Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

PUTRA

508 karya publik ditemukan.

2026: 552025: 592024: 492023: 542022: 412021: 372020: 432019: 452018: 292017: 192016: 242015: 5

IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE DI BUKITTINGGI DITINJAU MENURUT SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kasus Judi Online Di Polresta Bukittinggi)

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE di Bukittinggi Ditinjau Menurut Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Judi online Di Polresta Bukittinggi)” yang ditulis oleh Irfan Perdana Putra, NIM 1320.030, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya kejahatan siber yang berkembang seiring pesatnya pertumbuhan media sosial dan digitalisasi informasi, khususnya kasus perjudian online yang semakin mengkhawatirkan di Kota Bukittinggi. Fenomena ini menunjukkan betapa mudahnya akses terhadap platform daring dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal oleh masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2024 dalam penanggulangan perjudian online di Bukittinggi, serta meninjau pelaksanaannya dari perspektif siyasah tanfidziyah guna mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan hukum positif dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research) untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Bukittinggi ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah. Data dikumpulkan secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di wilayah Kota Bukittinggi, khususnya pada institusi Polresta Bukittinggi sebagai objek utama penelitian. Adapun sumber data terdiri dari data primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari narasumber terkait di lapangan, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian ini, pertama, menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE di Bukittinggi menunjukkan langkah progresif dalam memberantas kejahatan digital, seperti perjudian online, melalui kasus Ahmad Maulidan. Dalam kasus ini polisi mendakwa tersangka dengan pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang ITE jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 303 subs 303 bis kuhpidana Meski penegakan UU ITE telah berjalan, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan SDM, lambannya pemblokiran situs, dan rendahnya literasi digital. Diperlukan pendekatan hukum yang adaptif serta sinergi lintas sektor untuk mengoptimalkan fungsinya dalam menghadapi kejahatan digital. Kedua, ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi UU ITE di Bukittinggi telah mencerminkan adanya komitmen aparat terhadap pelaksanaan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan publik. Hal ini tampak dalam langkah konkret seperti sosialisasi digital, sinergi lintas lembaga, serta penerapan prosedur penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip al-nazhm (tata kelola) dan al-ta‘āwun (kerjasama).

ALASAN PEMAAF PADA UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PELAKU ABORSI DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Alasan Pemaaf Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Aborsi Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam” yang disusun oleh Rengga Saputra dengan Nim 1420022 pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Pidana Islam terhadap kelegalan aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penulis mengangkat masalah ini karena perlunya penambahan pengetahuan atas pandangan kelegalan aborsi di Indonesia ditinjau dari hukum Pidana Islam, untuk melihat bagaimana keselarasan keduanya dalam konteks perlindungan perempuan, kesehatan reproduksi, dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan aborsi menurut hukum Pidana Islam dan hukum positif Indonesia serta bagaimana pandangan hukum Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative (legal research) dengan metode studi pustaka. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu literatur utama yang relevan dengan tema, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Ketentuan Hukum Pidana Islam. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi lain, termasuk buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbandingan antara kedua sistem hukum. Dalam hukum positif aborsi diatur secara ketat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi hanya diperbolehkan dalam dua kondisi, yaitu jika ada kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, atau jika kehamilan terjadi akibat perkosaan. Aborsi ini harus dilakukan sebelum usia kehamilan 6 minggu, kecuali dalam keadaan darurat medis. Sementara itu, dalam Hukum Pidana Islam, aborsi pada dasarnya diharamkan karena dianggap sebagai pembunuhan, terutama setelah janin ditiupkan ruh (sekitar usia 120 hari). Namun, ada pengecualian yang membolehkan aborsi jika tujuannya untuk menyelamatkan nyawa ibu yang terancam bahaya. Ulama juga memiliki perbedaan pendapat tentang aborsi sebelum 120 hari; sebagian membolehkannya karena belum ada ruh, sedangkan sebagian lain tetap mengharamkannya karena janin sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Menurut Hukum Pidana Islam, alasan pemaaf dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 berlandaskan prinsip kemaslahatan dan kaidah darurat. Secara umum, Islam mengharamkan aborsi setelah usia kehamilan 120 hari karena janin sudah ditiupkan ruh. Namun, aborsi diperbolehkan jika ada kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 yang membolehkan aborsi karena kedaruratan medis dan perkosaan, dengan prioritas utama pada keselamatan jiwa ibu. Di sisi lain, aborsi diharamkan jika dilakukan hanya untuk menghindari aib atau alasan sosial dan ekonomi. .

Pandangan hukum islam terhadap penundaan aqiqah anak pasca kelahiran yang di laksanakan pada bulan maulid di nagari batagak

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul pandangan hukum islam terhadap penundaan Aqiqah anak pasca kelahiran yang dilaksanakan pada bulan maulid Di Nagari Batagak yang ditulis oleh Dimas Putra Prayuda dengan NIM 1121106 Dari program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) di fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Aqiqah merupakan salah satu syariat Islam yang memiliki kedudukan penting dalam menyambut kelahiran seorang anak, sebagai wujud syukur kepada Allah SWT dan penebusan bagi anak. Pelaksanaannya dianjurkan pada hari ketujuh, keempat belas, atau kedua puluh satu pasca kelahiran. Namun, dalam realitas sosial masyarakat, seringkali ditemukan praktik penundaan Aqiqah karena berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, kesibukan, atau bahkan karena keyakinan tertentu yang mengaitkannya dengan momen khusus. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah penundaan Aqiqah yang kemudian dilaksanakan bertepatan dengan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik penundaan Aqiqah anak dan implikasinya jika dilaksanakan pada bulan Maulid. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu terjun langsug ke lapangan dan dengan data utama yang digunakan berasal dari informan-informan yang membahas tentang Aqiqah, waktu pelaksanaannya, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami pendapat para ulama dari berbagai mazhab terkait dengan hokum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa waktu utama pelaksanaan Aqiqah adalah pada hari ketujuh. Penundaannya diperbolehkan jika terdapat udzur syar'i, namun tidak disarankan tanpa alasan yang kuat karena dapat menghilangkan kesempurnaan sunnah. Meskipun demikian, Aqiqah yang ditunda tetap sah dan mendapatkan pahala, meskipun pahalanya mungkin tidak sesempurna jika dilaksanakan pada waktunya. Terkait pelaksanaan Aqiqah pada bulan Maulid, tidak ditemukan dalil syar'i secara khusus yang melarang atau menganjurkan penggabungan kedua momen tersebut. Penyelenggaraan Aqiqah pada bulan Maulid dapat dilihat sebagai upaya mengambil berkah dari momen kelahiran Nabi SAW, namun bukan sebagai syarat sahnya atau keharusan. Hukumnya kembali kepada niat dan tujuan pelaksanaannya. Selama tidak diyakini sebagai keharusan atau syarat sah, serta tidak bertentangan dengan syariat, maka hal tersebut diperbolehkan. Oleh karena itu, penundaan Aqiqah dan pelaksanaannya pada bulan Maulid adalah mubah, dengan catatan tetap memenuhi rukun dan syarat Aqiqah sesuai syariat Islam. Adapun sapi sebagai hewan Aqiqah tidak sesuai dengan sunnah nabi

Pemahaman Penghulu di KUA Payakumbuh Terhadap Maslahah Larangan Menikah Bagi Suami Dalam Masa Iddah Istri

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Tesis ini berjudul “Pemahaman Penghulu KUA (Kantor Urusan Agama) di kota Payakumbuh, terhadap Maslahah Larangan Menikah Suami dalam Masa Iddah Istri”oleh Yopi Syah Putra, mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Tesis ini mengungkap maslahah larangangan menikah bagi suami dalam masa iddah istri. Sedangkan disisi lain, terlihat bahwa keharusan suami beriddah tidak pernah disyari’atkan dalam Islam atau dalam pembahasan kitab fiqih manapun. Namun ketentuan yang ada di Indonesia, khususnya dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam perkawinan suami dalam masa iddah istri tidak diperbolehkan. Maka ini sangat menarik untuk dikaji. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana penerapan pernikahan suami dalam masa iddah istri pada KUA di kota Payakumbuh dan bagaimana pemahaman penghulu di KUA kota Payakumbuh terhadap maslahah hal tersebut. Penelitian ini bersifat field research (penelitian lapangan). Data-data yang digunakan adalah data primer yakni data yang didapat dari para penghulu di KUA kota Payakumbuh yang berjumlah Lima KUA. Adapun sumber skunder penelitian ini adalah data teks dan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan . Penelitian ini dijasikan dengan metode induktif, deskriptif, dan kompratif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Penerapan pernikahan suami dalam waktu iddah istri pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Payakumbuh jarang bahkan bisa dikatakan tidak terjadi, akan tetapi sekedar konsultasi ke kantor KUA ada terjadi. Sebagian besar Penghulu di KUA menyarankan agar menunggu sampai masa iddah istrinya habis, sesuai instruksi dari surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang,Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Pemahaman para penghulu yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Payakumbuh terhadap maslahah yang dihasilkan dari larangan pernikahan mantan suami dengan wanita lain pada masa iddah istrinya bermacam-macam. Ada yang menganggap larangan pernikahan di masa iddah istri ini bermanfaat dan membawa kemashalahatan bagi sang istri, karena dapat melindungi hak-hak istri (nafkah, tempat tinggal, dan kemungkinan rujuk), kemashlahatan yang paling menonjol adalah meminimalisir terjadinya praktek poligami terselubung. Sedangkan mafsadah yang ditimbulkan dengan adanya larangan suami menikah pada masa iddah istrinya adalah berkemungkinan akan terjadinya perzinaan.

Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Politik Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Tesis ini berjudul Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Politik Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Yang disusun oleh Muhammad Febri Eka Saputra, S.H dengan NIM 10123003 pada Program Studi S2 Hukum Islam Fakultas Pascasarjana UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontroversi yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah syarat usia minimal calon Wakil Presiden dengan tambahan kriteria pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini memicu kritik publik karena dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan dan berpotensi melayani kepentingan politik tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, siyasah qadhaiyyah menuntut setiap kebijakan hukum mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji politik hukum yang melandasi putusan tersebut dalam kerangka siyasah qadhaiyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi dokumen. Data dikumpulkan melalui analisis terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dokumen hukum terkait, serta literatur yang membahas prinsip siyasah qadhaiyyah. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengaitkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam dengan implementasi politik hukum dalam putusan tersebut. Hasil penelitian pertama, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai bertentangan dengan prinsip siyasah qadhaiyyah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, independensi, dan transparansi. Keputusan ini cenderung menguntungkan pihak tertentu, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dan polarisasi politik. Dugaan konflik kepentingan Ketua MK melemahkan kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan, sementara kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan memperkuat kesan bahwa kepentingan politik lebih diutamakan daripada kebutuhan hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip siyasah qadhaiyyah untuk menjaga integritas hukum, kepercayaan publik, dan stabilitas sosial di Indonesia. Kedua, Implikasi politik hukum dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Siyasah Qadhaiyyah, yang seharusnya mengutamakan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan publik. Putusan tersebut cenderung mengabaikan prinsip keadilan sosial dan lebih mengedepankan kepentingan politik tertentu, yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Selain itu, keputusan MK ini memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip maslahah, yang harusnya memprioritaskan manfaat bagi rakyat secara luas. Alih-alih menjaga stabilitas hukum dan politik negara, putusan ini malah memperburuk ketegangan politik dan berisiko memunculkan kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok tertentu, yang justru mengancam prinsip-prinsip dasar Siyasah Qadhaiyyah dalam mengatur pemerintahan yang adil dan bijaksana.

Kewajiban Membayar Denda Dalam Adat Perkawinan Semarga Di Nagari Panti Utara Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Dalam Tinjauan Hukum Islam

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Kewajiban Membayar Denda Dalam Adat Perkawinan Semarga Di Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman Dalam Tinjauan Hukum Islam”, yang di tulis oleh Andriadi Saputra Nasution, Nim. 1121016, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah adanya sebuah adat perkawinan atau kebiasaan masyarakar di Desa Sukadamai, Nagari Panti Utara yaitu Praktek Membayar Denda yang wajib dibayar oleh pihak pengantin laki-laki dan perempuan sebab telah melakukan pelanggaran hukum adat perkawinan semarga dimana sebelum melakukan perkawinan diadakan acara Makkobar Adat (sidang adat). Apabila perkawinan semarga ini terjadi maka ada sanksi secara adat yang perlu dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan yaitu membayar denda sejumlah uang yang dapat dihasilkan dan ditentukan Besaran uang yang akan di bayar pada saat Makkobar Adat (Sidang Adat). Sanksi adat yang telah berlaku pada masyarakat adat di Desa Sukadamai ini minimal membayar denda satu ekor kambing dan maksimal membayar denda satu ekor sapi (diuangkan). Oleh karenanya penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana praktek membayar denda ini, serta melihat bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang persoalan ini. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian skripsi ini di Desa Sukadamai, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Sumber data skripsi ini ada yang bersifat primer yang diperoleh dari Alim Ulama, Hatobangon, dan Kepala Kampung, ada juga sumber data yang bersifat sekunder yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan ini. Data-data diperoleh oleh penulis dengan metode wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama bahwa praktek membayar denda itu wajib dibayar kepada para tokoh masyarakat seperti Tokoh Adat, Hatobangon sebelum perkawinan dilangsungkan, para pelanggar adat yang hendak melakukan perkawinan dikenai sanksi adat berupa satu ekor kambing atau satu ekor sapi atau dalam bentuk uang sesuai hasil kesepakatan dalam acara Makkobar Adat, kemudian yang kedua Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban membayar denda dalam adat perkawinan semarga ini adalah diperbolehkan selama tidak memberatkan kepada pihak pelanggar dan tidak ada larangan dalam Nash Al-Qur’an maupun hadis. Adat tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat adat Desa Sukadamai yang melanggar hukum adat perkawinan semarga, adat tersebut telah berlaku secara turun-temurun sampai sekarang ini, adat ini tidak bertentangan dan tidak melanggar dalil syara’. Sanksi Adat yang berlaku di dalam masyarakat Desa Sukadamai terhadap pelanggar adat Perkawinan Semarga itu memang sudah terjadi dan kesepakatan para tokoh adat dan hal inilah adat yang menjadi landasan bagi para Tokoh Adat dan masyarakat setempat untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi pelanggar adat.

POSISI RUH DAN KEHIDUPAN MENJELANG KIAMAT MENURUT IBN QOYYIM AL-JAUZIYAH DALAM KITAB AR-RUH (Studi Tafsir Ayat-Ayat Ruh dalam Al-Qur'an)

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Irfan Sahputra, NIM 4121038, judul skripsi: Posisi Ruh dan Kehidupan Menjelang Kiamat Menurut Ibn Qoyyim al-Jauziyah dalam Kitab Ar-Ruh (Studi Tafsir Ayat-Ayat Ruh dalam Al-Qur'an). Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Tahun 1447 H/2025 M. Perdebatan mengenai hakikat ruh dan nasibnya setelah kematian merupakan diskursus teologis fundamental yang telah berlangsung sejak lama dan masih menjadi misteri bagi banyak kalangan, termasuk para ahli tafsir, tasawuf, dan psikologi. Al-Qur'an sendiri, dalam Surah Al-Isra ayat 85, menegaskan bahwa pengetahuan manusia mengenai ruh sangatlah terbatas dan pada hakikatnya ia adalah urusan Allah semata. Di tengah keterbatasan ini, pemikiran ulama besar Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitab monumentalnya, Ar-Ruh, hadir sebagai salah satu penjelasan paling komprehensif dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pandangan Ibn Qayyim dengan menjawab dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana hakikat ruh dalam pandangannya, dan kedua, bagaimana posisi serta keadaan ruh di alam barzakh menjelang hari kiamat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian metode kualitatif melalui studi pustaka (library research). Sumber data primer digali langsung dari kitab Ar-Ruh karya Ibn Qayyim al-Jauziyah, serta didukung oleh kitab-kitab tafsir, buku, dan jurnal ilmiah lain sebagai sumber data sekunder. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi yang bersifat deskriptif untuk memaparkan konsep-konsep Ibn Qayyim secara utuh dan terperinci Hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui analisis terhadap tafsir ayat-ayat ruh menurut Ibn Qoyyim Al-Jauziyah sebagai berikut: Pertama menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyah Qs. Al-isra' ayat 85, ayat ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang hakikat ruh adalah hak prerogatif Allah SWT. Ayat ini adalah jawaban atas pertanyaan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW mengenai ruh. menjelaskan bahwa ruh adalah ciptaan Allah yang mulia, yang menjadi esensi kehidupan dan kesadaran manusia. Ayat ini juga menjadi pengingat bagi manusia akan kewajiban mereka untuk bersyukur atas nikmat yang sangat besar ini. Ibn Qayyim menggunakan ayat ini sebagai salah satu dalil terkuat untuk menjelaskan hakikat ruh dan perjalanannya di antara kehidupan dan kematian. Dalam kitab ar-ruh, penafsirannya berpusat pada beberapa poin penting saja seperti hubungan antara tidur dan kematian. Kedua Hakikat ruh dan posisi ruh menjelang hari kiamat menurut Ibn Qoyyim Al-Jauziyah dalam Kitab Ar-Ruh, ruh adalah entitas abadi yang tetap eksis di alam barzakh setelah kematian jasad. Posisinya bergantung pada amal perbuatan manusia.

