Hasil pencarian

ThesisOpen AccessPDF tersedia

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA MUARA KELANTAN KECAMATAN SUNGAI MANDAU PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH MALIYAH

UMMI ATIKA

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Perspektif Fikih Siyasah Maliyah” yang ditulis oleh Ummi Atika, NIM 1322.007 Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak di Desa Muara Kelantan. Dari data Laporan Pemerimaan PBB dari Tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan persentase penerimaan pajak karena terjadi peningkatan wajib pajak yang membayar pajak dan penurunan dari yang tidak membayar pajak. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar PBB di Desa Muara Kelantan, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar PBB di Desa Muara Kelantan tersebut berdasarkan ketentuan Fikih Siyasah Maliyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (filed research) yang dilakukan di Desa Muara Kelantan. Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Petugas Pajak Desa, serta Wajib Pajak PBB Desa Muara Kelantan, sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan antara lain adalah buku-buku kepustakaan, jurnal-jurnal, perundang-undangan dan dokumen penunjang lainnya Selanjutnya analisis data dilakukan dengan pendekatan deksriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh dua dorongan besar. Pertama, faktor internal yang meliputi wawasan warga terhadap kebijakan PBB, peningkatan pemahaman warga mengenai manfaat nyata pajak bagi pembangunan fasilitas desa, serta pandangan positif warga terhadap aturan pajak. Kedua, faktor eksternal yang mencakup optimalisasi penyampaian informasi melalui media sosial resmi desa, inovasi pelayanan pemungutan pajak langsung ke rumah warga (sistem jemput bola), tersedianya kemudahan metode pembayaran baru via HP dan agen perbankan (BRILink), serta adanya kebijakan keterkaitan syarat lunas PBB dalam pengurusan administrasi di kantor desa. Dalam perspektif Fikih Siyasah Maliyah, penarikan pajak (dharibah) ini dinilai sah demi mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-’ammah). Pola integrasi antara peningkatan kesadaran internal masyarakat selaku wajib pajak dengan transparansi serta kemudahan pelayanan eksternal yang dihadirkan aparatur desa mencerminkan pemenuhan asas keadilan, amanah penguasa, dan prinsip tanggung jawab bersama (takaful) dalam pengelolaan keuangan publik Islam.

Kesadaran HukumPajak Bumi dan BangunanPBBFikih Siyasah MaliyahPajak Daerah.

6 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail

ThesisOpen AccessPDF tersedia

PENGELOLAAN DANA DESA PADA PEMERINTAHAN NAGARI DITINJAU DARI FIKIH SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus Di Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahanmati Kabupaten Pasaman)

NURHENI MARLIZA

2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “PENGELOLAAN DANA DESA PADA PEMERINTAHAN NAGARI DITINJAU DARI FIKIH SIYASAH MALIYAH” (Studi Kasus Di Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahanmati Kabupaten Pasaman). Skripsi ini ditulis oleh Nurheni Marliza, NIM 1316040, Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2020 M/1441 H. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang dan bagaimana tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintahan nagari tersebut. Latar belakang penelitian ini adalah karena adanya program Dana Desa yang dianggarkan dari APBN untuk masing-masing desa yang ada di Indonesia. Jumlah Dana Desa yang dianggarkan berjumlah tidak sedikit dan aturan pengelolaannya pun sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pengelolaan Dana Desa tersebut Pemerintahan Nagari harus melakukannya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berkaitan dengan Dana Desa. Di dalam Islam, tata keuangan negara diatur dalam sebuah bidang ilmu yaitu Fikih Siyasah Maliyah. Fikih Siyasah Maliyah membahas tentang pendapatan maupun pengeluaran negara dalam Islam. Sehingga penulis tertarik untuk melihat bagaimana pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang dan bagaimana tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan Dana Desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu field Research, yaitu penulis mengumpulkan data di lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dengan Pemerintahan Nagari serta masyarakat Nagari Simpang. Kemudian, penulis juga melakukan studi pustaka (library research) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur, karena dalam penelitian ini penulis melihat persoalan Dana Desa dari perspektif Fikih Siyasah Maliyah. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana penggunaan Dana Desa diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan Dana Desa, Pemerintahan Nagari Simpang menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Kemudian dalam Islam diatur ajaran tentang keuangan negara dalam bidang Fikih Siyasah Maliyah yang mengatakan bahwa keuangan negara dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Selain itu, prinsip dalam penggunaan keuangan negara juga mempertimbangkan kemaslahatan. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Simpang telah sesuai dengan Fikih Siyasah Maliyah karena bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Dana DesaFikih Siyasah Maliyah

4 dilihat · 3 unduhanSitasiDetail