Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.
<p> <span style="color: rgb(3, 3, 3); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 14px; letter-spacing: 0.2px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(249, 249, 249);">Jual beli pada dasarnya hukumnya adalah halal dan mubah. Tapi, ada beberapa prinsip jual beli yang haram untuk dilakukan seorang muslim. Berikut penjelasannya.</span></p>
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran pembiayaan perdagangan berbasis akad syariah (Mudharabah) yang disalurkan oleh PT BPRS Guguak Mas Makmur terhadap tingkat ketahanan ekonomi nasabah pedagang di Kecamatan Guguak VIII Koto, Kabupaten Lima Puluh Kota. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus riset lapangan (field research), informan penelitian ditentukan secara purposive sampling yang terdiri atas jajaran audit internal BPRS dan para nasabah pedagang penerima pembiayaan. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi operasional usaha, serta studi dokumentasi laporan keuangan. Analisis data menerapkan model interaktif Miles dan Huberman dengan pengujian keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan perdagangan skala Rp20.000.000 hingga Rp70.000.000 secara efektif berhasil mengatasi keterbatasan modal (capital shortage) dan kapasitas usaha (capacity constraint). Hal ini terbukti dari lompatan pendapatan bersih harian dan bulanan nasabah secara dramatis dari rentang awal Rp3.000.000-Rp8.000.000 per bulan menjadi Rp7.000.000-Rp15.000.000 per bulan pasca-pembiayaan. Dampak pembiayaan terbukti memperkuat ketahanan ekonomi nasabah melalui delapan dimensi holistik: peningkatan profitabilitas usaha, pemenuhan konsumsi dan pendidikan keluarga (falah), pembentukan tabungan dana darurat (emergency buffer), akumulasi aset produktif dan privat, pembenahan tata kelola kas usaha, peningkatan daya adaptasi harga terhadap risiko pasar, kepastian hukum spiritual bebas riba (sharia compliance), serta perluasan inklusi keuangan desa melalui strategi relationship banking.
Skripsi dengan judul “Analisis Peran Dinas Perdagangan Kabupaten Kampar dalam Pengawasan Distribusi Pupuk Subsidi Perspektif Ekonomi Islam” disusun oleh Dimas Prasetyo, NIM 3222063. Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis peran Dinas Perdagangan Kabupaten Kampar dalam pengawasan distribusi pupuk subsidi serta menganalisis pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk subsidi ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada bagaimana peran Dinas Perdagangan Kabupaten Kampar sebagai regulator, pengawas, koordinator, dan evaluator dalam menjamin distribusi pupuk subsidi agar tepat sasaran, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kampar serta pihak-pihak yang terkait dengan distribusi pupuk subsidi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Kampar telah melaksanakan perannya dalam pengawasan distribusi pupuk subsidi melalui kegiatan pemantauan distribusi, koordinasi dengan instansi terkait, pengawasan harga eceran tertinggi (HET), Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, serta potensi ketidaksesuaian distribusi pupuk subsidi di lapangan, dalam perspektif ekonomi Islam, pengawasan distribusi pupuk subsidi yang dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Kampar telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), khalifah dan hisbah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga hak masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan petani.
Skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang pengelolaan aset milik daerah Menurut perspektif Siyasah Tanfiziyah", yang ditulis oleh Nanda Rahmat Hidayat, NIM 1321036, Program Studı Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Penelitian ini di latarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan aset milik daerah sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan aset di daerah yang berpotensi menghambat optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, karena berkaitan langsung dengan optimalisası kekayaan daerah demi kepentingan masyarakat. Penelitian int bertujuan untuk menganalisis implementası Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Daerah serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfiziyah Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum empiris dengan sumber Data Primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Pit Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD), Sekretaris Daerah, Kepala Sub Bagian Umum (BPKPD) serta pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset. Sementara itu, Data Sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, literatur ilmiah, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2017 telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga pengawasan dan pengendalian aset dacrah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, di antaranya keterbatasan pendanaan yang berdampak pada kurang optimalnya pemeliharaan dan pengamanan aset, serta kendala komunikasi dan koordinasi antar-OPD yang menyebabkan terhambatnya sinkronisasi data dan pelaporan aset. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam penatausahaan dan pembaruan data inventaris yang belum sepenuhnya tertib dan terintegrasi Dalam perspektif sıyasah tanfiziyah menegaskan bahwa penguasa atau pemerintah berkewajiban merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan demi tercapainya kemaslahatan umat, sehingga setiap kendala dalam implementasi harus diatasi melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi anggaran. Dengan demikian, implementasi Peraturan Daerah kota pariaman Nomor 14 Tahun 2017 ini perlu terus disempurnakan agar selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan nilai-nilai syariat islam.
