IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ASET MILIK DAERAH MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH
Skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang pengelolaan aset milik daerah Menurut perspektif Siyasah Tanfiziyah", yang ditulis oleh Nanda Rahmat Hidayat, NIM 1321036, Program Studı Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Penelitian ini di latarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan aset milik daerah sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan aset di daerah yang berpotensi menghambat optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, karena berkaitan langsung dengan optimalisası kekayaan daerah demi kepentingan masyarakat. Penelitian int bertujuan untuk menganalisis implementası Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Daerah serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfiziyah Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum empiris dengan sumber Data Primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Pit Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD), Sekretaris Daerah, Kepala Sub Bagian Umum (BPKPD) serta pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset. Sementara itu, Data Sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, literatur ilmiah, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2017 telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga pengawasan dan pengendalian aset dacrah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, di antaranya keterbatasan pendanaan yang berdampak pada kurang optimalnya pemeliharaan dan pengamanan aset, serta kendala komunikasi dan koordinasi antar-OPD yang menyebabkan terhambatnya sinkronisasi data dan pelaporan aset. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam penatausahaan dan pembaruan data inventaris yang belum sepenuhnya tertib dan terintegrasi Dalam perspektif sıyasah tanfiziyah menegaskan bahwa penguasa atau pemerintah berkewajiban merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan demi tercapainya kemaslahatan umat, sehingga setiap kendala dalam implementasi harus diatasi melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi anggaran. Dengan demikian, implementasi Peraturan Daerah kota pariaman Nomor 14 Tahun 2017 ini perlu terus disempurnakan agar selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan nilai-nilai syariat islam.