Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

384 hasil
Subjek: Dana
DaftarKartu
ResearchOpen AccessPDF tersedia

Analisis prosedur penilaian on the spot (OTS) tentang kelayakan penyaluran dana pada KPR Sekatera BTN iB Syariah kantor cabang Padang (menurut pasal 23 UU no. 21 tahin 2008 tentang perbankan syariah)

2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian

<p> untuk menjelaskan prosedur penilaian OTS dalam penyaluran dana pada KPR menurut pSl 23 uu no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah</p>

14 dilihat · 5 unduhanSitasiDetail
ResearchOpen AccessPDF tersedia

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI SANKSI REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PASAL 54 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian

<p> tujuan penelitian ini untuk :</p> <p> 1. untuk mengetahui sanski tehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika dalam pasal 50 undang-undang narkotika</p> <p> 2. untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam tentang sanksi rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam pasal 50 undang-undang narkotika</p>

7 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ResearchOpen AccessPDF tersedia

Adultery in Perspektive of Indonesian Criminal Law and Islamic Criminal Law

2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian

Kasus perzinanan sebagai penomena sosial yang terjadi sepanjang sejarah kehidupan indonesia merupakan fenomena yang sangat meresahkan kehidupan sosial. oleh karenanya dalam semua ajaran agama melarang dan bahkan memberikan hukuman terhadap perbuatan tersebut. demikian pula halnya, dalam hukum kenegaraan, hal tersebut juga merupakan suatu fenomena yang menjadi perhatian khusus. sehingga didalam hukum pidana indonesia, tentang zina, menjadi perhatian khusus, sebagaimana diatur dalam KUHP. Untuk efektifnya upaya pencegahan fenomena tersebut perlu singkronisasi dalam penerapan hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam yang banyak dianut oleh masyarakat indonesia pada khususnya

11 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ResearchOpen AccessMetadata saja

The SDGs Dana Desa; Pembangunan Nasional Berkelanjutan dalam Kerangka Green Economic dan Local Wisdom ( Studi Kasus Provinsi Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat)

2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian

1. Untuk mengetahui sudah sejauh mana implementasi SDGs Desa sesuai dengan Kaidah Fiqh al bi ‘ah dan Kebijakan Local Wisdom pada program Dana Desa di provinsi Sumatra Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. 2. Untuk mengetahui 18 sasaran SDGs Dana Desa sebagai role model pembangunan berkelanjutan di desa sudah sejalan dengan kaidah Fiqh al Bi’ah dan Kebijakan Local Wisdom di provinsi Sumatra Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. 3. Untuk menyusun analisis evaluasi kebijakan yang bisa dijadikan acuan dalam mewujudkan SDGs Dana Desa berjalan sesuai Kaidah Fiqh al bi ‘ah dan Kebijakan Local Wisdom di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat ?

9 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ResearchOpen AccessPDF tersedia

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Index Pembangunan Manusia (Ipm) Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat)

2026•Hasil Penelitian dan Pengabdian

<p style="margin-left:.75in;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi</p> <p style="margin-left:.75in;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi</p> <p style="margin-left:.75in;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi</p> <p style="margin-left:.75in;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p> <p style="margin-left:.75in;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p> <p style="margin-left:.75in;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p> <p style="margin-left:.75in;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p> <p style="margin-left:.75in;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening</p> <p style="margin-left:.75in;"> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar&nbsp; pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening</p> <p style="margin-left:.75in;"> 10. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar&nbsp; pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p>

14 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Dana Umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok,

