ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi atas nama Hamdi Febrian, Nim 1322049, Yang Berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 Poin A Tentang Pemenuhan Hak Masyarakat Pasca Bencana Dalam Fase Tanggap Darurat Di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang Tahun 2025 Perspektif Siyasah Tanfidziah”, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya berbagai persoalan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat pasca bencana di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang, khususnya pada fase tanggap darurat. Padahal pemenuhan hak masyarakat saat bencana merupakan kewajiban negara yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 8 poin a. Namun dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya, keterlambatan distribusi bantuan, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 8 poin a UU No 24 Tahun 2007, mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi, serta meninjau pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziah. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara Islam, khususnya di bidang Siyasah Tanfidziah, serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif, adil, dan berpihak kepada kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang. Data penelitian terdiri dari data primer melalui wawancara dengan narasumber dari BPBD Kota Padang, Pemerintah Kelurahan Lubuk Minturun, Dinas Sosial Kota Padang, dan masyarakat terdampak bencana, serta data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan Siyasah Tanfidziah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 poin a tentang pemenuhan hak masyarakat pasca bencana pada fase tanggap darurat di Kelurahan Lubuk Minturun telah dilaksanakan oleh BPBD Kota Padang bersama Pemerintah Kelurahan. Pemenuhan hak dasar berupa makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan telah diupayakan, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Beberapa kendala yang ditemukan di lapangan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan armada distribusi bantuan, belum validnya data korban, dan kurang optimalnya koordinasi antar lembaga. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziah, implementasi pemenuhan hak masyarakat pasca bencana tersebut mencerminkan upaya pemerintah sebagai pelaksana untuk memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, efisiensi, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya, dan komitmen pemerintah daerah agar pemenuhan hak masyarakat pasca bencana dapat terlaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan nilai-nilai Siyasah Tanfidziah.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Implementasi Pasal 1666 Undang-undang Hukum Perdata Tentang Hibah Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Nagari Pakan Sinayan Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Wisata Sajuta Janjang)” yang disusun oleh Syariful Syawal NIM 1320064 Mahasiswa Jurusan S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah di Universitas Ekonomi Islam (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang penelitian ini adanya praktik hibah tanah untuk kepentingan umum yaitu pembuatan wisata sajuta janjang di Nagari Pakan Sinayan. Akan tetapi, hibah yang sudah dilaksanakan hanya dicatatkan dalam suatu surat keterangan hibah oleh pihak pemerintah desa. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah yang ada, dimana seharusnya dibuatkan akta hibah di Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun yang terjadi hanya dibuatkan surat keterangan hibah dari pemerintah desa saja. Padahal, di sekitar wilayah Nagari Pakan Sinayan sudah ada beberapa PPAT, maupun PPAT Sementara. Hal ini dikarenakan menurut masyarakat biayanya tidak murah, prosesnya yang cukup rumit, dan ketidaktahuan masyarakat akan informasi yang jelas dan benar Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi lapangan .Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ialah orang-orang yang menghibahkan tanah dan saksi proses penghibahan tanah tersebut. Data yang sudah dikumpulkan akan di analisis melalui tahapan-tahapan seperti reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hibah tanah, warga Pakan Sinayan sudah memenuhi unsur-unsur hibah dalam Pasal 1666 ayat 1 KUHPerdata yaitu : pertama, orang yang menghibahkan tanah, terdapat 20 orang yang menghibahkan tanah untuk objek wisata Sajuta Janjang. Kedua, objek perjanjian hibah, disini warga Pakan Sinayan menghibahkan tanahnya sebanyak dua sampai empat meter dari tanah perkebunannya. Ketiga, hibah tidak boleh ditarik kembali, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan tidak ada warga yang menarik kembali tanah yang sudah di hibahkan. Pada praktik hibah tanah ini, bukti peralihan hak atas tanah yang hanya dituangkan dalam bentuk surat keterangan hibah yang dibuat oleh pihak pemerintah desa saja. Jadi, tidak sampai dilakukan akad dihadapan serta dibuatkan akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT). Surat pernyataan penghibahan tanah ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk pembuatan sertifikat tanah di BPN, dan sertifikat akan keluar atas nama PEMDA. Dalam fiqih siyasah idariyah, administrasi hibah diatur untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan secara transparan, sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat Pakan Sinayan sudah melakukan hibah tanah dengan transparan yaitu adanya surat penyataan hibah tanah yang dibuatkan pemerintah desa dan saksi dalam proses hibah tanah tersebut.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Analisis terhadap perkara cerai talak di pengadilan payakumbuh perspektif fiqih siyasah” yang disusun oleh Viona Nurliza, NIM 1320049, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis skripsi ini dilatar belakangi masuknya perkara cerai talak di pengadilan Payakumbuh yang mana Pemohon mengajukan perkara di tempat kediamannya Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berhak mengadili perkara tersebut karena termohon (pihak istri) adalah warga Kabupaten Lampung Selatan. Yang seharusnya pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Lampung, bukan di Pengadilan Agama Payakumbuh. Akan tetapi pengadilan payakumbuh menerima perkara tersebut karena pengadilan agama payakumbuh terikat dengan peraturan. Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini Bagaimana pertimbangan hakim tentang jatuhnya putusan dan Bagaimana analisis terhadap putusan hakim tentang perkara Nomor 487 ditinjau dari Pasal 118 Ayat 1 HIR perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan hakim tentang jatuhnya putusan dalam menerima gugatan cerai talak yang bukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (normativ empiris.), yaitu sebuah penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer, yaitu diperoleh dari observasi dan hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh. Adapun Sumber data sekunder yang dapat diperoleh adalah UU berupa pasal 188 ayat 1 HIR dan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 serta melalui studi kepustakaan seperti al-Qur'an dan hadits serta buku-buku Teknik analisisi data. Berdasarkan hasil Penelitian,dapat disimpulkan Bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak Kompetensi Relatif. Terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Payakumbuh Tentang suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada masih belum sejalan dengan konsep fiqih siyasah tanfidziyah, Karena di dalam fiqih siyasah tanfidziyah terdapat konsep mendorong ketaatan dan kepatuhan dalam menjalani kebijakan seperti Peraturan Mahkamah Agung Pasal 118 Ayat 1 HIR
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini yang berjudul “Implementasi Perda Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 37 Ayat 1 Tentang Larangan Bagi Siswa Berada Diluar Kelas atau Sekolah Pada Jam Sekolah Kecuali Dengan Izin Kepala Sekolah Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus SMA Negeri 1 Sungai Pua)”. Skripsi ini ditulis oleh Salsabila Fadila Putri, NIM 1320005, Program Dtudi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech Djamil Djambek Bukittinggi 1445H/2024M. Pembahasan dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya PERDA Kabupaten Agam yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum, di dalamnya terdapat pengaturan mengenai larangan bagi siswa untuk membolos namun sampai sekarang masih adanya siswa siswa yang melanggar aturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui Implementasi Perda Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 37 Ayat 1 Tentang Larangan Bagi Siswa Berada Diluar Kelas atau Sekolah Pada Jam Sekolah Kecuali Dengan Izin Kepala Sekolah Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang mana dari penelitian ini penulis akan memperoleh data berdasarkan hasil wawancara dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan mencatat hasil penelitian secara jelas sesuai dengan fakta dilapangan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. PERDA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 37 Ayat 1 Tentang Larangan Bagi Siswa Berada Diluar Kelas atau Sekolah Pada Jam Sekolah Kecuali Dengan Izin Kepala Sekolah sejalan dengan konsep fiqh siyasah yakni mencapai kemaslahatan. Dilihat dari pandangan Siyasah Tanfidziyah diberlakukan dan diterapkan peraturan daerah bernuansa syariah berdasarkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar yang mana prinsip tersebut merupakan perintah untuk menegakkan yang benar dan melarang yang salah, sehingga umat islam dapat melaksanakan perintah agama.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Komparasi Baznas Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam)”, yang ditulis oleh Ilham Pratama Putra R, NIM. 1319038, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2024 M/1445 H. Skripsi ini ditulis karena pengelolaan zakat perlu dikoordinasikan secara profesional, pengelolaan zakat memiliki pembahasan yang menarik untuk di kaji, secara khusus pada pasal 3 undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengamanatkan zakat sebagai sarana untuk menanggulangi kemiskinan. Untuk itu penulis akan mengkaji mengenai efektivitas pengelolaan zakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan studi komparasi antara Baznas Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam serta implikasi pengelolaan zakat di Baznas Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam dalam menanggulangi kemiskinan dalam rangka terwujudnya pasal 3 undang-undang No. 23 tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi lansung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah petugas-petugas pendistribusian zakat Baznas Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam, sedangkan untuk data sekunder yaitu buku-buku dan jurnal seputar efektivitas zakat dalam penanggulangan kemiskinan. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif, deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan Perbandingan implementasi pengelolaan zakat Baznas Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam mempunyai program yang sama yaitu, makmur, cerdas, sehat, peduli dan taqwa. Baznas Kota Bukittinggi mendistribusikan dana zakat sebanyak Rp. 4.231.805.000 dengan jumlah penerima 1.235 mustahik dan 18 paket dengan kategori fakir dan miskin. Baznas Kabupaten Agam mendistribusikan dana zakat sebanyak Rp. 3.566.499.844 dengan jumlah penerima 6.476 mustahik dengan kategori fakir dan miskin serta kinerja pegawai Baznas Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam dalam pengelolaan dana zakat cukup baik, namun dalam hal pendistribusian dana zakat Baznas Kota Bukittinggi lebih banyak mendistribusikan dana zakat yang terkumpul mengingat luas wilayah Kota Bukittinggi yang lebih kecil dari Kabupaten Agam. Implikasi dari pasal 3 undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan di Baznas Kota Bukittinggi dan Baznas Kabupaten Agam, telah menjalankan amanat dari pasal 3 undang-undang No. 23 tahun 2011 untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana mestinya, seperti bantuan yang dilakukan melalui program-program dari kedua baznas tersebut. Baik Baznas Kota Bukittinggi maupun Baznas Kabupaten Agam lebih memprioritaskan orang-orang yang berada di garis kemiskinan untuk menerima bantuan dari kedua baznas tersebut.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “SANKSI ZINA MENURUT PASAL 411 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM” yang ditulis oleh RAHMA FAUZIAH ADRIANI NIM. 1419.011, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Perbuatan yang menyimpang dalam pandangan masyarakat, hukum dan agama salah satunya adalah zina yang merupakan perbuatan kotor dan tercela, dalam hukum Islam dan hukum pidana indonesia berbeda pandangan mengenai perzinaan. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah adalah perzinaan dan mengancamnya dengan hukuman berat, baik pelaku yang sudah kawin atau belum. Menurut KUHP baru, zina merupakan hubungan kelamin di luar hubungan pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang baik yang terikat hubungan perkawinan maupun yang belum terikat hubungan perkawinan, dan tidak dapat diancam dengan hukuman jika tidak ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, yaitu suami/ isteri bagi yang terikat hubungan perkawinan atau orangtua/ anak bagi yang tidak terikat hubungan perkawinan. Zina dalam KUHP merupakan kebebasan individu sepanjang zina itu dilakukan tanpa adanya paksaan. Sedangkan dalam pandangan agama Islam zina merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Allah dan masyarakat umum. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui sanksi zina sebelum perubahan dan setelah perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian akan menganalisis pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi zina dalam pasal 411 KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis dan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan data yang bersumber pada buku/kitab baik primer maupun sekunder dan yuridis normatif, yaitu kajian yang menekankan kepada kajian terhadap undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana zina dan ketentuan-ketentuan jarimah. Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan, pertama, sanksi zina dalam KUHP sebelum perubahan hanya dijatuhkan kepada pelaku yang salah satunya telah terikat hubungan perkawinan dan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan dalam KUHP setelah perubahan sanksi zina dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan persetubuhan, baik yang terikat hubungan perkawinan maupun yang belum terikat hubungan perkawinan dan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda kategori II (maks. 10 juta). Kedua, hukum pidana Islam memandang sanksi tindak pidana zina yang terdapat dalam pasal 411 KUHP yang merupakan delik aduan absolut dengan hukuman penjara satu tahun atau denda kategori II (maks. 10 juta) sebagai delik adalah tidak tepat yaitu apabila syarat-syarat pembuktiannya hanya atas pengaduan. Zina menurut hukum pidana Islam apabila di jadikan sebagai delik aduan absolut juga tidak tepat karena perzinaan mengandung efek prevensi umum yang menyangkut hubungan vertikal dari aspek hukuman dan hubungan horizontal dari aspek dampak.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Skripsi ini berjudul “Analisis Penerapan Akad Wakalah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/Dsn-Mui/Iv/2000 Pasal 1 Ayat 9 Pada Bmt Al-Hijrah Cabang Bukittinggi”. Disusun oleh Nadilla Silvi, Nim 3317128, skripsi mahasiswa jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya ketidak sesuaian antara penerapan akad wakalah dengan apa yang tertera dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di BMT Al Hijrah Bukittinggi. Dimana dalam akad jual beli barang seharusnya barang tersebut terlebih dahulu menjadi milik bank, kemudian dilakukan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah. Namun dalam praktik Baitul Mal Wat Tamwil Al Hijrah, satu akad dilakukan dua transaksi, yang harusnya antara akad murabahah dan akad wakalah dilakukan secara terpisah ( tidak boleh digabungkan menjadi satu akad). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini meneliti tentang Penerapan Akad Wakalah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/Dsn-Mui/Iv/2000 Pasal 1 Ayat 9 Pada Bmt Al-Hijrah Cabang Bukittinggi. Untuk mengumpukan data dilakukan dengan metode wawancara pribadi dengan pimpinan BMT Al Hijrah Bulkittinggi yaitu bapak H. Danuar S,sos. Dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di kemukakan bahwa Penerapan yang diterapkan pada BMT Al Hijrah Bukittinggi adalah pelaksaan pembiayaan yang terdiri dari dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli diamana pelaksanaan akad Murabahah digabungkan dengan akad wakalah dimana disini nasabah mengajukan pembiayaan ke bank untuk keperluan membeli barang, dan di beri kepercayaan langsung oleh bank untuk membeli barang tersebut. Namun, seharusnya pihak banklah yang bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli barang kepada suplier secara langsung ataupun melalui perwakilan yang di tunjuk oleh bank.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Tesis ini disusun oleh DEVITA AULIA, NIM 10117.003, Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi dengan judul: “DOMINASI HAM DALAM TINDAK PIDANA ZINA PADA PASAL 284 KUHP DAN FIQH JINAYAH.”Adapun maksud judul tesis penulis adalah menjelaskan daya penjagaan terhadap HAM yang dimiliki oleh Barat ataupun Islam, sehingga dapat diketahui antara Pasal 284 KUHP dan fiqh jinayah aturan mana yang sebenarnya lebih mendominasi dan berupaya untuk menjadikan HAM sebagai pertimbangan dalam sistem hukumnya. Faktor utama yang memotivasipenulis dalam memilih judul ini adalah karena adanya dualisme sistem hukum pidana di Indonesia, yaitu hukum Barat dan Islam. Dualisme ini terjadi karena hukum Barat merupakan produk hukum warisan Belanda yang tetap berlaku hingga saat ini. Sedangkan, mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam yang tidak mungkin melupakan aturan Islam sebagai suatu sistem hukum. Dalam hal ini, penulis memandang dualisme hukum tersebut dari sudut pandang HAM yang sama-sama diatur oleh Barat dan Islam. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) melalui pendekatan kualitatif. Terkait dengan pengumpulan data, dalam tesis ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu, dengan mengumpulkan buku-buku, dokumen-dokumen, ataupun artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya, untuk menganalisis data penulis menggunakancontent analisis, yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data dengan memusatkan dokumen, karya tulis kemudian diadakan analisis dan menafsirkan data tersebut. Berdasarkan penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pasal 284 KUHP mengatur bahwa pelaku tindak pidana zina yang dapat dipidanakan adalah pasangan yang melakukan hubungan seksual padahal salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan. Aturan ini menetapkan sanksi kurungan penjara paling lama sembilan bulan bagi para pelaku, setelah adanya pengaduan dari suami atau isteri pelaku, dan tuduhan tersebut dapat dibuktikan. Adapun dalam fiqh jinayah, perbuatan zina yang dapat dipidana bukan hanya zina yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan, namun juga berlaku bagi pasangan yang belum terikat. Sanksi bagi pelaku zina menurut fiqh jinayah yaitu dirajam sampai mati bagi pasangan yang salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan, dan didera sebanyak seratus kali serta diasingkan selama satu tahun bagi pasangan yang belum terikat perkawinan. Selain itu,baik pasal 284 KUHP maupun fiqh jinayah sama-sama memperhatikan aspek HAM dalam aturannya. Namun, pasal 284 KUHP yang merupakan produk Barat lebih mengedepankan aspek perlindungan HAM terhadap individu dengan mengesampingkan aspek agama, perlindungan HAM atas kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan nasab anak seperti yang dilakukan oleh hukum Islam. Dengan kata lain, Islam lebih mendominasi dalam penjagaan HAM karena, hukum Islam menjaga HAM dari segala aspek.