Skripsi ini berjudul “Efektivitas Perda Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok Ditinjuau dari Siyasah Dusturiyyah”, yang ditulis oleh Mhd Zia Maulana, NIM 1321052, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2026/1447 H. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditetapkannya Perda Kab Agam no 4 tahun 2021 tentang KTR, yang tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok, namun setelah kurang lebih lima (5) tahun diberlakukan pelaksanaan perda tersebut belum berjalan efektif. Dalam teori Siyasah penetatapan suatu aturan dikaji dalam Siyasah Dusturiyyah. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri efektivitas perda kab Agam no 4 tahun 2021 dengan teori-teori atau prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyyah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu; bagaimana efektivitas perda kab Agam no 4 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok, dan bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyyah dalam hal kebijakan perda kab agam no 4 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas perda kab Agam no 4 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok serta meninjau kesesuaiannya dengan Siyasah Dusturiyyah. Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian yang bersifat lapangan (field research) dengan data utama yang digunakan berasal dari informan-informan penelitian yang ada di daerah atau tempat penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder data primer dalam penelitian ini adalah dokumen perda Kab Agam no 4 tahun 2021, sedangkan data sekunder, penulis temukan dalam wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan perda kab Agam no 4 tahun 2021. Adapun teknik analisa data, penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut: Pertama, Efektivitas Perda Kab Agam No 4 Tahun 2021 tentang KTR belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pengambat, antara lain dari aspek substansi hukum yang belum sepenuhnya belum jelas dikarenakan Perbup sebagai peraturan yang mendukung belum ada, keterbatasan jumlah personil Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penegakan, serta faktor masyarakat, khususnya masih adanya pembiaran terhadap perilaku merokok pada usia dini. Kedua, Ditinjau dari siyasah dusturiyyah, Perda Kab Agam No 4 Tahun 2021 tentang KTR pada dasarnya telah memuat prinsip-prinsip yang sejalan dengan siyasah dusturiyyah, seperti prinsip keadilan, persamaan dihapadan hukum, musyawarah, kemaslahatan umum, serta upaya mengajak dan mencegah dalam melindungi kesehatan dan ketertiban umum. Namun demikian, kesesuaian secara normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang maksimal di lapangan.
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 23/Pid.Sus/2022/PNBkt)” yang di tulis oleh Muhammad Ridwan, NIM 1421010, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djambil Djambek Bukittinggi. Setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan memberatkan majelis hakim memutuskan terdakwa yakni melakukan perdagangan orang dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan denda sebanyak Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan. Sedangkan jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yakni pasal Pasal 88 Jo pasal 76I UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang mana jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Dalam analisis hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang termasuk kedalam tindak pidana kategori jarimah ta’zir dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi jarimah yang disebutkan secara jelas dalam Alquran dan Hadis. Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana diserahkan kepada ulil amri dengan memperhatikan akibat yang ditimbukan pengutamaan tujuan hukum Islam, dan dengan pertimbangan akal sehat agar kemaslahatan umat dapat terwujud. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian pustaka (library research), pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan peraturan perundangundangan dan pendekatan kasus. Terkait pengumpulan data penelitian ini adalah dengan data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini adalah Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/Pn Bkt dan data sekunder adalah data yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, literatur dan media online, yang berkaitan dengan penelitian. Kepada para Hakim diharapkan lebih mempertimbangakan kembali mengenai hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, karena salah satu tujuan diundangkannya Undangundang tersebut yakni agar pelaku tindak pidana perdagangan orang jera atas apa yang telah diperbuatnya. Dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang yang ada, maka akan memberikan rasa keadilan dan pencegahan orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa.
Skripsi ini disusun oleh Nola Febriani dengan NIM 4621037, dari Program Studi Sosiologi Agama di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Judul skripsi ini adalah “Peran Tradisi Tepung Tawar Dalam Membangun Perdamaian Pada Masyarakat Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Muratara”. Suatu tradisi memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya suatu kelompok, dan seringkali menyimpan nilai-nilai sosial yang mendalam. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), adalah Tepung Tawar. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari upacara adat, tetapi juga berperan signifikan dalam menjaga keharmonisan dan menciptakan perdamaian di antara warganya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tradisi Tepung Tawar berkontribusi terhadap pembentukan perdamaian sosial di komunitas Muara Rupit. Metode yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, yang mencakup pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumentasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tepung Tawar berfungsi sebagai alat rekonsiliasi dan pemersatu dalam berbagai kondisi sosial, seperti penyelesaian konflik, pernikahan, dan kedatangan tamu. Nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi ini, seperti rasa hormat, kesakralan, dan kebersamaan, berperan dalam memperkuat interaksi sosial serta mendukung proses perdamaian yang bersumber dari kearifan lokal. Oleh karena itu, tradisi Tepung Tawar bukan sekadar warisan budaya, melainkan juga merupakan alat yang sangat penting dalam menciptakan dan mempertahankan perdamaian di dalam masyarakat.
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Perda Kab. Agam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Perspektif Siyasah Dusturiyah”, yang ditulis oleh Raju Sorgani, NIM 1321016, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2025/1447 H. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditetapkannya perda Kabupaten Agam no 2 tahun 2024 yang membahas mengenai Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, yang tujuannya untuk mengelola air limbah, berdasarkan data yang diperoleh melalui indeks kualitas air tanah tahunan, diketahui bahwa kab Agam termasuk kabupaten yang kualitas airnya bagus. Hanya saja pengelolaan air limbah belum ditangani dengan baik. Dalam teori Siyasah penetatapan suatu aturan dikaji dalam Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri kesesuaian penetapan perda kab Agam no 2 tahun 2024 dengan teori-teori atau prinsip-prinsip siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian studi kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif, Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer dalam penelitian ini adalah dokumen perda Kab Agam no 2 rahun 2024, sedangkan data sekunder yang penulis temukan dalam kitab/buku, jurnal, dan artikel. Adapun teknikanalisa data, penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut: Pertama, Kronologis pembentukan perda kab Agam nomor 2 tahun 2024. Berdasarkan survei, pengelolaan limbah di Kabupaten Agam masih belum tertata dengan baik, di mana sebagian besar limbah rumah tangga dibuang ke drainase atau sungai. Untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan, Bupati dan DPRD sepakat menyusun dan menandatangani Perda sebagai langkah strategis guna mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kedua, kesesuaian perda kab Agam nomor 2 tahun 2024 dengan lingkungan kab Agam. Keberadaan perda ini sangat sesuai dengan lingkungan kabupaten Agam karena memberikan dampak positif dan manfaat jangka panjang dalam menjaga serta meningkatkan kualitas air di masa mendatang. Ketiga, Tinjauan Siyasah dusturiah mengenai perda kabupaten Agam nomor 2 tahun 2024. Jika dikaitkan dengan siyasah Dusturiyah terdapat kesesuaian, karena perda ini sudah mengkomudir prinsip siyasah dusturiyah terutama dalam prinsip keadilan dan maslahah.
Skripsi ini berjudul “Peran Pemerintah Nagari Lasi Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah”, yang ditulis oleh Suci Febriana Sari, NIM 1321045, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya realitas pengelolaan pasar tradisional di Nagari Lasi yang menghadapi berbagai persoalan seperti penataan parkir yang tidak tertata, kebersihan pasar yang kurang terjaga, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta lemahnya pengawasan aktivitas pasar oleh pihak pemerintah nagari. Kondisi ini berdampak pada ketertiban, kenyamanan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di pasar tradisional Nagari Lasi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengetahui secara utuh bagaimana peran pemerintah Nagari Lasi dalam mengelola pasar tradisional, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana pengelolaan pasar tradisional tersebut ditinjau dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah yang dalam fiqh siyasah menekankan fungsi eksekutif pemerintah dalam mengatur kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Lasi, Ketua Pengelola Pasar, Serta pedagang dan pengunjung pasar tradisional Nagari Lasi. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen kebijakan, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, serta literatur siyasah tanfidziyah. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, induktif, dan analisis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditemukan bahwa peran pemerintah Nagari Lasi dalam pengelolaan pasar tradisional masih bersifat umum dan belum optimal, terutama dalam aspek pengawasan, penataan fasilitas, dan penyusunan regulasi yang lebih rinci. Dalam tinjauan siyasah tanfidziyah, pengelolaan pasar tradisional Nagari Lasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip maslahah dan perlindungan hak masyarakat, sehingga diperlukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terencana dan terukur agar pengelolaan pasar tradisional dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Skripsi ini berjudul "Persepsi Pedagang Pakaian Bekas Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 51/M DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Pasar Putih Kota Bukittinggi Menurut Pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah, yang ditulis oleh Nadia Gustria Hanafi, NIM 1321.008. Program Studı Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M.DAG/PER/7/2015 yang membahas mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas. Jika dilihat dari daerah yang berada di Sumatera Barat terdapat pasar khusus yang menjual pakaian bekas bernama Pasar Putih di Kota Bukittinggi. Pasar Putih merupakan pasar yang berfokus menjual pakaian bekas, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan terdapat larangan bagi pedagang untuk menjual pakatan bekas Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Persepsi Pedagang Pakaian Bekas Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Bukittinggi dan untuk mengetahui pandangan Siyasah Tanfidziyah tentang persepsi pedagang pakaian bekas menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan merupakan studi penelitian yang dilakukan secara langsung di lingkungan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentas. Kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga mendapat kesimpulan Hasil penelitian ini, persepsi pedagang mengenai Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M.Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakajan Bekas di Pasar Putih memiliki persepsi positif dan negatif. Persepsi positif pedagang dengan adanya aturan tersebut dapat melindungi industri tekstil lokal, dan berdampak baik bagi konsumen. Persepsi negatif dengan adanya aturan tersebut dapat menimbulkan beberapa dampak buruk seperti para pedagang kehilangan pekerjaan, dan menurunkan industri tekstil lokal. Dalam pandangan fiqh styasah tanfidziyah aturan ini memiliki tujuan yang baik seperti dapat menjaga kemashlahatan umat, dan mensejahterakan masyarakat, Akan tetapi, apabila peraturan ini mengakomodir kepentingan pedagang dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi pedagang maka kemungkinan besar peraturan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat dipatuhi oleh pedagang. Persepsi pedagang terhadap peraturan ini dapat menimbulkan efek negatif terhadap usaha mereka, seyogyanya peraturan yang baik harus lebih mengedepankan prinsip-prinsip Islam terlebih dahulu. Kata Kunci: Peraturan Menteri Perdagangan, Pedagang, Pasar Putih, Pakaian Bekas, dan Fiqh Siyasah Tanfidziyah
Skripsi ini ditulis oleh Nur Azizah, Nim 1320054, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi, skripsi ini berjudul “Efektivitas Penegakan Perda Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah ( Studi Kasus Terhadap Payung Ceper di Pantai Kata Kota Pariaman)”, Penegakan peraturan daerah (Perda) tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan, yang bertujuan menciptakan lingkungan aman dan nyaman, kerap menghadapi tantangan implementasi. Di Kota Pariaman, khususnya Pantai Kata, terdapat kekhawatiran serius mengenai efektivitas Perda Nomor 6 Tahun 2006 karena penyalahgunaan "payung ceper" untuk perbuatan asusila, menimbulkan keresahan masyarakat dan mempertanyakan kesadaran hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas penegakan Perda tersebut dalam menanggulangi perbuatan asusila, serta mengkaji pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research) dan metode deskriptif studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci seperti Kepala/Staf Dinas Pariwisata Kota Pariaman, Kepala/Staf Dinas Satpol PP Kota Pariaman, pedagang, pengunjung Pantai Kata, dan petugas/penjaga pantai. Observasi langsung di lapangan dan studi dokumentasi juga dilakukan untuk mengumpulkan data. Penegakan Perda Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) untuk menanggulangi perbuatan asusila di Pantai Kata telah rutin dilakukan oleh Satpol PP, didukung Perda Nomor 10 Tahun 2018 dan Perda Nomor 10 Tahun 2013, dengan fokus pada patroli, penindakan, sanksi, serta pembinaan. Namun, efektivitasnya masih belum optimal karena keterbatasan personel, ketiadaan SOP formal, dan lonjakan kasus pasca-pandemi. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum meliputi inkonsistensi dan ketidakpastian substansi hukum, keterbatasan personel penegak hukum dan koordinasi yang kurang memadai, kurangnya sarana dan fasilitas, tingkat kesadaran masyarakat yang bervariasi, serta tantangan dalam mengintegrasikan nilai budaya akibat modernisasi. Meskipun upaya penegakan dilakukan, faktor-faktor penghambat ini menyebabkan efektivitas belum mencapai potensi maksimal. Dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, efektivitas penegakan Perda K3 belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar (kewajiban pemerintah menjaga moralitas), uqubat (sanksi), kemaslahatan (kesejahteraan umum), musyawarah, dan fardhu kifayah (tanggung jawab kolektif masyarakat). Hal ini disebabkan oleh inkonsistensi hukum, keterbatasan personel dan koordinasi, kurangnya sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pergeseran nilai budaya. Untuk mencapai tujuan Perda secara optimal, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, sosialisasi inovatif, serta penguatan sinergi antar instansi dan partisipasi aktif masyarakat.
