Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

14 hasil
Subjek: Pembunuhan
DaftarKartu
ResearchOpen AccessPDF tersedia

Konsekuensi Percobaan Pembunuhan dan Penganiayaan Berat terhadap Hak Kewarisan (Analisis huruf a Pasal 173 KHI)

2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian

Dalam fikih klasik pembunuhan merupakan salah satu bentuk penghalang kewarisan di samping budak dan beda agama yang disepakati oleh ulama. Namun dalam kompilasi hukum Islam (KHI) sebagai salah satu fikih ala Indonesia, bentuk penghalang kewarisan tersebut khususnya pembunuhan lebih diperlebar maknanya kepada percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat yang akibatnya tidak sampai kepada kematian. Kompilasi Hukum Islam diberlakukan di Indonesia dan ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana tentu terkait dengan undang-undang yang ada kaitannya dengan daerah dimana hukum itu diberlakukan. Terkait dengan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan berdasarkan KHI pantas diberlakukan. Hal ini karena kemudharatan yang ditimbulkan juga mengarah kepada kematian. Melalui metode Sadd adz dzariah, untuk kedua bentuk tindak pidana ini (percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat) dapat disamakan ketetapan hukumnya dengan tindak pidana pembunuhan.

11 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Analisis Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Maqashid Syariah

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan batas usia 12 hingga 18 tahun sebagai dasar per-tanggungjawaban pidana anak, sementara fikih jinayah menentukan kedudukan anak berdasarkan tingkat kedewasaan yang dikenal dengan istilah baligh, sehingga kedua kerangka hukum tersebut berpotensi menghasilkan cara pandang yang berbeda ketika anak menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam UU SPPA, serta menjelaskannya dari sudut pandang maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur fikih jinayah yang dianalisis secara deskriptif, deduktif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU SPPA mengatur pertanggungja-waban pidana anak secara khusus melalui diferensiasi usia, konversi ancaman pi-dana, penghapusan pidana minimum khusus, prinsip ultimum remedium, dan mekanisme diversi, sehingga anak tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban maupun disamakan sepenuhnya dengan orang dewasa; namun penentuan sanksi yang hanya bertumpu pada faktor usia dinilai belum mencerminkan keadilan, sebab terdapat anak yang secara psikis telah menunjukkan kematangan namun tetap dikenai pertanggungjawaban yang sama dengan anak pada umumnya. Dalam perspektif maqashid syariah, pembatasan usia 18 tahun sebagai batas per-tanggungjawaban tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip taklif, sebab pem-bebanan hukum dikaitkan dengan kemampuan seseorang menanggung beban hukum, bukan semata usia administratif, sehingga gugurnya qisas bagi anak yang belum baligh dialihkan pada diyat dan ta'zir yang disesuaikan dengan kemampuan pelaku. Penelitian ini merekomendasikan penguatan asesmen kematangan indi-vidual sebagai pelengkap kriteria usia dalam kebijakan pemidanaan anak.

