Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaran Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Padang Pariaman”, yang ditulis oleh Yala Fisia Andayana, NIM 1318067, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan negara yang adil, sejahtera, dan damai serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi setiap warga negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu menggali sumber dana berupa pajak. Salah satu penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak. Penghasilan ini untuk membiayai kepentingan umum yang mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Semakin majunya perkembangan zaman dari tahun ke tahun membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas hingga menengah kebawah semakin dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor wajib membayar pajak kendaraannya satu kali setahun kepada negara. Dalam prakteknya di masyarakat Padang Pariaman pada umumnya masyarakat sudah mempunyai kendaraan bermotor khususnya roda dua. Namun, masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban membayar pajak. Berdasarkan hal ini, maka penulis ingin mengetahui secara lebih lanjut mengenai Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaran Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Padang Pariaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan menjelaskan, memaparkan, dan menggunakan data-data mengenai penerimaan dan upaya peningkatan SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan melihat persentase pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa data dari 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2020-2022 kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan. Faktor yang menjadi penghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor tentunya hal tersebut kurangnya kesadaran masyarakat untuk dapat melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo pajak yang sudah tertera di STNK. Kemudian dalam Siyasah Maliyah semua hak yang dilakukan yang bersifat perekonomian harus berorientasi kepada kemaslahatan umum salah satunya yaitu pembayaran pajak. cara penagihan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 19 disebutkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai yang diterapkan oleh Samsat di Kabupaten Padang Pariaman.