Abstrak
Skripsi ini bejudul “SANKSI HUKUM BAGI PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Perbandingan)” yang disusun oleh MELISA HIDAYANTI NIM 1415.035. tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor persamaan, faktor-faktor perbedaan, dan faktor- faktor penyebab persamaan dan perbedaan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan sanksi hukum pembunuhan mutilasi antara hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam. Sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi yang berlaku di Indonesia yaitu sanksi hukum penjara dan hukuman mati, sedangkan hukum pidana Islam memberikan sanksi hukum qishash atau diyat terhadap pelaku. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam. Penelitian ini mengunakan Metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan yang relevan dengan pembahasan ini, lalu mengumpulkan informasi yang dapat membantu dalam penulisan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini . Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam adalah: pertama, faktor-faktor persamaan dari segi pengertian Pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam adalah sama yaitu: Mutilasi adalah tindak pidana dimana pelaku membunuh dengan cara memotong-motong tubuh si korban. Sanksi hukum pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam sama-sama mengatur pidana pokok, pidana pengganti, dan pidana tambahan, dan dalam sanksi hukum pembunuhan berencana atau sengaja, sama-sama menjadikan hukuman mati sebagai hukuman pokok. Kedua faktor-faktor perbedaan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi yaitu dalam segi hak sanksi hukum pembunuhan secara mutilasi di Indonesia pemerintahlah yang berhak menentukan apa hukuman yang pantas untuk pelaku, sedangkan di dalam Hukum Pidana Islam Allah SWT yang menentukan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi tersebut, hanya saja wali korban dapat mempengaruhi apakah sanksi qishash atau diyat. Sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana di Indonesia terdapat dalam KUHP pasal 340 yaitu sanksi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara, sedangkan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi menurut Hukum Pidana Islam adalah qishash. Tetapi bila keluarga korban memaafkan dapat diganti dengan diyat. Ketiga, faktor penyebab persamaan sanksi hukum pembunuhan secara mutilasi karena unsurnya sama-sama menghilangkan nyawa seseorang, dan mengakibatkan seseorang itu meninggal dunia, faktor penyebab perbedaan sanksi hukum bagi pembunuhan secara mutilasi adalah dasar hukumnya, di Indonesia menggunakan KUHP pasal 340, sedangkan Hukum Pidana Islam dasar hukumnya adalah Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 45. Sanksi hukum di Indonesia lebih cenderung pidana penjara sebagai sanksi hukum untuk setiap kejahatan maupun kejahatan pembunuhan secara mutilasi dan menjadikan hukuman mati sebagai pilihan terakhir, sedangkan Hukum Pidana Islam telah menentukan sanksi hukum yang tertulis dalam Firman Allah SWT.