Lewati ke konten utama
Beranda / Penulis

Profil penulis

L

10.449 karya publik ditemukan.

2026: 13062025: 490

OPTIMALISASI LAYANAN MANDIRI DI NAGARI ANDALEH KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERPSEKTIF FIQH SIYASAH IDARIYAH

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Optimalisasi Layanan Mandiri Di Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Fiqh Siyasah Idariyah” yang ditulis oleh M. Tabriz Zikrullah, NIM 1322002, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah nagari Andaleh untuk meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat yakni dengan menghadirkan layanan mandiri, namun sebagian masyarakat masih belum merasakan berbagai upaya yang dilakukan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya mengoptimalkan layanan mandiri dalam meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat di nagari Andaleh dan untuk mengetahui upaya mengoptimalkan layanan mandiri dalam meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat perspektif fiqh siyasah idariyah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ada dua yaitu bagaimana upaya mengoptimalkan layanan mandiri dalam meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat di nagari Andaleh, dan bagaimana perspektif fiqh siyasah idariyah terhadap upaya mengoptimalkan layanan mandiri dalam meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat di nagari Andaleh. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu diperoleh dari observasi dan wawancara dan data sekunder yaitu, buku, jurnal, dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari Andaleh telah merealisasikan pelayanan administrasi masyarakat berbasis online, hal ini di tunjukkan dengan adanya layanan mandiri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengoptimalkan layanan mandiri diantaranya, pemerintah nagari Andaleh telah berupaya mengenalkan layanan mandiri melalui berbagai media, seperti Instagram, facebook dan website nagari, melakukan sosialisasi mengenai pelayanan online, telah berupaya membantu masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan mandiri dengan menampilkan alur pembuatan permohonan surat keterangan di sosial media dan website nagari Andaleh. Namun, upaya ini masih menghadapi kendala seperti, masyarakat yang belum paham karena dianggap rumit dan belum familiar menggunakan layanan mandiri, khususnya masyarakat yang sudah lanjut usia dan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi, Sosialisasi yang dilakukan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah idariyah upaya yang dilakukan pemerintah nagari Andaleh tersebut mencerminkan prinsip-prinsip fiqh siyasah idariyah, yaitu al-adl, at-taysir, amanah. Namun, diperlukan peningkatan pada sosialisasi dan kemudahan dalam memahami agar pelayanan lebih merata dan optimal dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Kajian Indikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pengabaian Suami Dalam Putusan No. 476/Pdt.G/2025/PA Bsk Di Pengadilan Agama Batusangkar Perspektif Maslahah Mursalah

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Kajian Indikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pengabaian Suami Dalam Putusan No. 476/Pdt.G/2025/PA. Bsk Di Pengadilan Agama Batusangkar Perspektif Mashlahah Mursalah”, yang ditulis oleh Husnul Mir’ati Elnaz, NIM 1122.096, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-ahwal Al-Syaksyiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta dalam Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Bsk mengenai tidak terpenuhinya hak istri dalam kehidupan perkawinan yang kemudian berkontribusi terhadap ketidakharmonisan rumah tangga dan berakhir pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai serta mengkaji indikasi penelantaran rumah tangga akibat pengabaian suami yang terdapat dalam putusan berdasarkan konsep mashlahah, khususnya dalam mempertimbangkan maslahat dan mafsadat yang dialami para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan cerai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, serta ketentuan hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Dalam analisis mashlahah, tidak terpenuhinya hak istri dalam kehidupan perkawinan dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan kemudaratan bagi penggugat karena berdampak pada ketidakharmonisan dan tidak terpenuhinya hak dalam rumah tangga. Namun, kondisi tergugat yang sedang menjalani perawatan medis karena HIV juga merupakan fakta yang perlu dipertimbangkan, sehingga tidak terlaksananya hubungan suami istri tidak dapat secara mutlak dinilai sebagai mafsadat. Dengan mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak serta akibat yang ditimbulkan, putusan perceraian dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk penyelesaian terhadap rumah tangga yang telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dengan mengutamakan pencegahan kemudaratan melalui kaidah dar’u al-mafasidi muqaddamun ‘ala jalbi al-masalih.

Pembayaran sanksi adat untuk penetapan nasab anak dalam perspektif hukum islam (studi kasus nagari simpang tonang kecamatan dua koto kabupaten pasaman)

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Pembayaran Sanksi Adat Untuk Penetapan Nasab Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman)” Yang ditulis oleh Neny Tria Ulvades, NIM 1122074 Program Studi Hukum Keluarga Islam ( Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. DJamil Djambek Bukittinggi. Nasab merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan identitas, perwalian nikah, kewarisan, dan hubungan kekeluargaan. Di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman terdapat praktik pembayaran sanksi adat bagi pasangan yang melakukan kehamilan di luar nikah. Setelah sanksi adat dipenuhi, anak yang lahir diakui dan dinasabkan kepada ayah biologisnya menurut adat setempat. Praktik ini menimbulkan permasalahan karena terdapat perbedaan antara ketentuan adat dan hukum Islam mengenai penetapan nasab anak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh adat dan masyarakat terhadap praktik pembayaran sanksi adat dalam penetapan nasab anak serta menganalisis kedudukannya menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan perspektif hukum Islam. Adapun dua sumber data yang yang penulis gunakan dalam peneltian ini, yaitu sumber data prime dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran sanksi adat dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran adat yang bertujuan memulihkan kehormatan keluarga, menjaga ketertiban sosial, dan memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam praktiknya, pembayaran sanksi adat menjadi dasar pengakuan sosial terhadap hubungan anak dengan ayah biologisnya. Menurut hukum Islam, pembayaran sanksi adat dapat diterima sebagai bentuk ta'zir dan sarana mewujudkan kemaslahatan sosial. Namun, pembayaran tersebut tidak dapat dijadikan dasar penetapan nasab anak kepada ayah biologis karena bertentangan dengan ketentuan syariat mengenai nasab anak yang lahir dari hubungan zina. Oleh karena itu, praktik tersebut termasuk 'urf fasid karena kebiasaan yang di dipraktekkan oleh masyarakat tersebut bertentangan dengan ketetuntuan syara’. Dengan demikian, pembayaran sanksi adat hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sosial dalam masyarakat adat dan tidak berpengaruh terhadap status nasab, perwalian nikah, maupun hak kewarisan anak menurut hukum Islam.

TRADISI MAANTAAN BALI SUDAH PASCA KEMATIAN SUAMI/ISTRI DI NAGARI SAKO SELATAN KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN PERSPEKTIF MASLAHAH

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul ―Tradisi Maantaan bali Sudah Pasca Kematian Suami/Istri di Nagari Sako Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Perspektif Maslahah”, yang ditulis oleh Nadilla Sawatul Arsis, NIM 1122099, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini di tulis dilatar belakangi dengan munculnya berbagai tanggapan terhadap tradisi maantaan bali sudah di Nagari Sako Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, ada menimbulkan berbagai tanggapan di masyarakat yang masih dilestarikan hingga saat ini yang merupakan warisan dari nenek moyang. Tradisi maantaan bali sudah merupakan tradisi yang dilakukan ketika 3 hari pasca meninggal seorang suami/istri pada sore hari untuk mempererat hubungan dua keluarga. Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi maantaan bali sudah di nagari sako Selatan dan bagaimana tinjauan maslahah terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini adalah studi lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat, tokoh-tokoh adat di Nagari Sako Selatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature seperti jurnal, dan buku. Dan teknis analisis data penulis menggunakan metode deduktif dan induktif, sehingga memungkinkan pemahaman yang komperehensif dan tentang informasi yang di kumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi maantaan bali sudah di Nagari Sako Selatan dilaksanakan hari ke 3 pada sore hari pasca meninggal suami/istri. Awalnya tradisi ini dilakukan oleh keluarga almarhum dari pihak yang meninggal dengan menyiapkan bahan pokok untuk orang alim, yang terjadi perubahan menjadi keluarga pihak laki-laki yang menyiapkan bahan pokok. Tujuan untuk menjaga hubungan antara induak bako dan anak pisang, serta menghargai pernikahan sebelumnya. Manfaatnya membantu keluarga berduka, mempererat silaturahmi, gotong rotong namun tradisi ini juga menimbulkan beban biaya dan tekanan sosial bagi yang tidak melakukan tradisi tersebut. Dalam perspektif maslahah, tradisi maantaan bali sudah di anggap membawa lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya, sehingga dapat dipertahankan. Manfaatnya dapat mencakup Mempererat Silahturahmi saling menghargai, membantu pihak yang ditinggalkan, menumbuhkan rasa gotong royong dan partisipasi sosial. Namun ada pula potensi mudharatnya berupa tekanan ekonomi bagi yang tidak mampu dan tekanan sosial bagi mereka yang tidak mengikuti adat. Tradisi ini lebih dominan memberi manfaat dan tidak bertentangan langsung dengan Al-Qur‘an atau hadis, sehingga tradisi ini di kategorikan kepada maslahah mursalah karena tidak disebutkan secara nash tetapi dapat diterima oleh akan dan sesuai syariat demi kebaikan umat.

Tinjauan Maslahah Sebagai Tujuan Hukum Islam Terhadap Bertahannya Tradisi Turun Mandi (Studi Di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Limapuluh Kota)

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Maslahah Sebagai Tujuan Hukum Islam Terhadap Bertahannya Tradisi Turun Mandi Studi Di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota” yang disusun oleh Monalisa, Nim 1122124, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya pelaksanaan penyambutan bayi yang terjadi di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Kota yang dinamakan dengan Turun Mandi. Adat ini merupakan tradisi yang telah dilestarikan dari generasi ke generasi dan masih dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan memahami faktor-faktor yang menyebabkan tradisi turun mandi tetap bertahan dan menganalisis kelanjutannya dengan melihat dari sudut pandang maslahah sebagai tujuan dalam hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan niniak mamak, dukun kampung, bundo kanduang dan masyarakat Nagari Talang Anau, serta dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teori maslahah sebagai tujuan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Masih Mempertahankan tradisi turun mandi karena tradisi ini merupakan warisan adat leluhur yang memiliki nilai religius, sosial, dan budaya yang kuat. Tradisi turun mandi dipahami sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. atas kelahiran seorang anak, sarana memperkenalkan anak kepada keluarga dan masyarakat untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan masyarakat. Keberlangsungan tradisi ini juga didukung oleh peran ninik mamak, dukun kampuang, keluarga besar, dan masyarakat. Masyarakat Nagari Talang Anau berpegang pada falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, sehingga tradisi turun mandi tetap diterima dan dilestarikan karena mengandung unsur-unsur keagamaan seperti doa, rasa syukur, dan harapan kebaikan bagi anak serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, tradisi turun mandi memiliki fungsi sosial yang memperkuat silaturahmi, gotong royong, kepedulian sosial, dan solidaritas antarwarga, serta menjadi sarana pendidikan budaya bagi generasi muda. Meskipun mengalami perubahan dalam tata cara pelaksanaannya, nilai dan makna utamanya tetap dipertahankan, dengan penekanan pada rasa syukur, doa, dan pelestarian budaya. Ditinjau dari perspektif maslahah sebagai tujuan hukum Islam, tradisi turun mandi dapat dikategorikan sebagai tradisi yang mengandung kemaslahatan dan layak dipertahankan. Tradisi ini memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, baik dalam aspek agama, sosial, maupun budaya, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, keberlangsungan tradisi turun mandi sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah) dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.

PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN KESIAPAN MAHASISWA PTIK UNTUK MASUK DUNIA KERJA MENGGUNAKAN METODE FUZZY SAW

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK SAYYID BARQI ALMUKARROM RAMADHAN, 2522252. "Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kesiapan Mahasiswa PTIK untuk Masuk Dunia Kerja Menggunakan Metode Fuzzy SAW". Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya sistem yang dapat membantu mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dalam mengukur kesiapan diri sebelum memasuki dunia kerja secara objektif dan terukur. Proses penilaian kesiapan yang selama ini berjalan masih bersifat manual dan subjektif, sehingga berpotensi tidak tepat sasaran. Penulis tertarik untuk merancang sebuah sistem pendukung keputusan berbasis web yang dapat membantu proses penilaian kesiapan mahasiswa secara lebih objektif, akurat, dan efisien menggunakan metode Fuzzy Simple Additive Weighting (Fuzzy SAW). Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model pengembangan agile yang terdiri dari lima tahapan, yaitu planning, design, coding, testing, dan release. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel, Tailwind CSS, dan basis data MySQL, dengan empat kriteria penilaian berdasarkan kompetensi dasar guru, yaitu Kompetensi Pedagogik dengan bobot 0,35, Kompetensi Kepribadian dengan bobot 0,20, Kompetensi Sosial dengan bobot 0,20, dan Kompetensi Profesional dengan bobot 0,25, serta dilengkapi dengan fitur saran pengembangan kompetensi berbasis kecerdasan buatan menggunakan Google Gemini API. Pengujian yang dilakukan meliputi uji validitas produk, uji praktikalitas, uji efektivitas, uji validitas metode Fuzzy SAW, dan uji akurasi metode Fuzzy SAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan memperoleh nilai validitas produk sebesar 0,93 dengan kategori valid, nilai praktikalitas sebesar 93% dengan kategori sangat praktis, nilai efektivitas sebesar 0,918 dengan kategori sangat tinggi, nilai validitas metode Fuzzy SAW sebesar 0,96 dengan kategori valid, serta tingkat akurasi metode Fuzzy SAW sebesar 100% berdasarkan perbandingan dengan perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel terhadap 10 data sampel mahasiswa. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan penentuan kesiapan mahasiswa PTIK untuk masuk dunia kerja menggunakan metode Fuzzy SAW ini valid, praktis, dan efektif digunakan oleh admin dan mahasiswa Program Studi PTIK UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dalam membantu proses pengambilan keputusan secara lebih objektif dan terstruktur.

Pola Pengasuhan Panti Asuhan Aisyiyah Balai Gurah Perspektif Konsep Hadhanah dalam Pengasuhan Keluarga Islam

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul "Pola Pengasuhan Panti Asuhan Aisyiyah Balai Gurah Perspektif Konsep Hadhanah dalam Pengasuhan Keluarga Islam" yang ditulis oleh Dina Nabila, NIM 1122.001, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islamn Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengasuhan anak dalam Islam yang dikenal dengan konsep hadhanah. Pengasuhan anak tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik,tetapi juga kebutuhan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, serta pembinaan akhlak. Dalam kondisi tertentu, sebagian anak diasuh oleh lembaga sosial seperti panti asuhan karena faktorekonomi maupun kondisi keluarga. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji bagaimana pola pengasuhan yang diterapkan di Panti Asuhan Aisyiyah Balai Gurah serta kesesuaiannya dengan konsep hadhanah dalam pengasuhan keluarga Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan tema penelitian. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: pertama, pola pengasuhan di Panti Asuhan Aisyiyah Balai Gurah dilaksanakan dengan pendekatan pembinaan yang mengutamakan pendidikan agama, pembentukan akhlak, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan pembinaan ibadah. Kedua, secara umum pola pengasuhan tersebut telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip hadhanah dalam Islam, seperti pemeliharaan anak, pemberian pendidikan, serta perlindungan terhadap anak. Ketiga, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, di antaranya keterbatasan jumlah pengasuh dibandingkan dengan jumlah anak serta latar belakang anak asuh yang beragam yang mempengaruhi proses pembinaan secara individu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola pengasuhan di Panti Asuhan Aisyiyah Balai Gurah pada dasarnya telah sejalan dengan konsep hadhanah dalam Islam, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam aspek perhatian individual serta penguatan sistem pengasuhan agar lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan perkembangan anak.

Analisis Perjanjian dan Mekanisme Kerja Sama antara Pemilik dan Sopir pada PT. Melsy Anugrah Transport Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Analisis Perjanjian dan Mekanisme Kerja Sama Antara Pemilik dan Sopir pada PT. Melsy Anugrah Transport Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh Hilda Sari, NIM 1222.055, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis dilatarbelakangi oleh adanya praktik kerja sama yang terjadi antara pemilik dan para sopir pada transportasi PT. Melsy Anugrah Transport. Dalam praktiknya, kerja sama tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dan belum sepenuhnya memiliki perjanjian tertulis secara jelas. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perjanjian dan mekanisme kerja sama antara pemilik dan sopir pada PT. Melsy Anugrah Transport, bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik perjanjian dan mekanisme kerja sama antara pemilik dan sopir pada PT. Melsy Anugrah Transport. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reserch) dengan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung di lapangan dan observasi. Informan terdiri dari pemilik dan para sopir PT. Melsy Anugrah Transport. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perjanjian kerja sama antara pemilik dan para sopir PT. Melsy Anugrah Transport dilakukan dalam bentuk tertulis dan lisan. Bentuk perjanjian tertulis berupa surat pernyataan yang dibuat sopir saat baru mulai bekerja dan memuat aturan serta sanksi yang ditetapkan perusahaan. Namun, perjanjian tertulis tersebut belum memuat secara rinci mengenai kerja sama antara kedua belah pihak. Adapun mekanisme kerja sama yang dijalankan lebih banyak berdasarkan kesepakatan lisan mengenai pembagian hasil dan pembagian risiko. Sistem pembagian hasil dilakukan dengan persentase. Pembagian 85% untuk pemilik atau perusahaan dan 15% untuk sopir dimana pembagian ini dilakukan setelah dikurangi biaya operasional seperti biaya bahan bakar, biaya makan sopir, biaya komisi agen dan biaya lain yang diperlukan saat operasional kendaraan. Dalam pembagian risiko, kerugian usaha menjadi tanggungan pemilik modal selama tidak terdapat kelalaian dari pengelola (sopir). Pemilik bertanggung jawab terhadap perawatan rutin kendaraan dan kerusakan pada mobil. Sementara itu, dalam praktik di lapangan, sopir masih menanggung sebagian kerusakan ringan kendaraan seperti pecah ban, mengisi angin ban, dan gangguan kecil lainnya. Ditinjau dari hukum ekonomi Syariah, praktik perjanjian dan mekanisme kerja sama antara pemilik dan sopir pada PT. Melsy Anugrah Transport mendekati akad mudharabah. Dikatakan mendekati akad mudharabah karena adanya kerja sama antara pemilik modal sebagai penyedia kendaraan dan sopir sebagai pengelola yang menyediakan waktu, tenaga, dan keahliannya, serta adanya pembagian keuntungan berdasarkan persentase yang telah disepakati bersama. Namun, praktik kerja sama tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan akad mudharabah, karena dalam pembagian risiko sopir masih menanggung sebagian kerugian atau kerusakan ringan kendaraan seperti pecah ban dan kerusakan lainnya.

Analisis Distribusi Zakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bukittinggi: Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran zakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai dua instrumen yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat berperan sebagai sarana distribusi kekayaan yang ditujukan kepada kelompok mustahik, sedangkan PAD menjadi sumber pembiayaan daerah yang digunakan pemerintah untuk menyediakan layanan publik dan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran distribusi zakat dan pengelolaan PAD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi serta menelaahnya dalam perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi dokumen, laporan resmi, serta data indikator kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi selama periode 2023–2025. Teknik analisis dilakukan dengan mengkaji secara mendalam data pendistribusian zakat oleh BAZNAS dan realisasi PAD oleh pemerintah daerah, kemudian menghubungkannya dengan teori kesejahteraan dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi kedua instrumen tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat berperan dalam membantu masyarakat melalui program kesehatan, pendidikan, sosial, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi, meskipun capaian realisasinya masih mengalami penurunan pada beberapa tahun penelitian. Sementara itu, PAD berfungsi sebagai instrumen fiskal daerah yang menopang penyediaan layanan publik, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Secara keseluruhan, zakat dan PAD memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Maqashid Syariah, keduanya mendukung pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara lebih luas sehingga berpotensi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Implementasi Konsep Antaradim Minkum Pada Sentra Kuliner UIN Bukittinggi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul "Implementasi Konsep Antaradin Minkum Pada Sentra Kuliner UIN Bukittinggi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", yang ditulis oleh Abdul Mukisan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pemesanan dan pembayaran di Sentra Kuliner UIN Bukittinggi yang berkaitan dengan implementasi konsep antaradin minkum dalam transaksi jual beli. Dalam praktiknya ditemukan adanya beberapa kendala, seperti masih adanya pembeli yang tidak melakukan pembayaran setelah menerima pesanan, baik karena lupa maupun disengaja, sehingga menimbulkan kerugian bagi pedagang. Selain itu, pada saat kondisi ramai sering terjadi keterlambatan pelayanan pesanan serta keterbatasan fasilitas seperti meja, kursi, dan area parkir yang memengaruhi kenyamanan transaksi antara penjual dan pembeli. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pelayanan jual beli di sentra kuliner UIN Bukittinggi dan bagaimana implementasi konsep antaradin minkum terhadap sistem pemesanan dan pembayaran di Sentra Kuliner UIN Bukittinggi menurut fiqih muamalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung dengan pedagang dan konsumen di Sentra Kuliner UIN Bukittinggi, serta dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan konsep antaradin minkum dalam jual beli, serta ketentuan fiqih muamalah yang berkaitan dengan kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan dalam transaksi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan jual beli di Sentra Kuliner UIN Bukittinggi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, di mana pembeli memesan makanan atau minuman kepada penjual, kemudian penjual menyiapkan pesanan sesuai permintaan pembeli dan pembayaran dilakukan setelah pesanan diterima. Praktik tersebut menunjukkan adanya hubungan saling percaya antara penjual dan pembeli dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Ditinjau dari konsep antaradin minkum dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pemesanan dan pembayaran pada dasarnya telah mencerminkan unsur kerelaan antara kedua belah pihak, terlihat dari adanya kesepakatan harga, kebebasan memilih makanan, dan tidak adanya unsur paksaan dalam transaksi. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterlambatan penyajian makanan ketika kondisi ramai, keterbatasan fasilitas berupa meja, kursi, area parkir, serta adanya pembeli yang lupa ataupun sengaja tidak melakukan pembayaran setelah menerima pesanan. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam bermuamalah. Sebagian besar penjual tetap memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan penuh kesabaran kepada pembeli. Praktik transaksi di Sentra Kuliner UIN Bukittinggi pada dasarnya telah sesuai dengan konsep antaradin minkum, namun masih memerlukan peningkatan dari segi pelayanan, fasilitas, dan kesadaran pembeli agar tercipta transaksi yang lebih adil, nyaman, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah

LARANGAN ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN ANAK LAKI-LAKI YANG BELUM BEKERJA TETAP PERSPEKTIF SADD DZARI’AH ( STUDI KASUS DESA TANDUN KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU )

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Larangan Orang Tua menikahkan anak laki-laki yang belum bekerja tetap perspektif Sadd Dzari,ah ( Studi Kasus Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupetn Rokan Hulu)”, yang ditulis oleh Muhammad Nawfal Habibillah, NIM 1122138, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini membahas larangan orang tua terhadap pernikahan anak laki-laki yang belum bekerja tetap dalam perspektif sadd dzariah di Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Fenomena ini muncul karena orang tua menilai bahwa pekerjaan tetap merupakan salah satu syarat penting agar calon suami mampu menjalankan tanggung jawab nafkah, sehingga pernikahan tidak menimbulkan kemudaratan di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan orang tua melarang pernikahan anak laki-laki yang belum memiliki pekerjaan tetap serta untuk menganalisis larangan tersebut berdasarkan perspektif sadd dzariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari orang tua, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Desa Tandun. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan orang tua terhadap pernikahan anak laki-laki yang belum bekerja tetap didasarkan pada kekhawatiran terhadap kemampuan ekonomi calon suami dalam memenuhi nafkah keluarga, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta mencegah terjadinya perceraian dan kemudaratan lainnya. Dalam perspektif sadd dzariah, larangan tersebut dapat dibenarkan sebagai langkah preventif untuk menutup jalan menuju kerusakan atau kemudaratan yang lebih besar. Namun demikian, larangan tersebut bukanlah larangan mutlak, melainkan bersifat mempertimbangkan kemaslahatan dan kondisi nyata calon mempelai.

PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU ZINA DI NAGARI TANJUANG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini di tulis oleh Nia Bunga Lestari Nim. 1422053 dengan judul “Pelaksanaan Sanksi Adat terhadap Pelaku Zina di Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau dari Hukum Pidana Islam””. Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih diterapkannya sanksi adat terhadap pelaku zina di Jorong Padang Panjang, Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sanksi adat tersebut merupakan salah satu bentuk penyelesaian pelanggaran yang masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat adat sebagai upaya menjaga ketertiban, kehormatan kaum, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sanksi terhadap pelaku zina diberikan melalui musyawarah adat dan melibatkan unsur pemangku ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina di Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota serta menganalisis pelaksanaannya ditinjau dari Hukum Pidana Islam Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan niniak mamak, alim ulama, Bundo Kanduang, cadiak pandai, pemuda, dan masyarakat di Jorong Padang Panjang, serta melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan unsur ampek jinih, yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan Bundo Kanduang. Sanksi yang diberikan berupa denda adat sakodi papan atau setara dengan Rp1.500.000. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pelaku dikenakan sanksi Ditinggaan Sailia Samudiak, yaitu pembatasan atau pengucilan dari berbagai aktivitas adat dan kehidupan sosial sampai kewajiban adat dipenuhi. Pelaksanaan sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera, menjaga ketertiban masyarakat, mempertahankan kehormatan kaum, serta mencegah terulangnya perbuatan zina. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam, sanksi adat yang diterapkan terhadap pelaku zina tidak termasuk dalam kategori hudud, karena bentuk dan kadar sanksinya tidak ditetapkan secara khusus sebagai hukuman zina dalam syariat. Namun, berdasarkan mekanisme penetapan dan tujuan pemberiannya, sanksi tersebut lebih tepat dianalisis dalam kerangka ta’zir, karena ditetapkan melalui musyawarah adat dan bertujuan memberikan efek jera, mencegah terulangnya perbuatan zina, serta menjaga kemaslahatan masyarakat.

Komparasi Ijtma' MUI Nomor IV Tahun 2012 Dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Penjatuhan Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Maslahah

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Penjatuhan Talak Di Luar Pengadilan Komparasi Ijtima’ MUI Nomor IV Tahun 2012 Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia Pespektif Maslahah” yang disusun oleh Naditul Hasanah, NIM 1122027, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syaiah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penjatuhan talak di luar pengadilan merupakan persoalan yang masih menimbulkan perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Ijtima' Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor IV Tahun 2012 menyatakan bahwa talak di luar pengadilan hukumnya sah apabila terdapat alasan syar'i yang dapat dibuktikan di pengadilan, sedangkan Hukum Perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi antara ketentuan Ijtima' MUI Nomor IV Tahun 2012 dengan Hukum Perkawinan di Indonesia mengenai penjatuhan talak di luar pengadilan, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif maslahah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ijtima' MUI Nomor IV Tahun 2012 mengakui keabsahan talak di luar pengadilan secara hukum Islam dengan syarat adanya alasan syar'i yang dapat dibuktikan, sedangkan Hukum Perkawinan di Indonesia tidak mengakui akibat hukum perceraian apabila talak tidak diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dari perspektif maslahah, ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang mewajibkan perceraian dilakukan melalui pengadilan lebih mampu mewujudkan kemaslahatan karena memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak dan kewajiban suami, istri, serta anak, mencegah penyalahgunaan hak talak, dan menciptakan tertib administrasi hukum. Meskipun demikian, substansi fatwa Ijtima' MUI tetap memiliki relevansi sebagai pedoman hukum Islam dalam menentukan keabsahan talak secara syar'i

TRADISI MAIMBAU PASINGGAH SETELAH TUNANGAN DI NAGARI BATU PALANO, KECAMATAN SUNGAI PUA, KABUPATEN AGAM (PERSPEKTIF 'URF)

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “ Tradisi Maimbau Pasinggah setelah Tunangan di Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam ( Perspektif ‘Urf)”. Yang ditulis oleh Halimah Tusakdiyah dengan NI 1122067. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini beretujuan untuk mengkaji tradisi Maimbau Pasinggah yang berlaku setelah pelaksanaan tunangan (Batimbang Tando) di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, ditinjau dari perspektif 'urf dalam hukum Islam. Tradisi ini membolehkan calon mempelai laki-laki bermalam di rumah calon mempelai perempuan selama satu malam, dan sebaliknya calon mempelai perempuan bermalam di rumah calon mempelai laki-laki selama dua malam satu hari. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi,melihat pasangan tunangan satu sama lain serta membangun kedekatan antara calon menantu dengan keluarga calon mertua, serta melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), alim ulama, dan masyarakat Nagari Batu Palano yang pernah melaksanakan tradisi tersebut. Data sekunder diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan transkripsi, klasifikasi, dan analisis menggunakan metode deskriptif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Maimbau Pasinggah telah berlangsung sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi tanpa dokumentasi tertulis. Tradisi ini hanya berlaku bagi pasangan yang keduanya berdomisili di Nagari Batu Palano dan apabila jarak antara tunangan dan pernikahan melebihi tiga bulan. Bagi pihak yang tidak melaksanakannya tidak dikenai sanksi formal, namun akan mendapat sanksi sosial berupa stigma negatif dari masyarakat. Ditinjau dari perspektif 'urf, Tradisi Maimbau Pasinggah dikategorikan sebagai 'urf fasid. Tradisi ini dikategorikan 'urf fasid karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, yaitu: pertama, dalam pelaksanaan tradisi ini pasangan tunangan bermalam bersama dalam satu rumah, ebagaimana secara tegas dilarang dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari-Muslim, dan Tirmidzi, mengingat keduanya masih berstatus sebagai orang asing (ajnabi) yang belum terikat akad nikah. kedua, tradisi ini menimbulkan mafsadah yang tidak dapat diabaikan di mana pihak laki-laki tidur di kamar perempuan, namun kondisi tersebut berpotensi memberikan kesempatan bagi keduanya untuk berdua-duaan (khalwat) tanpa sepengetahuan mahram atau orang lain yang berada di rumah tersebut, sebagaimana secara tegas dilarang dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari-Muslim, dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu di perbaiki melalui batasan dan pengawasan yang jelas agar nilai positif dari Tradisi Maimbau Passinggah tetap dapat di lestarikan tanpa bertentangan dengan prinsip hukum islam.

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Persiapan Nagari Koto Tinggi Maek Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Berdasarkan hasil penelitian, pembentukan Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, serta kewilayahan. Namun, penetapan sebagai nagari definitif masih terkendala oleh panjangnya proses administrasi dan keterlambatan survei lapangan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 telah mencerminkan prinsip syura, amanah, keadilan, dan maslahah karena melibatkan partisipasi masyarakat serta bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, implementasinya dinilai sejalan dengan nilai-nilai siyasah tanfidziyah yang berorientasi pada kemaslahatan umat

PELAKSANAAN TRADISI BASOKAT PERSPEKTIF FIQIH ZAKAT DI NAGARI SIJUNJUNG KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Basokat Perspektif Hukum Zakat di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung”, yang ditulis oleh Rendi Valentino, NIM 1122041, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya tradisi basokat yang dilakukan masyarakat Nagari Sijunjung dalam pelaksanaan zakat pertanian. Tradisi ini dilaksanakan ketika hasil panen padi telah mencapai nisab zakat. Dalam praktiknya, zakat pertanian yang sebelumnya diberikan langsung kepada mustahik dalam bentuk padi kemudian diubah menjadi uang setelah hasil padi dijual. Uang tersebut selanjutnya dibagikan kepada masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan basokat tanpa mempertimbangkan apakah penerima termasuk golongan mustahik atau bukan. Selain itu, terdapat perbedaan jumlah bagian yang diterima oleh kelompok tertentu seperti urang siak dan ninik mamak yang memperoleh bagian lebih besar dibandingkan masyarakat umum. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan basokat lebih mengedepankan nilai sosial, adat, dan kebersamaan masyarakat dibandingkan ketentuan pendistribusian zakat menurut hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan basokat di Nagari Sijunjung, faktor yang menyebabkan tradisi tersebut masih dipertahankan, serta untuk menganalisis pelaksanaan basokat dalam perspektif hukum zakat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ninik mamak dan alim ulama. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti dan menggunakan analisis induktif untuk pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan basokat dilakukan setelah hasil panen padi masyarakat mencapai 1.000 gantang padi atau setara dengan 1.500 kilogram padi. Zakat yang dikeluarkan sebesar 10% dari hasil panen. Dalam praktiknya, padi zakat dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan basokat di rumah muzakki. Kegiatan ini diawali dengan musyawarah, memasak bersama, makan bersama, dan diakhiri dengan pembagian hasil zakat. Tradisi basokat masih dipertahankan karena dianggap sebagai bentuk kebersamaan, penghormatan terhadap adat, serta sarana mempererat hubungan sosial masyarakat Nagari Sijunjung. Namun, dalam perspektif hukum zakat Islam, pelaksanaan basokat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat karena pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada golongan mustahik sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 60. Selain itu, ketentuannya sebagai nisab lebih tinggi dari pada nisab dalam hukum zakat ,serta pembagian yang berbeda kepada kelompok tertentu menunjukkan kuatnya pengaruh adat dalam pelaksanaan basokat.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Haji Pelajar di PT. BPRS Jam Gadang Bukittinggi

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keabsahan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Haji Pelajar Di PT. BPRS Jam Gadang Bukittinggi”, yang ditulis oleh Nabil Islami Alqairi, NIM 1222.029, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad wadiah pada produk Tabungan Haji Pelajar di PT. BPRS Jam Gadang Bukittinggi serta menganalisisnya berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan pembukaan Tabungan Haji Pelajar bagi siswa SD dan SMP yang secara hukum Islam maupun hukum positif pada umumnya belum tergolong cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, siswa melakukan pengisian formulir dan penandatanganan akad pada produk Tabungan Haji Pelajar, sehingga menimbul- kan persoalan mengenai keabsahan akad wadiah ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fiqh Muamalah, Fatwa DSN-MUI, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan penelitian terdiri atas Dewan Pengawas Syariah (DPS), pegawai dan staf pelaksana di BPRS Jam Gadang, guru, dan siswa yang terlibat program Tabungan Haji Pelajar. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di PT. BPRS Jam Gadang Bukit- tinggi serta sekolah-sekolah yang menjadi lokasi pelaksanaan program Tabungan Haji Pelajar. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pelaksanaan akad wadiah pada produk Tabungan Haji Pelajar di PT. BPRS Jam Gadang Bukittinggi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pra akad, akad, dan pasca akad. Dalam pelaksanaannya, pembukaan tabungan oleh siswa melalui pengisian dan penandatanganan Formulir Data Nasabah (FDN) belum disertai tanda tangan orang tua pada saat akad berlangsung, meskipun telah memperoleh persetujuan dari orang tua. Kedua, ditinjau dari hukum ekonomi syariah, pelaksanaan akad wadiah pada produk Tabungan Haji Pelajar pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Tabungan. Namun, terdapat persoalan mengenai kecakapan hukum nasabah pelajar yang umumnya belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Meskipun demikian, akad tetap dapat dinyatakan sah karena adanya persetujuan orang tua atau wali. Akan tetapi, persetujuan yang dilakukan secara tertulis dalam akad akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan persetujuan yang hanya disampaikan secara lisan.

Intiqal Wilayati Al-Hadanah kepada Nenek dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Perspektif Al-Istihsan (Analisis Penetapan PA Bukittinggi No. 0057/PDT.P/2012/PA-BKT)

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalihan hak hadanah kepada nenek dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0057/Pdt.P/2012/PA-Bkt serta meninjaunya dari perspektif al-istihsan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Data diperoleh dari penetapan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, serta literatur yang berkaitan dengan hadanah dan alistihsan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hak hadanah kepada nenek didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perspektif al-istihsan, pengalihan tersebut dapat dibenarkan karena memberikan keadilan yang lebih sesuai dengan kondisi konkret serta mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak dibandingkan penerapan urutan hak hadanah secara formal.

Mengulang Nikah dalam Perspektif Maqasid Syariah Studi Masyarakat Kecamatan Bonjol

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya peristiwa mengulang nikah di tengah Masyarakat, di Kecamatan Bonjol, terutama pada pasangan yang merasa pernikahan sebelumnya kurang sempurna, karena keraguan terhadap keabsahannya. serta ingin melegalkan dimata hukum dan undang=undang Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk praktik mengulang nikah yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Bonjol, memahami bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik mengulang nikah, serta meninjau bagaimana periatiwa mengulang nikah berdasarkan tinjauan maqasid syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala KUA, penghulu, tokoh agama, pasangan suami istri, serta tokoh masyarakat Kecamatan Bonjol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk praktik mengulang nikah yakni pernikahan pertama yang dilakukan secara agama (syara’) lalu kemudian pernikahan kedua dilakukan di KUA Bonjol, faktor penyebabnya adalah, hamil diluar nikah, belum lengkapnyan administrasii negara, kesulitan ekonomi, kecemasan orang tua terhadap pergaulan anak, untukmenutup aib. Dalam perspektif hukum Islam, mengulang nikah pada dasarnya diperbolehkan apabila bertujuan untuk melengkap administrasi secara negara dan undang-undang, mengulang nikah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Dari sudut pandang maqasid syariah, praktik tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga agama (hifz al-din), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga kehormatan keluarga. Akan tetapi, apabila dilakukan hanya karena dorongan tradisi tanpa dasar syar’i yang jelas, maka praktik itu dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pembinaan dan edukasi keagamaan agar masyarakat memahami hukum pernikahan secara benar sesuai prinsip syariat Islam.

PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN HASIL KEBUN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Kampung Sawah Torok Jorong Rambahan Nagari Tanjung Betung Timur Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman)

2026 · Thesis · Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Pemberlakuan Hukum Adat Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Kebun Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam” yang di tulis oleh Yosi Aprilia, NIM 1422019, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. ​Skripsi ini dilatarbelakangi oleh suatu Peristiwa Jorong Rambahan Nagari Tanjung Betung Timur Kecamatan Rao Seklatan Kabupaten Pasaman lebih tepatnya di Kampu g Sawah Torok , yaitu aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki berinisial RW yangmana RW telah melakukan tindakan pencurian hail kebun berupa 2 karung buah. Pokok permasalahannya yaitu Pemberlakuan sanksi berupa hukum adat yaitu denda kepada pelaku, apakah denda yang diberikan dalam hukum adat tersebut sudah sesuai atau relevan dengan perspektif Hukum Pidana Islam. ​ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Kampung Sawah Torok serta Kantor Wali Tanjung Betung Timur. Kemudian mengenai Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan cara wawancara, lan dengan pemilik kebun serta tokoh masyarakat dan juga niniak mamak di kampung tersebut serta juga berupa dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk ditarik kesimpulan. ​Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa, pertama Pemberlakuan hukum adat terhadap pelaku pencurian oleh anak di bawah umur yaitu pelaku RW di Kampung Sawah Torok berupa denda sebesar 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang mana nominal dan pemberlakuan tersebut berlaku bukan hanya pada kasus pelaku RW saja, tetapi juga bagi siapa saja yang kedapatan mencuri di wilayah kampung tersebut. Kedua, ditinjau dari hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian ini termasuk jarimah sariqah, yang mana hukuman bagi pelaku jariman sariqah adalah hukuman had ( potong tangan), namun karena pelaku RW masih di bawah umur, maka hukuman had tidak dapat diterapkan karena status “belum baligh” atau pelaku belum bisa dimintai pertanggung jawaban hukum secara penuh. Dalam islam sesesorang baru bisa dimintai pertanggung jawaban apabila telah memenuhi syarat utama yaitu “mukallaf (baligh dan berakal). Karena pelaku RW dalam hukum islam tidak dapat dijatuhi hukuman had, maka dalam hukum pidana islam hukuman had tersebut diganti menjadi hukuman Ta’zir yang sifat nya membina dan mendidik. Maka dari itu hukuman adat yang diberlakukan oleh Kampung Sawah torok ini sudah sangat relevan dengan hukum pidana islam, yang mana denda tersebut dibebankan kepada orang tua atau wali dari si pelaku