HAK HAK SUAMI ISTRI DALAM PELAKSANAAN TRADISI MANGARUAK PARIUAK PERSPEKTIF URF (STUDI KASUS di NAGARI MUARO GADANG KABUPATEN PESISIR SELATAN)

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Tradisi Mangaruak Pariuak dan Implikasinya terhadap hak-hak Suami Istri dalam perspektif Urf Studi khasus Nagari Muaro Gadang Kabupaten Pesisir Selatan", Disusun oleh Ade Putra Naldi NIM 1121.092, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2025 M/1446 H. Penelitian Skripsi ini dilatarbelakangi oleh Tradisi Mangaruak Pariuak di Nagari Muaro Gadang Kabupaten Pesisir Selatan. pengertian tradisi Mangaruak Pariuak ialah serangkayan prosesi acara adat pernikahan yang mana selama prosesi acara adat pernikahan ini berlangsung suami belum boleh serumah dengan istrinya. Dalam hal ini baik suami maupun istri belum dapat menunaikan kewajibannya, sehingga hak suami maupun istri ada yang dikorbankan. Hal ini bertentangan dengan syari'at hukum islam. Di sisi lain, tradisi merupakan keharusan dalam adat setempat yang mana jika tidak melaksanakannya dapat mengakibatkan sanki sosial. Berdasarkan hal tersebut menarik untuk dikaji oleh penulis mengenai pelaksanaan tradisi Mangaruak Pariuak di Nagari Muaro Gadang dan Perspektif Urf terhadap pelaksanaan tradisi mangaruak pariuak. Untuk mendapatkan data penelitian ini, penulis mengunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan Nagari Muaro Gadang Kabupaten Pesisir Selatan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan niniak mamak, KAN, dan masyarakat yang melaksanakan tradisi mangaruak pariuak, serta observasi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen, buku-buku, dan artikel terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-induktif, yaitu menggambarkan data sebagaimana adanya yang dilengkapi dengan penjelasan dan interpretasi untuk kemudian diambil kesimpulan dari khusus ke umum. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terkait tradisi mangaruak pariuak dari segi tujuannya tradisi mangararuak pariuak ini dikategorikan sebagai 'Urf al-Shahih, karena tujuan dari tradisi ini baik, untuk mengabarkan berita pernikahan kepada khalayak ramai, dan ini dianjurkan dalam syariat agama islam. Namun kalau dilihat dari segi pelaksanaan tradisi ini, yang mana suami istri dilarang untuk berhubungan seksual, ini dikategorikan sebagai 'Urf al-Fasid karena dalam Islam tidak ada larangan bagi suami istri untuk melakukan hubungan seksual, karena sudah menjadi suami istri yang sah meskipun belum selesai semua prosesi adat pernikahan. Maka dari hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan dari tradisi mangaruak pariuak ini tidak sesuai dengan hukum islam atau 'urf fasid.

Pola komunikasi ketua organisasi ikatan pemuda pemudi muslim sumatra utara di kota bukittinggi

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pola Komunikasi Ketua Organisasi Ikatan Pemuda Pemudi Muslim Sumatera Utara di Kota Bukittinggi”, yang di susun oleh Romadon Syaputra, NIM 4321036, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Informasi yang dibutuhkan untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dapat diberikan melalui komunikasi. Pola komunikasi yang digunakan oleh ketua Ikatan Pemuda Pemudi Muslim Sumatera Utara (IPPMSU) di Kota Bukittinggi diteliti dalam penelitian ini. Latar belakang penelitian ini adalah kurang optimalnya pencapaian visi dan misi organisasi, yang diduga sebagai akibat buruknya komunikasi antara ketua dan anggota. Dalam organisasi kepemudaan, pola komunikasi sangat penting untuk menumbuhkan keterlibatan, loyalitas, dan persatuan, terutama dalam konteks organisasi daerah yang berfokus pada keagamaan seperti IPPMSU. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pola komunikasi yang digunakan oleh ketua Ikatan Pemuda Pemudi Muslim Sumatera Utara (IPPMSU) Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi. Informan pendukung meliputi anggota dan pengurus IPPMSU, sedangkan ketua IPPMSU berperan sebagai informan kunci. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi satu arah (one way communication) terus mendominasi pola komunikasi yang digunakan. Model komunikasi bintang (all-channel communication), di mana keputusan dan instruksi diberikan langsung oleh ketua tanpa partisipasi aktif dari anggota, masih belum sepenuhnya tercermin dalam pola komunikasi saat ini, yang masih di bawah standar. Akibatnya, banyak anggota percaya bahwa mereka tidak terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan organisasi, yang memengaruhi rasa kesetiaan, rasa memiliki, dan keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan organisasi. Komunikasi yang terbuka, adil, dan partisipatif antara semua anggota tanpa hambatan hierarkis ditekankan oleh pola komunikasi bintang (all-channel communication). Untuk meningkatkan komunikasi yang inklusif, dialogis, dan terbuka dalam organisasi, IPPMSU harus menganut dan mengembangkan pola komunikasi bintang.

Tradisi Boroguang Setelah Akad Nikah Di Nagari Banja Loweh Perspektif Maslahah Mursalah

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Tradisi Boroguang Setelah Akad Nikah Di Nagari Banja Loweh Perspektif Maslahah Mursalah” Skripsi ini di tulis oleh DIKI SAPUTRA, NIM 1121125, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Tahun 2025 M/1446 H. Penelitian ini dilatar belakangi kebiasaan di Nagari Banja Loweh yaitu tradisi boroguang. Boroguang adalah musik tradisional Minangkabau dengan mengunakan talempong, saluang, gandang, dan alat musik tradisional lainya ditandai dengan pemukulan oguang sebagai sarana pemberitahuan. Tradisi ini harus dilakukan jika tidak akan disanksi satu kepala kerbau, pelaksanaannya bertujuan untuk arak iriang kaliliang kampuang bagi yang menikah. Dalam teori hukum Islam ada istilah maslahah mursalah yaitu kemanfaatan atau kebaikan yang bersumber dari pemikiran atau ijtihad dan tidak bertentangan dengan Al- Qur’an dan Sunnah. Dalam tradisi ini apakah ada maslahah mursalah atau tidak, untuk menjawabnya peneliti ingin meninjau dengan maslahah mursalah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan tradisi dan pandangan maslahah mursalah terhadap sanksi dan waktu pelaksanaan tradisi. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Nagari Banja Loweh. Penelitian ini mengunakan sumber data primer yaitu data utama yang diambil dari informan utama seperti tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat di Nagari Banja Loweh. Sumber sekunder adalah data penunjang data primer, data sekunder yang penulis gunakan antara lain dari buku-buku, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Peneliti pengumpulkan data dengan melakukan pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi langsung kepada informan yaitu tokoh adat dan tokoh agama, dan masyarakat. Teknik analisis data penulis menggunakan metode berfikir kualitatif. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: pertama, tradisi boroguang setelah akad nikah di Nagari Banja Loweh diawali dengan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat makan bersama ditempat pernikahan. Tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat selanjutnya akan dibawa ketempat tradisi akan dilaksanakan. Tradisi dimulai dengan penghulu empat suku memukul oguang sebanyak tiga kali disambut iringan talempong, saluang, gandang, dan alat musik tradisional Minangkabau lainnya juga dengan diikuti gerakan silat. Kedua, dalam tradisi boroguang yang dilakukan masyarakat di Nagari Banja Loweh bila ditinjau menurut maslahah mursalah dapat dibenarkan, karena terdapat nilai-nilai kebaikan padanya, seperti tanda rasa syukur atas terjadinya pernikahan, pelestarian sini budaya, memperkuat ikatan social, meski ada sanksi tapi tidak memberatkan individu, sarana pemberitahuan telah terjadinya akad nikah supaya tidak ada fitnah dalam masyarakat.

Analisis Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 Penyelesaian Sengketa Tanah Di Nagari Koto Nan Gadang Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul "Analisis Putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Koto Nan Gadang dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah". Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Bintang Ismail Aji Putra, NIM 1321048, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tahun 1447 H/2025 M. Pembahasan dalam skripsi ini menjelaskan masalah yang melatarbelakangi terjadinya sengketa di Nagari Koto Nan Gadang tanah No.03/DHPA/KAN/KNG/VI/2021 tergugat membangun pavilium di depan rumah Gadang dekat milik penggugat sehingga penggugat mengklaim kepemilikan tanah tersebut, serta peran Dewan Hakim Perdamaian Adat dalam menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan prinsip hukum adat Minangkabau dan nilai-nilai keadilan dan fiqih siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan Dewan Hakim Perdamaian Adat No.03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 terkait penyelesaian sengketa tanah, serta meninjau kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, meliputi studi lapangan melalui observasi dan wawancara, sumber data terdiri dari data primer meliputi wawancara seperti anggota Dewan Hakim Perdamaian Adat, pihak yang bersengketa, serta tokoh adat di Nagari Koto Nan Gadang, data sekunder meliputi studi kepustakaan untuk mengkaji literatur terkait hukum adat, Fiqih Siyasah Dusturiyah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah No.03/DHPA/KAN-KNG/VI/2021 oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat dilakukan dengan pengajuan tertulis ke pengurus KAN. Pengurus KAN akan memproses dan memanggil tergugat beserta mamak kepala waris,mediasi dengan Jonjang naiak batanggo turun, pemanggilan kedua belah pihak dilanjutkan dengan persidangan pertama dengan agenda penyampaian masalah oleh penggugat, lalu pada persidangan kedua dengan agenda jawaban dari tergugat dan Bantahan pemohon, lalu pada persidangan ketiga pemeriksaan saksi-saksi baik dari kedua belah pihak, setelah itu pemeriksaan lokasi sengketa oleh Dewan Hakim Perdamaian Adat, setelah itu persidangan ke empat dengan agenda laporan Kesimpulan dengan masing-masing pihak, lalu Musyawarah Majelis Dewan Hakim Perdamaian Adat setelah semua keterangan di peroleh,pada persidangan kelima dengan agenda Keputusan Majelis Dewan Hakim Perdamaian Adat melalui pendekatan kearifan lokal, seperti musyawarah (Gabuak Diampe), pembuktian objektif (Miang Dikikih), dan penerimaan putusan dengan lapang dada (Puntuang Diombuh). Putusan tersebut juga selaras dengan prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah, terutama dalam menegakkan keadilan (Al-Adl), musyawarah (Al-Musyawarah), dan kemaslahatan (Al-Maslahah).

Analisis Manajemen Persediaan (Inventory Management) Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Pada Toko Sayur Putra Kubis, Aur Kuning, Kota Bukittinggi

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini ditulis karena adanya temuan masalah pada Toko Sayur Putra Kubis, Aur Kuning, Kota Bukittinggi dalam konteks pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan yang dilakukan Toko Sayur Putra Kubis dinilai tidak efektif dan efisien karena sering terjadi kelebihan persediaan kol yang tidak wajar serta kebutuhan pelanggan yang tidak terpenuhi secara maksimal. penelitian ini bertujuan untuk menemukan alternatif pengelolaan persediaan yang lebih efektif dan efisien pada Toko Sayur Putra Kubis, sehingga efektivitas dan efesiensi dapat ditingkatkan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini memanfaatkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen internal toko seperti data penjualan, persediaan masuk, dan sebagainya untuk mendapatkan hasil penelitian. Dengan menggunakan beberapa metode persediaan seperti Economic Order Quantity (EOQ), Safety Stock, dan Reorder Point (ROP) maka efesiensi dan efektivitas pengelolaan persediaan kol di toko sayur putra kubis dapat di ukur. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Penerapan metode Economic Order Quantity (EOQ), Safety Stock, Reorder Point terbukti dapat membantu toko sayur putra kubis untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas. Penerapan metode Economic Order Quantity (EOQ) pada persediaan kol di Toko Sayur Putra Kubis dapat menghemat biaya senilai Rp. 675.593,- pada bulan Maret dan senilai Rp.254.229,- pada bulan April. Selain itu Safety Stock dan Reorder Point dapat memastikan Toko Sayur Putra Kubis tidak kehabisan persediaan sebelum persediaan kol berikutnya dipasok kembali, sehingga kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi secara maksimal dan dapat menjaga volume penjualan agar tidak mengalami penurunan

Upaya PT BSI KCP Lubuk Sikaping Dalam Meningkatkan experiental marketing pada produk pembiayaan

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

TRAK Penelitian ini menjelaskan tentang Implementasi Strategi Experiental Marketing terhadap produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Lubuk Sikaping dan kontribusi Strategi Expriental Marketing terhadap produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Lubuk Sikaping. Jenis Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta atau keadaan yang terjadi sesungguhnya tanpa adanya rekayasa. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan data. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan triangulasi dan kecukupan referensi. Dari analisis data diperoleh hasil penelitian sebagai berikut implementasi eksperiental marketing yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Lubuk Sikaping, pengimplementasiannya adalah dengan memberikan kesan yang baik terhadap nasabah, melakukan promosi produk pembiayaan kepada nasabah dengan membuat brosur dan spanduk. Kontribusi Strategi Eksperiental Marketing dalam memasarkan produk pembiayaan antara lain dapat membantu nasabah untuk memahami dan mengenal produk, dan dapat meningkatkan rasa kenyamanan dan kepuasan kepada nasabah. Agar implementasi experiential marketing berjalan lebih baik maka hendaknya Bank Syariah Indonesia KCP Lubuk Sikaping lebih banyak mengikuti pameran, lebih gencar mempromosikan produk melalui sosial media serta membuat tampilan website lebih menarik dan informatif. Selanjutnya untuk jangka panjang hendaknya Bank Syariah Indonesia KCP Lubuk SIkaping menambah jaringan kantor di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya agar memudahkan jangkauan nasabah, serta menambah kerjasama dengan perusahaan atau lembaga lainnya yang dapat membantu pengembangan layanan.

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI DENGAN UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY 2 (UTAUT 2) (STUDI PENJUAL DAN PEMBELI DI STASIUN LAMBUANG BUKITTINGGI)

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Dengan Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology 2 (Utaut 2) (Studi Penjual Dan Pembeli Di Stasiun Lambuang Bukittinggi) Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sistem pembayaran non-tunai yang diluncurkan Bank Indonesia bersama pemerintah sejak 2019, terus dikembangkan dan diperkenalkan kepada UMKM. Sistem ini bertujuan menciptakan pembayaran yang efektif, baik bagi UMKM maupun konsumen, sekaligus mengurangi risiko pembayaran tunai. Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana Efektifitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Dengan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT 2)?. 2). Apa Kendala Yang Dihadapi Dalam Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Dengan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT 2)? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Bagaimana Efektifitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Dengan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT 2). 2) Untuk mengetahui Kendala Yang Dihadapi Dalam Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Dengan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT 2). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan pada Stasiun Lambuang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 2 hari yang dimulai pada senin 30 Desember hingga Selasa 31 Desember tahun 2024. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 1) Efektifitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai di Stasiun Lambuang Bukittinggi mengacu pada ukuran efektivitas yang diungkapkan oleh Venkatesh et al yang semuanya terpenuhi, terdapat 9 indikator yaitu di antaranya: Performance expectancy, Effort expectancy, Social influence, Facilitating conditions, Hedonic motivation, Price value, Habit, Behavioral intention dan Use behavior.2) Kendala Yang Dihadapi Dalam Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai di stasiun Lambuang bukittinggi yaitu: seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan digital, gangguan transaksi akibat kualitas jaringan internet yang tidak stabil, kesulitan transaksi dengan Mobile Banking dan E-wallet yang berbeda, serta adanya biaya layanan.

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSENTRASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIKIH DI MTSN 6 AGAM

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini dilatar belakangi dengan faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa pada Mata Pelajaran Fikih di mtsn 6 Agam. Ketika dalam proses pembelajaran berlangsung terlihat beberapa siswa yang tidak memperhatikan guru dan lebih asik untuk mengobrol, dan tidak mendengarkan guru. Hal tersebut diketahui dari gerak-gerik siswa yang mengobrol, bercanda, dan tidak mendengarkan guru yang membuat siswa kurang berkonsentrasi dalam pembelajaran, sehingga ketika diberikan pertanyaan oleh guru tidak dapat menjawabnya dan merasa kebingungan serta kurang memberikan respon terhadap materi yang di pelajari. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII. Data dikumpulkan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelititian menunjukan bahwa sanya faktor yang mempengaruhi konsentrasi yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa pada mata pelajaran Fikih adalah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor ekstenal. Faktor internal terdiri dari kondisi badan/fisik seperti kesehatan, kurang tidur dan kelelahan, selanjutnya faktor internal lainnya ialah minat, perhatian, sifat dan prilaku, serta percaya diri. Faktor eksternalnya meliputi kondisi ruangan kelas, orang-orang sekitar lingkungan, serta sarana prasarana.

Hubungan Agama dan Sains Pada Ayat-ayat Gunung Dalam Al Qur'an (Analisis Tafsir Kementrian Agama RI)

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Ahmad Arya Putra, NIM. 4119033, Judul Skripsi: “HUBUNGAN AGAMA DAN SAINS PADA AYAT-AYAT GUNUNG DALAM AL-QUR’AN (ANALISIS TAFSIR KEMENTRIAN AGAMA RI)”, Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2025. Penelitian ini dengan judul “Hubungan Agama dan Sains Pada Ayat-ayat Gunung Dalam Al-Qur`an (Analisis Tafsir Kementrian Agama RI).” dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga memuat ayat-ayat yang menyentuh fenomena alam, termasuk gunung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang gunung dalam Tafsir Kemenag RI, mengetahui teori-teori tentang gunung dalam sains, serta mengetahui hubungan agama dan sains pada ayat-ayat gunung dalam al-Quran berdasarkan analisis Tafsir Kemenag RI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu’i), menghimpun berbagai ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang gunung dan menganalisisnya berdasarkan tafsir Kementrian Agama RI serta teori geologi modern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang gunung memiliki makna yang selaras dengan temuan ilmiah kontemporer, seperti peran gunung sebagai pasak bumi yang menstabilkan kerak bumi. Penafsiran dalam Tafsir Kementerian Agama RI ini memberikan pandangan integratif antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama, menunjukkan bahwa sains dan agama dapat saling melengkapi dalam memahami fenomena alam. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat dialog antara agama dan sains, serta menegaskan kemukjizatan al-Qur'an sebagai petunjuk hidup yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

IMPLEMENTASI TEORI BELAJAR HUMANISTIK DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 01 BUKITTINGGI

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini berjudul "Implementasi Teori Pembelajaran Humanitarian dalam Pendidikan Agama Islam di SMPN 01 Bukittinggi". Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai pendidikan penggunaan teori belajar humanistik dalam proses pendidikan agama Islam dan pendidikan karakter di sekolah menengah umum. Lebih lanjut, penelitian ini mencoba mengidentifikasi berbagai faktor untuk menentukan efektivitas teori dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung. Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, teknik reduksi data, visualisasi data, dan ringkasan digunakan untuk analisis. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk lebih memastikan keabsahan hasil. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan teori pembelajaran humanistik dalam pengajaran Pendidikan Agama Islam dan pendidikan karakter di SMP Negeri 01 Bukittinggi dilakukan oleh guru dengan memanfaatkan berbagai metode yang berbeda. Pertama, proses pembelajaran dirancang untuk menjadi menyenangkan, tidak membosankan, serta dapat merangsang partisipasi siswa dengan mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam pelaksanaannya, pengajar menggunakan model pembelajaran kolaboratif yang berlandaskan konstruktivisme dan menerapkan metode pengajaran langsung (direct instruction), di mana diskusi dalam kelompok kecil merupakan bagian dari proses belajar. Kedua, suksesnya penerapan teori ini didukung oleh pemahaman yang mendalam dari guru mengenai konsep humanistik, partisipasi aktif siswa, serta dukungan dari fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Ketiga, ada beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti terbatasnya waktu dan tempat bagi guru untuk berinteraksi dengan siswa secara lebih intens akibat jumlah pendidik yang tidak sebanding dengan jumlah belajar, faktor emosional yang memengaruhi atmosfer pembelajaran, baik dari pihak guru maupun siswa, serta adanya sebagian peserta didik yang sulit untuk diarahkan dalam kegiatan belajar.

PERANCANGAN SISTEM PAKAR UNTUK MENENTUKAN LOKASI PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) PADA PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Marselino Syahputra, 2521036, ”Perancangan Sistem Pakar untuk Menentukan Lokasi PPL Pada Prgram Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi”. Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu komponen penting dalam kurikulum pada Program Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam dunia kerja sebagai calon tenaga pendidik maupun profesional di bidang teknik informatika. Dalam pelaksanaannya, proses penentuan lokasi PPL menjadi faktor yang sangat krusial karena berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa, kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan di dunia kerja, serta kualitas pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kegiatan tersebut. Namun, dalam praktiknya, proses seleksi dan penentuan lokasi PPL masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan informasi mengenai ketersediaan tempat, kurangnya sistem yang terstruktur untuk menilai kesesuaian lokasi dengan kompetensi mahasiswa, serta keterbatasan sumber daya dalam mengelola data terkait dengan lokasi-lokasi yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem pakar yang mampu membantu dalam menentukan lokasi PPL secara lebih objektif, sistematis, dan efisien dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Sistem ini akan dikembangkan menggunakan metode fuzzy logic dan decision support system yang memungkinkan evaluasi terhadap sejumlah kriteria penting, seperti akreditasi sekolah atau madrasah yang menjadi lokasi PPL, ketersediaan fasilitas laboratorium yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi, kebutuhan tenaga pengajar di tempat tujuan, serta preferensi mahasiswa berdasarkan minat dan kompetensi yang dimiliki. Pengembangan sistem pakar ini dilakukan dengan pendekatan berbasis rule-based expert system, di mana aturan-aturan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan akan ditetapkan berdasarkan hasil wawancara dengan para pakar, serta analisis terhadap data historis yang mencakup pola penempatan mahasiswa pada periode sebelumnya. Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah sistem pakar yang mampu memberikan rekomendasi lokasi PPL secara optimal dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kesuksesan program ini, sehingga mahasiswa dapat ditempatkan pada lokasi yang sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan institusi mitra. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses seleksi dan penentuan lokasi PPL dapat dilakukan secara lebih transparan, efisien, serta akurat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pengalaman praktik mahasiswa di lapangan, serta memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan dalam mengelola program PPL secara lebih terstruktur dan berbasis data. Kata Kunci: Sistem Pakar, Penentuan Lokasi PPL, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Decision Support System, Fuzzy Logic.

Kriteria Alasan Sangat Mendesak dalam Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Fiqh Munakahat dan Hukum Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Pariaman)

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini membahas mengenai fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman dengan alasan "sangat mendesak". Dispensasi ini diberikan Kepada pasangan yang belum memenuhi batas usia untuk menikah. sesuai undang-undang, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan kriterianya dalam putusan pengadilan serta analisisnya dalam fiqh munakahat dan hukum perkawinan Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan berbasis peraturan, konsep, dan kasus. Penelitian ini menganalisis data dari putusan pengadilan serta literatur hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada standar seragam dalam penerapan kriteria "alasan sangat mendesak". Alasan yang diajukan pemohon bervariasi, Seperti kehamilan sebelum pernikahan dan tekanan dari lingkungan sosial, dan kekhawatiran terhadap norma agama. Hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan berdasarkan hukum positif dan fiqh munakahat, yang dalam fiqh hanya membolehkan dispensasi dalam kondisi darurat yang jelas, sementara dalam hukum positif harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN DIGITAL PADA MATA PELAJARAN PAI FASE D DI SMPN 1 KAMANG MAGEK

2025 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pengembangan Modul Pembelajaran Digital pada Mata Pelajaran PAI Fase D di SMPN 1 Kamang Magek” yang di susun oleh Muhammad Ilham Eka Saputra dengan NIM 2120064 pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN SMDD Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi karena bahan ajar yang digunakan oleh guru PAI di SMPN 1 Kamang Magek masih menggunakan buku cetak dan belum menggunakan bahan ajar lain dalam proses pembelajaran nya sehingga masih kurang menarik perhatian sisiwa dan belum mampu menggugah semangat belajar dan membaca siswa. Oleh karena itu, perlu dirancang Modul Pembelajaran digital pada Mata Pelajaran PAI untuk menanggulangi permasalahan terhadap bahan ajar PAI, karena Modul Pembelajaran Digital memiliki tampilan yang menarik dan dapat menggugah minat belajar siswa serta dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan modul pembelajaran digital yang valid, praktis dan efektif. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang lebih dikenal dengan istilah Research and Developmen (R&D). Penelitian penembangan adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. ADDIE merupakan akronim untuk Analyze, Design, Develop, Implement dan Evaluate. Tahap analysis terdiri atas analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan analisis peserta didik. Tahap design dilakukan rancangan produk dan penyusunan instrumen. Tahap develop penilaian dari para ahli, meliputi ahli content, ahli konstruk dan ahli bahasa. Pada tahap implementation, dilakukan ujicoba skala kecil dan skala besar, terakhir tahap evaluation, yakni menganalisis kelebihan dan kekurangan dari produk yang diujicoba.Instrumen yang digunakan adalah lembar validitas, praktikalitas, dan efektifitas berupa angket. Analisis data terdiri dari analisis validitas, praktikalitas dan efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian dari validator, Modul pembelajaran digital yang dikembangkan mendapatkan skor rata-rata 0,842, skor ini termasuk kriteria valid. Berdasarkan uji praktikalitas dengan pendidik memenuhi kriteria sangat praktis dengan rata-rata persentase kepraktisan 90%. Pada uji efektifitas yang diberikan kepada siswa memenuhi kriteria sangat efektif dengan rata-rata persentase keefektifan 93,03%.