhan perkawinan), dan hifz al-mal (upaya suami meningkatkan kesejahteraan ekonomi). Namun, keseimbangan nafkah lahir-batin belum optimal karena keterbatasan interaksi fisik berpotensi mengganggu hifz al-nafs dan hifz al-nasl jika tidak diimbangi komitmen dan komunikasi yang kuat.

6 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pola Integrasi Sosial Masyarakat Jawa dengan Masyarakat Minang dalam Tradisi Perkawinan di Jorong Sidomulyo Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Pola Integrasi Sosial Masyarakat Jawa Dengan Masyarakat Minang Dalam Tradisi Perkawinan Di Jorong Sidomulyo Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya” yang disusun oleh Hafizaitul Husni Nim. 4621025, Pada program studi studi Sosiologi Agama (SA), Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah (FUAD), Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberagaman budaya masyarakat di Jorong Sidomulyo Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang dihuni oleh masyarakat Jawa dan Minangkabau. Perbedaan sistem budaya, adat istiadat, serta tradisi perkawinan antara kedua etnis tersebut menciptakan dinamika sosial yang menarik dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan antar etnis menjadi salah satu sarana terjadinya integrasi sosial melalui proses akulturasi dan penyesuaian budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola integrasi sosial masyarakat Jawa dengan masyarakat Minang dalam tradisi perkawinan serta faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kulaitatif yang menekankan pada aspek kedalaman informasi yang diperoleh melalui wawancara dan didukung oleh metode observasi lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui pertama, melalui observasi melihat bagaimana integrasi sosial masyarakat jawa dengan masyarakat minang dalam tradisi perkawinan. Kedua, wawancara dimana peneliti mewawancarai beberapa pihak yang bersangkutan, informan pendukung yaitu, Jumain sebagai Kepala Jorong Sidomulyo dan anggota masyarkat Jawa dengan masyarkat Minang dalam tradisi perkawinan. Ketiga, dokumentasi dimana peneliti memegang data untuk variabel yang sudah ditentukan, dokumentasi merupakan pelengkap data penelitian dari observasi dan wawancara. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan informan sebagai berikut: Jumain selaku Kepala Jorong Sidomulyo, Jumain selaku Kepala Jorong dan masyarakat setempat, dan anggota masyarkat Jawa dengan masyarkat Minang dalam Tradisi Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola integrasi sosial yang terjadi meliputi akulturasi budaya dalam prosesi perkawinan, asimilasi dalam struktur kekerabatan, pembentukan identitas sosial baru, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial meliputi kesamaan nilai dan norma, interaksi sosial, adaptasi dan perubahan, kohesi sosial, serta sistem nilai yang terintegrasi sehingga tercipta hubungan masyarakat yang harmonis dan toleran

7 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Mangaku Induak dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Lubuak Gadang Tenggara, Kabupaten Solok Selatan)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

This study was motivated by the emergence of a phenomenon of resistance to the mangaku induak tradition as it has evolved; this tradition was previously a customary requirement prior to marriage for male outsiders intending to marry women in the village of Lubuak Gadang Tenggara. The research questions in this study are: How is the mangaku induak tradition practiced in weddings in the village of Lubuak Gadang Tenggara? How does the phenomenon of rejection of the mangaku induak tradition manifest among migrant communities? And how are the practice and rejection of the mangaku induak tradition viewed from the perspective of Islamic Legal Sociology? This study is a field research project employing a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion-drawing techniques. The research findings indicate that the mangaku induak tradition is still practiced as a social-customary requirement for outsiders who intend to marry local women. This tradition serves to provide social identity, expand kinship networks, and strengthen social integration within the community. The phenomenon of rejection arises due to economic factors, limited understanding of customs, and a shift in the community’s mindset toward prioritizing efficiency in the marriage process. From the perspective of Islamic Legal Sociology, the mangaku induak tradition is a living law that aligns with the principle of al-'adah muhakkamah and serves the public good. This study found that the continuity of this tradition is influenced by the community’s habitus as well as the possession of social, cultural, symbolic, and economic capital operating within the customary sphere of the Nagari Lubuak Gadang Tenggara community.

18 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Wakalah ijab dan Qabul Pernikahan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Tinjaun Maqashid Syariah (Studi Kasus KUA Ampek Angkek)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Wakalah Ijab dan Qabul Pernikahan Waarga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Tinjauan Maqhasid Syariah”. Penelitian ini ditulis oleh Mhd. Handri, NIM 1122.166, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan wakalah ijab qabul pernikahan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Angkek dengan menggunakan perspektif maqashid syari’ah. Wakalah ijab qabul digunakan sebagai jalan keluar hukum bagi calon mempelai laki-laki yang tidak memungkinkan hadir secara langsung dalam akad nikah karena sedang menjalani masa pidana. Walaupun praktik tersebut telah diakui dalam hukum positif Indonesia dan dibolehkan dalam fiqh munakahat, kajian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaannya sejalan dengan tujuan dan nilai kemaslahatan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridisv dan normatif. Pengumpulan data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi data diolah setelah klasifikasi, kemudian dianalisis dengan cara analisis deskriptif kualitatif, dan kesimpulan mengunakan deduktif Setelah dilakukan pengumpulan data dan pembahasan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam bagian bab pendaahuluan dapat disimpulkan: Pertama, dilakukan melalui tahapan administratif yang jelas, mulai dari pengajuan permohonan, pembuatan surat wakalah oleh calon mempelai laki-laki di dalam lapas, verifikasi oleh pihak KUA, hingga pelaksanaan akad nikah yang dipimpin oleh penghulu serta disaksikan oleh saksi yang sah. Kedua, faktor yang melatarbelakangi pengunaan wakalah;(a), adanya keinginan kuat dari para pihak; (b), dorongan kuat dari orang tua;(c), status calon mempelai laki-laki sebagai narapidana; (d), wakalah akad nikah dibenarkan oleh regulasi perkawinan, (e), tidak diperoleh izin dari kejaksaan dan lapas untuk keluar karena, status perkara dalam status banding. Ketiga, pelaksanaan wakalah ijab qabul pernikahan oleh WBP di KUA Kecamatan Ampek Angkek telah sesui dengan maqashid syari’ah, karena praktik ini mengandung nilai kemaslahatan untuk menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga keturunan (hifz an-nasl), menjaga akal (hifz al-‘aql), serta menjaga harta (hifz al-mal). Dengan adanya wakalah ijab qabul, kepastian hukum perkawinan tetap terjamin meskipun salah salah satu pihak berada dalam keadaan keterbatasan

6 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Putusan Kumulasi Isbat Nikah dengan Cerai Gugat Perkara Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min Perspektif Istihsan Bi Al-Maslahah

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Putusan Nomor 115/Pdt.G/2025/Pa.Min Tentang Putusan Kumulasi Isbat Nikah dengan Cerai Gugat Perspektif Istihsan Bi Al-Maslahah” yang disusun oleh Miftahul Hamdi , NIM 1122.147, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah adanya putusan Pengadilan Agama Maninjau yang mengesahkan perkawinan para pihak secara terbatas hanya untuk kepentingan perceraian, meskipun keabsahan perkawinan tersebut secara fiqh diperselisihkan karena adanya indikasi tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena Majelis Hakim mayoritas menggunakan pendekatan kemaslahatan dengan menerapkan prinsip istihsan bi al-maṣlaḥah, sementara terdapat dissenting opinion yang menilai bahwa perkawinan tersebut seharusnya dinyatakan tidak sah. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pertimbangan konsep istihsan bi al-maṣlaḥah dalam putusan tersebut serta bagaimana kesesuaiannya dengan teori hukum Islam dan maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum Islam yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan istihsan bi al-maṣlaḥah dalam Putusan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.Min tercermin dalam pertimbangan Majelis Hakim mayoritas yang mengesahkan perkawinan secara terbatas dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari mudarat yang lebih besar bagi pihak yang dirugikan (istri). Pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga kemaslahatan agama (hifz al-din), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (hifz al-'aql),keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (hifz al-mal) serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Adapun dissenting opinion tetap memiliki landasan fiqh yang kuat karena berpegang pada pemenuhan rukun dan syarat nikah sebagai unsur pokok keabsahan perkawinan. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa penerapan istihsan berfungsi sebagai sarana untuk mengharmonisasikan antara norma fiqh ideal dengan realitas sosial dalam praktik peradilan agama.

5 dilihat · 5 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Peran Kepala Sekolah dalam Mencegah Marriage by Accident di SMA Negeri 1 Sitiung

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Marriage by accient, yang sering kali disebabkan oleh pernikahan dini akibat hamil di luar nikah, menjadi masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan di kalangan remaja, terutama di lingkungan sekolah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji langkah-langkah yang diambil oleh kepala sekolah dalam menangani fenomena pernikahan dini di SMA Negeri 1 Sitiung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dimana data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan siswa, serta observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala SMA Negeri 1 Sitiung menerapkan berbagai upaya pencegahan, seperti menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan melalui doa bersama, doa mingguan, dan kegiatan keagamaan di sekolah, penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, serta menjalin kerja sama dengan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak pernikahan yang tidak direncanakan. Selain itu, penguatan nilai moral dan etika di sekolah juga menjadi bagian dari upaya pencegahan. Meskipun masih terdapat tantangan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktif kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan dini sangat penting. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi sekolah lain dalam merancang kebijakan serupa untuk mengatasi permasalahan yang sama.