7 dilihat · 10 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Analisis Kasus Pembunuhan Di Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Analisis Kasus Pembunuhan Di Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam” yang ditulis oleh Luky Dasmita, NIM 1422.022, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman serta menganalisa berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu kasus pembunuhan yang terjadi di lingkungan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, dengan data tiga tahun terakhir telah terjadi delapan kasus pembunuhan, baik kasus pembunuhan biasa maupun kasus pembunuhan dengan berencana. Pada tahun 2023 telah terjadi sebanyak empat kasus pembunuhan, tahun 2024 dengan dua kasus pembunuhan, dan tahun 2025 telah terjadi dua kasus pembunuhan dengan tiga korban pembunuhan. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi-empiris dengan pendekatan lapangan (field research) dilaksanakan di Polres Padang Pariaman, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Pariaman, wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, peraturan perundang-undangan, sosiologi hukum Islam dan fiqh jinayah. Analisis data dilakukan dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk ditarik kesimpulan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman terjadi dikarenakan empat faktor yaitu faktor psikologi, faktor ekonomi, faktor domestik, dan faktor lingkungan. Faktor dominan penyebab peningkatan kasus pembunuhan yaitu faktor psikologi dengan terdapat empat kasus pembunuhan disusul dengan faktor ekonomi dengan dua kasus pembunuhan, faktor domestik dengan dua kasus pembunuhan selanjutnya faktor lingkungan dengan satu kasus pembunuhan. Kedua, ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam terhadap kasus pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu bagaimana hukum Islam lahir dari interaksi antara ajaran agama dan kondisi sosial masyarakat, bukan sekadar aturan tertulis. Hukum Islam bersifat lengkap, seimbang, dan mampu menyesuaikan diri dengan zaman, serta nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, toleransi, kejujuran, dan tolong-menolong antar sesama. Karena itu, pembunuhan dianggap pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dan keselamatan jiwa, sehingga hukum Islam tidak hanya menghukum pelaku tapi juga mendorong keadilan yang transparan serta pemulihan sosial lewat pendekatan restorative justice.

11 dilihat · 8 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

perlindungan hukum terhadap anak jalanan dari tindak pidana pembunuhan ditinjau dari uu 35 tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam Di Bukittinggi

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Wina Lerian Sari, 1421055, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dari Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Hukum Pidana Islam Di Bukittinggi, (di bimbing oleh Bapak H.Basri Na’ali, LC, M.AG) Anak jalanan adalah kelompok anak paling rentan yang hidup tanpa pengasuhan memadai dan sering menjadi korban kekerasan, seperti tergambar pada tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Kasus pembunuhan Dwangkara Wirayuda di Bukittinggi tahun 2020 menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap anak jalanan, di mana pelaku DS dan dua rekannya melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian. UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan larangan kekerasan terhadap anak dengan ancaman pidana hingga 15 tahun, sementara perspektif hukum Islam dan teori keadilan sosial menekankan kewajiban melindungi anak sebagai kelompok paling lemah. Penelitian ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum anak jalanan dan mendorong terciptanya keadilan yang lebih manusiawi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data lapangan melalui wawancara untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban pembunuhan. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan data primer diperoleh dari wawancara bersama hakim, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta sumber hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Seluruh data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan hukum dan menjawab permasalahan penelitian secara sistematis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan prinsip Hukum Pidana Islam dalam putusan hakim dapat menjadi acuan bagi peningkatan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Indonesia.

3 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARIAMAN Nomor 186/Pid.B/2021/ PN Pmn MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Terjadinya pembunuhan di indoensia sangat bervariasi. Salah satunya pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh kepala dusun kepada warganya didasarkan pada emosi. Yang mana “BR” melakukan pembunuhan kepada “HM” di Dusun Tabiang Hilir Desa Air Santok Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman. Permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara putusan No. 186/Pid.B/2021/PN Pmn mengenai tindak pidana pembunuhan dan Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap kebijakan putusan Hakim No. 186/Pid.B/2021/PN Pmn mengenai Tindak Pidana Pembunuhan. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research) yaitu dengan mencari data-data sesuai dengan kenyataan dilapangan dan melakukan wawancara, dokumentasi ke Pengadilan Negeri Pariaman serta membaca buku-buku ilmiah, jurnal, serta buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa “BH” dengan penjatuhan pidana 8 tahun penjara dengan berbagai pertimbangan yaitu : pada alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal 184 KUHAP, Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman serta usur – unsur dari pasal 338 KUHP. Tinjauan hukum pidana islam, terdapat 3 hukuman pada pembunuhan sengaja, yaitu : 1) hukuman pokok ialah qishash, 2) pengganti hukumannya ialah diyat, dan 3) hukuman pelengkap ialah terhalang hak warisnya. Dalam kasus ini, terdakwa dikenai hukuman qishash.