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Dana Umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok, yang disusun oleh Yudi Buzangger Adha NIM 3622044, Program Studi Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah jamaah umrah yang berdampak pada semakin besarnya dana yang harus dikelola oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pengelolaan dana umrah memerlukan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah agar terlaksana secara amanah, transparan, adil, dan bertanggung jawab. PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok sebagai salah satu penyelenggara perjalanan ibadah umrah memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana jamaah sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana implementasi prinsip ekonomi syari'ah dalam manajemen dana umrah di PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok, dan (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip ekonomi syari'ah dalam manajemen dana umrah serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Direktur Utama, Direktur Keuangan, pembimbing ibadah, staf administrasi, dan jamaah umrah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Rangkayo Mulia Haramain Tour & Travel Kabupaten Solok telah menerapkan prinsip ekonomi syari'ah dalam manajemen dana umrah melalui penerapan nilai amanah, keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah pada proses perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penggunaan, dan pengawasan dana umrah. Penerapan tersebut juga tercermin dalam pelayanan kepada jamaah yang mengedepankan nilai-nilai keislaman dan profesionalitas. Selain itu, nilai-nilai universal ekonomi syariah seperti tauhid, nubuwwah, khilafah, dan ma'ad turut menjadi landasan dalam aktivitas operasional perusahaan. Namun, implementasi prinsip ekonomi syari'ah belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan akses terhadap layanan keuangan syariah, penggunaan fasilitas keuangan konvensional untuk kebutuhan operasional tertentu, serta belum maksimalnya penerapan akad-akad syariah dalam pengelolaan dana umrah.

10 dilihat · 5 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Keteladanan Maryam dalam Menjaga Kesucian Diri (Iffah): Kajian Tafsir Tematik dan Relevansinya bagi Muslimah di Era Digital

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Khairum Nisa, NIM 4122035, Judul Skripsi “Keteladanan Maryam dalam Menjaga Kesucian Diri (‘Iffah): Kajian Tafsir Tematik dan Relevansinya bagi Muslimah di Era Digital” Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2026. Perkembangan teknologi digital menghadirkan berbagai tantangan moral bagi muslimah, khususnya dalam menjaga kesucian diri dan kehormatan (‘iffah). Interaksi tanpa batas di ruang digital, tren visual, serta kecenderungan mencari pengakuan di media sosial menjadi ancaman terhadap nilai-nilai tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji keteladanan Maryam sebagai model Qur’ani dalam menjaga kehormatan diri yang relevan bagi muslimah di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis penafsiran tiga mufasir kontemporer, yaitu M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, Hamka dalam Tafsir al-Azhar, dan Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an. Analisis difokuskan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kesucian Maryam, yaitu Q.S. Maryam: 17–20, Q.S. at-Tahrim: 12, Q.S. al-Anbiya': 91, dan Q.S. Ali 'Imran: 42. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keteladanan Maryam dalam menjaga kesucian diri mencakup tiga aspek utama. Pertama, kemuliaan akhlak yang tercermin melalui ketekunan beribadah dan ketaatan kepada Allah. Kedua, penjagaan kehormatan dan kesucian diri melalui sikap hati-hati dalam berinteraksi serta mengutamakan ibadah. Ketiga, sikap berlindung kepada Allah sebagai benteng utama dalam menjaga kesucian. Penelitian ini juga menemukan tiga relevansi utama bagi muslimah di era digital, yaitu menjaga etika pergaulan dan kesucian diri di ruang digital, menjaga aurat dan penampilan secara bijaksana di media sosial, serta memanfaatkan media sosial untuk aktivitas yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Temuan ini menawarkan kerangka berbasis al-Qur'an untuk memperkuat ketahanan moral dan spiritual muslimah di era digital.

32 dilihat · 7 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP HASIL REWARD MINIGAMES TAG TAG DI DOMPET DIGITAL DANA

