Abstrak
Skripsi ini berjudul “Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE di Bukittinggi Ditinjau Menurut Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Judi online Di Polresta Bukittinggi)” yang ditulis oleh Irfan Perdana Putra, NIM 1320.030, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya kejahatan siber yang berkembang seiring pesatnya pertumbuhan media sosial dan digitalisasi informasi, khususnya kasus perjudian online yang semakin mengkhawatirkan di Kota Bukittinggi. Fenomena ini menunjukkan betapa mudahnya akses terhadap platform daring dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal oleh masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2024 dalam penanggulangan perjudian online di Bukittinggi, serta meninjau pelaksanaannya dari perspektif siyasah tanfidziyah guna mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan hukum positif dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research) untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Bukittinggi ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah. Data dikumpulkan secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di wilayah Kota Bukittinggi, khususnya pada institusi Polresta Bukittinggi sebagai objek utama penelitian. Adapun sumber data terdiri dari data primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari narasumber terkait di lapangan, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian ini, pertama, menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE di Bukittinggi menunjukkan langkah progresif dalam memberantas kejahatan digital, seperti perjudian online, melalui kasus Ahmad Maulidan. Dalam kasus ini polisi mendakwa tersangka dengan pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang ITE jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 303 subs 303 bis kuhpidana Meski penegakan UU ITE telah berjalan, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan SDM, lambannya pemblokiran situs, dan rendahnya literasi digital. Diperlukan pendekatan hukum yang adaptif serta sinergi lintas sektor untuk mengoptimalkan fungsinya dalam menghadapi kejahatan digital. Kedua, ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi UU ITE di Bukittinggi telah mencerminkan adanya komitmen aparat terhadap pelaksanaan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan publik. Hal ini tampak dalam langkah konkret seperti sosialisasi digital, sinergi lintas lembaga, serta penerapan prosedur penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip al-nazhm (tata kelola) dan al-ta‘āwun (kerjasama).