4 dilihat · 7 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessMetadata saja

PROHIBITION OF TRANSGENDER MARRIAGE ACCORDING TO BUYA HAMKA (IN THE BOOK OF TAFSIR AL-AZHAR)

2024•Artikel Penelitian dan Pengabdian

This journal examines the prohibition on transgender marriage according to Buya Hamka in the Al-Azhar commentary book. Transgender is a symptom of a person's dissatisfaction because they feel there is no match between their physical form and genitals and their mental state or because they are dissatisfied with their genitals. The final results of this research can be concluded, namely: The prohibition of transgender according to Hamka is based on an-Nisa' verse 119, ar-Rum verse 30 and al-Baqarah: 216, hadith, ijma' and fatwa, that transgender behavior is actions and behavior that being deceived by Satan and following one's desires, including the act of changing Allah SWT's creation, transgender is an act that does not function Allah's creation according to its function, according to nature. Transgender is the act of resembling the opposite sex, the perpetrator received a curse from Rasulullah S.A.W and is classified as a Haram act. According to Buya Hamka, the prohibition on transgender marriages means same-sex marriages occur, sexual intercourse is not in accordance with nature, there is no fertility (procreation), the goal of marriage cannot be achieved, and the five basic principles of religion are threatened, namely religion, reason, the right to life, property and offspring. Genital surgery carried out by transgender people causes greater harm. Islam is determined by external aspects or physical indications, not psychologically.

25 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessPDF tersedia

The Ambiguity of Using the Statement of Absolute Responsibility Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019: Study in Dharmasraya Regency, West Sumatra Province, Indonesia

2023•Artikel Penelitian dan Pengabdian

Marriages are required to be registered under the provisions of Law Number 1 of 1974, specifically Article 2. This registration plays a crucial role in establishing the legality of marriages and enables the utilization of different associated benefits. Meanwhile, unregistered marriages give rise to a range of legal issues, including uncertainties regarding lineage, concerns related to maintenance, and inheritance rights. In line with the Ministry of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019 regarding Population Administration, couples involved have the option to obtain important documents such as the Population Identification Card (KTP), Birth Certificate, and Family Card (KK) by signing a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM). This situation raises significant concerns regarding the legal implications of unregistered marriages. Therefore, this study aimed to employ an empirical legal approach with qualitative methods and obtained data through interviews, observations, and documentation. The data analysis used Miles and Huberman's method to uncover the meaning within Ministry of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019 regarding Unregistered Marriages and unveiled the ambiguity in understanding the true meaning. Furthermore, a study conducted in Dharmasraya Regency in 2021 discovered the issuance of 69,144 Family Cards by the Directorate General of Population and Civil Registration, and 22,453 (32.47%) were unregistered marriages. Only 194 individuals applied for validation (isbat) within 3 years, where 101, 27, and 66 were accepted, rejected, and revoked, respectively. In conclusion, the community perceived their marriages to be legal due to the issuance of Ministry of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019, even though the SPTJM did not legalize the concept or hold legal authority over the consequences.

6 dilihat · 1 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessPDF tersedia

Marriage System in Minangkabau: Interpreting the Concept of Culture Promoted in the Quran

2023•Artikel Penelitian dan Pengabdian

Based on the Minangkabau aphorism, the marriage system in society must refer to the guidance of the Quran and Sunnah, but there are some researchers who say that matrilineal culture, including the mar-riage system practiced in Minangkabau, is not in line with the values contained in the Quran and Sun-nah. The aim of this research is to prove the relationship between the concept of culture in the Quran and the culture of marriage in Minangkabau by asking two questions. First, is the marriage system and culture in Minangkabau in line with the values of marriage in the Quran? Second, what is the relevance of marriage in Minangkabau to the cultural values carried by the Quran? This research is library re-search using a qualitative approach in the field of interpretation studies, while data analysis uses a comparative method. The results of the study show that there is no fundamental difference between the marriage system adhered to in the Quran and the marriage system practiced by the Minangkabau people and the values promoted by the Quran have been well-cultivated in the marriage process in Minangkabau which has a pivotal to monotheism, in line with human nature, and, produce Islam rahmatan lil alamin

9 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessPDF tersedia

LEGALITY OF ISLAMIC LAW AGAINST THE USE OF PUBLIC ROADS FOR A WEDDING PARTY

2023•Artikel Penelitian dan Pengabdian

The public road is a facility for those who passed by the public to support mobility. Islamic teachings determine that the public road is right to base humans who don't can in the sky by anyone. However,some people has utilise the public road for interest marriage party and events personal other so that disturb and hinder activity society. This paper aims to study the legality of Islamic law in middle take effect law positive in Indonesia regarding with use of public roads for doingmarriage reception (walimah) with a focus on two questions: First, what difference among legalization of Islamic law with law positive in case usage the public road for interest carry out party marriage? Second, is regulation of government about settings use the public road for interest party marriage in accordance with the legalization of Islamic law? Type this study is a research library with an approach qualitative. Data collection is carried out with read news, books, and related articles with problem study and analysis with the deductive method. Results of this study show that Islamic law has considered legal when already ijtihad by scholars, different with law positive that the legislation must be validated by the government, and government regulation that regulates using the public road for interest party marriage has produced benefits in accordance with the desired goal achieved in legalization Islamic law.

12 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessPDF tersedia

LEGALITY OF ISLAMIC LAW AGAINST THE USE OF PUBLIC ROADS FOR A WEDDING PARTY

2022•Artikel Penelitian dan Pengabdian

The public road is a facility for those who passed by the public to support mobility. Islamic teachings determine that the public road is right to base humans who don't can in the sky by anyone. However,some people has utilise the public road for interest marriage party and events personal other so that disturb and hinder activity society. This paper aims to study the legality of Islamic law in middle take effect law positive in Indonesia regarding with use of public roads for doingmarriage reception (walimah) with a focus on two questions: First, The public road is a facility for those who passed by the public to support mobility. Islamic teachings determine that the public road is right to base humans who don't can in the sky by anyone. However,some people has utilise the public road for interest marriage party and events personal other so that disturb and hinder activity society. This paper aims to study the legality of Islamic law in middle take effect law positive in Indonesia regarding with use of public roads for doingmarriage reception (walimah) with a focus on two questions: First, The public road is a facility for those who passed by the public to support mobility. Islamic teachings determine that the public road is right to base humans who don't can in the sky by anyone. However,some people has utilise the public road for interest marriage party and events personal other so that disturb and hinder activity society. This paper aims to study the legality of Islamic law in middle take effect law positive in Indonesia regarding with use of public roads for doingmarriage reception (walimah) with a focus on two questions: First, what difference among legalization of Islamic law with law positive in case usage the public road for interest carry out party marriage? Second, is regulation of government about settings use the public road for interest party marriage in accordance with the legalization of Islamic law? Type this study is a research library with an approach qualitative. Data collection is carried out with read news, books, and related articles with problem study and analysis with the deductive method. Results of this study show that Islamic law has considered legal when already ijtihad by scholars, different with law positive that the legislation must be validated by the government, and government regulation that regulates using the public road for interest party marriage has produced benefits in accordance with the desired goal achieved in legalization Islamic law. what difference among legalization of Islamic law with law positive in case usage the public road for interest carry out party marriage? Second, is regulation of government about settings use the public road for interest party marriage in accordance with the legalization of Islamic law? Type this study is a research library with an approach qualitative. Data collection is carried out with read news, books, and related articles with problem study and analysis with the deductive method. Results of this study show that Islamic law has considered legal when already ijtihad by scholars, different with law positive that the legislation must be validated by the government, and government regulation that regulates using the public road for interest party marriage has produced benefits in accordance with the desired goal achieved in legalization Islamic law. what difference among legalization of Islamic law with law positive in case usage the public road for interest carry out party marriage? Second, is regulation of government about settings use the public road for interest party marriage in accordance with the legalization of Islamic law? Type this study is a research library with an approach qualitative. Data collection is carried out with read news, books, and related articles with problem study and analysis with the deductive method. Results of this study show that Islamic law has considered legal when already ijtihad by scholars, different with law positive that the legislation must be validated by the government, and government regulation that regulates using the public road for interest party marriage has produced benefits in a

9 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessPDF tersedia

NAFKAH IDDAH AKIBAT TALAK BA`IN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)

2018•Artikel Penelitian dan Pengabdian

Iddah is one of the obligations for a wife who is divorced by her husband, whether divorce is caused by divorce from a husband or because of a wife's lawsuit to the court (khulu '). While undergoing iddah, the wife has the right to obtain housing and living facilities, as is the case in raj'i talak. On the other hand, in the Talak Ba'in, the Islamic marriage law in Indonesia does not provide an opportunity for the wife to earn a living even though she has to undergo the same obligation, namely undergoing iddah and living in her husband's house. This is certainly not in line with gender justice that carries the equality of men and women in this life. Judging from the thoughts of the ulema of the school of thought, actually the legal thinking of Imam Abu Hanifah had first argued to give the wife the right to earn a living in divorce even though the divorce was in the form of divorce. It seems that Imam Abu Hanifah's opinion should be considered in the renewal of Islamic marriage law in Indonesia, especially in realizing justice to the women in their marriage and divorce.

12 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail