Abstrak
Wina Lerian Sari, 1421055, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dari Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Hukum Pidana Islam Di Bukittinggi, (di bimbing oleh Bapak H.Basri Na’ali, LC, M.AG) Anak jalanan adalah kelompok anak paling rentan yang hidup tanpa pengasuhan memadai dan sering menjadi korban kekerasan, seperti tergambar pada tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Kasus pembunuhan Dwangkara Wirayuda di Bukittinggi tahun 2020 menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap anak jalanan, di mana pelaku DS dan dua rekannya melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian. UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan larangan kekerasan terhadap anak dengan ancaman pidana hingga 15 tahun, sementara perspektif hukum Islam dan teori keadilan sosial menekankan kewajiban melindungi anak sebagai kelompok paling lemah. Penelitian ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum anak jalanan dan mendorong terciptanya keadilan yang lebih manusiawi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data lapangan melalui wawancara untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban pembunuhan. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan data primer diperoleh dari wawancara bersama hakim, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta sumber hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Seluruh data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan hukum dan menjawab permasalahan penelitian secara sistematis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan prinsip Hukum Pidana Islam dalam putusan hakim dapat menjadi acuan bagi peningkatan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Indonesia.