6 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Kekuatan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul "Kekuatan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", yang ditulis oleh Citra Agnesta, NIM 1421.018, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya ketidakmampuan penegak hukum dalam membuktikan penyebab kematian korban, sehingga dibutuhkan alat bukti dalam proses penegakkan hukum untuk membantu hakim menemukan kebenaran. Namun, penggunaan alat bukti sering kali bertentangan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya, yang mana hal ini dapat menimbulkan konsekuensi serius dimana terdakwa dapat terbukti melakukan atau tidaknya suatu perbuatan tindak pidana. Maka, dalam mengungkap suatu tindak pidana memerlukan serangakaian penyelidikan dan pembuktian yang cermat, salah satunya bukti forensik yang dikeluarkan oleh ahli forensik yaitu visum et repertum. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin untuk mengetahui secara utuh tentang bagaimana kekuatan visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam, kemudian bagaimana penerapan visum et repertum memengaruhi proses pembuktian dalam persidangan kasus pembunuhan dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, penelusuran melalui media internet dan bacaan lainnya. Sedangkan data tambahannya didapatkan melalui wawancara langsung kepada hakim dan panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa visum et repertum memiliki kekuatan yang sangat kuat sebagai alat bukti sah dalam hukum positif, karena berupa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat hasil pemeriksaan fisik korban. Ini menjadikannya sebagai salah satu alat bukti yang diakui secara hukum sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Sedangkan dalam konteks hukum pidana islam, visum et repertum berfungsi sebagai alat bukti yang diakui secara hukum formal dalam sistem perundang-undangan, termasuk dalam konteks qarinah qanuniyah (yang ditentukan oleh undang-undang). Namun, meski visum et repertum memiliki kekuatan hukum formal, hakim tidak terikat sepenuhnya oleh kebenaran formal tersebut. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kebenaran materil, sesuai dengan asas pencarian kebenaran, keyakinan hakim, dan batas pembuktian. Oleh karena itu, visum et repertum harus dipertimbangkan secara menyeluruh dalam upaya mencapai kebenaran dalam sistem peradilan.

5 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Penolakan Grasi Terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Padang)

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Penolakan Grasi Terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Padang)”. Yang ditulis oleh Alfin Fauzul Amwar, NIM 1420.008 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini ditulis agar mengetahui pertimbangan Presiden menolak permohonan grasi terpidana kasus pembunuhan di Lembaga Permasyarakatan (lapas) Kelas II A Padang menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, untuk mengetahui Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap penyebab penolakan Grasi terpidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas II A Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field resech), sumber data Primer yaitu data yang didapatkan melalui wawancara dengan pihak yang berwewenang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, serta data sekunder dari Undang-undang, Skripsi, Artikel, bahan-bahan bacaan Hukum yang berkaitan, serta bukti-bukti pendukung lainnya. Adapun metode analisis data adalah pendekatan deduktif, serta pengumpulan data dengan tekni-teknik Observasi, wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pertimbangan presiden menolak permohonan grasi tindak Pidana pembunuhan di Lapas Kelas IIA Padang adalah demi terciptanya keadilan bagi korban dan pelaku, penolakan tersebut merupakan hak prerogatif presiden dan ditinjau berdasarkan ketentuan Hukum Positif pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif, Presiden mempunyai 2 alasan penolakan grasi terhadap 3 orang terpidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas II A Padang tersebut yakni karena Keadilan dan Proporsionalitas Hukuman dan Rekomendasi Mahkamah Agung. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam penghapusan Pidana atau pemberian maaf merupakan hak dari keluarga korban atau wali-Nya dalam Islam penghapusan Pidana dapat diberikan apabila dalam keadaan terpaksa, mabuk, gila, dan anak dibawah umur, maka penghapusan Pidana dapat diberikan. Hal ini untuk terciptanya keadilan bagi korban dan pelaku.

