ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini disusun oleh Abdul Rahman, NIM 1322116, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat Perspektif Siyasah Tanfidziyyah.”Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai bentuk penyakit masyarakat di Kota Padang Panjang, seperti perzinaan, perjudian, mabuk-mabukan, serta pelanggaran norma yang terjadi pada bulan Ramadan, meskipun Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan dibentuknya peraturan daerah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penindakan penyakit masyarakat serta menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kota Padang Panjang. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang berwenang, seperti pemerintahan daerah, Satpol PP dan kepolisian sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan sosialisasi, patroli, penertiban, pemberian teguran, penyidikan, hingga penyelesaian perkara melalui pengadilan. Namun, pelaksanaan perda tersebut belum berjalan secara optimal karena selama tahun 2021–2024 masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perda, terutama perbuatan yang mengarah kepada perzinaan dan pelanggaran kesusilaan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum telah dilakukan secara berkelanjutan, tetapi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penyakit masyarakat. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah, implementasi perda ini telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, dan maslahah melalui pelaksanaan tugas Satpol PP dalam melakukan pembinaan, pencegahan, dan penegakan iiihukum. Akan tetapi, tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban masyarakat belum tercapai secara maksimal karena pelanggaran masih terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pengawasan, serta kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak perda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat agar pelaksanaan perda dapat berjalan lebih efektif
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul Implementasi Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluwarsa Menurut Siyasah Tanfiziyah yang disusun oleh Sherly Yunita, NIM: 1322015, Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah kedaluwarsa di Kabupaten Dharmasraya. Piutang tersebut merupakan pelimpahan dari KPP Pratama Solok sebelum pemekaran Kabupaten Dharmasraya dan telah menumpuk selama kurang lebih 16 tahun sehingga tidak lagi dapat ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut berdampak pada administrasi piutang dan kualitas laporan keuangan daerah. Sebagai upaya penyelesaiannya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang Sudah Kedaluwarsa. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati, yaitu paling lama tiga tahun sejak diundangkan, dengan pelaksanaan di lapangan yang memerlukan waktu lebih panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2021 serta menganalisis implementasinya menurut perspektif Siyasah Tanfiziyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, serta ditinjau menurut perspektif Siyasah Tanfiziyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2021 telah dilaksanakan melalui penyusunan regulasi, penelitian dan verifikasi data piutang, persetujuan DPRD, review oleh Inspektorat, serta pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, pelaksanaannya belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Bupati karena proses verifikasi dan validasi data memerlukan waktu yang relatif panjang. Berdasarkan teori George C. Edwards III dari aspek komunikasi dan sumber daya belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan, sedangkan dari aspek disposisi dan struktur birokrasi telah berjalan dengan baik. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfiziyah, implementasi Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2021 pada dasarnya telah sesuai dengan nilai-nilai penyelenggaraan pemerintahan Islam.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata Di Pantai Sasak Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah”, yang disusun oleh Muhammad Ridho Ilahi, 2025, NIM : 1321042, Program Studi Strata-1 (S1) Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata Di Pantai Nagari Ranah Pasisie Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah dengan tujuan meningkatkan potensi pembangunan kepariwisataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang lebih terarah, terpadu, dan terukur serta untuk pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemic covid19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 66 Tahun 2021 di Pantai Sasak belum terlaksana dengan baik dan maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terkhusus pada Dinas Pariwisata dan Nagari Ranah Pasisie. Karena masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi peraturan ini seperti kurangnya komunikasi dan sumber daya infrastruktur yang memadai. Dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 66 Tahun 2021 di Pantai Sasak ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti Qanun, Al-hisbah, Amr bil ma’ruf wa nahy’anil munkar, Hifz al-‘aql qa al-nafs wa al-mal, dan As-Maslahah. Namun, masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan ini.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Jalan di Nagari Payalaian Perspektif Siyasah Tanfidziyah", Yang ditulis oleh Miftahhul Salam, NIM 1321.019, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2025 H/1447 H. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 yang membahas mengenai Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan Nagari. Jika dilihat dari Nagari yang sudah ada di Sumatera Barat seperti Nagari Batusangkar yang merupakan Nagari Tetangga dari Nagari Panyalaian bahwa masyarakat tertip aturan. Berbeda Dengan Nagari Panyalaian berdasarkan observasi yang penulis lakukan bahwa masyarakat dinagari panyalaran belum bisa dikatakan tertip aturan terlihat dari sebagian masyarakat yang tidak menaati peraturan Dalam Siyasah Penerapan-penerapan tentang aturan disebut Siyasah Tanfidzıyah, Penulis ingin meneliti bagaimana penerapan Perda belum maksimal terutama yang berkaitan dengan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. Jenis Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder Data Primer yaitu diperoleh dari observasi dan wawancara dan data sekunder yaitu buku, jumal, dan artikel. Pertama Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 8 tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan di Nagari Panyalaian adalah demibterwujudnya kehidupan yang yang aman dan tertip Pemerintah melaksanakan program seperti sosialisasi kepada masyarakat, penertiban lapangan melalui operası gabungan, perbaikan dan pembersihan drainase di bawah trotoar, serta pemasangan rambu dan marka jalan. Akan tetapi program yang dilakukan belum optimal Hal ini disebabkan oleh adanya kendala kendala di lapangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya kesadaran dalam menjaga fasilitas umum, serta keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi antar instansi. Kedua Tinjauan Siyasah Tanfidziyah tentang penerapan Perda No 8 tahun 2015 dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan mengacu pada kebijakan atau tindakan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah dalam melaksanakan hukum islam untuk memastikan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Tugas dari pemimpin atau Imamah yaitu melaksanakan undang-undang dan sudah sejalan dengan siyasah tanfidziyah