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hasil Reward Minigames Tag-Tag di Dompet Digital DANA” yang ditulis oleh Aldo Ahmad Zizo, NIM. 1222.002, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fitur minigames yang terdapat di dalam dompet digital DANA, terkhususnya minigames Tag-Tag. Fitur ini mengenai permainan-permainan yang dapat menghasilkan rewards berupa koin yang nantinya bisa diuangkan. Dalam praktiknya, pihak DANA bertindak sebagai penyelenggara permainan, atas pekerjaan yang diberikan, pihak DANA akan menyediakan imbalan atau rewards bagi para peserta yang menyelesaikan level dalam permainan. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan meliputi, bagaimana mekanisme penerimaan reward dalam permainan Tag-Tag di dompet Digital DANA dan bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penerimaan hasil minigames Tag-Tag di DANA. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Aplikasi dompet digital DANA dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui Observasi dan Partisipasi terhadap mekanisme permainan Tag-Tag di aplikasi DANA. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan akad Ju’alah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, partisipasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rewards dalam permainan Tag-Tag memiliki karakteristik yang sejalan dengan akad Ju'alah, karena pemain harus menyelesaikan level yang terdapat dalam permainan terlebih dahulu sebelum memperoleh rewards berupa coins, ticket, dan poin aktivitas. Penerimaan koin dinilai memiliki kesesuaian dengan konsep Ju’alah, karena koin hanya diberikan apabila pemain berhasil menyelesaikan level yang ada dalam permainan. Fitur Leaderboards juga dinilai sesuai dengan konsep hadiah (hibah), sebab penghargaan diberikan berdasarkan prestasi dan usaha pengguna tanpa adanya pertaruhan harta. Sebaliknya, fitur Prize Wheel dan Raffle memiliki mekanisme yang bergantung pada unsur undian (Qimar) dan keberuntungan. Berdasarkan analisis fiqh muamalah, kedua fitur tersebut (Prize Wheel dan Raffle) memiliki ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dikarenakan adanya unsur undian (Qimar) di dalamnya, sehingga menimbulkan adanya pihak yang memperoleh keuntungan dan pihak yang mengalami kerugian.

11 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pengaruh Tingkat Likuiditas Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Tingkat Likuiditas dan Pertumbuhan Aset terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2024.” Disusun oleh Fadila Melina, NIM 3422074, mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fluktuasi tingkat likuiditas, pertumbuhan aset, dan efisiensi penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024. Selain itu, masih ditemukan kondisi tingginya tingkat likuiditas yang tidak diikuti dengan peningkatan efisiensi penyaluran dana zakat serta pertumbuhan aset yang belum mampu mencerminkan optimalisasi penyaluran dana zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan antara variabel independen yaitu tingkat likuiditas dan pertumbuhan aset terhadap variabel dependen yaitu efisiensi penyaluran dana zakat pada BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat periode 2020–2024. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu sebanyak 8 BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama 5 periode pengamatan (2020–2024) sehingga diperoleh 40 data observasi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi yang bersumber dari laporan keuangan masing-masing BAZNAS. Analisis data menggunakan EViews 13 dengan tahapan analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel (Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier), analisis regresi data panel, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan uji koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa tingkat likuiditas memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6228 > 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penyaluran dana zakat. Pertumbuhan aset memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7164 > 0,05, sehingga juga tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penyaluran dana zakat. Secara simultan, tingkat likuiditas dan pertumbuhan aset memperoleh nilai Prob. F-statistic sebesar 0,730407 > 0,05, sehingga kedua variabel tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penyaluran dana zakat. Nilai R-Squared sebesar 0,016838 (1,68%) menunjukkan bahwa tingkat likuiditas dan pertumbuhan aset hanya mampu menjelaskan variasi efisiensi penyaluran dana zakat sebesar 1,68%, sedangkan 98,32% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan likuiditas maupun pertumbuhan aset belum menjadi faktor utama dalam meningkatkan efisiensi penyaluran dana zakat pada BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat, sehingga diperlukan penguatan tata kelola dan faktor-faktor lain yang mendukung optimalisasi penyaluran dana zakat.

12 dilihat · 8 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio, dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020-2024

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas (Return on Assets/ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020-2024” yang disusun oleh Della Fitriah, NIM 3422183, Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return on Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang diperoleh dari website resmi masing-masing bank. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga diperoleh 14 Bank Umum Syariah dengan 66 observasi (unbalanced panel data). Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews 13. Berdasarkan hasil pemilihan model melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, Random Effect Model (REM) dipilih sebagai model terbaik. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA). Sementara itu, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return on Assets (ROA). Secara simultan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA), dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000124 0,05. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,246790 menunjukkan bahwa sebesar 24,68% variasi Return on Assets (ROA) dapat dijelaskan oleh variabel DPK, FDR, dan BOPO, sedangkan 75,32% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

12 dilihat · 18 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan SDGs Desa (Studi Kasus Nagari Lansat Kadap Kabupaten Pasaman)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini disusun oleh Gita Cahayu dengan NIM. 3422174 merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Akuntansi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2026 yang berjudul “Analisiss Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penggelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan SDGS Desa (Studi Kasus Nagari Lansat Kadap Kabupaten Pasaman)” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta kaitannya dengan upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa di Nagari Lansat Kadap, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman. Penelitian dilatarbelakangi oleh fenomena selisih angka realisasi anggaran yang tidak wajar pada tahun 2021–2024, minimnya akses masyarakat terhadap informasi keuangan nagari, serta adanya keluhan terkait penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran tanpa alasan yang jelas. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan perangkat nagari, anggota Badan Musyawarah Nagari (Bamus), dan masyarakat, serta data sekunder berupa dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan peraturan perundang-undangan terkait. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi di Nagari Lansat Kadap belum berjalan optimal sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Informasi anggaran dan penggunaan dana belum dipublikasikan secara luas, musyawarah perencanaan hanya memenuhi syarat administratif tanpa menampung aspirasi secara bermakna, proses pengelolaan berjalan tertutup, serta akses masyarakat terhadap dokumen keuangan masih terhambat. Selanjutnya, penerapan akuntabilitas juga belum maksimal: meskipun dokumen administrasi telah disusun, masih ditemukan penyimpangan seperti perubahan penerima bantuan tanpa pemberitahuan, belum ada mekanisme sanksi yang tegas atas kesalahan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat (akuntabilitas horizontal) belum terlaksana dengan baik. Lemahnya penerapan kedua prinsip tersebut menjadi penghambat utama pencapaian SDGs Desa, terutama pada tujuan desa bebas kemiskinan, pengurangan kesenjangan, terciptanya keadilan dan kedamaian, serta penguatan kelembagaan nagari. Ditinjau dari perspektif akuntansi syariah, kondisi ini belum mencerminkan nilai amanah dan keadilan sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 58 dan Surat Al-Muddassir ayat 38. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah nagari untuk meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

17 dilihat · 8 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pengaruh Inflasi, Keputusan Pendanaan (DER) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2022-2025

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Wulan Ningrum, 3422160, Pengaruh Inflasi, Keputusan Pendanaan (DER) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2022-2025. Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Inflasi, Keputusan Pendanaan (DER) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2022-2025. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan website atau situs resmi perusahaan sampel, mencakup laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang sudah di audit dan terdaftar pada Sektor Properti dan Real Estate selama periode 2022-2025. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh sejumlah perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik uji analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Inflasi dan Keputusan Pendanaan (DER) berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan, sedangkan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan. Secara simultan Inflasi, Keputusan Pendanaan (DER) dan Ukuran Perusahaan secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Kata Kunci: Inflasi, Keputusan Pendanaan (DER), Ukuran Perusahaan, Nilai Perusahaan.

9 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Makmur Lima Kaum

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bmt Al-Makmur Lima Kaum” Skripsi ini ditulis oleh Aulia Arham, Nim 3320225, Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengetahui kondisi kinerja KSPPS BMT Al-Makmur Lima Kaum sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan keberlanjutan lembaga. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: Bagaimana Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AlMakmur Lima Kaum?; apa kendala dan masalah KSPPS BMT Al-Makmur Lima Kaum?. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Makmur Lima Kaum dan untuk mengetahui kendala dan masalah KSPPS BMT Al-Makmur Lima Kaum dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di KSPPS BMT Al-Makmur Lima Kaum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja KSPPS BMT AlMakmur Lima Kaum secara umum telah berjalan dengan baik yang ditunjukkan melalui pelaksanaan fungsi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, pelayanan kepada anggota, dan pengelolaan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Faktor pendukung kinerja meliputi komitmen pengurus dan karyawan, kepercayaan anggota, serta penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan usaha. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, persaingan dengan lembaga keuangan lainnya, serta tantangan dalam meningkatkan jumlah anggota dan volume usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan manajemen kelembagaan, serta pengembangan strategi pelayanan guna meningkatkan kinerja dan daya saing KSPPS BMT Al-Makmur Lima Kaum. Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal Sendiri, Pembiayaan, Kinerja KSPPS.

10 dilihat · 7 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

ANALISIS STUDI PUTUSAN NOMOR. 137/PID.SUS/2024/PN.BKT TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SESAMA JENIS (SODOMI) TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI SALAH SATU PONDOK PESANTREN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis (sodomi) terhadap anak dibawah umur, termasuk yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, tetapi juga merupakan perbuatan yang dilarang keras dalam Hukum Pidana Islam. Penelitian ini mengkaji putusan nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.bkt yang memutus perkara pelecehan seksual sesama jenis terhadap anak dibawah umur oleh seseorang pendidik di salah satu pondok pesantren. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut serta bagaimana tinjauannya menurut perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian keperpustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri atas badan humum primer berupa putusan nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literature yang relevan dengan tindak pidana sodomi serta Hukum Pidana Islam. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, induktif, dan komparatif untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukan behwa majelis hakim pengadilan negeri bukittinggi menjatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliyar) kepada terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul yag dilakukan oleh seorang pendidik bagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 2 junto pasal 76E undang-undang nomor 17 tahun 2016. Putusan tersebut didasarka pada fakta persidangan, alat bukti, serta pertimbangan hukum yang menunjukan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban. Dalam perspektif hukum pidana islam, perbuatan sodomi (liwat) merupakan jarimah yang diharamkan karena bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan hadis serta termasuk perbuatan yang merusak kehormatan, keturunan, dan moral masyarakat. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai bentuk sanksinya, yaitu ada yang mengategorikannya sebagai jarimah hudud dan ada pula yang menetapkannya sebagai jarimah ta’zir. Meskipun demikian, seluruh pendapat sepakat bahwa pelaku harus diberika hukuman yang tegas untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari kejahatan serupa. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa putusan nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban serta memenuhi tujuan pemidanaan dalam hukum positif Indonesia. Ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam, putusan tersebut juga sejalan denga tujuan maqasid al-syari’ah, khususnya dalam menjaga kehormatan (hifz al-‘ird), menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku merupakan bentuk penegakan hukum yang tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap terulangnya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

14 dilihat · 5 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Analisis Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Maqashid Syariah

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan batas usia 12 hingga 18 tahun sebagai dasar per-tanggungjawaban pidana anak, sementara fikih jinayah menentukan kedudukan anak berdasarkan tingkat kedewasaan yang dikenal dengan istilah baligh, sehingga kedua kerangka hukum tersebut berpotensi menghasilkan cara pandang yang berbeda ketika anak menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam UU SPPA, serta menjelaskannya dari sudut pandang maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur fikih jinayah yang dianalisis secara deskriptif, deduktif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU SPPA mengatur pertanggungja-waban pidana anak secara khusus melalui diferensiasi usia, konversi ancaman pi-dana, penghapusan pidana minimum khusus, prinsip ultimum remedium, dan mekanisme diversi, sehingga anak tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban maupun disamakan sepenuhnya dengan orang dewasa; namun penentuan sanksi yang hanya bertumpu pada faktor usia dinilai belum mencerminkan keadilan, sebab terdapat anak yang secara psikis telah menunjukkan kematangan namun tetap dikenai pertanggungjawaban yang sama dengan anak pada umumnya. Dalam perspektif maqashid syariah, pembatasan usia 18 tahun sebagai batas per-tanggungjawaban tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip taklif, sebab pem-bebanan hukum dikaitkan dengan kemampuan seseorang menanggung beban hukum, bukan semata usia administratif, sehingga gugurnya qisas bagi anak yang belum baligh dialihkan pada diyat dan ta'zir yang disesuaikan dengan kemampuan pelaku. Penelitian ini merekomendasikan penguatan asesmen kematangan indi-vidual sebagai pelengkap kriteria usia dalam kebijakan pemidanaan anak.

7 dilihat · 10 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Judicial Pardon di tinjau dari hukum pidana Islam (Analisis Komparatif Hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Skripsi ini berjudul “Judicial Pardon Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Analisis Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)”. yang ditulis oleh Chantika Irna Septadiya, NIM 1422034, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya konsep Judicial Pardon dalam hukum pidana Indonesia yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun terbukti bersalah berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Di sisi lain, hukum pidana Islam telah lama mengenal konsep al-'afwu (pemaafan), khususnya dalam perkara qishash dan diyat, yang memberikan hak kepada korban atau ahli waris untuk memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana. Perbedaan mekanisme dan dasar pemberian maaf dalam kedua sistem hukum tersebut menarik untuk dikaji secara komparatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Judicial Pardon dalam hukum pidana positif Indonesia, bagaimana konsep al-'afwu dalam hukum pidana Islam; dan bagaimana analisis komparatif antara Judicial Pardon dalam hukum positif Indonesia dan al-'afwu dalam hukum pidana Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan komparatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Judicial Pardon merupakan instrumen kebijakan kriminal dalam hukum pidana Indonesia yang memberikan diskresi kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana demi tercapainya keadilan substantif dan kemanusiaan. Sementara itu, konsep al-'afwu dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pemaafan yang diberikan oleh korban atau ahli waris korban sebagai pemegang hak qishash. Persamaan keduanya terletak pada tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian sosial melalui pemberian maaf kepada pelaku tindak pidana. Adapun perbedaannya terletak pada pihak yang berwenang memberikan maaf, dasar hukum, ruang lingkup penerapan, dan tujuan yang hendak dicapai. Judicial Pardon menempatkan hakim sebagai pihak yang berwenang memberikan pemaafan berdasarkan pertimbangan hukum dan kemanusiaan, sedangkan al-'afwu memberikan kewenangan tersebut kepada korban atau ahli waris sebagai pemegang hak pribadi dalam perkara pidana tertentu. Dengan demikian, nilai-nilai pemaafan dalam hukum pidana Islam memiliki relevansi dalam pengembangan kebijakan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif di Indonesia.

23 dilihat · 11 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Analisis Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Analisis Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan dana zakat sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. khususnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi. Pengelolaan zakat memiliki berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu perekonomian mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi yang meliputi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di BAZNAS. Informan penelitian terdiri dari pengurus dan pihak terkait dalam pengelolaan zakat. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di BAZNAS telah dilaksanakan melalui kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sesuai dengan syariat Islam. Penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk bantuan pendidikan, kesehatan, sosial, dan modal usaha. Namun, pengelolaan dana zakat belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam penghimpunan dana, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, serta penyaluran zakat yang masih dominan bersifat konsumtif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan strategi pengelolaan agar pengelolaan dana zakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

8 dilihat · 9 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Strategi Pemerintah Kota Bukittinggi Dalam Mengelola Dana Transfer Pusat Untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian Ini dilatarbelakangi oleh ketergantungan fiskal Kota Bukittinggi terhadap Dana Transfer Pusat masih tergolong tinggi, pada sisi lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu menopang sekitar 20-30 persen dari total pendapatan daerah. Kondisi ini diperparah oleh fluktuasi alokasi dana dari pemerintah pusat, termasuk turunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga 62,37 persen serta hilangnya Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2022 dan 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan kendala Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengelola Dana Transfer Pusat untuk mewujudkan pembangunan daerah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis,data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama Badan Keuangan Kota Bukittinggi, serta data sekunder berupa dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021-2025. Hasil penelitian menunjukkan strategi pengelolaan Dana Transfer Pusat sudah mencerminkan prinsip keadilan yang bersifat proporsional, terlihat dari pembagian antara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai kebutuhan dan kontribusi masing-masing daerah. Adapun keterlambatan petunjuk teknis dari pemerintah pusat dan rendahnya penyerapan anggaran masih menjadi hambatan utama, sehingga prinsip maslahah dalam pengelolaan dana belum sepenuhnya terealisasi secara optimal.

15 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail