ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah”, yang ditulis oleh Zulvatjli, NIM 1322029, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai landasan hukum penguatan pemungutan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam praktik di lapangan terdapat fenomena kesenjangan antara das sollen dan das sein, di mana pada tahun 2025 pemungutan PBB-P2 di Pasar Banto Kota Bukittinggi tidak dilaksanakan. Potensi PBB yang tidak dipungut tersebut mencapai Rp12.604.407. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pasar Banto Kota Bukittinggi;serta mengkaji melalui perspektif hukum Islam, khususnya Fikih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah BKD Kota Bukittinggi, serta wajib pajak di Pasar Banto. Kemudian, data sekunder penulis dapatkan dari data pembayaran PBB Pasar Banto Kota Bukittinggi, peraturan perundang undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pajak daerah yang sesuai dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2024 dalam pemungutan PBB- P2 di Pasar Banto Bukittinggi belum berjalan efektif dan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Tidak dipungutnya PBB pada tahun 2025 sebesar Rp12.604.407 disebabkan oleh kendala administratif, pemutakhiran data objek dan subjek pajak yang belum tertata pasca-pengelolaan area pasar, serta minimnya pengawasan dan kesadaran wajib pajak. Ditinjau dari Fiqih Siyasah Tanfidziyah, regulasi Perwako Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2024 secara tekstual sudah sah, namun cara implementasinya di Pasar Banto belum makasimal dan relatif. Aparat BKD Kota Bukittinggi wajib aktif turun ke bawah untuk memverifikasi kondisi lapangan secara nyata, membuka ruang dialog bersama para wajib pajak, serta memberikan kemudahan insentif pajak khusus bagi kawasan pasar yang terdampak krisis ekonomi agar kebijakan fiskal daerah tidak melahirkan kezaliman bagi masyarakat kecil.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini di susun oleh Mhd Zia Ulhak, NIM 3222073, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan judul “Analisis Efektivitas Penerapan SI PBB dan SIM BPHTB dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (SI PBB) dan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SIM BPHTB) dalam mendukung pengelolaan pajak daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SI PBB dan SIM BPHTB sudah cukup efektif dalam meningkatkan kecepatan pelayanan, ketepatan pengolahan data, serta memudahkan pemantauan dan penerimaan pajak secara real-time. Sistem ini juga membantu koordinasi antar pegawai dan memudahkan wajib pajak dalam memperoleh informasi serta melakukan administrasi perpajakan. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya berdampak pada tercapainya target penerimaan PBB-P2 dan BPHTB. Hal ini disebabkan oleh kendala seperti keterbatasan akses internet di beberapa wilayah, kondisi geografis, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan kebutuhan pengembangan fitur sistem juga menjadi faktor penghambat optimalisasi.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Perspektif Fikih Siyasah Maliyah” yang ditulis oleh Ummi Atika, NIM 1322.007 Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak di Desa Muara Kelantan. Dari data Laporan Pemerimaan PBB dari Tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan persentase penerimaan pajak karena terjadi peningkatan wajib pajak yang membayar pajak dan penurunan dari yang tidak membayar pajak. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar PBB di Desa Muara Kelantan, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar PBB di Desa Muara Kelantan tersebut berdasarkan ketentuan Fikih Siyasah Maliyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (filed research) yang dilakukan di Desa Muara Kelantan. Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Petugas Pajak Desa, serta Wajib Pajak PBB Desa Muara Kelantan, sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan antara lain adalah buku-buku kepustakaan, jurnal-jurnal, perundang-undangan dan dokumen penunjang lainnya Selanjutnya analisis data dilakukan dengan pendekatan deksriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh dua dorongan besar. Pertama, faktor internal yang meliputi wawasan warga terhadap kebijakan PBB, peningkatan pemahaman warga mengenai manfaat nyata pajak bagi pembangunan fasilitas desa, serta pandangan positif warga terhadap aturan pajak. Kedua, faktor eksternal yang mencakup optimalisasi penyampaian informasi melalui media sosial resmi desa, inovasi pelayanan pemungutan pajak langsung ke rumah warga (sistem jemput bola), tersedianya kemudahan metode pembayaran baru via HP dan agen perbankan (BRILink), serta adanya kebijakan keterkaitan syarat lunas PBB dalam pengurusan administrasi di kantor desa. Dalam perspektif Fikih Siyasah Maliyah, penarikan pajak (dharibah) ini dinilai sah demi mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-’ammah). Pola integrasi antara peningkatan kesadaran internal masyarakat selaku wajib pajak dengan transparansi serta kemudahan pelayanan eksternal yang dihadirkan aparatur desa mencerminkan pemenuhan asas keadilan, amanah penguasa, dan prinsip tanggung jawab bersama (takaful) dalam pengelolaan keuangan publik Islam.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul Implementasi Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluwarsa Menurut Siyasah Tanfiziyah yang disusun oleh Sherly Yunita, NIM: 1322015, Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah kedaluwarsa di Kabupaten Dharmasraya. Piutang tersebut merupakan pelimpahan dari KPP Pratama Solok sebelum pemekaran Kabupaten Dharmasraya dan telah menumpuk selama kurang lebih 16 tahun sehingga tidak lagi dapat ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut berdampak pada administrasi piutang dan kualitas laporan keuangan daerah. Sebagai upaya penyelesaiannya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang Sudah Kedaluwarsa. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati, yaitu paling lama tiga tahun sejak diundangkan, dengan pelaksanaan di lapangan yang memerlukan waktu lebih panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2021 serta menganalisis implementasinya menurut perspektif Siyasah Tanfiziyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, serta ditinjau menurut perspektif Siyasah Tanfiziyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2021 telah dilaksanakan melalui penyusunan regulasi, penelitian dan verifikasi data piutang, persetujuan DPRD, review oleh Inspektorat, serta pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, pelaksanaannya belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Bupati karena proses verifikasi dan validasi data memerlukan waktu yang relatif panjang. Berdasarkan teori George C. Edwards III dari aspek komunikasi dan sumber daya belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan, sedangkan dari aspek disposisi dan struktur birokrasi telah berjalan dengan baik. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfiziyah, implementasi Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2021 pada dasarnya telah sesuai dengan nilai-nilai penyelenggaraan pemerintahan Islam.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi atas nama Fadila Nim 3222088 dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan PBB-P2 Studi Kasus: Kelurahan Kubu Tanjung” dengan pembimbing Bapak Dr. Miswardi, SH,M.Hum Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerimaan PBB-P2 dikelurahan Kubu Tanjung, dimana realisasi penerimaan baru mencapai 29% dari potensi yang ada. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi pajak dengan realisasi yang tercapai yang berdampak pada terbatasnya dana untuk pembangunan lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak serta mengidentifikasi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dikelurahan Kubu Tanjung dalam membayar PBB-P2 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu petugas kelurahan dan masyarakat wajib pajak dikelurahan Kubu Tanjung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan optimalisasi penerimaan PBB-P2 di kelurahan Kubu Tanjung belum berjalan secara maksimal. Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan pajak antara lain yaitu. 1) Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 2) kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil dimana mayoritas penduduk bergantung pada sektor pertanian dengan penghasilan yang tidak menentu. 3) belum optimalnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. 4) upaya penagihan yang masih terbatas pada pembagian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) tampa adanya penegakan hukum yang tegas di tingkat Kelurahan. Meskipun pelayanan petugas Kelurahan dinilai sudah cukup baik dan aktif faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat menjadi kendala utama. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah memperkuat kebijakan optimalisasi meningkatkan sosialisasi dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat agar kewajiban perpajakan dapat terpenuhi.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “ANALISIS PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT KEL. KAYU KUBU, KEC. GUGUK PANJANG, KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 – 2023” disusun oleh SHANIA GUSTIA NANDA NIM 3220210 Jurusan Ekonomi Islam (SE) Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini terhadap Pertumbuhan Masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah Pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis Normalitas dan Validitas Data, Regresi Linier Sederhana, Uji t, Uji f, Uji Koefesien dan Uji Determinasi. Hasil dari penelitian ini jika dilihat dari Uji Normalitas Nilai Asymp.Sig. (2- tailed) 0,069 Normal, Validitas data Nilai Pearson Correlation Pertumbuhan Ekonomi 0, 175 (Tidak Valid), PBB 0, 978 (Valid), Total 1 (Valid). Uji Regresi Linier Sederhana tidak ada hubungan karena nilai (-0,907) 2,776. Nilai Sig. T besar dari 0,05 (Sig t > 0,05) Berarti X Tidak Signifikan terhadap Y. R terdapat ada pengaruh variabel x (PBB) terhadap variabel Y (Pertumbuhan ekonomi ) sebesar 0,25. Dan R Square yaitu turun naiknya pertumbuhan ekonomi hanya dapat dijelaskan oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 6,3% sangat lemah. Hal ini di karenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan belum adanya ketegasan pemerintah kepada masyarakat yang tidak patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kelurahan Kayu Kubu. Sehingga Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak tercapai sesuai ketentuan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilakukan oleh Windi Febriani Nim. 3218087 Jurusan S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan adalah Pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis Normalitas dan Validitas Data, Regresi Linier Sederhana, Uji t dan Uji f, Uji Koefesien serta Uji Determinasi. Hasil dari penelitian ini jika dilihat dari Uji Normalitas Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,069 Normal, Validitas data Nilai Pearson Correlation Pertumbuhan Ekonomi 0, 175 (Tidak Valid), PBB 0, 978 (Valid), Total 1 (Valid). Uji Regresi Linier Sederhana tidak ada hubungan karena nilai (-0,907) 2,776. Nilai Sig. T besar dari 0,05 (Sig t > 0,05) Berarti X Tidak Signifikan terhadap Y. R terdapat ada pengaruh variabel x (PBB) terhadap variabel Y (Pertumbuhan ekonomi ) sebesar 0,25. Dan R Square yaitu turun naiknya pertumbuhan penduduk ekonomi hanya dapat dijelaskan oleh PBB sebanyak 6,3% sangat lemah.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan” (Studi Kasus Wajib Pajak PBB di Jorong Lasi Tuo Nagari Lasi Kec. Canduang Kab. Agam). Disusun oleh Afzah Rabbani Nim 3214.175. Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Latar belakang dari penulisan ini berdasarkan hasil observasi awal yang diperoleh banyak wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga target penerimaan pajak tidak tercapai di Jorong Lasi Tuo Kec. Canduang Kab. Agam. Dan banyaknya wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis penelitian ini adalah field resic atau penelitian lapangan dimana peneliti langsung meneliti wajib pajak Bumi dan Bangunan di Jorong Lasi Tuo Kec. Canduang Kab. Agam untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Serta menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Responden yang menjadi sampel penelitian untuk mengetahui karakteristik responden dan juga mendeskripsikan variabel. Alat analisa yang digunakan berupa analisa kuantitatif yaitu dengan menggunakan analisis regresi linear berganda: Y = a +b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+b5X5 + b6X6 + e Dari hasil penelitian dapat dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Jorong Lasi Tuo Nagari Lasi Kec. Canduang Kab. Agam yaitu: Y = 0,626 + 0,043 X1 - 0,094 X2 + 1,031 X3 + 0,031 X4 - 0,051 X5 - 0,001 X6 dapat diartikan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X1) berpengaruh positif dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Variabel kualitas pelayanan (X2) dengan angka koefisien (B) sebesar - 0,094 berpengaruh negatif dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Variabel kualitas individu wajib pajak (X3) ) berpengaruh positif dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Variabel tingkat pengetahuan wajib pajak (X4) berpengaruh positif dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Variabel tingkat ekonomi wajib pajak (X5) dengan angka koefisien (B) sebesar - 0,051 berpengaruh negatif dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Variabel persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan (X6) dengan angka koefisien (B) sebesar - 0,001 berpengaruh negatif dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Jorong Lasi Tuo Kec. Canduang Kab. Agam
