IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 PASAL 8 POIN A TENTANG PEMENUHAN HAK MASYARAKAT PASCA BENCANA DALAM FASE TANGGAP DARURAT DI KELURAHAN LUBUK MINTURUN KOTA PADANG TAHUN 2025 PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIAH
Skripsi atas nama Hamdi Febrian, Nim 1322049, Yang Berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 Poin A Tentang Pemenuhan Hak Masyarakat Pasca Bencana Dalam Fase Tanggap Darurat Di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang Tahun 2025 Perspektif Siyasah Tanfidziah”, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya berbagai persoalan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat pasca bencana di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang, khususnya pada fase tanggap darurat. Padahal pemenuhan hak masyarakat saat bencana merupakan kewajiban negara yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 8 poin a. Namun dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya, keterlambatan distribusi bantuan, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 8 poin a UU No 24 Tahun 2007, mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi, serta meninjau pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziah. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara Islam, khususnya di bidang Siyasah Tanfidziah, serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif, adil, dan berpihak kepada kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan di Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang. Data penelitian terdiri dari data primer melalui wawancara dengan narasumber dari BPBD Kota Padang, Pemerintah Kelurahan Lubuk Minturun, Dinas Sosial Kota Padang, dan masyarakat terdampak bencana, serta data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan Siyasah Tanfidziah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 poin a tentang pemenuhan hak masyarakat pasca bencana pada fase tanggap darurat di Kelurahan Lubuk Minturun telah dilaksanakan oleh BPBD Kota Padang bersama Pemerintah Kelurahan. Pemenuhan hak dasar berupa makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan telah diupayakan, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Beberapa kendala yang ditemukan di lapangan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan armada distribusi bantuan, belum validnya data korban, dan kurang optimalnya koordinasi antar lembaga. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziah, implementasi pemenuhan hak masyarakat pasca bencana tersebut mencerminkan upaya pemerintah sebagai pelaksana untuk memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, efisiensi, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya, dan komitmen pemerintah daerah agar pemenuhan hak masyarakat pasca bencana dapat terlaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan nilai-nilai Siyasah Tanfidziah.