ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Implementasi Perwako Pariaman No. 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Untuk Program Satu Keluarga Satu Sarjana Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah”, yang ditulis oleh Muhamad Fauzan, NIM 1322.068, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek BukittinggiSkripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SAGA SAJA) yang merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Program Satu Keluarga Satu Sarjana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Program SAGA SAJA serta ditinjau berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah Maliyah.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman serta penerima beasiswa Program SAGA SAJA, dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2021 telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi akademik oleh perguruan tinggi mitra, penetapan penerima melalui SK ( Surat Keputusan) Walikota Pariaman, serta penyaluran bantuan beasiswa. Bantuan yang diberikan meliputi biaya pendidikan (SPP) dan biaya hidup yang bersumber dari APBD Kota Pariaman dan BAZNAS Kota Pariaman. Secara garis besar program telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendidikan tinggi. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi yang ada di lapangan, keterlambatan pencairan dana beasiswa, dan keterbatasan kuota penerima. Kedua, ditinjau dari perspektif fiqh siyasah maliyah, implementasi Program SAGA SAJA telah sesuai dengan prinsip Al-Maslahah Al-Mursalah, Al-'Adalah, Amanah dan Al-Mas'uliyah. Program ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan, mencerminkan keadilan dalam penentuan penerima beasiswa, menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan dana publik, dan juga mewujudkan distribusi kekayaan negara kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, Program SAGA SAJA dapat dikatakansebagai kebijakan publik yang sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh siyasah maliyahdalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pada Program Sawah Pokok Murah Di Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah.” Yang ditulis oleh Ahmad Farhan, NIM 1322.061, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. DJamil Djambek Bukittinggi.
Skripsi ini ditulis oleh penulis dilatarbelakangi oleh pentingnya upaya mewujudkam ketahanan pangan melalui implementasi kebijakan pangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Program Sawah Pokok Murah (SPM]) di Nagari Biaro Gadang merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menekan biaya produksi, meningkatkan produksi pertanian, memperkuat ketersediaan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada program Sawah Pokok Murah di Nagari Biaro Gadang serta meninjau pelaksanaannya berdasarkan perspektif Siyasah Maliyah.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan cara melakukan wawancara dan observasi langsung dilapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para petani yang menjadi pelaksana utama program ini serta pegawai kenagariaan yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ini, sedangkan untuk data sekunder yaitu sumber ilmiah lainnya. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sawah Pokok Murah pada prinsipnya telah mendukung tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya dalam aspek ketersediaam pangan peningkatan produksi pertanian, dan penguatan ketahanan pangan masyarakat. Program ini memberikan manfaat berupa efisiensi biaya produksi, peningkatan kualitas hasil panen, serta mendorong kesejahteraan petani. Ditinjau dari perspektif Siyasah Maliyah program tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, pemerataan manfaat, dan tanggung jawab pemimpin atas rakyat untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi dari semua prinsip tersebut muncul juga sisi kemudaratannya dimana dari sisi para pembajak sawah dan para penjual pupuk dan pestisida mereka mengeluh karena pendapatan mereka berkurang semenjak adanya program tersebut. Meskipun demikian program ini sebenarnya mempunyai potensi yang besar untuk mewujudkan ketahanan pangan asalkan program ini terus mendapatkan dukungan dari pemerintah, pengawasan, dan kejelasan kelanjutannya agar tujuan ketahanan pangan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Perspektif Fikih Siyasah Maliyah” yang ditulis oleh Ummi Atika, NIM 1322.007 Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak di Desa Muara Kelantan. Dari data Laporan Pemerimaan PBB dari Tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan persentase penerimaan pajak karena terjadi peningkatan wajib pajak yang membayar pajak dan penurunan dari yang tidak membayar pajak. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar PBB di Desa Muara Kelantan, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar PBB di Desa Muara Kelantan tersebut berdasarkan ketentuan Fikih Siyasah Maliyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (filed research) yang dilakukan di Desa Muara Kelantan. Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Petugas Pajak Desa, serta Wajib Pajak PBB Desa Muara Kelantan, sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan antara lain adalah buku-buku kepustakaan, jurnal-jurnal, perundang-undangan dan dokumen penunjang lainnya Selanjutnya analisis data dilakukan dengan pendekatan deksriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh dua dorongan besar. Pertama, faktor internal yang meliputi wawasan warga terhadap kebijakan PBB, peningkatan pemahaman warga mengenai manfaat nyata pajak bagi pembangunan fasilitas desa, serta pandangan positif warga terhadap aturan pajak. Kedua, faktor eksternal yang mencakup optimalisasi penyampaian informasi melalui media sosial resmi desa, inovasi pelayanan pemungutan pajak langsung ke rumah warga (sistem jemput bola), tersedianya kemudahan metode pembayaran baru via HP dan agen perbankan (BRILink), serta adanya kebijakan keterkaitan syarat lunas PBB dalam pengurusan administrasi di kantor desa. Dalam perspektif Fikih Siyasah Maliyah, penarikan pajak (dharibah) ini dinilai sah demi mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-’ammah). Pola integrasi antara peningkatan kesadaran internal masyarakat selaku wajib pajak dengan transparansi serta kemudahan pelayanan eksternal yang dihadirkan aparatur desa mencerminkan pemenuhan asas keadilan, amanah penguasa, dan prinsip tanggung jawab bersama (takaful) dalam pengelolaan keuangan publik Islam.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Penerapan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)”, yang ditulis oleh Elly Yanti Eka Saputri, NIM 1321.069, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan implementasi regulasi pengelolaan BUMDes dengan kondisi riil di lapangan. BUMDes Sari Madu di Desa Dundangan telah memproduksi pupuk sawit sejak 2014 dengan harga lebih murah, namun mayoritas petani justru membeli pupuk dari distributor luar dengan harga lebih mahal. Fenomena ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam penerapan Pasal 4 PP No. 11 Tahun 2021 yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes. Penelitian bertujuan menganalisis penerapan regulasi pengelolaan BUMDes dan mengkajinya dari perspektif fiqh siyasah maliyah. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teori fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan menunjukkan cukup optimal, terutama pada aspek prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan. Namun masih memerlukan perbaikan signifikan dalam aspek profesional, keterbukaan dan pertanggung jawaban, dan partisipasi, khususnya dalam hal pengembangan kompetensi pengelola, peningkatan sosialisasi dan penguatan komunikasi dengan masyarakat. Dari perspektif fiqh siyasah maliyah terhadap penerapan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan menunjukkan kondisi cukup baik namun belum optimal dalam mencapai al-maṣlaḥah al-ammah (kemaslahatan umum). Penerapan prinsip al-itqān (profesionalitas) dan as-syafāfiyyah (transparansi) belum maksimal akibat kesenjangan kompetensi manajerial dan kompleksitas pelaporan keuangan, sehingga tidak sesuai dengan QS. Al-Qashash ayat 26 dan QS. Al-Baqarah ayat 282. Implementasi prinsip as-syūrā (partisipasi) dan al-'adālah (keadilan) juga menghadapi tantangan karena dominasi elite desa dan ketimpangan akses layanan, yang belum sejalan dengan QS. Asy-Syura ayat 38 dan QS. An-Nisa ayat 58.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Aset Wisata Nagari Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Nagari Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah (Studi Kasus Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman)”yang disusun oleh Yunita Afrina, NIM 1319.049, Program Studi Hukum Ketatanegaraan (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjekh M.Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2023 M. Penelitian ini di latar belakangi oleh permasalahan tidak dikelolanya dengan baik aset wisata di Nagari Ketaping yang mana memiliki potensi wisata yang cukup besar untuk dikembangkan guna meningkatkan pendapatan asli nagari. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan tentang : 1) Bagaimana pengelolaan aset wisata nagari untuk peningkatan pendapatan asli Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman. 2) Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan aset wisata nagari untuk peningkatan pendapatan asli Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menjelaskan bagaimana potensi wisata yang dimiliki oleh Nagari ketaping, bagaimana peran pemerintah terhadap pelaksanaan pengelolaan aset wisata nagari, serta bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan aset wisata nagari untuk peningkatan pendapatan asli Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara yang untuk selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Potensi wisata yang ada di Nagari Ketaping sangatlah besar namun sayangnya tidak dikelola oleh pemerintah nagari seperti tidak dibangun sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan potensi wisata yang ada. (2) Pandanagan fiqh siyasah maliyah terhadap pengelolaan aset wisata nagari untuk peningkatan pendapatan asli Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman bertolak belakang dengan teori siyasah maliyah dari Ash-Shadr menyebutkan bahwa keseimbangan sosial (At-Tawazun Al-Ijtima’i) adalah standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Namun dalam pengelolaan aset wisata di Nagari Ketaping masih bersifat pribadi dan hanya di kelola oleh masyarakat kaya, sehingga ini memberikan ketidakseimbangan perekonomian pada masyarakat di Nagari Ketaping.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaran Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Padang Pariaman”, yang ditulis oleh Yala Fisia Andayana, NIM 1318067, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan negara yang adil, sejahtera, dan damai serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi setiap warga negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu menggali sumber dana berupa pajak. Salah satu penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak. Penghasilan ini untuk membiayai kepentingan umum yang mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Semakin majunya perkembangan zaman dari tahun ke tahun membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas hingga menengah kebawah semakin dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor wajib membayar pajak kendaraannya satu kali setahun kepada negara. Dalam prakteknya di masyarakat Padang Pariaman pada umumnya masyarakat sudah mempunyai kendaraan bermotor khususnya roda dua. Namun, masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban membayar pajak. Berdasarkan hal ini, maka penulis ingin mengetahui secara lebih lanjut mengenai Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaran Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Padang Pariaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan menjelaskan, memaparkan, dan menggunakan data-data mengenai penerimaan dan upaya peningkatan SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan melihat persentase pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa data dari 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2020-2022 kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan. Faktor yang menjadi penghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor tentunya hal tersebut kurangnya kesadaran masyarakat untuk dapat melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo pajak yang sudah tertera di STNK. Kemudian dalam Siyasah Maliyah semua hak yang dilakukan yang bersifat perekonomian harus berorientasi kepada kemaslahatan umum salah satunya yaitu pembayaran pajak. cara penagihan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 19 disebutkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai yang diterapkan oleh Samsat di Kabupaten Padang Pariaman.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Nagari Oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota”, yang di tulis Lusi Melinda NIM 1319023. Program Studi Hukum Tatanegara (siyasah) Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis dilatarbelakangi oleh adanya pengelolaan dana nagari untuk mengelola keuangan nagari dan mewujudkan kualitas hidup yang baik di nagari Sungai Beringin. Didalam hal ini ada 2 (dua) permasalahan yang diambil, yaitu bagaimana pengelolaan dana nagari oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan tinjauan fiqih siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana nagari di Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengawas BUMNag Sungai Beringin, dan pengelola/pengurus BUMNag sedangkan sumber data sekunder yaitu Buku, artikel, dan UU. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis wacana dan analisis naratif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pengelolaan dana nagari oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai dari tahap perencanaannya sampai ke tahap pengelolaannya. Namun dalam fiqih siyasah maliyah pengelolaan ini tergolong kepada nadb (sunnah) atau dianjurkan karena kebijakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pengurus BUMNag telah memihak kepada masyarakat, yang pengelolaan dana nagari Sungai Beringin digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Sungai Beringin. Jika diukur dari segi maslahat dan mudharatnya, bahwa pengelolaan ini maslahatnya lebih besar daripada mudharatnya.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “PENGELOLAAN DANA DESA PADA PEMERINTAHAN NAGARI DITINJAU DARI FIKIH SIYASAH MALIYAH” (Studi Kasus Di Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahanmati Kabupaten Pasaman). Skripsi ini ditulis oleh Nurheni Marliza, NIM 1316040, Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2020 M/1441 H. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang dan bagaimana tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintahan nagari tersebut. Latar belakang penelitian ini adalah karena adanya program Dana Desa yang dianggarkan dari APBN untuk masing-masing desa yang ada di Indonesia. Jumlah Dana Desa yang dianggarkan berjumlah tidak sedikit dan aturan pengelolaannya pun sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pengelolaan Dana Desa tersebut Pemerintahan Nagari harus melakukannya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berkaitan dengan Dana Desa. Di dalam Islam, tata keuangan negara diatur dalam sebuah bidang ilmu yaitu Fikih Siyasah Maliyah. Fikih Siyasah Maliyah membahas tentang pendapatan maupun pengeluaran negara dalam Islam. Sehingga penulis tertarik untuk melihat bagaimana pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang dan bagaimana tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan Dana Desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu field Research, yaitu penulis mengumpulkan data di lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dengan Pemerintahan Nagari serta masyarakat Nagari Simpang. Kemudian, penulis juga melakukan studi pustaka (library research) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur, karena dalam penelitian ini penulis melihat persoalan Dana Desa dari perspektif Fikih Siyasah Maliyah. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana penggunaan Dana Desa diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan Dana Desa, Pemerintahan Nagari Simpang menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Kemudian dalam Islam diatur ajaran tentang keuangan negara dalam bidang Fikih Siyasah Maliyah yang mengatakan bahwa keuangan negara dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Selain itu, prinsip dalam penggunaan keuangan negara juga mempertimbangkan kemaslahatan. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang telah sesuai dengan Fikih Siyasah Maliyah karena bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
