Abstrak
Abstrak Skripsi ini berjudul “Upaya Pemerintah Kota Bukittinggi Dalam Meningkatkan Kesadaran Sosial Kalangan Pemuda Berdasarkan Perda No 9 Tahun 2019 Perspektif Fiqh Siyasah” yang disusun oleh Nur Anggraini, Nim 1319101, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2023 M/1445 H. Motivasi penulis untuk mengangkat permasalahan ini karena dilatarbelakangi oleh tidak adanya kegiatan pengembangan kepemudaan yang dilakukan di Kelurahan Puhun Pintu Kabun, serta kurangnya pastisipasi pemuda dan masyarakat dalam kegiatan kepemudaan yang menyebabkan kurangnya kesadaran sosial pemuda di masyarakat di Kelurah an Puhun Pintu Kabun. Seharusnya hal ini bisa dijadikan alasan pembuatan program bagi pemerintah seperti yang tercantum dalam Perda No 9 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, tetapi pada kenyataannya hal itu tidak dilakukan. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah 1) Bagaimana upaya dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran sosial pemuda di Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kota Bukittinggi? (2) Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap upaya meningkatkan kesadaran pemuda berdasarkan Perda No 9 Tahun 2019 tentang Kepemudaan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dngan cara observasi langsung ke lapangan,wawancara dan dokumentasi. Sumber datanya berasal dari wawancara dengan Ketua Pemuda, Sekretaris Lurah Puhun Pintu Kabun, pemuda dan masyarakat di Kelurahan Puhun Pintu Kabun. Berdasarkan hasil ini diperoleh hasil bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran sosial kalangan pemuda dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah masalah finansial, masalah SDM, dan masalah kekosongan kepengurusan. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Perda No 9 Tahun 2019 ini tidak dilaksanakan oleh yang berkewajiban melaksanakannya. Fiqh Siyasah Dusturiyah menjelaskan bahwa hukum yang sudah dibuat oleh pemimpin harus dijalankan dan harus memberikan maslahat yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat