ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skiripsi ini berjudul “Analisis Putusan No. 1/ Pid.Sus-Anak/2023/PN/PP Tentang Pencurian Motor Dan Implikasi Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Hukum Pidana Islam” yang di tulis oleh Dina Purnama Sari, NIM 1421.051, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 1/ Pid.Sus-Anak/2023/PN/PP terkait tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh anak dibawah umur, serta mengkaji implikasinya terhadap prinsip keadilan dalam hukum pidana islam. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena terdakwa diputus bebaskan. Focus penelitian ini adalah menganalisi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut serta menilai sejauh mana putusan ini mencerminkan prinsip keadilan khususnya dalam prespektif hukum pidana islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan normative terhadap peraturan dan putusan serta wawancara kepada praktisi dan akademesi hukum. Dan metode pengumpulan datanya menggunakan metode studi pustaka, studi dokumen, studi arsip, analisa peneltian. Sumber data primer dalam peneltian ini adalah melalui wawancara dengan responden, informasi hakim dan sumber atau daftar pertanyaan, pengamatan tentang lokasi penelitian, sumber data sekunder kepustakaan dan dokumen tertulis. Hasil penelitian menujukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap anak karena tidak terpenuhinya unsur pembuktian secara sah dan meyakinkan, serta berdasarkan asas in dubio pro reo dan Dari prespektif hukum pidana islam, keadilan ditegakan melalui prinsip kehati-hatian dalam menetapkan hukuman dan perlindungan terhadap anak yang belum mukallaf. Implikasi dari putusan ini mencerminkan nilai-nilai keadilan islam yang mengedepankan perlindungan hak anak dan pentingnya bukti yang kuat sebelum menjatuhkan hukuman.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pembuktian dalam hukum pidana memiliki peran krusial dalam memastikan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem negatif menurut undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa bagaimana Pertimbangan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara tanpa adanya Bukti langsung dengan tidak terpenuhinya dua alat bukti yang Sah tetapi mendasarkan pada alat bukti tidak langsung atau alat bukti qarinah. Berdasarkan beberapa uraian di atas yang telah dipaparkan oleh Penulis, maka Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan judul Analisis Yuridis Alat Bukti Qarinah Dalam Keyakinan Hakim Memutus Perkara Pidana Perspektif Fiqh Muqaran Fi Jinayah. (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso). Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh atau didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penelitian ini mengacu pada data atau bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang diangkat.Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).keberadaan dan penggunaan qarinah terhadap pembuktian perkara pidana dalam hukum positif tergambar dalam penggunaan alat bukti petunjuk yang disebutkan dalam pasal 184 KUHP, Hanya saja tidak secara tegas dirumuskan dalam hukum pidana sebagai alat bukti qarinah. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut, ternyata justru Hakim tidak menggunakan teori ini dalam mengadili perkara ini, Hakim malah hanya menggunakan asumsi dan praduganya saja, tanpa menggunakan alat bukti dan teori ini oleh karenanya Hakim dianggap telah salah menerapkan hukum.Dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif, hakim diberikan kewenangan untuk menilai qarinah atau petunjuk berdasarkan ijtihad dan keyakinannya. Namun, dalam hukum Islam, kehati-hatian lebih diutamakan untuk menghindari hukuman yang salah, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan hudud dan qisas.Putusan Jessica Wongso menunjukkan bagaimana keyakinan hakim dapat berperan besar dalam menentukan kesalahan terdakwa, meskipun tidak ada bukti langsung yang mengarah pada perbuatannya. Dari perspektif Fiqh Muqaran Fil Jinayah, pendekatan ini dapat menimbulkan kontroversi karena prinsip dalam Islam mengutamakan kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman, terutama jika masih terdapat unsur keraguan dalam pembuktian.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Perkara Pemerkosaan Nomor 180/Pid.Sus/2015/Pn.Pmn” yang ditulis oleh Afrianasari, Nim 1420.009, Program Studi Hukum Pidana Islam(Jinayah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri(UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis untuk meneliti putusan hakim yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan anak dibawah umur tersebut karena tidak sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pemerkosaan anak dibawah umur. . Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan(library research) dengan mengkaji putusan tersebut dengan menggunakan karya ilmiah dan melengkapi sumbernya dengan cara mengumpulkan data dan informasi material yang ada dalam perpustakaan seperti Undang-Undang Perlindungan anak, buku referensi, artikel, catatan dan serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari putusan yang telah ditetapkan oleh hakim yang mana dijatuhkannya kepada terdakwa masa hukuman selama 6 (enam) tahun 8(delapan) bulan penjara dan denda sebanyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang mana penjara ini tidak sesuai dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang terdakwa dituntut 12(dua belas) tahun penjara dan denda sebanyak Rp 100.000.000(seratus juta rupiah). Pengurangan masa tahanan ini terjadi karena terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi dalam hal apapun hukuman yang diberikan haruslah sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang agar memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak melakukan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Sedangkan dalam pandangan hukum islam sendiri memperkosa anak dibawah umur termasuk kedalam zina ghairu muhsan yang mana terdakwa diberikan hukuman seratus kali cambukkan dan pengasingan jauh dari tempatnya berasal, karena terdakwa belum memiliki pasangan dan jika terdakwa memiliki pasangan maka dia dikenai hukuman Rajam.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi yang berjudul Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Perceraian Karena KDRT di PA Pariaman (Studi Perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm) yang ditulis oleh NURAINA NIM 1120101. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) di Pengadilan Agama Pariaman. Perceraian mempunyai pengertian hubungan yang tidak harmonis antara suami isteri dalam perkawinan, tetapi dalam perkawinan juga terdapat permasalahan yang membuat retaknya kehidupan rumah tangga salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sehingga membuat suami isteri menuju jurang perceraian. Dalam perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) terhadap penggugat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian lapangan (field research) ini penulis melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Pariaman. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung ke informan, dan juga memperoleh sumber data dari jurnal dan penelitian terdahulu terkait permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm di Pengadilan Agama Pariaman , hakim mengabulkan gugatan cerai penggugat dengan mengutamakan kemaslahatan, yaitu hakim menghindari adanya kemudharatan antara penggugat dan tergugat jika perkawinan tetap dilanjutkan. Serta berdasarkan pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta, pertimbangan hukum Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo SEMA Nomor 3 tahun 2023, pertimbangan fakta ialah bukti yang menguatkan di persidangan. Dalam tinjauan maqashid syariah dalam putusan perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm dalam kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) telah terpenuhi dalam konsep maqashid syariah dalam menjaga jiwa (hifdz an-nafs).
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. 30/Pid.B/2023/PN Bkt)”, yang ditulis oleh Lusi Rahma Yuni, NIM 1420028, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Syeh M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Putusan No. 30/Pid. B/2023/PN Bkt mengenai penggunaan rekaman CCTV pada pembuktiannya pada perkara tindak pidana penganiayaan. Akan tetapi penggunaan rekaman CCTV sebagai bukti di persidangan masih terdapat ketidakpastian eksistensinya sebagai bukti yang diperbolehkan diajukan, sebab pada hukum acara pidana Indonesia (Pasal 184 KUHAP) belum mengatur secara tegas mengenai kedudukan penggunaan rekaman CCTV sebagai bukti di persidangan. Keberadaan rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana juga tidak terdapat referensinya dalam hukum pidana Islam, sehingga eksistensinya (kedudukannya) menjadi tidak jelas. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan gabungan antara penelitian lapangan (empiris) dengan penelitian kepustakaan (field research). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dan sumber lainnya berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), buku-buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqih, hadist serta rujukan lainnya dalam hukum pidana Islam. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditentukan bahwa penggunaan bukti rekaman CCTV secara umum bisa menjadi alat bukti sah yang berdiri sendiri apabila ia memenuhi syarat formil dan materil yang telah disebutkan dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 sekaligus sebagai perluasan alat bukti pada Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti elektronik. Sedangkan penggunaan rekaman CCTV sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sebagai rujukan peraturan perundang-undangan hukum pidana Islam pada penelitian ini adalah diperbolehkan dan eksistensi (kedudukan) rekaman CCTV adalah sebagai alat bukti sah yang berdiri sendiri jika terpenuhi syarat formil dan materilnya. Rekaman CCTV digolongkan dalam alat bukti qarinah (alat bukti petunjuk). Qarinah (dalam hal ini bukti rekaman CCTV) bisa digunakan dalam perkara lain tetapi tidak bisa digunakan dalam perkara hudud. Eksistensi (kedudukan) bukti rekaman CCTV pada putusan No. 30/Pid.B/2023/PN. Bkt baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam adalah sebagai barang bukti yang menguatkan keyakinan hakim saja karena tidak terpenuhi unsur formil dan materil sebagai alat bukti elektronik.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penetepan sanksi pidana pencurian yang dilakukanoleh anak dibawah usia, khususnya denda, hukuman bersyarat, dan penahanan. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan orang tua, wali, atau orang tua angkat anak tersebut akan menerima kembali sanksinya. Namun tidak menutup kemungkinan dipercayakan kepada negara untuk pelatihan, pendampingan, dan pengajaran ketenagakerjaan. variabel yang dipertimbangkan pengadilan saat memberikan keputusan terhadap generasi muda yang mencuri di antaranya unsur peradilan, yang berupa Hakim mendasarkan keputusannya pada bukti-bukti terungkap didalam hakim, serta Faktor yang tidak sah, yang merupakan karakter kontemplasi filosofis, kriminologis, psikologis, dan sosiologis. perundang- undangan Islam menyatakan bahwasannya anak-anak yang belum cukup umur baligh enggan memikul tanggung jawab taklif dalam menegakkan hukum syariah saat ini, sehingga Mengenai penjatuhan atau penerapan hukuman kepada pemuda dalam Ini tergolong dalam Islam, hukuman ta'zir. Karena Hukuman Ta'zir tidak disebutkan sepanjang Al-Qur'an atau Hadits, maka hukuman tersebut diterapkan atas kebijaksanaan hakim
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara No.620/Pdt.G/2022/Pa.Kbr Di Pengadilan Agama Koto Baru Solok”, disusun oleh Zil Farhan Furqani, NIM: 1119174 . Program Studi Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2024. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berasarkan ketuhanan yang maha esa. Bagi orang yang akan melakukan perkawinan hendaknya terlebih dahulu mengetahui apa saja yang harus ada dalam perkawinan tersebut, supaya ketika perkawinan tersebut sudah dilaksanakan tidak timbul pertikaian-pertikaian ataupun masalah yang datang dalam perkawinan tersebut. Didalam perkara No.620/Pdt.G/2022/Pa.Kbr menjelaskan bahwa penyebab dari putusnya perkawinan itu dikarenakan seringnya terjadi perselisihan antara suami istri yang disebabkan oleh perselingkuhan istri dengan laki-laki lain, oleh karena itu penting bagi seorang istri maupun suami mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban nya dalam rumah tangga serta mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan ketika sudah berumah tangga, ketika terjadi perselisihan antara suami istri hal yang harus dilakukan adalah antara suami istri tersebut harus memusyawarahkan masalah yang dihadapi dengan kepala dingin agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan atau rumah tangga, kesetiaan adalah hal yang sangat penting oleh karena itu antara suami istri tersebut harus saling menjaga satu sama lain supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan sebagaimana yang telah terjadi dalam Putusan No.620/Pdt.G/2022/Pa.Kbr yang penyebab putusnya perkawinan adalah perselisihan dan istri yang telah menikah dengan laki-laki lain. Penelitian ini mengunakan penelitian pustaka ( Library resech) Analisis data menggunakan metode penelitian normatif hukum dengan mengunakan pendekatan analisis dengan menganalisis asas hukum, kaidah hukum dan sistem hukum yang ada pada peraturan peundang-undangan, serta didukung dengan datadata sekunder berupa hasil karya ilmiah dan hasil penelitian.terkait putusan pengadilan agama Koto Baru Solok. Dan menarik kesimpulan secara induktif, sedangkan pengambilan data ialah data yang dihimpun melalui putusan suami yang menalak istri nya karna menikah dengan laki-laki lain yang diajukan di pengadilan agama Koto Baru Solok No.620/Pdt.G/2022/Pa.Kbr, serta buku- buku dan Undang-undang yang berkaitan dengan masalah tersebut dan wawancara terhadap hakim yang memutuskan perkara tersebut. Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa cara hakim untuk menemukan timbangan hukumnya ialah dengan cara memeriksa bukti surat serta pengetahuan saksi terhadap perkara tersebut serta kesamaan antara kesaksian saksi satu dengan saksi dua, dalam perkara cerai talak ini dimana dalam posita empat dikatakan bahwa istri menikah dengan laki-laki lain dan itu merupakan pernikahan poliandri karena istri tidak melaporkan tentang bagaimana keadaan hubungan keluarganya dan kesimpulan terakhir bahwa Pemohon atau suami bisa melaporkan tindakan istri nya tersebut ke Kantor Kepolisian dengan bentuk delik aduan karena Termohon atau istrinya melakukan pernikahan sebelum pernikahan yang sebelumnya diputuskan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 310/Pid.Sus/2021”. Yang disusun oleh Nurul Aini Rambe Nim 1419.004, Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Di bawah bimbingan Bapak H. Raymond Dantes, Lc., M.Ag. Prostitusi online ini merupakan salah satu modus dalam tindak pidana perdagangan orang melalui media internet untuk mendapatkan uang. Kasus tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 310/Pid.Sus/2021/, Majelis Hakim memutuskan hukuman kepada para terdakwa yaitu penjara 6 (enam) bulan terhadap terdakwa Andy Haryanto, Ricky Janitra, dan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan terhadap terdakwa Marizka Rosdiana Permata dan Venty Dias Mia. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan begitu juga dalam Pasal 27 Ayat (1) Tentang Prostitusi Online dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan No: 310/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg dalam tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online ? Dan Bagaimana analisis hukum pidana Islam dalam penerapan sanksi terhadap Putusan No: 310/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg tentang tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online ?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka atau deskriptif yuridis empiris, data yang dipakai adalah data primer yaitu Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, kemudian data sekunder yang didapatkan langsung dari perpustakaan terdiri dari buku-buku tentang hukum di Indonesia maupun hukum pidana Islam, jurnal, undang-undang, KUHP, Al-Qur’an dan Hadis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor: 310/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online yaitu berdasarkan kepada unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak telah membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, adanya pembuktian, mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa dan kemudian berdasarkan kepada Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dalam hukum pidana Islam, penerapan sanksi terhadap putusan Nomor: 310/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online, para terdakwa yang melakukan perdagangan orang dan juga pemilik situs prostitusi online dikenai hukuman ta’zir sedangkan pengguna jasa prostitusi online dikenai hukuman had karena sudah melakukan perbuatan zina.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 67/Pid.B /2022/PN Pyh TENTANG PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN” yang disusun oleh Dela Kurnia dengan NIM 1419017 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Adapun maksud dari skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil putusan perkara tindak pidana melakukan pemerasan dengan pengancaman dan apakah putusan hakim dalam tindak pidana pemerasan dengan pengancaman tersebut sudah sesuai dengan penerapannya dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Motivasi penulis untuk membahas permasalahan ini adalah dilatar belakangi oleh adanya ketidak efektifan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana pemerasan dengan pengancaman tersebut yang mana hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan pasal yang diberikan kepadanya, selain itu hukuman yang diberikan kepada terdakwa pun lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan hukuman yang ada di KUHP Pasal 368 ayat (1). Penulisan penelitian ini menggunakan data analisis kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data primer yaitu wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengetahui kasus pemerasan dengan pengancaman pada putusan nomor 67/Pid.B/2022/PN Pyh, sedangkan data sekundernya didapatkan dari studi pustaka. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman : fakta-fakta yang ditemui dalam persidangan, apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa telah terpenuhi, terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan dari hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Apakah terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa, dan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang dapat memberatkan ataupun yang dapat meringankan terdakwa.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini berjudul : “Pandangan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan PN No 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN BKT Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”. Skripsi ini disusun oleh Imania Ratifa, Nim 1419054. Program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Fakultas syari’ah UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang terjadi di Gedung Pasar Banto Kota Bukittinggi. Adapun latar belakang penulis membahas judul ini karena di dalam putusan hakim memberikan hukuman kepada pelaku yang masih di bawah umur selama 4 tahun penjara dan 4 bulan pelatihan kerja dan tidak sesuai dengan KUHP Pasal 81 ayat 1 dan 2. Maka jika hakim memberikan hukuman dilihat dari faktor umur kenapa hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa yaitu 2 tahun 6 bulan yang mana setengah dari minimal hukuma orang dewasa yaitu 5 tahun. Dan jika hakim tidak melihat dari faktor umur kenapa hakim hanya memberikan hukuman selama 4 tahun 4 bulan saja sedangkan minimal hukuman adalah 5 tahun. Dari latar belakang di atas maka rumusan masalahnya yaitu tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt dan bagaimana pandangan fiqh jinayah terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt dalam perkara persetubuhan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu penulis mengumpulkan data yang diperlukan langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian dan teknik penelitian yaitu melakukan wawancara dan dokumentasi, yang dilakukan kepada Majelis Hakim yang menangani putusan perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkt, sedangkan untuk menentukan kerangka teoritis, penulis menggunakan study kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data melalui pustaka dengan cara mempelajari literatur bacaan dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bkt yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal meringankan anak Adri divonis 4 tahun penjara dan 4 bulan pelatihan kerja adalah: Anak mengakui dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi, anak juga belum pernah dihukum, anak berterus terang serta sopan dipersidangan. Kemudian yang memberatkan adalah: perbuatan anak telah bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan ditengah-tengah masyarakat, dan anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan kepada anak korban secara berulang kali. Di dalam kasus yang penulis angkat maka hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi menurut pandangan Fiqh Jinayah bisa dikategorikan sebagai hukuman Ta’zir.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Skripsi ini yang berjudul: “PERSFEKTIF PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Psp. TERKAIT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR Skripsi ini ditulis oleh Aldi Pahlevy Lubis, NIM. 1418.010, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djambek Bukittinggi 1444H/2023M. Maksud judul skripsi ini adalah mengungkapkan Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Putusan Nomor: 6/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Psp. Terkait dalam Hal Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur. Adapun rumusan masalah yang dalam skripsi ini adalah (1) bagaiamana pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur pada putusan PN Padang Sidempuan Putusan No: 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Psp (2) analisa putusan pengadilan negeri padang sidempuan no: 6/Pid.Sus- Anak/2018/Pn.Psp persfektif hukum pidana islam. Motivasi penulis meneliti ini adalah dengan melihat banyaknya ditemukan kasus yang berada di Kota Padang Sidempuan, yang melibatkan anak dibawah umur terjerat kasus pidana narkotika, dari penyebab maraknya pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan sianak terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini banyaknya para orang tua yang khawatir ketika anaknya terlibat dalam tindak pidana tersebut, dari permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan rumusan masalah di atas. Adapun penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (library reasearch) dengan pendekatan kumulatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Psp. bahan hukum sekunder berupa hasil karya ilmiah mengenai Narkotika, dokumen, publikasi, buku-buku, skripsi, jurnal dan media internet serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum dan kamus hukum pidana islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelusuran kepustakaan dimana data- data yang telah berhasil dikumpulkan. Setelah itu dilanjutkan dengan cara menganalisa secara kualitatif serta dijabarkan kedalam bentuk deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, hasil dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan telah mendahulukan aspek keadilan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertimbangan hakim mengenai keadaan yang meringankan serta perhatian hakim akan kesesuaian proses peradilan dengan apa yang telah diatur didalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana islam, yakni jarimah penyalahgunaan narkotia termasuk pada jarimah ta’zir yang pengaturannya diserahkan kepada ulil amri.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “TINDAK PIDANA PENCURIAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NOMOR 51/Pid.B/2021/PN BKT”, yang ditulis oleh Febriadi, NIM 1419055,Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya tindakan pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Jl Perintis Kemerdekaan Kel. ATTS Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi. Penjelasan maksud dan bagaimana tujuan dari judul skripsi ini adalah mengungkap bagaimana pertimbangan Hakim terkait putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 51/Pid.B/2021 PN BKT dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT perkara melakukan pidana pencurian. Karena hasil putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 363 ayat (1) KUHP, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam terkait jarimah pencurian. Pencurian kendaraan bermotor ini mendatangkan akibat yang sama dengan pencurian yang lainnya, yaitu mengakibatkan kerugian materil bagi pihak korbannya .Dengan demikian seharusnya pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan juga hukum Islam. Akan tetapi hukuman yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode lapangan ( Field Research) yang bersifat Kualitatif, maka peneliti mencari sumber data primer langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian. Teknik penelitian yaitu melakukan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya kegiatan tersebut langsung dilakukan kepada Majelis Hakim yang menangani putusan perkara nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT sebagai informan kunci, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara nomor 51/Pid.B/2021/PN BKT tentang pidana pencurian tidak sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan terkait pembuktian suatu perkara, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam,dalam kasus ini pelaku sudah melakukan pencurian berulang-ulang kali,Islam diberikan hukuman setiap pencurian yang dilakukannya. Guna memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan pencurian lagi, dan memberikan rasa nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul : ANALISIS PUTUSA PN NOMOR 85/ Pid.B/2020/PN Bkt DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM. Skripsi ini disusun oleh Fahira, Nim 1419041. Program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Fakultas syari’ah UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Adapun latar belakang penulis membahas judul ini tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman pada tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Bukittinggi, berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhan suatu hukuman. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Lapangan (field research) yaitu penulis mengumpulkan data yang diperlukan Langsung dari Pengadilan Negeri Bukittinggi, sedangkan untuk menentukan kerangka teoritis, penulis menggunakan study kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data melalui pustaka dengan cara mempelajari literatur bacaan dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa dalam putusan nomor 85/ Pid.B/2020/PN Bkt Putusan Hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang berlatar belakang bahwa Hakim hanya melihat seperti apa dan bagaimana cara membuktikan (keterangan saksi) oleh Jaksa Penuntut Umum dan keterangan dari Terdakwa di Pengadilan dari situlah Hakim memperoleh pertimbangan dan kenyakinan. Dalam hukum pidana Islam, Tindak pidana penganiayaan yang penulis angkat dikenakan dengan hukuman Ta’zir.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “analisis yuridis normatif putusan nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbb Tentang tindak pidana persetubuhan anak dengan anak menurut hukum posistif dan fiqh jinayah”. (Suatu studi perbandingan) yang disusun oleh Ismail Hasan NIM 1419026 pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini mengakaji tentang bagaimana ketentuan dalam perkara kasus yang di putuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbb tentang “Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, Yang bertempat di Padang Baru, Nagari Lubuak Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Metode yang dihunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat Normatif Yuridis. Pada penelitian ini data-data yang bersumber dari Putusan No 16/Pis. Sus-Anak/2021/PN LBB, wawancara dan beberapa data sekunder lainnya akan dianalisa dengan metode analisa data ini peneliti menggunakan cara yaitu analisa data kualitatif. Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam perkara tindak pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbb ia dijatuhi hukuman delapan bulan kurungan penjara dan dua bulan latihan kerja. Sedangkan bila ditinjau dari fiqh Jinayah maka hukumannya didera 100x (seratus kali) dan diasingkan ke luar negeri selama satu tahun.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HHUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 157/Pid.Sus/2021/PN.LBB TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN“ yang disusun oleh Vina Nofeni Yanti dengan NIM 1419042 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri M. DJAMIL. DJAMBEK (UIN) Bukittinggi. Motivasi penulis untuk membahas permasalahan ini adalah dilatar belakangi adanya ketidak efektifan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya tersebut yang mana hukuman yang diberikan tidak sesuia dengan pasal yang diberikan kepadanya, selain itu hukuman yang diberikan kepada terdakwa pun lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan susila yang dilakukannya. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian normatif. Yang mana menggunakan metode kualitatif atau penelitian lapangan, dalam pengumpulan data penelis menggunakan data primer yaitu wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengetahui kasus kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya pada putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN.Lbb sedangkan data sekundernya didapatkan dari studi pustaka. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya antara lain: fakta-fakta yang ditemui dalam persidangan, apakah unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa telah dipenuhi, terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan adanya keyakinan dari hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah, apakah terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa, dan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang dapat memberatkan ataupun yang dapat meringankan terdakwa.