Abstrak
Skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Jalan di Nagari Payalaian Perspektif Siyasah Tanfidziyah", Yang ditulis oleh Miftahhul Salam, NIM 1321.019, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2025 H/1447 H. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 yang membahas mengenai Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan Nagari. Jika dilihat dari Nagari yang sudah ada di Sumatera Barat seperti Nagari Batusangkar yang merupakan Nagari Tetangga dari Nagari Panyalaian bahwa masyarakat tertip aturan. Berbeda Dengan Nagari Panyalaian berdasarkan observasi yang penulis lakukan bahwa masyarakat dinagari panyalaran belum bisa dikatakan tertip aturan terlihat dari sebagian masyarakat yang tidak menaati peraturan Dalam Siyasah Penerapan-penerapan tentang aturan disebut Siyasah Tanfidzıyah, Penulis ingin meneliti bagaimana penerapan Perda belum maksimal terutama yang berkaitan dengan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. Jenis Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder Data Primer yaitu diperoleh dari observasi dan wawancara dan data sekunder yaitu buku, jumal, dan artikel. Pertama Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 8 tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan di Nagari Panyalaian adalah demibterwujudnya kehidupan yang yang aman dan tertip Pemerintah melaksanakan program seperti sosialisasi kepada masyarakat, penertiban lapangan melalui operası gabungan, perbaikan dan pembersihan drainase di bawah trotoar, serta pemasangan rambu dan marka jalan. Akan tetapi program yang dilakukan belum optimal Hal ini disebabkan oleh adanya kendala kendala di lapangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya kesadaran dalam menjaga fasilitas umum, serta keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi antar instansi. Kedua Tinjauan Siyasah Tanfidziyah tentang penerapan Perda No 8 tahun 2015 dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan mengacu pada kebijakan atau tindakan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah dalam melaksanakan hukum islam untuk memastikan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Tugas dari pemimpin atau Imamah yaitu melaksanakan undang-undang dan sudah sejalan dengan siyasah tanfidziyah