5 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

PERBANDINGAN SANKSI PEMERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN MENURUT KITAB I’ANATUTH-THALIBIN DAN KUHP TERBARU (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023)

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Tesis ini berjudul perbandingan sanksi pemerkosaan disertai pembunuhan menurut kitab l’anatu al-Thalibin dan KUHP terbaru (Undang-undang nomor 1 tahun 2023). Indonesia sebagai negara hukum, menganut sistem hukum civil, dengan menerapkan aturan pidana dan hukum Islam dalam hal-hal yang bersifat kekeluargaan atau hubungan antar individu. Pada hakikatnya hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, begitu juga dalam jinayat. Salah satu contoh jinayat berupa pemerkosaan disertai pembunuhan. Pemerkosaan di dalam Islam bagian dari perzinaan, begitu pula menurut salah satu kitab fiqh yang berjudul l’anatu al-Thalibin, berbeda halnya dengan KUHP terbaru. Dari demikian munculah pertanyaan bagaimana sanksi pada kasus kejahatan pemerkosaan jika disertai dengan pembunuhan, terlebih lagi dengan keberadaan KUHP terbaru melalui undang-undang no 1 tahun 2023 menggantikan KUHP terdahulu. Berdasarkan uraian di atas penulis akan mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai perbandingan sanksi pemerkosaan disertai pembunuhan menurut kitab l’anatu al-Thalibin dan KUHP terbaru (undang-undang nomor 1 tahun 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pemerkosaan disertai pembunuhan menurut kitab l’anatu al-Thalibin dan KUHP terbaru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023)? Dan bagaimana perbandingan sanksi pemerkosaan disertai pembunuhan menurut KUHP terbaru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023)? Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian library research (penelitian pustaka). Berdasarkan sumber data, hasil penelitian menunjukkan Dalam pandangan Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi penerapan sanksi pemerkosaan disertai pembunuhan dengan menggunakan teori al-jabb, adanya hukuman mati mengakibatkan hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan karna diserap oleh hukuman mati, menurut Imam Syafi’I dengan menggunakan teori tadakhul. sedangkan menurut kitab I’anatuth al-Thalibin pelaku yang berstatus sudah pernah menikah dijatuhi hukuman bunuh atau mati, dengan tidak menerapkan hukuman rajam karna telah adanya hukuman bunuh/mati. Sedangkan jika pelaku belum pernah menikah diterapkan hukuman cambuk 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun, ditambah hukuman akibat membunuh. Perbandingan sanksi pemerkosaan disertai pembunuhan menurut kitab I’anatuth al-Thalibin dengan KUHP terbaru, dengan melihat persamaan dan perbedaan antara keduanya. Menurut kitab I’anatuth al-Thalibin maupun KUHP baru pemerkosaan disertai pembunuhan merupakan dua perbuatan yang dilarang, sebab itu si pelaku dalam KUHP baru maupun kitab I’anatuth al-Thalibin dikenakan sanksi yang berat. Sedangkan perbedaan antara keduanya, dalam kitab l’anatu al-Thalibin hukuman bunuh atau mati tergantung status sudah pernah menikah atau belumnya pelaku, berbeda halnya dalam KUHP terbaru penjatuhan hukuman pelaku pemerkosaan disertai pembunuhan dengan penerapan hukuman paling berat, berupa hukuman mati.

6 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 3/PIDSUS ANAK/2021/PN BKT/ TENTANG PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Jurnal ini bertujuan untuk meneliti pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, serta pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan analisis deskriptif komparatif. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penelitian terhadap Putusan Hakim Nomor 3/Pidsus Anak/2021/PN BKT membuktikan adanya kesesuaian antara perbuatan pelaku kekerasan terhadap anak dan unsur pidana yang tercantum dalam pasal 76C. Terungkap bahwa Nanda melakukan kekerasan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian Fito. Meskipun demikian, dalam mempertimbangkan aspek moralitas, hakim memberikan pengecualian untuk pelaku yang berusia 12 tahun. Dalam hukum pidana islam penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak dikategorikan sebagai penganiayaan, tetapi dikategorikan sebagai pembunuhan.sehingga pelaku akan mendapatkan ganjaran setimpal di dunia. waktu pembayaran diat pembunuhan menyerupai sengaja adalah tiga tahun semenjak meninggalnya korban menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah mulai dari dijatuhkan vonis atau pembunuhan.Kesimpulan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap pandangan hukum pidana Islam dalam menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang penegakan hukum pidana Islam dalam kasus kekerasan terhadap anak dan memperkuat keadilan dalam penegakan hukum.

5 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Penetapan Sanksi Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Putusan No.3/pid.sus-anak2019/PN.slk)

2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Solok 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Slk)”. Skripsi ini disusun oleh Salman Alfarisi dengan NIM 1418.054 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Adapun maksud dari Skripsi ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Slk tentang pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan tinjauan hukum Islam. Selain itu juga untuk meninjau lebih dalam lagi pertimbangan apa saja yang menjadi alasan hakim dalam memutuskan perkara anak tersebut. Pembunuhan yang betul-betul disengaja adalah memukul seseorang secara sengaja dengan sesuatu yang memang bisa membunuhnya dengan maksud untuk membunuhnya. Dalam kasus ini, pelakunya wajib diqishash jika keluarga korban memafkannya, dia wajib membayar diyat yang cukup berat dan harus dibayarkan segera dari harta si pembunuh. Dalam kasus ini, hakim Pegadilan Negeri Solok menyatakan anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan Anak mati”. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yaitu suatu metode penelitian dengan menggabungkan unsur hukum normatif yang didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data primer adalah wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Solok dengan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Metode ini dilakukan secara langsung terhadap informasi yang diperoleh. Sedangkan data sekundernya didapatkan dari studi pustaka, artikel-artikel, jurnal-jurnal, skripsi, serta hasil dari Putusan Hakim. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di Pengadilan Negeri Solok bahwa Hakim Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan pidana 7 (tujuh) tahun sama dengan dari tuntutan jaksa, dan lebih ringan dari ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 76C Jo 80 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi UU dan UU Nomor 8 Tahun 1981, maka hukuman tersebut dirasa sudah memberi efek jera pada pelaku, dan perbuatan Anak tersebut merusak masa depan Anak korban. Hakim Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan hukuman sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam tinjauan hukum pidana Islam berdasarkan kasus yang penulis teliti bahwasanya pelaku tersebut merupakan tindak pidana yang dihukum Jarimah Takzir.

4 dilihat · 3 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Analisis Putusan Hakim Terhadap Deelneming Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam ( Kajian Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN BKT)

2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “ ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP DEELNEMING TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (Kajian Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN BKT)”. Skripsi ini disusun oleh Dina Veronika dengan NIM 1418051 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Adapun maksud dari Skripsi ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan perencanaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan apakah putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja itusudah sesuai penerapannya dengan Pasal 340 KUHP. Motivasi penulis untuk membahas permasalahan ini ialah dilatarbelakangi adanya ketidakefektifan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan tersebut. Yang mana hukuman tersebut tidak sesuai dengan pasal yang dijatuhkan kepadanya, selain itu hukuman yang diberikan kepadanya pun lebih ringan dibandingkan dengan orang suruhannya yang menjadi terdakwa dalam perkara lain, seharusnya ia dihukum lebih berat dikarenakan terdakwa ini yang meencanakan segala sesuatu agar pembunuhan ini bisa berhasil menghilangkan nyawa korban. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Menggunakan metode Kulitatif atau Penelitian Lapangan (field research. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data primer adalah wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengetahui kasus pembunuhan pada Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN BKT di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Sedangkan data sekundernya didapatkan dari studi pustaka. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja antara lain: fakta-fakta yang ditemui didalam persidangan, apakah unsur-unsur dari pasal yeng didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa telah terpenuhi, terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan adanya keyakinan dari hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, apakah terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa, dan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Menurut pendapat penulis hukuman yang diberikan oleh hakim masih kurang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

5 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Kejahatan Pembunuhan dan Pemerkosaan di Jorong Bumbuang Situjuah Batua Payakumbuh (Studi Respon Masyarakat dan Analisis Penyebab Kejahatan Dalam Perspektif Pidana Islam)

2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi Ini Berjudul Kejahatan Pembunuhan Dan Pemerkosaan Di Jorong Bumbuang Situjuah Batua Payakumbuh (Studi Respon Masyarakat Dan Analisis Penyebab Kejahatan Dalam Perspektif Pidana Islam) yang ditulis oleh Rekha Puspita Sari Nim : 1418021, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan yang terjadi di jorong Bumbuang Situjuah Batua Payakumbuh Sumatra barat pada hari rabu 9 Desember 2020. Yangmana dalam kasus ini, Pelaku dan korban pembunuhan bukan penduduk dari jorong bumbuang situjuah batua Payakumbuh. Dan padahal di wilayah jorong Bumbuang Situjuah Batuah Payakumbuh masih terdapat nilai-nilai agama yang hidup ditengah-tengah masyarakat, yang mana berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun norma-norma sosial yang berfungsi untuk membatasi dan mengendalikan tingkah laku masyarakat masih kental di lingkungan jorong bumbuang situjuah batua payakumbuh. Begitupula dengan Kegiatan – Kegiatan ataupun organisasi yang bertentangan dengan agamapun pada umumnya tidak ditemukan di bumbuang situjuah batua payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengetahui apa penyebab terjadinya pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan di jorong Bumbuang Situjuah Batuah Payakumbuh ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Kejahatan Pembunuhan dan Pemerkosaan di Jorong Bumbuang Situjuah Batua Payakumbuh? 2) Bagaimana sebetulnya Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan dan Pemerkosaan di Jorong Bumbuang Situjuah Batua Payakumbuh dalam Perspektif Pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan Sumber data primer dalam bentuk hasil wawancara langsung dengan kepala jorong dan masyarakat sekitar kejadian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini, adalah Alqur’an, hadis dan buku-buku yang dijadikan referensi dalam menyelesaikan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, Masyarakat Jorong Bumbuang Situjuah Batua Payakumbuh pada umumnya merespon Kejahatan Pembunuhan dan Pemerkosaan yang terjadi, dengan melakukan tindakan berupa upaya pencegahan agar tidak terjadi kembali kejahatan yang serupa. Dan Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan dan Pemerkosaan di Jorong Bumbuang Situjuah Batua Payakumbuh, karena wilayah tempat kejadian, berpotensi terjadinya pembunuhan, Dalam perspektif pidana islam hanya membahas tentang tindakan kejahatan itu sendiri dan hukuman-hukuman yang timbul akibat tindakan kejahatan yang terjadi.

5 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan dan Pemerkosaan Anak oleh Ayah Kandung (Studi Kasus di Jorong IV Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung)

2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG (Studi Kasus di Jorong IV Labu Pacah Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung)”. Skripsi ini disusun oleh Syerlina Zamarni dengan NIM 1418050 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Motivasi penulis untuk membahas permasalahan ini ialah dilatarbelakangi adanya ketidakefektifan pemerintah serta kelalaian pemerintah Nagari dalam menerapkan sanksi bagi pelaku pelecehan. Masalah utama dalam skripsi ini ialah mengenai pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak kandung. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan di nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung, dan faktor apa saja yang menyebabkan pelaku tidak di pidana, serta menganalisis menurut perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif mengenai hukuman bagi pelaku. Selain itu juga untuk meninjau lebih dalam mengenai tindakan dan langkah yang diambil masyarakat dalam menyikapi kasus tersebut. berdasarkan observasi awal yang dilakukan hampir sebagian masyarakat mengetahui kasus tersebut begitupula dengan aparat pemerintahan setempat seperti Jorong, Mamak Adat, dan Pemerintah Walinagari. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yaitu suatu metode penelitian dengan menggabungkan unsur hukum normatif yang didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data primer adalah wawancara langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak oleh ayah kandung di Nagari Geragahan Lubuk Basung dan studi lapangan. Sedangkan data sekundernya didapatkan dari studi pustaka. Pengolahan data yang dilakukan penulis dengan cara field research atau wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa diamnya masyarakat dalam kasus ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan masyarakat tidak paham tindakan apa yang harus diambil atau dilakukan. Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan anak kandung ini juga tidak dipidana karena kelalaian dari aparat pemerintah, tidak berjalannya sistem yang ada di Nagari serta faktor utama ialah pihak keluarga yang tidak melaporkan kasus ini pada pihak yang berwajib. Sesuai dengan ketentuan Hukum Islam pelaku dihukum qishash karena pelaku tetap bersalah dan wajib menjalankan hukuman qishash, disebabkan di dalam aksinya terhadap korban terdapat niat dan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban. Sedangkan ketentuan Hukum Positif pelaku di jerat dalam pasal 288 (1), (2), (3) yaitu di jatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

6 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

SANKSI HUKUM BAGI PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PERBANDINGAN)

2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini bejudul “SANKSI HUKUM BAGI PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Perbandingan)” yang disusun oleh MELISA HIDAYANTI NIM 1415.035. tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor persamaan, faktor-faktor perbedaan, dan faktor- faktor penyebab persamaan dan perbedaan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan sanksi hukum pembunuhan mutilasi antara hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam. Sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi yang berlaku di Indonesia yaitu sanksi hukum penjara dan hukuman mati, sedangkan hukum pidana Islam memberikan sanksi hukum qishash atau diyat terhadap pelaku. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam. Penelitian ini mengunakan Metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan yang relevan dengan pembahasan ini, lalu mengumpulkan informasi yang dapat membantu dalam penulisan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini . Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam adalah: pertama, faktor-faktor persamaan dari segi pengertian Pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam adalah sama yaitu: Mutilasi adalah tindak pidana dimana pelaku membunuh dengan cara memotong-motong tubuh si korban. Sanksi hukum pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam sama-sama mengatur pidana pokok, pidana pengganti, dan pidana tambahan, dan dalam sanksi hukum pembunuhan berencana atau sengaja, sama-sama menjadikan hukuman mati sebagai hukuman pokok. Kedua faktor-faktor perbedaan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi yaitu dalam segi hak sanksi hukum pembunuhan secara mutilasi di Indonesia pemerintahlah yang berhak menentukan apa hukuman yang pantas untuk pelaku, sedangkan di dalam Hukum Pidana Islam Allah SWT yang menentukan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi tersebut, hanya saja wali korban dapat mempengaruhi apakah sanksi qishash atau diyat. Sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia terdapat dalam KUHP pasal 340 yaitu sanksi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara, sedangkan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut Hukum Pidana Islam adalah qishash. Tetapi bila keluarga korban memaafkan dapat diganti dengan diyat. Ketiga, faktor penyebab persamaan sanksi hukum pembunuhan secara mutilasi karena unsurnya sama-sama menghilangkan nyawa seseorang, dan mengakibatkan seseorang itu meninggal dunia, faktor penyebab perbedaan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi adalah dasar hukumnya, di Indonesia menggunakan KUHP pasal 340, sedangkan Hukum Pidana Islam dasar hukumnya adalah Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 45. Sanksi hukum di Indonesia lebih cenderung pidana penjara sebagai sanksi hukum untuk setiap kejahatan maupun kejahatan pembunuhan secara mutilasi dan menjadikan hukuman mati sebagai pilihan terakhir, sedangkan Hukum Pidana Islam telah menentukan sanksi hukum yang tertulis dalam Firman Allah SWT.

5 dilihat · 1 unduhanSitasiDetail