Kondisi kehidupan masyarakat Nagari Koto Rantang belum bisa dikatakan masyarakat yang berdaya atau masyarakat yang bisa diberdayakan.Dan masih banyak masyarakat Nagari koto rantang ekonominya yang tergolong rendah, padahal sudah ada Perda untuk mendorong masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya, yaitu Perda No 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah mengapa masyarakat di Nagari Koto rantang belum berdaya padahal sudah ada Perda untuk mendorong Pemberdayaan Masyarakat. Jenis Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif. Sumber pengambilan data dalampenelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sumber data primer yaitu wawancara dan observasi, sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan artikel. Teknik Analisis yang penulis gunakan adalah teknik analisi data kualitatif yaitu memaparkan data tanpa menggunakan pengolahan angka atau hitungan melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tangapan tehadap fakta yang terjadi. Dari hasil penlelitian ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Pertama Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 8 tahun 2021 tentang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari di Nagari Koto Rantang belum Optimal karena tujuan dari Perda ini belum terjalankan sepenuhnya karena banyaknya kendala-kendala di lapangan yang disebabkan oleh Partisipasi masyarakat yang kurang dan adanya lembaga kemasyarakatan untuk penunjang pemberdayaan yang masih tidak aktif dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat dan orang yang ahli dalam mengurus lembaga tersebut. Kedua Dalam Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Implementasi ini tidak terjalankannya prinsip dari fikih siyasah yaitu prinsip ketaatan kepada pemimpin, yang ditandai dengan kurangnya partisipasi masyarakat untuk program yang diberikan pemerintah untuk kemajuan dalam ekonomi dan kehidupannnya.
Skripsi ini berjudul “Peran Pemerintah Nagari Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Padang Luar Berdasarkan Perda Kabupaten Agam No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” yang disusun oleh Aulia Rahmah NIM 1321058, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini disusun berdasarkan permasalahan umum yang sering muncul di pasar tradisional Padang Luar, yaitu permasalahan pengelolaan pasar yang terkait dengan kebersihan serta sarana dan prasarana pendukung pasar. Masalah ini dibahas dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Agam. Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana peran Pemerintah nagari dalam pengelolaan pasar tradisional Padang Luar berdasarkan Perda Kabupaten Agam nomor 1 tahun 2014 dan bagaimana perspektif figih siyasah dalam peran pemerintah nagari Padang Luar dalam pengelolaan pasar Padang Luar berdasarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (normative empiris), yaitu sebuah penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian Pustaka (library research). Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, yaitu diperoleh dari hasil observasi dan hasil wawancara. Adapun sumber data sekunder yang dapat diperoleh dari Perda Kabupaten Agam No 1 Tahun 2014 serta melalui studi kepustakaan seperti al-Qur’an dan hadis serta buku-buku mengenai teori yang besangkutan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menjalankan Perda Kabupaten Agam nomor 1 tahun 2014 dalam mengawasi serta mengelola pasar tradisional Padang Luar, Serta membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan pasar tradisional Padang Luar. Akan tetapi dalam hal ini pengelola pasar kurang mampu dalam hal mengelolan kebersihan serta kurang tegas terhadap pengelolaan dalam memberi saksi bagi para pedagang yang pasif dalam hal kebersihan pasar. sehingga hal ini tidak memberi efek jera terhadap para pedagang yang membuang sampah sembarangan. Adapun mengenai program pengelolaan pasar yang dilakukan oleh pemerintah nagari masih berdasarkan aturan yang berlaku serta berdasarkan kemaslahatan bersama, hal ini tentu sejalan dengan fiqh siyasah dusturiyah.
Skripsi ini berjudul “Implementasi Pasal 1666 Undang-undang Hukum Perdata Tentang Hibah Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Nagari Pakan Sinayan Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Wisata Sajuta Janjang)” yang disusun oleh Syariful Syawal NIM 1320064 Mahasiswa Jurusan S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah di Universitas Ekonomi Islam (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang penelitian ini adanya praktik hibah tanah untuk kepentingan umum yaitu pembuatan wisata sajuta janjang di Nagari Pakan Sinayan. Akan tetapi, hibah yang sudah dilaksanakan hanya dicatatkan dalam suatu surat keterangan hibah oleh pihak pemerintah desa. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah yang ada, dimana seharusnya dibuatkan akta hibah di Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun yang terjadi hanya dibuatkan surat keterangan hibah dari pemerintah desa saja. Padahal, di sekitar wilayah Nagari Pakan Sinayan sudah ada beberapa PPAT, maupun PPAT Sementara. Hal ini dikarenakan menurut masyarakat biayanya tidak murah, prosesnya yang cukup rumit, dan ketidaktahuan masyarakat akan informasi yang jelas dan benar Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi lapangan .Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ialah orang-orang yang menghibahkan tanah dan saksi proses penghibahan tanah tersebut. Data yang sudah dikumpulkan akan di analisis melalui tahapan-tahapan seperti reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hibah tanah, warga Pakan Sinayan sudah memenuhi unsur-unsur hibah dalam Pasal 1666 ayat 1 KUHPerdata yaitu : pertama, orang yang menghibahkan tanah, terdapat 20 orang yang menghibahkan tanah untuk objek wisata Sajuta Janjang. Kedua, objek perjanjian hibah, disini warga Pakan Sinayan menghibahkan tanahnya sebanyak dua sampai empat meter dari tanah perkebunannya. Ketiga, hibah tidak boleh ditarik kembali, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan tidak ada warga yang menarik kembali tanah yang sudah di hibahkan. Pada praktik hibah tanah ini, bukti peralihan hak atas tanah yang hanya dituangkan dalam bentuk surat keterangan hibah yang dibuat oleh pihak pemerintah desa saja. Jadi, tidak sampai dilakukan akad dihadapan serta dibuatkan akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT). Surat pernyataan penghibahan tanah ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk pembuatan sertifikat tanah di BPN, dan sertifikat akan keluar atas nama PEMDA. Dalam fiqih siyasah idariyah, administrasi hibah diatur untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan secara transparan, sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat Pakan Sinayan sudah melakukan hibah tanah dengan transparan yaitu adanya surat penyataan hibah tanah yang dibuatkan pemerintah desa dan saksi dalam proses hibah tanah tersebut.
Melati Idaman Hati. Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dibawah bimbingan Ibu Tartila Devy SE., M.Ak dengan Judul Pengaruh Kurs dan Inflasi Terhadap Perdagangan Internasional di Sumatera Barat Tahun 1992-2022. Kurs dan Inflasi diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Perdagangan Internasional di Sumatera Barat Tahun 1992-2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kurs dan Inflasi terhadap Perdagangan Internasional di Sumatera Barat Tahun1992-2022. Metode pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data terkait Kurs, Inflasi dan Perdagangan Internasional di Sumatera Barat pada tahun 1992-2022 dengan data tahunan. Kemudian dilakukan metode alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Regresi Linear Berganda dengan uji model (Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas, Uji Normalitas Uji Heteroskedastisitas) dan uji hipotesis yaitu Uji Parsial (uji-t) dan Uji Simultan (uji-f), Uji Koefisien Determinasi (𝑅2). Untuk menganalisis menggunakan software SPSS.landasan teori yang digunakan adalah ekonomi makro dan ekonomi publik. Hasil peneltian ini menjelaskan terkait Kurs (X1) terhadap perdagangan internasional (Y) memiliki pengaruh yang signifikan sebesar Sig.0,000 α 0,05 hal ini Kemudian terkait Inflasi (X2) terhadap perdagangan internasional (Y) tidak memiliki pengaruh yang signifikan tsebesar Sig. 0.228 > α 0.05. Secara simultan variabel independen pada peneltian ini berpengaruh signifkan terhadap perdagangan internasional di Sumatera Barat tahun 1992-2022 diperoleh Sig. 0.000 α 0.05. Diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.476 yang berarti kontribusi Kurs (X1) dan Inflasi (X2) terhadap Perdagangan Internasional (Y) di Sumatera Barat tahun 1992-2022 yaitu 47% sedangkan sisanya 52,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.
ABSTRAK Skripsi yang berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Bukittinggi DiTinjau Dari Fiqih Siyasah Dusturiyah” ini ditulis oleh Ghifari Ibnu Elbazs, NIM 1319074, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatabelakangi karena adanya permasalahan mengenai parkir yang sesuai dengan pengaturannya dengan lokasi yang sudah ditentukan. Kondisi ini tidak menimbulkan gangguan bagi pengguna fasilitas umum lainnya, dan bahkan dapat memberikan masukan bagi pendapatan daerah sekaligus terbukanya lapangan kerja bagi juru parkir. parkir yang terjadi di sembarang tempat. Kondisi ini dapat mengganggu banyak orang. Mengganggu kelancaran lalu lintas, mengganggu kenyamanan aktifitas orang lain dalam menjalankan aktifitas usaha, menimbulkan pungutan liar, dan lain sebagainya. Ada plus minus dari adanya fenomena parkir liar. Satu sisi memang bisa saja mengganggu aktifitas orang lain dan dapat juga merugikan pihak yang lahannya dipakai untuk parkir liar tersebut. Namun di lain pihak dapat memberikan peluang pendapatan bagi orang yang mengurus perparkiran tersebut, dan juga menciptakan keteraturan karena adanya yang melakukan pengaturan terhadap kendaraan yang diparkir sehingga penempatan kendaraan tidak berserakan yang berakibat juga mengganggu orang lain. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang adanya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Bukittinggi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Untuk memperoleh data penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang yang dapat dijadikan sebagai informan serta penulis juga melakukan observasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara dengan bagian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beserta Staff, Kepala Dishub Kota Bukittinggi beserta seluruh staff, dan Para Juru Parkir yang ada di Kota Bukittinggi. Selanjutnya, data sekunder yang didapat oleh penulis yaitu berupa buku-buku yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti oleh penulis didalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan terhadap Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2011 jo Perda no 7 tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum kota Bukittinggi sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal. Dilihat dari data, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan terhadap para pelanggar Perda tersebut khususnya kepada para oknum juru parkir liar di seputaran jalanan umum Kota Bukittinggi tersebut. Hal tersebut disebabkan lemahnya pengawasan terhadap oknum dan juga tidak jelasnya regulasi terhadap retribusi parkir tersebut, dilihat dari Perda yang tidak berlaku lagi dan diganti dengan yang mana didalamnya hanya terdapat 1 pasal tentang retribusi parkir. Dan juga kurang tegasnya sanksi yang di berikan.
Skripsi yang berjudul “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin”yang disusun oleh Fajar Rezki, NIM 1120.121 Program Studi Hukum Keluarga Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena dalam pandangan islam, hak keperdataan seorang anak luar kawin atau anak tidak sah hanya disandarkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Akan tetapi setelah diputuskannya putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 maka telah memberikan potensi hak-hak keperdataan anak luar kawin disandarkan juga kepada ayah biologisnya. Setelah diputuskan putusan ini, maka banyak terjadi pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat, dikarenakan putusan ini ditakutkan menjadi suatu alasan merajalelanya perkawinan sirri dan terjadinya pengesahan nasab anak zina yang berbanding terbalik dengan hukum islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU/VIII/2010 terhadap hak anak luar kawin dengan ayah biologisnya dilihat dari sudut pandang Maslahah Mursalah. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan data utama yang digunakan adalah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kemudian penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui literatur kepustakaan dan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 ini hanya berdampak pada perlindungan dan pengakuan terhadap seorang anak. hal ini bertujuan agar anak sah dan anak tidak sah sama kedudukannya didepan hukum tanpa adanya diskriminasi terhadap mereka seperti yang telah dijelaskan didalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian terkait dengan hak perwalian dan hak kewarisan maka harus ada hubungan nasab yang jelas antara seorang anak dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, permasalahan ini hanya sebatas urgensi Tahsiniyyah dengan Maslahah yang Zhanniyyah dan putusan ini belum memenuhi kriteria sebagaimana kehujjahan Maslahah Mursalah.
Skripsi ini yang berjudul “Implementasi Perda Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 37 Ayat 1 Tentang Larangan Bagi Siswa Berada Diluar Kelas atau Sekolah Pada Jam Sekolah Kecuali Dengan Izin Kepala Sekolah Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus SMA Negeri 1 Sungai Pua)”. Skripsi ini ditulis oleh Salsabila Fadila Putri, NIM 1320005, Program Dtudi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech Djamil Djambek Bukittinggi 1445H/2024M. Pembahasan dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya PERDA Kabupaten Agam yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum, di dalamnya terdapat pengaturan mengenai larangan bagi siswa untuk membolos namun sampai sekarang masih adanya siswa siswa yang melanggar aturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui Implementasi Perda Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 37 Ayat 1 Tentang Larangan Bagi Siswa Berada Diluar Kelas atau Sekolah Pada Jam Sekolah Kecuali Dengan Izin Kepala Sekolah Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang mana dari penelitian ini penulis akan memperoleh data berdasarkan hasil wawancara dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan mencatat hasil penelitian secara jelas sesuai dengan fakta dilapangan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. PERDA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 37 Ayat 1 Tentang Larangan Bagi Siswa Berada Diluar Kelas atau Sekolah Pada Jam Sekolah Kecuali Dengan Izin Kepala Sekolah sejalan dengan konsep fiqh siyasah yakni mencapai kemaslahatan. Dilihat dari pandangan Siyasah Tanfidziyah diberlakukan dan diterapkan peraturan daerah bernuansa syariah berdasarkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar yang mana prinsip tersebut merupakan perintah untuk menegakkan yang benar dan melarang yang salah, sehingga umat islam dapat melaksanakan perintah agama.
Pembahasan dalam esai ini disertai dengan PERDA Kota Bukittinggi yang membahas peraturan umum; didalamnya terdapat ketentuan mengenai kos, namun banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana masyarakat tersebut dapat melaksanakan PERDA tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan PERDA Kota Bukittinggi No. 3 Tahun 2015 Pasal 32 tentang renovasi gedung sekolah dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian lapangan, yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian, adalah jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menampilkan hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dijelaskan dengan fakta pendukung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data: primer dan kedua. Penulis menyimpulkan bahwa memang ada kebakaran yang terjadi di ruang atas keraton berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Sementara itu penulis juga menemukan kasus diantaranya masih adanya pemilik rumah kos yang tidak melaporkan nama atau data penghuni kos kepada RT, dalam hal ini PERDA No 3 tahun 2015 pasal 32 tentang penertiban rumah kos dinyatakan tidak efektif, karena beberapa macam faktor, diantaranya sarana dan prasarana yang tidak mampu dan tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Dengan konsep siyasah dalam fiqh yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, PERDA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang ketentraman dan Permohonan umum Pasal 32 tentang peenrtiban rumah kos. Ini berarti dengan perda tentang ketentraman dan persetujuan umum di kota Bukittinggi, seperti unsur siyasah dusturiyah, sebuah bagian dari fiqh siyasah yang membahas atau mengkaji tentang politik peraturan-undangan.
Abstrak Skripsi ini berjudul “Upaya Pemerintah Kota Bukittinggi Dalam Meningkatkan Kesadaran Sosial Kalangan Pemuda Berdasarkan Perda No 9 Tahun 2019 Perspektif Fiqh Siyasah” yang disusun oleh Nur Anggraini, Nim 1319101, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2023 M/1445 H. Motivasi penulis untuk mengangkat permasalahan ini karena dilatarbelakangi oleh tidak adanya kegiatan pengembangan kepemudaan yang dilakukan di Kelurahan Puhun Pintu Kabun, serta kurangnya pastisipasi pemuda dan masyarakat dalam kegiatan kepemudaan yang menyebabkan kurangnya kesadaran sosial pemuda di masyarakat di Kelurah an Puhun Pintu Kabun. Seharusnya hal ini bisa dijadikan alasan pembuatan program bagi pemerintah seperti yang tercantum dalam Perda No 9 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, tetapi pada kenyataannya hal itu tidak dilakukan. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah 1) Bagaimana upaya dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran sosial pemuda di Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kota Bukittinggi? (2) Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap upaya meningkatkan kesadaran pemuda berdasarkan Perda No 9 Tahun 2019 tentang Kepemudaan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dngan cara observasi langsung ke lapangan,wawancara dan dokumentasi. Sumber datanya berasal dari wawancara dengan Ketua Pemuda, Sekretaris Lurah Puhun Pintu Kabun, pemuda dan masyarakat di Kelurahan Puhun Pintu Kabun. Berdasarkan hasil ini diperoleh hasil bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran sosial kalangan pemuda dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah masalah finansial, masalah SDM, dan masalah kekosongan kepengurusan. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Perda No 9 Tahun 2019 ini tidak dilaksanakan oleh yang berkewajiban melaksanakannya. Fiqh Siyasah Dusturiyah menjelaskan bahwa hukum yang sudah dibuat oleh pemimpin harus dijalankan dan harus memberikan maslahat yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat
